slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DASAR HUKUM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

DASAR HUKUM - PowerPoint PPT Presentation


  • 196 Views
  • Uploaded on

DASAR HUKUM. UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994. PP No. 25 Tahun 2002. KMK No. 523/KMK.04/1998. KEP-16/PJ.6/1998. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). ADALAH. PAJAK KEBENDAAN ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN. DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK. ORANG PRIBADI ATAU BADAN SECARA NYATA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DASAR HUKUM' - geri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DASAR HUKUM

UU No. 12 Tahun 1985 jo

UU No. 12 Tahun 1994

PP No. 25 Tahun 2002

KMK No. 523/KMK.04/1998

KEP-16/PJ.6/1998

slide2

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(PBB)

ADALAH

PAJAK KEBENDAAN ATAS

BUMI DAN/ATAU BANGUNAN

DIKENAKAN TERHADAP

SUBJEK PAJAK

  • ORANG PRIBADI ATAU BADAN
  • SECARA NYATA:
  • MEMPUNYAI HAK DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU
  • MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN
slide3

OBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1)

BUMI

BANGUNAN

ADALAH :

PERMUKAAN BUMI YG MELIPUTI TANAH

DANPERAIRAN PEDALAMAN

SERTA LAUT WILAYAH

INDONESIA, DAN TUBUH BUMI YG

ADA DIBAWAHNYA

Pasal 1 angka 1

ADALAH :

KONSTRUKSI TEKNIK

YG DITANAM ATAU

DILEKATKAN SECARA

TETAP PADA TANAH

DAN/ATAU PERAIRAN

Pasal 1 angka 2

slide4

OBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1)

BANGUNAN

  • TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN ADALAH (Penjelasan Pasal 1 angka 2) :
    • Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
    • Jalan tol;
    • Kolam renang;
    • Pagar mewah;
    • Tempat olah raga;
    • Galangan kapal, dermaga;
    • Taman mewah;
    • Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
    • Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
slide5

FAKTOR YANG MENENTUKAN

KLASIFIKASI OBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (2)

BUMI/TANAH

- Letak

- Peruntukan

- Pemanfaatan

- Kondisi lingkungan

- Dan lain-lain

BANGUNAN

- Bahan bangunan

- Rekayasa

- Letak

- Kondisi lingkungan

- Dan lain-lain

slide6

OBJEK PAJAK

YANG TIDAK DIKENAKAN PBB

Pasal 3 ayat (1)

ADALAH OBJEK PAJAK YANG :

  • Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  • Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  • Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  • Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
slide7

OBJEK PAJAK

YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 3 Ayat (2)

PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR

LEBIH LANJUT DENGAN

PERATURAN PEMERINTAH

slide8

SUBJEK

PAJAK

Dikenakan

kewajiban

membayar

pajak

SUBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

ORANG ATAU BADAN

Memperoleh

manfaat

atas bangunan

Memperoleh

manfaat

atas bumi

Memiliki,

menguasai

bangunan

Mempunyai

suatu hak

atas bumi

Pasal 4 ayat (2)

WAJIB

PAJAK

slide9

SUBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

Dirjen Pajak menetapkan Subjek Pajak

Objek Pajak yang belum jelas Wajib Pajaknya

slide10

NILAI JUAL OBJEK PAJAK

TIDAK KENA PAJAK

(NJOPTKP)

Pasal 3 Ayat (3)

NJOPTKP

Berbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 juta

  • Per Wajib Pajak;
  • Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan;
  • Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.
slide11

DASAR PENGENAAN

Pasal 6 Ayat (1), (2)

N J O P

(Nilai Jual Objek Pajak)

Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli

yang terjadi secara wajar

Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual

Objek Pajak ditentukan melalui :

- perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis;atau

- nilai perolehan baru; atau

- Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya

slide12

PENENTUAN NJOP

PENILAIAN OBJEK PBB

  • PENDEKATAN PENILAIAN
    • Pendekatan Data Pasar

(Market Data Approach)

