1 / 13

OPERATIONAL HTI

OPERATIONAL HTI. REVIEW RPP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP INVESTASI KEHUTANAN Ir. NANA SUPARNA Disampaikan dalam : FGD PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT Jakarta, 22 Juli 2014. MENGAPA HTI PENTING.

glora
Download Presentation

OPERATIONAL HTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OPERATIONAL HTI REVIEW RPP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP INVESTASI KEHUTANAN Ir. NANA SUPARNA Disampaikandalam : FGD PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT Jakarta, 22 Juli 2014

  2. MENGAPA HTI PENTING • Produksi/eksportprodukkayuberbahanbakuhutanalamterusmenurun, danbelumadatanda-tandabisapulihkembali : • Eksporsawnwoodsejaktahun 2004 dikalahkanoleh Thailand & Malaysia • Eksporproduksekundersejaktahun 2009 digeseroleh Vietnam & Malaysia • Ekspor Plywood sejaktahun 2004 dikalahkanoleh China & Malaysia. Inimembuktikanbahwabisnis HPH terusmenurundanbelumadatanda-tandabisapulihkembali, sehinggakeberhasilanbisnis HTI merupakanfaktorpenyelamatbisniskehutanansaatini. • Produk pulp/kertasmemberikanharapan, volumenyaterusmeningkat, dansaatinimenempatiurutan ke-9 untukproduk pulp dan ke-12 untukkertasdunia. • Kayumerupakangreen product, jikakebutuhankayutidakdapatdipenuhi, makaproduksubstitusikayu (bajaringan, aluminium, plastik, kalsiumsilikatdll) yang tidakramahlingkunganakanbertambahbanyak • Pembangunan HTI membukaisolasidaerahtertinggal, penyerapantenagakerjadanmendorongpertumbuhanekonomi regional dannasional. • Berperanpositifdalammengelolahutanproduksi yang terlantar, sehinggaberkontribusipadapenyerapan CO2danmenurunkanemisikarbon

  3. PERKEMBANGAN LUAS HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA PERKEMBANGAN LUAS HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA Juta Ha Total Kawasan Hutan Produksi 5,75 jt Ha sudah dilepas untuk kebun HtnSekundertdkdibebaniHak (terlantar) = 36,99 jt Ha (8,05 jt Ha Moratorium) Izin HTI & HTR = 10,2 jt Ha Izin HPH = 22,8 jt Ha Sumber : APHI, diolah dari berbagai sumber

  4. Persebaran HTI di Beberapa Propinsi Dengan Kawasan Bergambut Dominan

  5. LATAR BELAKANG 1. UU No.12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan : • Bab XI Pasal 96 : Masyarakatberhakmemberikanmasukansecaralisandan/atautertulisdalampembentukanperaturanperundang-undangan • Pasal 5 huruf (e) dan (g) danPasal 6 ayat (1) huruf (a), huruf (g) danhuruf (j), menyatakanbahwadalammembentukperaturanperundang-undanganharusdilakukanberdasarkanpadaasaspembentukanperaturanperundang-undangan yang baik, yang meliputiantara lain kedayagunaandankehasilgunaandanketerbukaan. Materimuatanperaturanperundang-undanganharusmencerminkanasaspengayoman, keadilan, keseimbangan, keserasiandankeselarasan. 2. APHI sebagaisalahsatustakeholderpenting yang akanmenerimadampakatasdiberlakukannya RPP PerlindungandanPengelolaanEkosistimGambut, kurangdilibatkandalampembahasanpenyusunan RPP tersebut. 3. Pengelolaanlahangambutdi IUPHHK sangatbervariasitergantungpadatipikal, ketebalandanluasbentangannya.

