SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR P...
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 35

DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI , MS (DIRJEN BINA BANGDA) PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR PANGAN. DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI , MS (DIRJEN BINA BANGDA). KEMENTERIAN DALAM NEGERI 20 10. PENDAHULUAN. KONDISI PER EKONOMI AN. Sudah semakin membaik, namun demikian:.

Download Presentation

DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI , MS (DIRJEN BINA BANGDA)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN USAHA (INVESTASI) DI SEKTOR PANGAN

DR. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS

(DIRJEN BINA BANGDA)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2010


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

PENDAHULUAN

KONDISI PEREKONOMIAN

Sudah semakin membaik, namun demikian:

  • Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran masih relatif tinggi;

  • 2. Krisis energi (fuel), keuangan (financial) dan pangan (food), telah mendorong penurunan harga pangan.

  • 3. Pertumbuhan Ekonomi melambat;

  • 4. Tidak seimbangnya pengembangan sektor moneter & sektor riil;

  • 5. Iklim Investasi belum kondusif.


Kendala dan faktor daya tarik investasi daerah

KENDALA DAN FAKTOR DAYA TARIK INVESTASI DAERAH

Sumber : KPPOD TAHUN 2006


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

KELEMBAGAAN / PERDA

  • Kepastian Hukum (Konsistensi Peraturan, Penegakan Hukum, Pungli, Hubungan Eksekutif dan legislatif)

  • Pelayanan Birokrasi (Birokrasi Pelayanan dan Penyalahgunaan Wewenang)

  • Keuangan Daerah (Struktur Pungutan, Komitmen Pemda dalam Penyediaan Infrastruktur)

  • Peraturan Daerah (Pajak dan Retribusi)


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

Komitmen Pemerintah perlu mengeluarkan paket kebijakan iklim investasi berupa :

Inpres Nomor 3 Tahun 2006

5K-36P-85T


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DI DAERAH


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

ALUR PIKIR SUBSTANSI PP 45/06

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

UU No. 32/2004,

(Psl 176)

PRINSIP

  • PERDA

  • Tata Cara

  • Kriteria

  • Dasar penilaian

  • Jenis usaha prioritas

  • Bentuk Insentif dan Kemudahan

  • Binwas

TUJUAN

Mendorong Percepatan Peningkatan Penanaman Modal di Daerah

INSENTIF dan/atau KEMUDAHAN

INVESTOR

Iklim

Investasi

Kurang kondusif

BENTUK

&

KRITERIA


Bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

  • Pemberian Insentif dapat berbentuk:

    • pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

    • pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

    • pemberian dana stimulan; dan/atau

    • pemberian bantuan modal

  • Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

    • penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

    • penyediaan sarana dan prasarana;

    • penyediaan lahan atau lokasi;

    • pemberian bantuan teknis; dan/atau

    • percepatan pemberian perizinan.

(Pasal 3)


Tugas depdagri dalam implementasi paket inpres 3 2006

Tugas Depdagri dalam Implementasi Paket Inpres 3/2006

Output

Tugas Depdagri

Penyempurnaan PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi

Merumuskan pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah

Umum

Peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi

Tim bersama untuk mengawasi penyusunan Raperda dan Evaluasi Perda

Kepabean & Cukai

5K

Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa

Permendagri dengan rekomendasi Menkeu

Perpajakan

Ketenagakerjaan

Permendagri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyederhanaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK

UKM & Koperasi


Kondisi dan harapan perizinan

UP

KONDISI DAN HARAPANPERIZINAN

MINAT

INVESTOR

UU Dasar 1945

UU 32 Tahun 2004

Inpres 3 Tahun 2006

  • waktu mulai usaha panjang (151 hari),

  • persyaratan terlalu banyak

  • kurang adanya kepastian hukum

  • banyaknya pungli menimbulkan biaya tinggi

  • proses berbelit-belit

  • pengurusan izin parsial (banyak pintu)

  • terkesan rigid dan tidak ramah

Pelayanan Publik

  • Proses sederhana dan mudah.

  • memulai usaha pendek (15 Hari).

  • Kejelasan aturan, akuntabilitas, transparan, partisipatif, demokratis dan meminimalisasi biaya tinggi.

  • Adanya SKPD (OSS)

  • SDM profesional.

PROSES

DEREGULASI

MINAT

INVESTASI

Iklim Investasi

GLOBALISASI

REFORMASI

LOW


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(14 BAB – 30 PASAL)


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

DEPDAGRI

KELEMBAGAAN

TATA LAKSANA

SDM

KEWENANGAN

DEP TEKNIS

JENIS IZIN

PERSYARATAN IZIN

WAKTU

BIAYA

ALUR PIKIR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(PERMENDAGRI NO 24/2006)

INPRES 3/ 2006

(5K, 36P, 85 T)

KEPERCAYAAN

DEPDAGRI

(4 TINDAKAN)

PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU/ SATU ATAP UNTUK UKMK

  • PENYEDERHANAAN

  • IZIN

  • WAKTU

  • PROSEDUR

  • BIAYA

IZIN

MINAT

INVESTOR

PPTSP

KAB/KOTA

PELAYANAN

PUBLIK

NON IZIN


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

MANFAAT PTSP TERHADAP PEMDA

  • Mengurangi beban administratif;

  • Menyumbang peningkatan pendapatan daerah;

  • Memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik;

  • Pencegahan KKN.


Manfaat dari ptsp

MANFAAT DARI PTSP

  • PENGURANGAN WAKTU DAN BIAYA

SUMBER : The Asia Foundation, 2006


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

Daerah Yang Telah Membentuk PTSP

( Per 20 Jan 2010 )


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

Bentuk Kelembagaan PTSP


K unci sukses

KUNCI SUKSES

  • PERSAMAAN PERSEPSI TENTANG PTSP

  • KOMITMEN PIMPINAN DAERAH & SKPD TERKAIT

  • DUKUNGAN STAKEHOLDER LAIN (DPRD, PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT)

  • DUKUNGAN ANGGARAN

  • ASSISTENSI TEKNIS DARI LEMBAGA PROFESSIONAL


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

Peraturan Daerah Yang Bermasalah dan Terselesaikan

  • Catatan Yang Bermasalah :

  • Sektor Transportasi 15%

  • Sektor Industri & Perdagangan 13%

  • Sektor Pertanian 12%

  • Sektor Kehutanan 10%


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

KESIMPULAN

GOOD INVESMENT GOVERNANCE

SUPREMASI HUKUM

DEREGULASI

KOMITMEN

TRANSPARANSI

PARTISIPASI


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

AGENDA 100 HARI MENDAGRI

  • Melalui Peraturan Bersama 5 Menteri yaitu Mendagri, Menhukham, Mendag, Menakertrans dan BKPM, Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dari 60 hari menjadi 17 hari.

  • Proses perizinan telah dilakukan dengan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Secara Elektronik) dimulai di Kota Batam, untuk selanjutnya seluruh Indonesia.

  • Meningkatkan Binwasdal bagi percepatan pemberian pelayanan perizinan.


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

REFORMASI KELEMBAGAAN

  • Kebijakan Pemerintah Daerah (Perda);

  • Pelayanan publik dan prilaku aparatur;

  • Kepastian hukum;

  • Kepemimpinan Kepala Daerah.


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

TERIMA KASIH


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

TUJUAN PPTSP

  • Meningkatkan kualitas layanan publik;

  • Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

SASARAN PPTSP

  • Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;

  • Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

HAKEKAT

PENYEDERHANAAN :

PENYEDERHANAAN PELAYANAN ADALAH UPAYA PENYINGKATAN TERHADAP WAKTU, PROSEDUR, DAN BIAYA PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ADALAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG PROSES PENGELOLAANNYA MULAI DARI TAHAP PERMOHONAN SAMPAI KE TAHAP TERBITNYA DOKUMEN DILAKUKAN DALAM SATU TEMPAT.


