Prosedur penyelesaian sengketa informasi perki no 1 tahun 2013
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 21

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI ( Perki No 1 Tahun 2013) PowerPoint PPT Presentation


  • 157 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI ( Perki No 1 Tahun 2013). Disampaikan Siti Roswati Handayani , SH., MPA. Yogya karta , 17 Juni 2013. SISTEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERUBAHANNYA. Perki No. 2 Th. 2010. Perki No. 1 Th 2013.

Download Presentation

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI ( Perki No 1 Tahun 2013)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prosedur penyelesaian sengketa informasi perki no 1 tahun 2013

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI(Perki No 1 Tahun 2013)

Disampaikan

SitiRoswatiHandayani, SH., MPA.

Yogyakarta, 17 Juni 2013


Sistematika penyelesaian sengketa dan perubahannya

SISTEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERUBAHANNYA

Perki No. 2 Th. 2010

Perki No. 1 Th 2013

Ada IX BAB 66 pasal, terdiridari :

1. Bab I KetentuanUmum

2. Bab II Kewenangan KIP dlmPenyelesaian SIP

3. Bab III PengajuanPermohonan PSIP

4. Bab IV Registrasi

5. Bab V PemeriksaanPendahuluan

6. Bab VI Penetapan Mediator dan

MajelisKomisioner, sertapemberitahuan

parapihak

7. Bab VII ProsedurMediasi

8. Bab VIII ProsedurAjudikasi

9. Bab IX KetentuanPeralihan

10 . Bab X KetentuanPenutup

Ditetapkantanggal 20 Agustus 2010

Ada VIII BAB dan 65 pasal, terdiridari :

  • Bab I KetentuanUmum

  • Bab II AzasdanTujuan

  • Bab III Permohonan

  • Bab IV Registrasi

  • Bab V Penetapan & Pemanggilan Para Pihak

  • Bab VI Prosesajudikasi

  • Bab VII KetentuanPeralihan

  • Bab VIII Penutup

    Ditetapkantanggal 28 Maret 2013

    DiundangkandalamBerita Negara RI Th. 2013 No. 649


Pengertian

PENGERTIAN

A. A

SengketainformasiPublik

sengketa yang terjadiantaraBadanPublikdgnPemohonInformasiPublikdanatauPenggunaInformasiPublik yang berkaitandgnhakmemperolehdanataumenggunakanInformasiPublikberdasarkanperaturanPerUU-an (KetentuanUmumPasal 1 (3)

InformasiPublik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimdan/atauditerimaolehsuatuBadanPublik yang berkaitandenganpenyelenggaradanpenyelenggaraannegaradan /ataupenyelenggaradanpenyelenggaraanBadanPubliklainnya yang sesuaidengan UU tentangKeterbukaanInformasiPubliksertainformasi lain yang berkaitandengankepentinganpublik (KetentuanUmumPasal 1 (1)


Pihak pihak dalam sengketa informasi

Pihak-pihakdalamsengketaInformasi

[PEMOHON] adalahPemohonatauPenggunaInformasiPublik yang mengajukanPermohonankepadaKomisiInformasiPasal 1 (7)

[TERMOHON]adalahBadanPublik yang diwakiliolehPimpinanBadanPublik, ATASAN PPID, atauPejabat yang ditunjukdandiberikewenanganuntukmengambilKeputusandaalam PSI diKomisiInformasi

Pasal 1 (8)


Azas azas penyelesaian sengketa informasi pasal 2 pasal 3

Azas-AzasPenyelesaianSengketaInformasi (Pasal 2 & Pasal 3)

  • Cepat

  • Tepat

  • Biayaringan

  • Sederhanandan

  • PemenuhanhakatasInformasiPublik


Penyelesaian sengketa diajukan apabila

Penyelesaiansengketadiajukanapabila:

  • Pemohontidakpuasterhadaptanggapanataskeberatan yang diberikanolehatasan PPID; atau

  • Pemohontidakmendapatkantanggapanataskeberatan yang telahdiajukankepadaatasan PPID dalamjangkawaktu 30 (tigapuluh) harikerjasejakkeberatanditerimaolehatasan PPID (pasal 5)


Putusan yang dimohonkan kepada ki pasal 10 1 c

Putusan yang dimohonkankepada KI (Pasal 10 (1 c)

  • Informasi yang dimohonkanbersifatterbuka

  • Tidakmenyediakaninformasisecaraberkala

  • Tidakmenanggapipermohonaninformasi

  • Telahsalahdalammemberikaninformasi

  • Telahsalahkarenatidakmemenuhipermohonan

  • Telahsalahkarenamembebanibiaya yang tidakwajar


Dokumen kelengkapan permohonan psi pasal 11

Dokumenkelengkapanpermohonan PSI (Pasal 11)

  • IndentitasPemohon

  • SuratPermohonanInformasikepada BP

  • SuratKeberatankepada BP

    SuratKuasa (biladiwakilkan)

    Pemohon PSI yang dimohonkankarenatidakdisediakanInformasi yang wajibdisediakan & diumumkansecaraberkalatidakdiperlukansemuapersyaratandiatas.


Uji konsekuensi uji kepentingan publik pasal 34

Ujikonsekuensi & UjiKepentinganPublik (Pasal 34)

  • PenolakanPermohonan IP karenaalasanpengecualianinformasi, Majeliskomisionermelakukanpenilaianataspenetapaninformasi yang dikecualikan;

  • Sidangajudikasimelakukanujikepentinganpublik

    apakahadakepentinganpublik

    yang lebihbesar ????


