1 / 9

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AMDAL DIINDONESIA

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AMDAL DIINDONESIA. RISMAWARNI 2004. TINGKATAN KURSUS AMDAL. PENYELENGGARA. PSL memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian LH Instansi Pemerintah / Swasta wajib bekerjasama dengan PSL. KURIKULUM .

hannah-ellis
Download Presentation

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AMDAL DIINDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KELEMBAGAAN PENDIDIKAN AMDAL DIINDONESIA RISMAWARNI 2004

  2. TINGKATAN KURSUS AMDAL

  3. PENYELENGGARA • PSL memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian LH • Instansi Pemerintah / Swasta wajib bekerjasama dengan PSL

  4. KURIKULUM • Merujuk kepada Kurikulum Pelatihan AMDAL yang telah dikeluarkan Oleh BAPEDAL pada tahun 1997

  5. SERTIFIKASI • Sertifikat bagi peserta kursus AMDAL dikeluarkan oleh PSL Penyelenggara Kursus dan ditandatangani oleh Ketua PSL

  6. Peranan PSL/BKPSL • Dalam Pelestarian Lingkungan • Menghasilkan expert / pakar lingkungan • Menguji/mendesain Substansi Lingkungan • Menjembatani penyelesaian konflik konflik lingkungan hidupantara stakeholder dengan masyarakat • Mengahasilkan riset riset yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelestarian lingkungan • Sebagai Komunikator dan katalisator di lingkungan masyarakat untuk memahami masalah – masalah lingkungan(Pencemaran, Kerusakan

  7. Strategi Pelestarian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup • Menghimpun kekuatan politik lingkungan hidup melalui penguatan aliansi strategis antara pemerintah kelompok kelompok masyarakat dan bisnis • Membina mekanisme demokratisyang efektif dan memihak kepada kepentingan lingkungan melalui pemberdayaan (masyarakat untuk menuntut haknya yaitu lingkungan yang sehat) dan mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan “Good Environment Government” • Membina kelembagaan pelestarian Lingkungan Hidup, baku mutu, sistim dan Perangkat hukum, Sistim Informasi, sistim komunikasi dan sebagainya • Meningkatkan penaatan baik melalui penaatan terhadap hukum dan peraturan yang ada serta penyelenggaraan perangkat instrumen alternatif penaatan. • Kerjasama dengan Luar negeri melalui kesepakatan-kesepakan bilateral dan multilateral dalam rangka menghadapi masalah lingkungan nasional, regional maupun global

  8. Perbaikan Pelaksanaan Pendidikan AMDAL • Latar Belakang • Penyelenggaran Kursus AMDAL tidak sesuai dengan Surat Edaran KLH • Beberapa Alumni Kursus AMDAL A tidak dapat diterima untuk mengikuti Kursus AMDAL B oleh Penyelenggara Kursus yang Berbeda. • Banyaknya Peserta yang mengikuti Kursus AMDAL C tanpa mengikuti Kursus AMDAL B terlebih dahulu • Rendahnya Kualitas Penyusunan Dokumen AMDAL (walaupun kursus AMDAL bukan penyebab utama)

  9. Perbaikan Pelaksanaan Pendidikan AMDAL • Langkah Perbaikan • Perubahan Jenis Kursus AMDAL (berlaku efektif mulai 1 januari 2005) • Kursus Penyusun AMDAL • Merupakan integrasi antara Kursus dasar dasar AMDAL dengan Kursus Penyusun • Jumlah Jam Pelajaran : 306 JP (30 -40 Hari) • Kedua Pelatihan AMDAL diatas bukan merupakan prasyarat antara satu dengan yang lainnya • Tidak ada prasyarat pelatihan lain untuk mengikuti Kursus Penyusun & Penilai AMDAL • Akreditasi dan sertifikasi (rencana tindak lanjut) • Dasar Pelaksanaan • LLangkah Tindak Lanjut

More Related