Download

Hukum Dagang UNIKAMA






Advertisement
/ 24 []
Download Presentation
Comments
guest39934
From:
|  
(5) |   (0) |   (0)
Views: 82 | Added: 18-03-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Hukum Dagang UNIKAMA
Hukum Dagang UNIKAMA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Slide 1

HUKUM DAGANG

KELOMPOK 10:

Farihul Maulan

Susi Ariska

Maria Wira Wahyu P.

Slide 2

Definisi Dagang

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lain guna memperoleh keuntungan

Slide 3

Usaha Perniagaan

  • Benda-benda yang dapat diraba dan dilihat

  • Para pelanggan

  • Rahasia-rahasia perusahaan

Slide 4

Definisi hukum dagang beberapa ahli hukum

  • Soekardono

  • HMN. Purwosutjipto,

  • Achmad Ichsan,

  • Fockema Andreae

Slide 5

PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam perniagaan

Slide 6

sejarah hukum dagang

Perkembangan dimulai sejak kurang lebih tahun 1500. di Italia dan Perancis selatan lahir kota-kota pesat perdagangan seperti Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain.

Pada hukum Romawi (corpus loris civilis) dapat memberikan penyelesaian yang ada pada waktu itu, sehingga para pedagang (gilda) memberikan sebuah peraturan sendiri yang bersifat kedaerahan

Slide 7

Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi perbuatan Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

Slide 8

Sistematika KUHD

Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada:

  • Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan

  • Hukum-hukum tertulis yang belum dikodifikasikan

Slide 9

Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan

  • KUHD atau wetboek van koophandel Indonesia (W.K)

  • KUHS atau Burgerlijk wetboek Indonesia (B.W)

Slide 10

Hukum-hukum tertulis yang belum dikodifikasikan

Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

Terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelajaran dan dagang pada umumnya

Slide 11

Hal-hal yang diatur dalam KUHS adalah mengenai perikatan umum, seperti :

Persetujuan jual beli (contract of sale)

  • persetujuan sewa menyewa (contract of hire)

  • persetujuan pinjaman uang (contract of loun)

Slide 12

Hukum dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS terdapat berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • peraturan tentang koperasi

  • perturan pailisemen

  • undang-undang oktroi

  • peraturan lalu lintas

  • peraturan maskapai andil di Indonesia

  • peraturan tentang perusahaan negara

Slide 13

Hubungan hukum Perdata dan KUHD

Hukum dagang merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan.

Slide 14

Perantara dalam Hukum Dagang

  • Perkerjaan perantaraan sebagai makelar, komisioner, perdagangan dan sebagainya

  • Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas baik di darat, laut dan udara

  • Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.

Slide 15

Sumber-sumber Hukum

  • Kitab undang-undang hukum perdata

  • Kitab undang-undang hukum dagang, kebiasaan, yurisprudensi dan peraturan-peraturan tertulis lainnya antara lain undang-undang tentang bentuk-bentuk usaha negara (No.9 tahun 1969)

  • Undang-undang oktroi

  • Undang-undang tentang merek

  • Undang-undang tentang kadin

  • Undang-undang tentang perindustrian, koperasi, pailisemen

Slide 16

Persetujuan Dagang

Dalam hukum dagang dikenal beberapa macam persekutuan dagang, antara lain:

  • Firma

  • Perseroan komoditer

  • Perseroan terbatas

  • Koperasi

  • Yayasan

Slide 17

Firma

  • Kebaikan

  • Kemampuan manajemen lebih besar

  • Pendiriannya relatif mudah

  • Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi

  • Keburukan

  • kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditanggung bersama anggota lainnya

  • Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu

Slide 18

Perseroan komoditer

  • Kebaikan

  • Kemampuan manajemen lebih besar

  • Proses pendiriannya relatif lebih mudah

  • Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar

  • Mudah memperoleh kredit

  • Keburukan

  • Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak terbatas

  • Sulit menarik kembali modal

  • Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu

Slide 19

Perseroan Terbatas

  • Keuntungan

  • Kewajiban terbatas

  • Masa hidup abadi

  • Efisiensi manajemen

  • Kelemahan

  • Kerumitan perizinan dan organisasi

Slide 20

Koperasi

  • Manfaat di bidang ekonomi

  • Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya

  • Menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih murah

  • Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan

  • Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat

Slide 21

Manfaat koperasi di bidang sosial

  • Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.

  • Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.

  • Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

Slide 22

YAYASAN

badanhukum yang tidakmempunyaianggota yang dikelolaolehpengurusdandidirikanuntuktujuansosial.

Slide 23

Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan

Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari

  • Pengadilan Negri

  • Kejaksaan

  • Akuntan Publik

  • Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat

  • Wakaf

  • Hibah

  • Hibah wasiat

  • Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku

Slide 24

TERIMA KASIH


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro