1 / 26

Jakarta, Oktober 201 4

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 3 TAHUN 2014). DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Jakarta, Oktober 201 4.

grady-andrews
Download Presentation

Jakarta, Oktober 201 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 3 TAHUN 2014) DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Jakarta, Oktober2014

  2. LATAR BELAKANG (ALUR PIKIR PENGUATAN PERENCANAAN) KONDISI SAAT INI PROSES KONDISI YANG DIINGINKAN • TRANSPARAN • Kurang Tersosialisasi • Kurang Terbuka • Belum adanya PROTAP • Belum Terukur (spesifikasi, struktur biaya, jumlah dan tempat) • Belum memanfaatkan Teknologi informasi • Belum ada database perencanaan • PARTISIPATIF • Subyektifitas lebih kuat • Kurang maksimal peran stakholder • Belum seimbangnya peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Dominasi kepentingan tertentu • AKUNTABEL • Kurang efektif dan efisien • Kurang manfaat • Belum berkesinambungan (suistanable) • Ketidakjelasan asset • INOVATIF • Perencanaan belum strategis • Belum mengoptimalkan pemanfaatan IPTEK • Belum memperhatikan faktor lingkungan Penguatan perencanaan melalui peningkatan : Sistem Perencanaan Konsep Perencanaan Regulasi Perencanaan Evaluasi Perencanaan Transparan Partisipatif Akuntabel Inovatif • TRANSPARAN • Tersosialisasi • Terbuka • Adanya PROTAP • Terukur (spesifikasi, struktur biaya, jumlah dan tempat) • Memanfaatkan Teknologi informasi • Tersedianya Database perencanaan • PARTISIPATIF • Obyektif • Peran serta stakholder • Keseimbangan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Dominasi kepentingan yang proporsional • AKUNTABEL • Efektif dan efisien (output) • Bermanfaat (outcomes) • Berkesinambungan • Kejelasan dan kepastian asset • INOVATIF • Perencanaan strategis • Memanfaatkan IPTEK • Memperhatikan faktor lingkungan KURANG Revisi KM no 31 tahun 2006 tentangPedoman, Penyusunandan Proses PerencanaanPerhubungan PM no 3 tahun 2014 tentangpedomanpenyusunan RKA di lingkunganKemenhub StandarBiayaKhususKemenhub E-planning E-performance Terbentuk Tim PercepatanpenyelesaianRencanaInduk OUTPUT/OUTCOMES PEMBANGUNAN OPTIMAL

  3. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD (Pasal 2) MaksudditetapkannyaPedomanPenyusunanRencanaKerjadanAnggarandi lingkungan KementerianPerhubunganiniadalahsebagaipanduanbagiseluruh unit kerjadilingkunganKementerianPerhubungandalampenyusunanrencanakerjadananggarandalamrangkapenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan. TUJUAN (Pasal 3) PenyusunanRencanaKerjadanAnggaran yang : • Tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, partisipatif, inovatifdanakuntabel,memperhatikan rasa keadilandankepatutan. • AMAN Untuk Semua Pihak yang Terkait.

  4. ACUAN DAN PENDEKATAN (Pasal 4)

  5. PRIORITAS PENGALOKASIAN ANGGARAN (Pasal 6) • Mendukungpencapaiansasaranprioritas Pembangunan Nasional; • Pemenuhankebutuhananggaranoperasionaldasar : gaji, honorarium dantunjangan, operasionaldanpemeliharaanperkantoran. • Penyediaandanapendamping/local cost. • Kegiatanlanjutan/penyelesaianpembangunan. • Kegiatankontraktahunjamak/multiyears. • Pelayanankeperintisan. • Pembangunanfasilitaskeselamatantransportasi. • Pertimbanganpolitis: pembangunan KTI, Daerah RawanBencana, KawasanTertinggal, TerdepandanTerluar. • PelaksanaanInpres-Inpresdalamrangkapercepatanpembangunanwilayah. • PembangunanSumberDayaManusia. • PengembanganIlmuPengetahuandanTeknologiInovasiBidangPerhubungan.

