Pajak daerah retribusi daerah dan bea materai
Download
1 / 28

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI - PowerPoint PPT Presentation


  • 297 Views
  • Uploaded on

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI' - habib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  • Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah,

  • DirubahdenganUndang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentangPerubahanAtasUndang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah.

  • DigantidenganUndang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah.


Definisi
Definisi

  • Pajak Daerah adalahkontribusiwajibkepada Daerah yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang, dengantidakmendapatkanimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluan Daerah bagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat.

  • Retribusi Daerah adalahpungutan Daerah sebagaipembayaranatasjasaataupemberianizintertentu yang khususdisediakandan/ataudiberikanolehPemerintah Daerah untukkepentinganorangpribadiatauBadan


  • 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah

  • Peranan PAD dalam APBD:

  • Provinsi : 51%

  • Kabupaten/Kota : 7%

  • 2. Basis pajak daerah sangat terbatas.

  • Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil.

  • 3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD

  • ”open-list”

  • 4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.

  •  Sistem pengawasan bersifat ”Represif”

  •  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.

LATAR BELAKANG

KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH

enny, 2008


1. Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD

2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:

 Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an

 Perda bertentangan dengan kepentingan umum

 Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut

 Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah

 Pungutan tanpa dasar hukum

3. Dampak:

 Kepastian hukum kurang

 Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat

 Menghambat kegiatan investasi di daerah

LATAR BELAKANG

IMPLIKASI DI DAERAH

enny, 2008


TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD

enny, 2008


Alasan hukum
ALASAN HUKUM daerah.

  • Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

  • UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010

  • Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait.

  • Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

  • Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

enny, 2008


POKOK-POKOK PERUBAHAN daerah.

enny, 2008


SISTIM PEMUNGUTAN daerah.

enny, 2008


Pajak daerah
PAJAK DAERAH daerah.

  • PAJAK PROVINSI :

  • a. Pajak Kendaraan Bermotor;

  • b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

  • c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

  • d. Pajak Air Permukaan; dan

  • Pajak Rokok.

  • PAJAK KABUPATEN/KOTA :

  • a. Pajak Hotel;

  • b. Pajak Restoran;

  • c. Pajak Hiburan;

  • d. Pajak Reklame;

  • e. Pajak Penerangan Jalan;

  • f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

  • g. Pajak Parkir;

  • h. Pajak Air Tanah;

  • i. Pajak Sarang Burung Walet;

  • j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

  • k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

enny, 2008


PERLUASAN OBJEK PAJAK daerah.

enny, 2008


PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI daerah.

enny, 2008


PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH daerah.

enny, 2008


PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH daerah.

enny, 2008


Retribusi Jasa Umum daerah.

PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

enny, 2008


RETRIBUSI JASA USAHA daerah.

enny, 2008


RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU daerah.

enny, 2008


TARIF MAKSIMUM PROVINSI daerah.

enny, 2008

**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)


TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA daerah.

enny, 2008


PENETAPAN TARIF daerah.

enny, 2008


PENGAWASAN daerah.

enny, 2008


SANKSI daerah.

enny, 2008


BAGI HASIL PAJAK PROVINSI daerah.

*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

enny, 2008


EARMARKING (PENGELOLAAN) daerah.

enny, 2008


INSENTIF PEMUNGUTAN daerah.

enny, 2008


MASA BERLAKU daerah.

enny, 2008


PERATURAN PELAKSANA daerah.

enny, 2008


IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI daerah.

1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk :

a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum;

b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum dalam rangka pengawasan

peredaran rokok illegal.

2. Meningkatkan kepastian hukum.

3. Meningkatkan pelayanan publik  Masyarakat tidak

dipungut secara berlebihan

4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly).

enny, 2008


ad