    • Pendekatan Biaya

(Cost Approach)

    • Pendekatan Pendapatan

(Income Approach)

      • CARA PENILAIAN
        • Penilaian Massal
        • Penilaian Individual
slide13

PENDEKATAN PENILAIAN

  • Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
    • NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
    • Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
  • Pendekatan Biaya (Cost Approach)
    • Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan phisiknya.
  • Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
    • Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut
    • Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan
slide14

CARA PENILAIAN

  • Penilaian Massal (Mass Appraissal)
    • NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
    • NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dikurangi penyusutan phisik.
    • Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan program komputer (Computer Assisted Valuation / CAV).
  • Penilaian Individual (Individual Appraissal)
  • Diterapkan untuk Objek tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, antara lain :
    • Jalan tol
    • Pelabuhan laut/sungai/udara
    • Lapangan golf
    • Industri semen/pupuk
    • PLTA, PLTU, PLTG
    • Pertambangan
    • Tempat rekreasi
    • Dan lain-lain sejenisnya
    • Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lap. golf, Objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
slide15

DASAR PENGHITUNGAN

Pasal 6 ayat (3) dan (4)

NILAI JUAL KENA PAJAK

SERENDAH-RENDAHNYA 20 %

DAN

SETINGGI-TINGGINYA 100 %

PERSENTASE NJKP

DITETAPKAN DENGAN

PERATURAN PEMERINTAH

slide16

PENETAPAN BESARNYA

NILAI JUAL KENA PAJAK

(PP No. 25 TAHUN 2002)

NILAI JUAL KENA PAJAK

  • OBJEK PAJAK PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN;
  • OBJEK PAJAK LAINNYA BILA NJOP Rp. 1 MILYAR ATAU LEBIH

NILAI JUAL OBJEK PAJAK

KURANG DARI Rp. 1 MILYAR

40% X NJOP

20% X NJOP

slide17

TARIF

Pasal 5

TARIF TUNGGAL

0,5 %

slide18

CARA MENGHITUNG

x

N J K P

PBB =

TARIF

x

20% x NJOP

40% x NJOP

0,5%

=

x

0,5%

=

NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN) NJOPTKP

slide19

TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT

YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG

Pasal 8 ayat (1), (2), (3)

  • Tahun Pajak
    • Adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
  • Saat yang menentukan pajak terutang
    • Adalah menurut keadaan Objek pajak pada tanggal 1 Januari.
  • Tempat Pajak Terutang :
  • untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta;
  • untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/Kota;
  • yang meliputi letak Objek pajak.
slide20

PENDATAAN

Pasal 9 ayat (1), (2), (3)

WAJIB PAJAK MENGISI SPOP

  • JELAS
  • BENAR
  • LENGKAP
  • DITANDATANGANI
slide21

PENERBITAN KETETAPAN

Pasal 10

SPOP

disampaikan dalam waktu 30 hari

tidak disampaikan dalam waktu 30 hari

Setelah ditegor secara tertulis

SPPT

SKP

BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ DATA LAIN SPOP TIDAK BENAR

slide22

TATA CARA PEMBAYARAN

DAN PENAGIHAN

Pasal 11, 12, 13, dan 14

DASAR PENAGIHAN

SEJAK

D

I

T

E

R

I

M

A

6 bulan

SPPT

TEMPAT

PEMBAYARAN

- Bank,

- Kantor Pos ,

- Tempat lain

yg ditunjuk

1 bulan

S K P

1 bulan

S T P

  • MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPAHKAN
  • KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA :
  • GUBERNUR
  • BUPATI/WALIKOTA
slide23

SPOP

PENDAFTARAN, PENAGIHAN,

DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9 dan 10

DIKEM-

BALIKAN

TIDAK

30 hr

SKP

+ denda 25%

dari pokok

pajak

YA

SPPT

Ternyata SPOP

tdk benar

(Ketetapan

kurang)

SKP

+ denda 25%

dari selisih

pajak terutang

6 bulan

JATUH TEMPO

1 bulan

Segera

stlh.