  6. PROSES/TAHAPAN PENYUSUNAN RKA

  7. TIMELINE PENYUSUNAN RKA Penelitian Alokasi Anggaran Trilateral Meeting Nota Keuangan Pagu Kebutuhan Alokasi Anggaran Pagu Anggaran April November Juli Agustus’ Maret Mei Januari Oktober Pagu Indikatif Terbit DIPA Penelitian Pagu Anggaran Koordinasi di Pemerintah Propinsi Batas Akhir Persetujuan DPR Musren-bangnas Waktu Konsultasi dg DPR (Raker/RDP)

  8. PEMBAHASAN TERPADU PENYUSUNAN PAGU KEBUTUHAN(Pasal 7-12) 1 3 4 UPT/Satker/BUMN Unit Eselon I Pembahasan Terpadu Usulan Kegiatan dapatmelakukankoordinasiawalmelibatkan unit kerjamasing-masinguntuk penyusunanrencanakegiatanberdasar :kebutuhan, memadukanusulanrencanakerjabaikdarisegiteknisoperasional, pendanaan & sinkronisasiantarjeniskegiatan. Koordinator : Biro Perencanaan. Unit Kerja Yang Dilibatkan : Unit Kerja Eselon I, UPT/Satker, Pemerintah Propinsi (Dishub), BUMN. ITJEN sebagai Pendamping dan Biro Keuangan sebagai Nara Sumber. Dituangkan dalam Berita Acara. 2 Gubernur/Kadishub Usulan Kegiatan di Biayai APBN dari Kab/Kota 5 6 Rapat Pleno MENHUB 7 Tujuan : Menetapkan Pagu Kebutuhan. Dipimpin Wamenhub/Sesjen, Dihadiri Eselon I dan Eselon II. Dimungkinkan Penyesuian Thd Volume, Biaya & Lingkup Kegiatan. Dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangan Eselon I, Rincian Diparaf Eselon II Pagu Kebutuhan MENKEU + KA-BAPPENAS Pagu Kebutuhan 8 Catatan : Pembahasan Terpadu Paling Lambat Bulan Maret

  9. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN PAGU KEBUTUHAN (Pasal 7-12) • PEMRAKARSA (Pasal 7 Ayat 1-8) • Kepala Unit PelaksanaTeknis (UPT) • KepalaSatuanKerja/Direktur • Bupati/Walikota (dikoordinasikanolehGubernur) • Gubernur • DirekturUtamaBadan Usaha Milik Negara • MenteridanKepalaLembaga Non Kementerianlainnya • Masyarakat

  10. HASIL PEMBAHASAN TERPADU (Pasal 10-12) • DilaporkankepadaMenteridanmerupakankebutuhanRKAKementerianPerhubungan. • DisampaikankepadaKementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/BappenasdanKementerianKeuangan. • DituangkandalamBeritaAcarapembahasandanditandatanganioleh Tim PembahasdanPerwakilanSatker/UPT, PerwakilanDinasPerhubunganProvinsisertaPerwakilanInspektoratJenderal. • DisahkanmelaluiRapatPlenodipimpinolehWakil Menteri Perhubungan dan/atau Sekretaris Jenderal, dihadiriolehseluruh PejabatEselon I dan Pejabat Eselon II. • DalamRapatPleno dimungkinkanterjadipenyesuaian/perubahanantara lain pada volume, biayadanlingkupkegiatan. • Rekapitulasi Pagu Kebutuhan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Pejabat Eselon I terkait, dengan rincian kegiatan diparaf oleh Kepala Biro Perencanaan dan Sesitjen/Sesditjen/Sesbadan terkait dan Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua Mahpel/Sekretaris KNKT untuk Unit Kerja Sekretariat Jenderal.

  11. PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF(Pasal 13-15) 1 2 3 MENKEU + KA-BAPPENAS Trilateral Meeting Unit Eselon I Unit Eselon I Menyiapkan Dokumen RENJA dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan. Hasil Trilateralmeeting Sebagai Masukan Untuk Penyusunan RKP. Dimungkinkan Adanya Kegiatan New Initiative. Sesditjen/Sesbadan/Karoren Menyiapkan Rancangan Rincian Kegiatan Berdasar Pagu Indikatif. Dibahas dlm Forum Dipimpin Eselon I dihadiri Eselon II. Dituangkan dalam Berita Acara. Yg ditandatangan Eselon I dan II. Diinformasikan kepada UPT/Satker. SB Ttg Pagu Indikatif 4 5 6 MENHUB (c.q SESJEN) RKP MUSRENBANGNAS Rincian Kegiatan Sesuai Pagu Indikatif Catatan : Waktu : April-Mei. Rincian Kegiatan Pagu Indikatif Harus Berdasar Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu Kebutuhan. Bila Usulan Tidak Terdapat Pada Pagu Kebutuhan Harus Mendapat Persetujuan MENTERI. 11