  6. SUBSTANSI & REVIEW RPP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN MASALAH • Pembatasanketebalangambut 3 m ataulebih(Pasal9) Review : • Pembatasanketebalangambutakanmengubahpolapengelolaandanperuntukkankaw. budidayagambut yang sudah/sedangberjalansaatini. • Pembatasanketebalangambut 3 m ataulebihsebagaifungsilindungekosistimgambuttidakmemilikidasarkajianilmiah yang dapatdipertanggungjawabkan • Pembatasanketebalangambuttidakmemilikipengaruh yang berartiterhadappengelolaangambut yang menerapkanteknologipengelolaan air (>2jt ha lahangambutdenganketebalan >3m telahdiusahakansebagailahanbudidaya).

  7. SUBSTANSI & REVIEW RPP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN MASALAH • Lahangambut yang tidakdiusahakansecara legal danterlantarjustrulebihbanyakmengalamikerusakan, sebabtidakdikeloladenganmenggunakanteknologidantidakadapihak yang dapatdimintapertanggungjawabannya. 2. Penetapanfungsilindungekosistimgambut minimal 30% dariluaskesatuanhidrologisgambutpadapuncakkubahgambutdansekitarnya(Pasal9 Ayat 3) Review : • Penetapanhaltersebutmerupakanhasilpenelitian yang sifatnyaspesifiklokasi (Dr. suwardi et all)

  8. SUBSTANSI & REVIEW RPP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN MASALAH 3. Ekosistimgambutdenganfungsibudidayadinyatakanrusak, apabila : (1) Muka air didrainaselebihdari 1 m dibawahpermukaangambut, dan/atau (2) Tereksposnyasedimenberpiritdan/ataukwarsadibawahlapisangambut. (Pasal23 ayat3) Review : • Kerusakangambutberdasarkanmuka air drainasetidaktepatdigunakan, sebab : (1) permukaangambuttidak rata, (2) pengukuransulitdilakukan, ketinggian air tergantungmusim, dan (3) tergantungjenispohon yang ditanam • Pirit yang munculdipermukaandapatdiatasidenganmenggunakanteknologipengaturan air danpemilihankomoditas yang tepat.

  9. DAMPAK TERHADAP INVESTASI KEHUTANAN • Ketidak pastian jaminan berusaha pemegang IUPHHK-HTI yang konsesinya berada di lahan gambut. • Investor yang sedang melaksanakan pembangunan HTI terancam ketidakpastian hukum atas legalitas konsesi yang telah diberikan oleh pemerintah. • Ketidak pastian pasokan bahan baku industri yang bersumber dari IUPHHK-HTI.

  10. USULAN APHI Berdasarkan best practise baik di Indonesia maupun negara lain, kawasan gambut dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan pengaturan air dan program yang baik. Oleh karena itu APHI mengusulkan : • Penetapan fungsi lindung ekosistem gambut agar diarahkan pada puncak kubah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih dan letaknya tidak sporadis.Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih di luar puncak kubah gambut, agar tidak menjadi kriteria penetapan fungsi lindung ekosistem gambut. • Penetapan fungsi lindung ekosistem gambut agar menggunakan pendekatan hasil penelitian spesifik berdasarkan lokasi, sehingga tidak ada penetapan secara kuantitatif yang berlaku secara umum.

  11. USULAN APHI • Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut agar tidak diatur dalam RPP tetapi cukup dalam Peraturan Menteri sektor terkait, karena pengelolaan lahan gambut setiap sektor memiliki karakteristik tersendiri. • Penyusunan RPP agar didasarkan pada pendekatan sistem pengelolaan lahan gambut secara holistik yaitu memaksimalkan pemanfaatan/budidaya lahan gambut untuk kepentingan pembangunan nasional, dengan tetap meminimalkan dampak negatif dan kondisi-kondisi yang berpotensi merusak ekosistem gambut serta melakukan upaya-upaya perbaikannya melalui input metode, teknologi, manajemen dan pembelajaran dari pengelolaan gambut (best practices) di lapangan.

  12. Pengelolaan Gambut di HTI

  13. KAMI MENCARI SOLUSI, TIDAK SEKEDAR MEMPROVOKASI TERIMA KASIH

More Related