1 / 19

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK. Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Homepage http://www.beacukai.go.id. DASAR HUKUM. PENERIMA FASILITAS BERDASARKAN PMK 154/PMK.011/2008.

gavan
Download Presentation

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PEMBEBASAN BEA MASUKINDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Homepage http://www.beacukai.go.id

  2. DASAR HUKUM

  3. PENERIMA FASILITAS BERDASARKAN PMK 154/PMK.011/2008 • BADAN USAHA YANG MEMILIKI IZIN USAHA UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU)* YANG MEMPUNYAI PERJANJIAN JUAL BELI LISTRIK (POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA)) ATAU PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (FINANCE LENSE AGREEMENT (FLA)) DENGAN PT PLN (PERSERO) • * IZIN USAHA UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU) DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

  4. PENERIMA FASILITAS BERDASARKAN PMK 128/PMK.011/2009 Jo. PMK 154/PMK.011/2008 • PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO); • PEMEGANG IUKU YANG MEMILIKI DAERAH USAHA; • PEMEGANG IUKU YANG MEMPUNYAI PERJANJIAN (PPA ATAU FLA) DENGAN PT PLN (PERSERO); ATAU • PEMEGANG IUKU YANG MEMPUNYAI PERJANJIAN (PPA) DENGAN PEMEGANG IUKU YANG MEMILIKI DAERAH USAHA

  5. PERUBAHAN PADA PMK 154/PMK.011/2008 Jo. PMK 128/PMK.011/2009YANG DITUANGKAN DALAM PMK 154/PMK.011/2012

  6. PERSYARATAN BARANG MODAL • BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI; • SUDAH DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI NAMUN BELUM MEMENUHI SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN; ATAU • SUDAH DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI NAMUN JUMLAHNYA BELUM MENCUKUPI KEBUTUHAN INDUSTRI

  7. PROSES PENERBITAN SKMK DIT. FASILITAS KEPABEANAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN PEMOHON PEMOHON KPU/KPPBC PIB & SSPCP RIB PERMOHONAN + RIB + DOKUMEN LAIN SKMK REALISASI IMPOR MAX 24 BLN • NOTE: • PERMOHONAN SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN I PMK 154/2012; • RIB SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN II PMK 154/2012.

  8. PERSYARATAN DOKUMENPENERBITAN SKMK • RIB; • AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA; & • NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK) PT PLN (PERSERO) • RIB; • PERJANJIAN DENGAN PT PLN • (PERSERO) ATAU DGN PEMEGANG • IUKU YANG MEMILIKI DAERAH USAHA; • IUKU; • AKTE PENDIRIAN BADAN USAHA; • NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN(NIK) • SURAT PERNYATAAN BERMATERAI YANG MENYATAKAN LISTRIK YANG DIHASILKAN AKAN DIJUAL KEPADA PT PLN ATAU IUKU YANG MEMILIKI DAERAH USAHA BADAN USAHA

  9. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERSYARATAN DOKUMEN

  10. PROSES PENERBITAN PERPANJANGAN SKMK DIT. FASILITAS KEPABEANAN PEMOHON KPU/KPPBC PIB & SSPCP PERMOHONAN + LAPORAN REALISASI IMPOR + DOKUMEN LAIN MAX 14 HARI SEBELUM MASA BERLAKU SKMK BERAKHIR SKMK • NOTE: • PERMOHONAN SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN III PMK 154/2012 • REALISASI IMPOR DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 12 BLN SEJAK JANGKA WAKTU REALISASI IMPOR BERAKHIR

  11. PERSYARATAN DOKUMENPENERBITAN PERPANJANGAN SKMK • FOTO KOPI NIK; • FOTO KOPI NPWP; • FOTO KOPI ANGKA • PENGENAL IMPORTIR; • FOTO KOPI SK MENTERI • KEUANGAN; DAN • LAPORAN REALISASI IMPOR. PT PLN (PERSERO) BADAN USAHA

  12. PROSES PENERBITAN PERUBAHAN SKMK DITJEN KETENAGALISTRIKAN DIT. FASILITAS KEPABEANAN PEMOHON KPU/KPPBC PEMOHON PIB & SSPCP RIB PERMOHONAN + RIBP + DOKUMEN LAIN SKMK • NOTE: • PERMOHONAN SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN IV PMK 154/2012 • RIBP SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN V PMK 154/2012.

  13. PENGAJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN SKMK • Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PER-22/BC/2013 meliputi : • Jumlah, jenis, spesifikasi teknis dan negara asal barang modal; dan/ atau • Pelabuhan tempat pemasukan

  14. PERUBAHAN ATAS SKMK • Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) PER-22/BC/2013 dalam hal : • PemberitahuanimporbarangatasBarang Modal belumdiajukanataupemberitahuanimporbarangatasBarang Modal telahdiajukannamunbelummendapatkannomorpendaftaran di Kantor Pabean tempat pemasukan; dan • Masih dalam jangka waktu pembebasan.

  15. PERSYARATAN DOKUMENPENERBITAN PERUBAHAN SKMK • FOTO KOPI NIK; • FOTO KOPI NPWP; • FOTO KOPI ANGKA • PENGENAL IMPORTIR; • FOTO KOPI SK MENTERI • KEUANGAN; DAN • RIB PERUBAHAN. PT PLN (PERSERO) BADAN USAHA

  16. KETENTUAN PEMINDAHTANGAN BARANG MODAL Izin Pindahtangan BARANG MODAL Dengan Izin DJBC (Bebas BM) Tanpa Izin DJBC > 5 Thn, Bayar BM + Denda < 5 thn kepada Penerima fas. Lainya • NOTE: • PERMOHONAN SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN VI PER-22/BC/2013 • DAFTAR BARANG MODAL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN SESUAI FORMAT DALAM LAMPIRAN VII PER-22/BC/2013. < 5Thn (selain karena kepada penerima fas, dieskpor, force majeur , jika dengan izin DJBC Bayar BM Force Majeur Di ekspor

  17. ALUR PROSES PEMBERIAN SKMK • PERMOHONAN dilampiri: • RIB (ditandasahkanDitjenKetenagalistrikan) • DOKUMEN LAIN DJBC (Dit. Fasilitas Kepabeaan) Penelitian Dokumen TidakLengkap Surat Pengembalian disertai keterangan kekurangan data LENGKAP? Ya (max 14 hari) Tidak memenuhi persyaratan Memenuhi persyaratan SURAT PENOLAKAN SKMK PEMBEBASAN

  18. KEWAJIBAN PENERIMA FASILITAS • MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN; • MENYIMPAN DAN MEMELIHARA PEMBUKUAN, DOKUMEN DAN CATATAN LAINNYA 10 TAHUN SEJAK REALISASI IMPOR; • MENYAMPAIKAN LAPORAN SEMESTER REALISASI IMPOR. • (Sesuai format dalamLampiranVIII PER-22/BC/2013)

  19. TERIMAKASIH DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANANSUB DIREKTORAT PEMBEBASANTelp. 021-4890308 ext 326Faks. 021-4701736 http://www.beacukai.go.id

More Related