  12. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF (Pasal 13-15) PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF (Pasal 13) • berpedomanpadasuratPaguIndikatif yang ditetapkanMenteriKeuangandanMenteri PPN/KepalaBappenas. • Sesditjen/Sesbadan/Karoren Menyiapkan Rancangan Rincian Kegiatan Berdasar Pagu Indikatif. • Dibahas dalam Forum Dipimpin Eselon I dihadiri Eselon II. • Dituangkan dalam Berita Acara. Yg ditandatangan Eselon I dan II. • Diinformasikan kepada UPT/Satker • Kegiatan Harus Terdapat Dalam Pagu Kebutuhan, Apabila TIDAK harus mendapat persetujuan Menteri. • Dilaporkan Kepada Menteri Perhubungan Melalui Sekretariat Jenderal (c.q Biro Perencanaan).

  13. PENYUSUNAN DAN PENELITIAN PAGU ANGGARAN (Pasal 16-18) 1 2 3 4 Kemkeu Unit EselonI Satker Eselon I RKA-K/L Eselon I & dokpndkng PaguAnggaran K/L • Meneliti : • total pagudanrinciansumberdana. • alokasiangkadasardaninisiatifbaru. • BiayaOperasionaldan Non Opr. • Mengecek target kinerja (volume Ouputuntuk masing2 Kegiatan). • MenyusunDaftarrincianalokasipagu per satker : • Total pagudansumberdana. • Target kinerja per Satker. • Menyiapkandokumenpendukung : TOR/RAB dandok. pendukungterkaitlainnya. (inisiatifbaru/baseline ygberubah). RKA-Satker & KK Satker 7 RKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti & dokpndkng ITJEN Reviu RKA-K/L Eselon I 5 Biro Perencanaan RKA-K/L Eselon I 8 ProsesPenelitian Sekjen/Ses-men/Ses Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaianakun/jenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak; Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; Kepatuhandalampencantumantematik APBN. 6 CHP (CatatanHasilPenelitian) Catatan : Pada Akhir Juli Aplikasi Data Komputer (ADK) RKA-K/L Harus di Upload di DJA Sebagai Lampiran Nota Keuangan Rincian Kegiatan Pagu Anggaran Harus Berdasar Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu Kebutuhan. Bila Usulan Tidak Terdapat Pada Pagu Kebutuhan Harus Mendapat Persetujuan MENTERI. 13

  14. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, PELAKSANAAN PENELITIAN SERTA REVIUBERDASARKAN PAGU ANGGARAN (Pasal 16-18) PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN (Pasal 16) • SekretarisInspektoratJenderal, SekretarisDirektoratJenderal, SekretarisBadandanKepala Biro PerencanaanmenyiapkanrancanganrinciankegiatanPaguAnggaranbersamaEselon IIdan UPT/Satkerdilingkungan unit organisasi Eselon I. • RancanganrinciankegiatandalamPaguAnggarandibahasdalam forum yang dipimpinolehPejabatEselon I sebagaipenanggungjawab program denganmengundang Unit KerjaEselon II dilingkungannya. • HasilpembahasanPaguAnggarandituangkandalamberitaacaradanditandatanganiolehPejabatEselon I dan Pejabat Eselon II. • PejabatEselon I menyusun RKA Kementerian per program berdasarkanPaguAnggaran yang ditetapkanolehKementerianKeuangandan Renja-K/L (PaguIndikatif), RKP, standarbiayadanKebijakanPemerintahlainnyasertaskalaprioritasdariPaguKebutuhan. • Diinformasikan kepada UPT/Satker . • Kegiatan Harus Terdapat Dalam Pagu Kebutuhan, Apabila TIDAK harus mendapat persetujuan Menteri. • RKA beserta dokumenpendukungnyayang disusun menggunakan format aplikasi RKA-K/L dantelahditandatangani pejabat terkait, disampaikanolehPejabatEselon I kepada : ITJEN untukdireviudanSekretarisJenderalc.q. Biro Perencanaanuntukditeliti.