7 hr

21 hr

1 bln

JATUH

TEMPO

SURAT

PAKSA

STP

TEGORAN

+ bunga 2%

sebulan

(maks 24 bulan)

2 X 24 JAM

Paling

cepat

10 hr

SURAT PERINTAH

MELAKUKAN PE- NYITAAN

PERMINTAAN JADWAL

WAKTU & TEMPAT PELELANGAN

KLN

slide24

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15 dan 16

  • Keberatan diajukan atas :
    • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
    • Surat Ketetapan Pajak (SKP).
  • Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar kekuasaannya.
  • Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
  • Atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang.
  • Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus
  • Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
  • Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994.
  • Pengajuan keberatan atau banding tidak menunda pembayaran pajak.
slide25

PEMBAGIAN

HASIL PENERIMAAN PBB

Pasal 18

DATI I I

64,8 %

DATI I

16,2 %

PEM. PUSAT

10 %

BIAYA PEMUNGUTAN

9 %

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994 tanggal 19 Maret 1994, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Tingkat II

- SKB DJA-DJP

KEP. 56/A/44/1996

KEP. 50/PJ.6/1996

slide26

ALUR PENERIMAAN PBB

BANK

PERSEPSI/

KANTOR POS

Pelimpahan

TEMPAT

PEMBAYARAN

Pembayaran

WAJIB

PAJAK

Pelimpahan

Pembayaran

BANK/

OPERASIONAL V

PETUGAS

PEMUNGUT

Pembagian

64,8%

16,2%

10%

9%

BIAYA

PEMUNGUTAN

PEM.

PUSAT

Propinsi

Kab/Kota

slide27

PENGURANGAN

Pasal 19 dan 20

  • Menteri Keuangandalam hal :
    • - Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab -sebab tertentu lainnya
    • - Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

PAJAK

TERUTANG

Dirjen Pajak

atas permintaan WAJIB PAJAK

karena hal-hal tertentu

DENDA

ADMINISTRASI

slide28

KEWAJIBAN PEJABAT YANG DALAM

JABATAN/TUGAS PEKERJAANNYA

BERKAITAN LANGSUNG DENGAN Objek PAJAK

(Pasal 21 dan 22)

1. MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN

MENGENAI SEMUA MUTASI DAN PERUBAHAN OBJEK PAJAK KEPADA DJP;

2. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN ATAS PERMINTAAN DJP

KEWAJIBAN TERSEBUT BERLAKU

JUGA BAGI PEJABAT LAIN YANG ADA

HUBUNGANNYA DENGAN OBJEK PAJAK

KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN

DITIADAKAN SEPANJANG MENYANGKUT

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PBB

TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DIKENAKAN

SANKSI MENURUT PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

slide29

HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UU PBB

Pasal 23

TIDAK DIATUR DALAM

UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BERLAKU KETENTUAN :

- UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

- PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

slide30

TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK

SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

KARENA ALPA

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

- PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA

6 (ENAM) BULAN, ATAU

- DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA)

KALI PAJAK TERUTANG

slide31

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25 ayat (1)

D E N G A N S E N G A J A

SPOP TIDAK BENAR/

TIDAK LENGKAP

DAN/ATAU MELAMPIRKAN

KETERA

NGAN YANG

TIDAK BENAR

TIDAK MEMPERLIHATKAN/

MEMIN

JAMKAN

SURAT/

DOKUMEN LAINNYA

TIDAK MENUN

JUKKAN/

MENYAM

PAIKAN DATA/

KETERA

NGAN YANG

DIPERLU

KAN

TIDAK MENGEM

BALIKAN/ MENYAM

PAIKAN

SPOP KEPADA DITJEN PAJAK

MEMPERLIHAT

KAN

SURAT/

DOKU-

MEN PALSU ATAU DIPALSUKAN

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

- PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAU

- DENDA SETINGGI- TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK TERUTANG

slide32

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25 ayat (2), (3) dan Pasal 26

  • Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan, yang dengan sengaja melakukan tindakan :
    • tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
    • tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

  • Ancaman pidana dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara/sejak dibayarnya denda.
  • Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
slide33

PENGENAAN PBB TERHADAP OBJEK PAJAK

YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL

KMK No. 523/KMK.04/1998

OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS DAPAT DITENTUKAN BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL

KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP. 16/PJ.6/1998

Objek Pajak yang bersifat khusus adalah sebagai berikut :

  • Jalan tol
  • Pelabuhan laut/sungai/udara
  • Lapangan golf
  • Industri semen/pupuk
  • PLTA, PLTU, PLTG
  • Pertambangan
  • Tempat rekreasi
  • Dan lain-lain sejenisnya
slide34

STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN

KEP DJP NO.16/PJ.6/1998

Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman dan/atau penggalian jenis sumber daya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan

SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan :

- koomponen tenaga kerja;

- bahan dan alat;

mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan

Catatan :

Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut :

a. Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun.

b. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun.

slide35

PENENTUAN BESARNYA NJOP

SEKTOR PERKEBUNAN

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 3

  • Areal kebun :
  • Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = NJOP tanah + Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan SIT menurut umur tanaman

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide36

PENENTUAN BESARNYA NJOP

SEKTOR KEHUTANAN

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 4

A.Untuk HPH, HPHH, IPK, serta ijin sah lain selain HPHTI

  • Areal produktif :
  • Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide37

PENENTUAN BESARNYA NJOP

SEKTOR KEHUTANAN

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 5

B.Untuk HPHTI

NJOP = NJOP tanah + jumlah biaya pembangunan hutan tanaman industri menurut umur tanaman

  • Areal hutan :
  • Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan hutan tanaman industri
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide38

PENENTUAN BESARNYA NJOP

SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 6

  • Areal produktif :
  • Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = 9,5 x Hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide39

PENENTUAN BESARNYA NJOP

SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 7

  • Areal produktif :
  • Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = 9,5 x Hasil penjualan energi panas bumi/ listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide40

PENENTUAN BESARNYA NJOP

SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 8

  • Areal produktif :
  • Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide41

PENENTUAN BESARNYA NJOP

SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 9

NJOP = Angka kapitalisasi tertentu X hasil bersih galian tambang dalam setahun sebelum tahun pajak berjalan

  • Areal produktif :
  • Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

Catatan : NJOP atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku

(Pasal 10)

slide42

PENENTUAN BESARNYA NJOP

USAHA BIDANG PERIKANAN LAUT

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 11

NJOP = 10 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

  • Areal penangkapan ikan :
  • Areal pembudidayaan ikan
  • Areal emplasemen dan areal lainnya
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = 8 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide43

PENENTUAN BESARNYA NJOP

USAHA BIDANG PERIKANAN DARAT

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 12

  • Areal pembudidayaan ikan darat :
  • Areal emplasemen dan areal lainnya
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya + Standar biaya investasi tambak menurut jenisnya

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide44

PENENTUAN BESARNYA NJOP

OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 13

NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya

  • Areal tanah :
  • Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi
  • Areal perairan untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
  • Objek Pajak berupa bangunan

NJOP = Nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya

NJOP = 10 X (10 % dari hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan)

NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik

slide45

PENENTUAN BESARNYA NJOP

OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS

KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998

Pasal 14

Besarnya NJOP atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan dibuatkan laporan penilaian kemudian ditetapkan oleh Kakanwil DJP atas nama Menteri Keuangan

Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti khusus seperti :

a. jalan tol

b. pelabuhan laut/sungai/udara

c. lapangan golf

d. industri semen/pupuk

e. PLTA, PLTU dan PLTG

f. pertambangan

g. tempat rekreasi

h. dan lain-lain yang sejenis

ad