Kewajiban pptsp

KEWAJIBAN PPTSP

(Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

  • Memberikan pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (Pasal 7 ayat 1).

  • Mengelola administrasi perijinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan perda (Pasal 7 ayat 2).

  • Memiliki basis data (Pasal 15 ayat 1).

  • Menyediakan dan menyebarkan informasi dengan melibatkan aparat pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan (Pasal 16 ayat 2).


3 prinsip dasar

3.PRINSIP DASAR

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan PRINSIP :

a.   Kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

b.Kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

c. Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan masyarakat luas;

d. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal;

e.   Efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

(Pasal 2)


5 kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal

5. KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

  • memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

  • menyerap banyak tenaga kerja lokal;

  • menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;

  • memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

  • memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;

  • berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

  • termasuk skala prioritas tinggi;

  • termasuk pembangunan infrastruktur;

  • melakukan alih teknologi;

  • melakukan industri pionir;

  • berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;

  • melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

  • bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau

  • industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.

(Pasal 5)


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

PERINGKAT KEMUDAHAN BERBISNIS (IFC 2006)SURVEY TERHADAP 175 NEGARA


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

PERBANDINGAN

KEMUDAHAN BERBISNIS DI ASEAN

SUMBER : DOING BUISSNES 2006 (WORLD BANK)

MEDIA INDONESIA, 7 SEPTEMBER 2006


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

CONTENT

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Tujuan dan Saran

Bab III Penyederhanaan Pelayanan

Bab IV Perangkat Daerah PPTSP

Bab V Proses, waktu dan biaya pelayanan

Bab VI Sumber Daya Manusia

Bab VII Keterbukaan Informasi

Bab VIII Penanganan Pengaduan

Bab IX Kepuasan Masyarakat

Bab X Pembinaan dan Pengawasan

Bab XI Kerjasama

Bab XII Pelaporan

Bab XIII Ketentuan Peralihan

Bab XIV Ketentuan Penutup


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

Lanjutan…

  • Menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media sesuai kondisi daerah (Pasal 18).

  • Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (Pasal 19).

  • Melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 20).

  • Pegawai PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya dan diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walilota sesuai dengan kemampuan daerah (Pasal 13 ayat 2).


Kewajiban bupati walikota

Kewajiban Bupati/Walikota

  • Membentuk perangkat daerah pengelola perizinan dan non perizinan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Permendagri diterbitkan (Pasal 29).

  • Menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi proses, waktu dan biaya :

    • Proses penyelenggaraan perijinan dilakukan untuk satu jenis perijinan tertentu atau perijinan parallel. (Pasal 9 ayat 2);

    • Jangka waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak persyaratan administrasi lengkap/terpenuhi. (Pasal 15);

    • Besarnya biaya dihitung sesuai tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Pasal 12 ayat 1);


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

Lanjutan…

  • Mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada PPTSP (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mempercepat proses pelayanan. ( Pasal 6);

  • Melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan Permendagri. (Pasal 27).


Kewajiban gubernur

KEWAJIBAN GUBERNUR

  • Sosialisasi Permendagri kepada seluruh Bupati/Walikota dan Masyarakat di wilayahnya. (Pasal 23);

  • Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang perkembangan proses pembentukan PPTSP dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwilayahnya berdasarkan laporan Bupati/Walikota. (Pasal 27 ayat 2);

  • Menetapkan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk daerah percontohan di wilayahnya (Pasal 22);


Dr h syamsul arief rivai ms dirjen bina bangda

d. Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan (Pasal 25 ayat 2) terhadap:

  • Peraturan Daerah tentang pembentukan PPTSP;

  • Pengintegrasian program PPTSP dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penyediaan anggaran;

  • Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;

  • Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung PPTSP;dan

  • Kinerja PPTSP berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


  • Login