Diskusi Kamar Bisnis

1. Diskusi Kamar Bisnis Rakernas Lembaga Ekolabel Indonesia Bogor, 31 Maret 2012 Pimpinan Sidang: Sae Tanangga Karim Fasilitator: Hayu Wibawa

2. Sense of Crisis LEI • Penguatan Organisasi • Re-organisasi dan optimalisasi organisasi LEI • Fokus kepada membangun jaringan dengan pihak lain terutama pemerintah untuk bisa mendapatkan dukungan (regulasi, pendanaan) • Strategi komunikasi , salah satu opsinya perusahaan bersertifikat LEI membantu promoting LEI, LEI menyediakan media publikasi yang up to date  sekaligus bagian dari memperkuat rekognisi pasar. Termasuk penguatan komunikasi kepada kementerian kehutanan

3. Pendanaan • Penyusunan rencana anggaran dan belanja LEI dikarenakan pendanaan masih based on project • Fungsi akreditasi terutama terkait iuran sertifikasi akreditasi belum berjalan  peningkatan kinerja akreditasi • Semesthinya bisa hidup dari sertifikasi, dana lain untuk pengembangan • Sumberdana yang bisa dikumpulkan terkait akreditasi/sertifikasi diidentifikasi dan dikumpulkan  • Identifikasi sumber potensial untuk endowment fund • Hiring SDM untuk fund rising • Lobby kepada unit manajemen yang tidak memperpanjang sertifikasi untuk kembali mengikuti sertifikasi skema LEI (terutama hutan alam) • Review kebijakan pendanaan (fee dari panel pakar, asesor, coc) • Kebijakan mengenai fee logo on product LEI certified on the market  berdasar volume • Penyusunan protokol penerimaan sumbangan atau donasi dari pihak ketiga agar tidak mempengaruhi kredibilitas LEI

4. Kerjasama LEI dengan institusi lain • Kejelasan dan kepastian pelaksanaan MoU dengan FSC • Roadmap dari pelaksanaan MoU LEI-FSC • Jika masih terjadi tarik ulur, pilihan adalah berkompetisi atau berpindah ke PEFC (ada hal yang mandeg dengan HTI)  trend ke depan di hutan tanaman • Kerjasama internasional terbuka dengan skema sertifikasi manapun (FSC, PEFC, termasuk mandatory, dll) • Penjajagan kerjasama dengan MSC (Marine Stewardship Council)  terkait sertifikasi kelautan

5. Rekognisi Pasar • Fasilitasi terhadap industri kecil kehutanan  peningkatan produk LEI di pasar (sertifikasi coc) • Mempromosikan LEI bekerjasama dengan asosiasi industri kehutanan

6. Politik Sertifikasi • SVLK masuk sebagai verifier atau indikator, tidak perlu dijadikan pra-syarat untuk sertifikasi PHTL • Loby untuk mengarahkan LEI certified UM (PHTL dan PHAPL) tidak perlu lagi SVLK

7. Program Kerja • Memprioritaskan aktivitas terkait pendanaan (sustainable source of funding), penyusunan road map aktivitas sertifikasi • Prioritas terhadap peningkatan daya saing LEI, melalui penguatan di sisi organisasi dan pendanaan • Pemilihan DE secepatnya • Pemisahan bagian akreditasi  ke KAN • Melakukan survey pasar terkait dengan klien/perusahaan bersertifikat LEI (nyaman atau tidak, mendapatkan benefit atau tidak, loyal atau tidak)  mengidentifikasi posisi LEI • Re-organisasi dan optimalisasi organisasi LEI, fokus kepada membangun jaringan dengan pihak lain

8. Revisi Standar LEI • Fokus kepada sistem manajemen yang terpisah antara Badan Akreditasi dan pengembang standar • Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai urgensi dari revisi standar Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari. • Diperlukan revisi coc LEI terkait dengan recycle material dan revisi jumlah panel pakar dalam sertifikasi coc  terkait dengan penyesuaian biaya sertifikasi untuk industri