  15. Lanjutan..... PENELITIAN SERTA REVIU (Pasal 17 - 18) • Reviudanpenelitian RKA dilakukanmelaluiverifikasiataskelengkapandankebenarandokumen yang dipersyaratkansertakepatuhandalampenerapankaidah-kaidahperencanaanpenganggaran antara lain : • Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja K/L dan RKP; • Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran; • Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaianakun/jenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak; • Kelengkapan dokumen pendukung : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; • Kepatuhandalampencantumantematik APBN. • RKA yang telahdisempurnakan sesuai rekomendasi penelitian dan reviu sertaditandatanganiolehPejabatEselon I disampaikankepadaMenteri(dikoordinasikan Sesjen) selanjutnyadigunakan Sebagai Bahan Konsultasi dengan DPR-RI serta disampaikan Kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Sebagai Bahan Penelaahan.

  16. PENYUSUNAN DAN PENELITIAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 20-21) 3 RKA-K/L berubah? 1 2 Y Satker Kemkeu Unit Eselon I Penyesuaian RKA-Satker Surat Menkeu AlokasiAnggaran • Meneliti : • Penyesuaian total pagudanrinciansumberdana. • alokasiangkadasardaninisiatifbaru. • BiayaOperasionaldan Non Opr. • Mengecekpenyesuaian target kinerja (volume Ouputuntuk masing2 Kegiatan). • Menyusundaftarrincianpenyesuaianalokasipagu per satker : • Penyesuaianpagudansumberdana. • Penyesuaian target kinerja per Satker. • Menyiapkandokumenpendukung : TOR/RAB dandok. pendukungterkaitlainnya. T 3 Setjen K/L 4 PenyesuaianRKA-K/L Eselon I ygsdhditeliti & dokpndkng EselonI PenyesuaianRKA-K/L Eselon I 8 ITJEN Komisiterkait DPR Penyesuaian RKA-K/L Eselon I Penyesuaian RKA-K/L ygtlhditeliti 5 Biro Perencanaan Penyesuaian RKA-K/L Eselon I 6 ProsesPenelitian 7 CHP (CatatanHasilPenelitian) ProsespenelitianRKA untukAlokasi AnggaranberlakuSAMA denganpenelitianRKA berdasarkanPaguAnggaran 16

  17. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 20-21) PENYUSUNAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 20 - 21) • PejabatEselon I menyusunrinciankegiatanberdasarkanAlokasiAnggaran yang ditetapkanolehKementerianKeuanganmengacukepadaPaguAnggaran, melalui forum yang dipimpinolehPejabatEselon I denganmengundang Unit KerjaEselon II dilingkungannya. • RinciankegiatandalamAlokasiAnggarandisampaikankepadaMenterisebagaibahanpembahasandengan DPR RI dalamRapatKerjadanRapatDengarPendapat yang hasilnya dipergunakandalampenyesuaian RKA. • Hasil Pembahasan Dengan DPR RI Adalah Sebagai Berikut : • Rekapitulasi RKA KementerianPer Program ditandatanganiPimpinan DPR RI danSekretarisJenderalatasnamaMenteri. • Rekapitulasihasilpembahasan RKA KementerianPerKegiatanditandatanganiPimpinan DPR RI danPejabatEselon I terkait. • Perubahan-Perubahan Kegiatan RKA Hasil Pembahasan Dengan DPR-RI yang Telah Disesuaikan Oeh Unit KerjaEselon I ditelitikembali olehSekretariatJenderalc.q. Biro PerencanaandandireviukembaliolehInspektoratJenderal.

  18. PENELITIAN DAN REVIU ALOKASI ANGGARAN (Pasal 21 ) • Jadwal pelaksanaan penelitian dan Reviu disesuaikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran; • Kegiatan yang tidaklengkap data dukungnyatetapitetapdiusulkandalam RKA : • akandiberikancatatanbahwaanggarandapatdicairkanapabilasudahlengkap data dukungnya; atau • dimasukkankedalamoutputcadangan; • kegiatan yang diberikan catatan dan/atau masuk Outputcadangandapatdirealokasi/direvisiuntukkegiatan lain sesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan; • Rekapitulasisebagaimanadimaksudpadaayat (3) dan (4) disampaikanoleh Sekretaris JenderalatasnamaMenterikepadaMenteriKeuanganc.q. DirektoratJenderalAnggarandanMenteri PPN/KepalaBappenasc.q. DeputiBidangPendanaan Pembangunan NasionaldandipergunakansebagaiacuanpenelaahandalamprosespenyusunanDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA).

