Hukum dagang
Download
1 / 24

Hukum Dagang UNIKAMA - PowerPoint PPT Presentation


  • 283 Views
  • Uploaded on

Hukum Dagang UNIKAMA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hukum Dagang UNIKAMA' - guest39934


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hukum dagang l.jpg

HUKUM DAGANG

KELOMPOK 10:

Farihul Maulan

Susi Ariska

Maria Wira Wahyu P.


Definisi dagang l.jpg
Definisi Dagang

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lain guna memperoleh keuntungan


Usaha perniagaan l.jpg
Usaha Perniagaan

  • Benda-benda yang dapat diraba dan dilihat

  • Para pelanggan

  • Rahasia-rahasia perusahaan


Definisi hukum dagang beberapa ahli hukum l.jpg
Definisi hukum dagang beberapa ahli hukum

  • Soekardono

  • HMN. Purwosutjipto,

  • Achmad Ichsan,

  • Fockema Andreae


Pengertian hukum dagang l.jpg

PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam perniagaan


Sejarah hukum dagang l.jpg

sejarah hukum dagang

Perkembangan dimulai sejak kurang lebih tahun 1500. di Italia dan Perancis selatan lahir kota-kota pesat perdagangan seperti Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain.

Pada hukum Romawi (corpus loris civilis) dapat memberikan penyelesaian yang ada pada waktu itu, sehingga para pedagang (gilda) memberikan sebuah peraturan sendiri yang bersifat kedaerahan


Berlakunya hukum dagang l.jpg

Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi perbuatan Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).


Sistematika kuhd l.jpg
Sistematika KUHD

Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada:

  • Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan

  • Hukum-hukum tertulis yang belum dikodifikasikan


Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan l.jpg
Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan

  • KUHD atau wetboek van koophandel Indonesia (W.K)

  • KUHS atau Burgerlijk wetboek Indonesia (B.W)


Hukum hukum tertulis yang belum dikodifikasikan l.jpg
Hukum-hukum tertulis yang belum dikodifikasikan

Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

Terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelajaran dan dagang pada umumnya


Hal hal yang diatur dalam kuhs adalah mengenai perikatan umum seperti l.jpg
Hal-hal yang diatur dalam KUHS adalah mengenai perikatan umum, seperti :

Persetujuan jual beli (contract of sale)

  • persetujuan sewa menyewa (contract of hire)

  • persetujuan pinjaman uang (contract of loun)


Slide12 l.jpg

Hukum dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS terdapat berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • peraturan tentang koperasi

  • perturan pailisemen

  • undang-undang oktroi

  • peraturan lalu lintas

  • peraturan maskapai andil di Indonesia

  • peraturan tentang perusahaan negara


Hubungan hukum perdata dan kuhd l.jpg
Hubungan hukum Perdata dan KUHD berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

Hukum dagang merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan.


Perantara dalam hukum dagang l.jpg
Perantara dalam Hukum Dagang berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • Perkerjaan perantaraan sebagai makelar, komisioner, perdagangan dan sebagainya

  • Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas baik di darat, laut dan udara

  • Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.


Sumber sumber hukum l.jpg
Sumber-sumber Hukum berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • Kitab undang-undang hukum perdata

  • Kitab undang-undang hukum dagang, kebiasaan, yurisprudensi dan peraturan-peraturan tertulis lainnya antara lain undang-undang tentang bentuk-bentuk usaha negara (No.9 tahun 1969)

  • Undang-undang oktroi

  • Undang-undang tentang merek

  • Undang-undang tentang kadin

  • Undang-undang tentang perindustrian, koperasi, pailisemen


Persetujuan dagang l.jpg
Persetujuan Dagang berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

Dalam hukum dagang dikenal beberapa macam persekutuan dagang, antara lain:

  • Firma

  • Perseroan komoditer

  • Perseroan terbatas

  • Koperasi

  • Yayasan


Firma l.jpg
Firma berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • Kebaikan

  • Kemampuan manajemen lebih besar

  • Pendiriannya relatif mudah

  • Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi

  • Keburukan

  • kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditanggung bersama anggota lainnya

  • Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu


Perseroan komoditer l.jpg
Perseroan komoditer berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • Kebaikan

  • Kemampuan manajemen lebih besar

  • Proses pendiriannya relatif lebih mudah

  • Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar

  • Mudah memperoleh kredit

  • Keburukan

  • Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak terbatas

  • Sulit menarik kembali modal

  • Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu


Perseroan terbatas l.jpg
Perseroan Terbatas berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • Keuntungan

  • Kewajiban terbatas

  • Masa hidup abadi

  • Efisiensi manajemen

  • Kelemahan

  • Kerumitan perizinan dan organisasi


Koperasi l.jpg
Koperasi berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • Manfaat di bidang ekonomi

  • Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya

  • Menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih murah

  • Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan

  • Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat


Manfaat koperasi di bidang sosial l.jpg
Manfaat koperasi di bidang sosial berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

  • Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.

  • Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.

  • Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.


Yayasan l.jpg

YAYASAN berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

badanhukum yang tidakmempunyaianggota yang dikelolaolehpengurusdandidirikanuntuktujuansosial.


Slide23 l.jpg

Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:

Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari

  • Pengadilan Negri

  • Kejaksaan

  • Akuntan Publik

  • Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat

  • Wakaf

  • Hibah

  • Hibah wasiat

  • Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku


Terima kasih l.jpg
TERIMA KASIH berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti:


ad