1 / 41

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) & JAMKESDA TAHUN 2014

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) & JAMKESDA TAHUN 2014. SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN BIDANG PSDK. SISTEMATIKA PENYAJIAN. KEMENKES. LANDASAN HUKUM, PENGERTIAN DAN DISAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEPESERTAAN JKN PELAYANAN KESEHATAN

hall-reynolds
Download Presentation

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) & JAMKESDA TAHUN 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) & JAMKESDA TAHUN 2014 SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN BIDANG PSDK

  2. SISTEMATIKA PENYAJIAN KEMENKES • LANDASAN HUKUM, PENGERTIAN DAN DISAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL • KEPESERTAAN JKN • PELAYANAN KESEHATAN • IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF • PROGRAM JAMKESDA

  3. LANDASAN HUKUM KEMENKES

  4. LANDASAN HUKUM KEMENKES

  5. LANDASAN HUKUM KEMENKES

  6. PENGERTIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dlm memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah

  7. JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL Yankes komprehensif PROVIDER (Faskes) PESERTA (Pasien) REGULASI ProspektifPembayaran Iuran PaketManfaat (PKS/MoU TelaahUtilisasi,Kontrol, Pengawasan, Standar, dsb) BPJS KESEHATAN Jamkesterkendali

  8. PrinsipPenyelenggaraan • Nirlaba • Dana Amanah • Portabilitas • Profesional • Berkeadilan • Solidaritas Sosial MENDORONG - PENERAPAN SPM, - STANDAR/MUTU, - TARIF, - WIN-WIN SOLUTION, - SISTEM RUJUKAN, - BIAYA YANKES LEBIH FAIR, - KOMPETISI USAHA

  9. KEPESERTAAN

  10. Peserta Jaminan Kesehatan

  11. KepesertaanJKN di JawaTimur Perkembangan

  12. TARGET CAKUPAN KEPESERTAAN JKN KEMENKES U H C

  13. TATACARA PENDAFTARAN PESERTA JKN KEMENKES

  14. IURAN

  15. ALUR DANA JKN KEMENKES iIURAN NON PBI: PEKERJA DAN PEMBERI KERJA PembayarankpdFaskes Primer BPJS KES Biayapelayanankesehatan JasaPelayanan (jasamedik, dll) JasaSarana (Obat, BMHP & Alkes) Biayaoperasional BiayaOperasionallainnya Biayacadangan PembayarankpdFaskesLanjutan IURAN PBI: APBN 16

  16. Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) KEMENKES

  17. PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN KEMENKES FASKES TK. PERTAMA KAPITASI Non Kapitasi PEMBAYARAN FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) BPJS KES INA CBG’s dan non INA CBGs

  18. TARIF KAPITASI

  19. TARIF RAWAT INAP FASKES PRIMER TARIF NON KAPITASI

  20. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS TARIF NON KAPITASI

  21. PELAYANAN

  22. PAKET MANFAAT JKN KEMENKES ManfaatJamkes Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan mencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. ManfaatMedis Manfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2

  23. PAKET MANFAAT JKN KEMENKES YANKES DIJAMIN TIDAK DIJAMIN Tidaksesuaiprosedur Di Faskesygtidakbekerjasamadengan BPJS (kecualiutkkasusgawatdarurat) Yankes yang telahdijaminoleh program jaminankecelakaankerjaterhadappenyakitataucederaakibatkecelakaankerjaatauhubungankerja Yankes yang dilakukandiLuarNegeri Yankesuntuktujuanestetik Pelayananuntukmengatasiinfertilitas Meratakangigi (ortodonsi) Ganggauankes/penyakitakibatketergantunganobatdan/ataualkohol Gangguankesakibatsengajamenyakitidirisendiri Pengobatankomplementer, alternatifdantradisional Pengobatan yang dikatagorikansebagaipercobaan Alatkontrasepsi, kosmetik, makanbayidansusu Perbekalanrumahtangga Yankesakibatbencana pd masatanggapdarurat, KLB Biayapelayananlainnyaygtidakada hub denganmanfaatJaminankesygdiberikan YankesTkPertama YankesRujukanTkLanjutan RawatJalan RawatInap *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25

  24. FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES FASKES TK I FASKES TK LANJUTAN PKS DENGAN BPJS

  25. Pelayananberjenjang Gatekeeper sebagai kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penapisrujukansesuai dengan PedomanPelayananMedik. Rujukan balik Rujukan

  26. Peserta Faskes Primer Rujuk / Rujuk Balik Rumah Sakit Emergency Klaim BPJS Branch Office Alur Pelayanan Kesehatan

  27. JAMKESDA

  28. PENDAHULUAN • Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. • Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”

  29. JAMKESDA DALAM ERA JKN • Fokusmenjaminmasyarakatmiskindantidakmampu yang belumtercoveroleh JKN • Penyelenggarandiarahkandidalamsistem JKN melaluipengelolanyaadalah BPJS Kesehatan • Besaraniuranmengikutiketentuaniuran PBI JKN Rp 19.225,- / jiwa/bulan • Bagidaerah yang tidakmampumembayarRp 19.225,-: • menyeleksisasaran yang benar2 miskindantidakmampu yang dibiayaiPemda • Masyarakat yang mampudimotivasiuntukmendaftarkanmenjadipesertake BPJS Kesehatandanmembayariuran