  19. KONTRAK TAHUN JAMAK

  20. USULAN KONTRAK TAHUN JAMAK(Pasal 19 Ayat 1-5) 1 2 3 UPT/Satker Unit Eselon I MENHUB Tembusan : Sesjen dan Karo Keuangan & Perlkp Usulan Kegiatan Mengkoordinasikan kelengkapan data dukung : Justifikasi. TOR . RAB dengan Analisa Harga Satuan. Spesifikasi Teknis : Gambar Desain, Lingkup Kegiatan. Time Schedule. Alokasi Anggaran Per-Tahun. Rekapitulasi kontrak tahun Jamak Unit Eselon I Terkait. Mengisi Format Multiyears Contract KelengkapanData Dukung 4 Biro Keuangan &Perlgkp KelengkapanData Dukung 6 5 7 ProsesPenelitian MENHUB MENKEU Melakukan Evaluasi Kelengkapan data Dukung. Melibatkan : Biro-Ren, Biro Hukum & Unit Eselon I Terkait. Kelangkapan Data Dukung 20 Catatan : Kegiatan Yang Diusulkan Membutuhkan Waktu Pelaksanaan Lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.

  21. KELENGKAPAN DATA DUKUNG USULAN KONTRAK TAHUN JAMAK (Pasal 19 Ayat 3) • Justifikasi: alasanuntukdilakukan/dilaksanakankontraktahun yang ditandatanganiolehPejabatEselon II terkait; • KerangkaAcuanKerja/TOR yang telahditandatangani Kepala Satker dan disetujuiolehDirektur terkaitdan berisipenjelasanlogismengenaikegiatan yang menguraikanvariabel 5 W+2 H (What, Why, Where, When, Who, How dan How Much). • Rencana Anggaran Biaya/RAB yang ditandatanganioleh KPA dan disetujui Pejabat Eselon III Terkait. • AnalisaHargaSatuandanReferensiHargaSatuan. • Gambar/design (spesifikasiteknis) secaramenyeluruh. • LingkupKegiatan (Scope of work) secarakeseluruhanpekerjaan. • Time schedule per tahunanggarandanmenyeluruh. • Alokasidanadan RKA-KL padamasing-masingtahun yang diusulkanuntukmultiyears. • RekapitulasikontrakmultiyearsdariUnit Organisasi Eselon I terkait. • Konsepisian format multiyears contract.

  22. DIPA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN e-PLANNING

  23. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) MEKANSIME (Pasal 22) • MekanismePenyusunanDIPA mengacupadaketentuan yang diaturolehMenteriKeuangan; • Dalamrangkapenyusunan DIPA Induk, MenteriselakuPenggunaAnggaranmenunjukPejabatEselon I terkaitsebagaipejabatpenandatangan DIPA Induk. PERTANGGUNG JAWABAN (Pasal 23) • Pertanggungjawabanpelaksanaanpenyusunan RKA dan DIPA Kementeriandilaksanakansecaraberjenjangkepadaatasanlangsung. • . e – PLANNING (Pasal 24) • Dalamrangkamengoptimalkantransparansidandenganmemanfaatkankemajuanteknologimakaprosespenyusunan RKA KementerianPerhubungansecarabertahapdiarahkanmelaluiprosese-planning. • .

  24. APBN PERUBAHAN (APBN-P)

  25. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM APBN-P(Pasal 25 Ayat 1-4) • APBN-P KementerianPerhubungandisusunsetelahterbitSuratMenteriKeuangantentang APBN-P. • Program/kegiatan yang dapatdiusulkandalam APBN-P adalah Program/kegiatan yang adadidalamPaguKebutuhandansudahmasukpadacatatandalamTrilateral Meeting sertamemenuhikriteria yang diaturdalamSuratMenteriKeuangantentang APBN-P. • Usulan program/kegiatandiluaryang ada di Pagu KebutuhandapatdiusulkansetelahmendapatkanpersetujuandariMenteri. • Usulan program/kegiatandalam APBN-P diusulkanolehPejabatEselon I kepadaMenteridengantembusanSekretarisJenderal. • SekretarisJenderala.nMenteriMengusulkan kepadaMenteriKeuangandanMenteriPerencanaandan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenassetelahmendapatkanpersetujuandari DPR-RI.

  26. TERIMA KASIH

More Related