Tata cara pengajuan permohonan psi psl 9

Tata Cara PengajuanPermohonan PSI (psl 9)

  • diajukanolehpemohonataukuasanyakepadaKomisiInformasi yang berwenang

  • Pemohonlisandapatdiajukandengandatanglangsungke Kantor KomisiInformasibagimereka yang berkebutuhankhusus, dibantuolehPetugas

    Alamat KIP DIY Gedung Plaza Informasi Lt 2 Jl. BrigjendKatamso Yogyakarta

    Telp : 0274. 374289

    email : [email protected]


Registrasi

Registrasi

  • 3 (tiga) HariKerja (HK) sejakditerimapermohonanPaniteramemberikaninformasittgkelengkapanberkaskpdPemohon

  • 7 (tujuh)HK sejakditerimasuratpemberitahuan (berkastdklengkap), PemohonmelengkapiberkasatausuratpemberitahuankepadaKomisiInformasibilatidakdilayani BP

  • Paniteramenerbitkanaktapermohonantidakdiregistrasiatau

  • PemberitahuanregistrasikepadaPemohonselambat-lambatnya 3 (tiga) HK sejakdiregistrasi (Pasal 17 & 18)


Mediasi jangka waktu

Mediasi & Jangkawaktu

  • Mediasi : prosespenyelesaianSengketaInformasiPublikantaraparapihakdidalampersidangan yang diputusolehKomisiInformasi (Pasal 1 (10)

  • Jangkawaktumediasi 14 HK sejakmediasipertama

  • Berdasarkankesepakatandapatdiperpanjang 7 HK

    Mediasibersifattertutup


Sidang ajudikasi

sidangAjudikasi


Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik

ProsedurpenyelesaianSengketaInformasiPublik

Paling lambat 14 hktanggapantertulisatauberakhirnya 30 hkpemberiantanggapan (Ps 13)

Pemohon/Kuasa

Mengisi Form Lamp. I dilampiri:

- Copy Identitas

- Buktitlhmengajukanpermohonan Inf.

- Buktitlhmengajukankeberatan

3 HkPsl 18 (3)

Panitera

MenerimaPmhonan

Nomor register

tidak

BerkasLengkap?

Pemohon

Lengkapidokumen

Psl11

ya

7 hkLengkap?

tidak

Registrasi

Panitera

Tdkmeregister

Adapernyataantdkdilayani BP ( Ps 18)

Psl 19

Ketua KIP


Penyelesaian sengketa informasi publik lanjutan

penyelesaiansengketainformasipublik(lanjutan)

Ketua KIP

PntpanMajelisKomisioner , Mediator, PaniteraPengganti

Psl 20

Pntpnmetode, tempat, agenda, jwlAjudikasi

Psl 23

Panitera

PanggilanSidang

Psl24

Pemohon/Kuasa

Termohon/Kuasa

Plaks. SidangAjudikasi


Sidang ajudikasi1

SIDANG AJUDIKASI

MEDIASI

Sidang Terbuka

Sidangtertutup

  • priksaIndentitas

  • Kewenangan & keddk

  • parapihak

  • Jangkawaktu

  • pengajuan

  • JwbnTermohon (Ps

  • 36)

Inf. dikecualikan

  • Pemrksnlanjutan :

  • mendengarkan

  • Ket. Para pihak

  • Pembuktian

  • pemeriksaan

  • setempat

  • Kesimpulan

  • Putusan

PnilaiUjiKonsekuensi

PUTUSAN SELA

ujikepentingpublik

YA/TDK


Status putusan ki dan eksekusi

Status Putusan KI danEksekusi

  • Putusan KI (hasilmediasi) dapatdimintakanpenetapaneksekusikePengadilan

  • Putusan KI inkracht (ajudikasi) jikatidakdiajukankeberatankePengadilandalamwaktu 14 harisejaksalinanputusanditerima

  • Putusan KI yang inkrachtdapatdimintakanpenetapaneksekusikePengadilan


Alasan dan waktu keberatan

Alasandanwaktukeberatan

  • Alasankeberatan (tdkmenerimaPutusan KI)

  • WaktuPengajuan 14 harisetelahPutusan KI diterima

    SifatProsesKeberatan (Perma No 2 tahun 2011)

  • Semacamproses Banding

  • Yang diperiksaadalahPutusan KI, pihak yang bersengketaadalah pihak-2 yang bersengketa


Kewenangan absolut

KewenanganAbsolut

PengadilanNegeri

Pengadilan Tata Usaha Negara

PemohonInformasi

VS

BadanPublik Non Pemerintah

(Organisasi Non Pemerintah, BUMN/D, Partai)

PemohonInformasi

VS

BadanPublik Negara

(Eksekutif, Legislatif , Yudikatif, lembaga/komisinegara, Pemdadll)


Proses pemeriksaan dan putusan pn ptun

ProsesPemeriksaandanPutusan(PN & PTUN)

  • Tidakadamediasi

  • KI dipanggilapabiladibutuhkan

  • Dlmhaladainformasirahasia, majelisdptmelihatinformasi (biladiperlukan) danwajibmenjagarahasia

    Putusan :

  • MembatalkanataumenguatkanPutusan

  • PerintahtertentudanPenetapanbiaya


Prosedur penyelesaian sengketa informasi perki no 1 tahun 2013

TERIMA KASIH

KomisiInformasiProvinsi DIY

Gedung Plaza Informasi Lt II, JlBrigjenKatamso Yogyakarta


  • Login