Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 28

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI PowerPoint PPT Presentation


  • 221 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Download Presentation

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

  • Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah,

  • DirubahdenganUndang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentangPerubahanAtasUndang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah.

  • DigantidenganUndang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah.


Definisi

Definisi

  • Pajak Daerah adalahkontribusiwajibkepada Daerah yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang, dengantidakmendapatkanimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluan Daerah bagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat.

  • Retribusi Daerah adalahpungutan Daerah sebagaipembayaranatasjasaataupemberianizintertentu yang khususdisediakandan/ataudiberikanolehPemerintah Daerah untukkepentinganorangpribadiatauBadan


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

  • 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah

  • Peranan PAD dalam APBD:

  • Provinsi: 51%

  • Kabupaten/Kota: 7%

  • 2.Basis pajak daerah sangat terbatas.

  • Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil.

  • 3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD

  • ”open-list”

  • 4.Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.

  •  Sistem pengawasan bersifat ”Represif”

  •  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.

LATAR BELAKANG

KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

1. Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD

2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:

 Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an

 Perda bertentangan dengan kepentingan umum

 Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut

 Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah

 Pungutan tanpa dasar hukum

3. Dampak:

 Kepastian hukum kurang

 Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat

 Menghambat kegiatan investasi di daerah

LATAR BELAKANG

IMPLIKASI DI DAERAH

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

  • 1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

  • 2. Penguatan perpajakan daerah

  • (local taxing empowerment)

  • Meningkatkan efektivitas pengawasan

  • pungutan daerah

  • 4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD

enny, 2008


Alasan hukum

ALASAN HUKUM

  • Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

  • UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010

  • Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait.

  • Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

  • Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

POKOK-POKOK PERUBAHAN

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

SISTIM PEMUNGUTAN

enny, 2008


Pajak daerah

PAJAK DAERAH

  • PAJAK PROVINSI :

  • a. Pajak Kendaraan Bermotor;

  • b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

  • c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

  • d. Pajak Air Permukaan; dan

  • Pajak Rokok.

  • PAJAK KABUPATEN/KOTA :

  • a. Pajak Hotel;

  • b. Pajak Restoran;

  • c. Pajak Hiburan;

  • d. Pajak Reklame;

  • e. Pajak Penerangan Jalan;

  • f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

  • g. Pajak Parkir;

  • h. Pajak Air Tanah;

  • i. Pajak Sarang Burung Walet;

  • j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

  • k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

PERLUASAN OBJEK PAJAK

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

Retribusi Jasa Umum

PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

RETRIBUSI JASA USAHA

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

TARIF MAKSIMUM PROVINSI

enny, 2008

**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

PENETAPAN TARIF

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

PENGAWASAN

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

SANKSI

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

EARMARKING (PENGELOLAAN)

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

INSENTIF PEMUNGUTAN

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

MASA BERLAKU

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

PERATURAN PELAKSANA

enny, 2008


Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai

IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI

1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk :

a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum;

b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum dalam rangka pengawasan

peredaran rokok illegal.

2. Meningkatkan kepastian hukum.

3. Meningkatkan pelayanan publik  Masyarakat tidak

dipungut secara berlebihan

4.Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly).

enny, 2008


  • Login