  30. PELAKSANAAN JAMKESDA TAHUN 2014SE. GUBERNUR No. 421/13217/101.5/2013 MasyarakatmiskindiJawaTimur yang belummasuk PBI akandilayanimelalui program Jamkesda, yang terdiridari : a. menggunakananggaran sharing 50% Provinsidan 50% b. menggunakananggaran 100% Provinsi C. Untukpenderitapenyakitkhususdanpenderitajiwaakandidaftarkanke BPJS denganpremiakandibayarolehPemerintahProvinsi (PBI-D)

  31. SASARAN • Masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesda • Penderita kusta dan mantan penderita kusta • Seniman • Penghuni Panti milik Provinsi Jawa Timur • Gelandangan dan orang terlantar • Penderita gangguan jiwa yang dipasung • Penghuni Lapas dan Rutan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Provinsi dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur • Penderita Hemofilia, Thalassemia, Kelainan Kongenital, Gagal ginjal

  32. ADMINISTRASI KEPESERTAAN • KTP atau KSK • Bayi dan anak yang lahir dari peserta Jamkesda : akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir/pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesda salahsatuorang tua dan KartuSusunanKeluarga (KSK) orang tuanya. • Seniman : kartuJamkesdakhusus, danbagi peserta tambahan harus ada Surat Rekomendasi Dewan Kesenian Jawa Timur . • PenderitaKustadanmantanpenderitakusta : suratRekomendasi Kepala UPT RumahSakitKusta • PenderitaJiwa yang dipasung : SuratRekomendasi Kepala Puskesmasdan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat. • Penghunipanti (milikProvinsiJawaTimur) : Surat Rekomendasi Kepala UPT Panti Dinas Sosial Prov. Jatim. • Gelandangan dan orangterlantar : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial setempat. • PenghuniLapasdanRutan : suratRekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan setempat • PenderitaHemofilia, Thalasemia, KelainanKongenital, Gagalginjal yang bukanpeserta PBI, Jamkesda, : suratRekomendasi dariDinasKesehatanProvinsiJawaTimur.

  33. PELAYANAN KESEHATAN • PELAYANAN TK I : Puskesmas • PELAYANAN TK II : Rs Pemerintah dan RS Swasta di Kabupaten/Kota, serta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan RS Provinsi • PELAYANAN TK III : RS dr. Soetomo Surabaya dan RS Saiful Anwar Malang

  34. ADMINISTRASI PELAYANAN • Kelengkapan administrasi pelayanan kesehatan pasien rawat inap kasus gawat darurat dapat dipenuhi dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja (administrasi mengikuti orang). • Bagi pasien rawat inap yang masuk melalui rawat jalan, baru menunjukkan kartu maka pelayananannya dijamin sejak pasien mengurus Jaminannya.

  35. PROSEDUR PELAYANAN • PelayanankesehatanrawatinapdiRumahSakitKabupaten/Kota, RS ProvinsidanUPT Dinkes Prov. Jatimhanyadiklas III. Tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya. • Rujukanpasiendilakukansecaraterstruktur dan berjenjangberdasarkan indikasi medis, ketidaktersediaanalatkesehatandantenagaahli, dariPuskesmaskeRumahSakitKab/Kota atauUPT Dinkes Prov. Jatim ke RS Provinsi, haltersebuttidakberlaku (kecuali) kasusgawatdaruratdankusta.

  36. SURAT RUJUKAN • Surat rujukan dibutuhkan untuk pertama kali pengobatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, dan selanjutnya selama masih dalam perawatan tidak dibutuhkan lagi surat rujukan. Dokter yang menangani memberi surat keterangan masih dalam perawatan. • Pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan, kartu Jamkesda, KTP atau KSK kecuali pada mantan penderita kusta dan penderita kusta yang berobat di RS Kusta milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pada kasus gawat darurat.

  37. Pelayanan yang dibatasi

  38. PELAYANAN TRANSPORTASI • Biaya transportasi rujukan ke RS Kabupaten/Kota, RS Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Prov Jatim tidak ditanggung oleh Program Jamkesda. • Pelayanan transportasi pemulangan bagi pasien maskin untuk peserta Jamkesda dan PBI Program JKN yang meninggal dunia, droping kasus jiwa dan pasien terlantar di RS Provinsi dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur di wilayah Provinsi Jawa Timur ditanggung oleh Program Jamkesda.

  39. PENDANAAN • PESERTA SHARING DANA : pemegangkartuJamkesdadanPenderitakusta • PESERTA DIJAMIN 100% PROVINSI : Seniman, Penderitajiwa yang dipasung, penghuniPanti (milikProvinsiJawaTimur), gelandanganterlantar, penghuniLapas/Rutan yang penderitaHemofilia, Thalassemia, KelainanKongenitaldangagalginjal • PESERTA DIJAMIN 100% KABUPATEN : • Peserta PKH • Peserta dengan SKTM/SKM/SPM. • PenghuniPantimilikPemerintahKabupaten/Kota, • Gelandangandanorang terlantar yang berobatdiPuskesmas, • PenghuniLapas dan Rutan yang berobatkePuskesmasdanRumahSakitKabupaten/Kota

  40. Terima Kasih ...

More Related