1 / 29

TATAP MUKA KABINDA DENGAN FKUB SULAWESI UTARA

TATAP MUKA KABINDA DENGAN FKUB SULAWESI UTARA. Manado, 7 Juni 2013. DETEKSI DINI DALAM UPAYA MENGAWAL KEBEBASAN BERAGAMA YANG BERTANGGUNG-JAWAB. DATA PRIBADI. N A M A : DJAYENG TIRTO S. SPi , SH, MH PANGKAT : LAKSAMANA PERTAMA TNI A G A M A : I S L A M

gaston
Download Presentation

TATAP MUKA KABINDA DENGAN FKUB SULAWESI UTARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TATAP MUKA KABINDA DENGAN FKUB SULAWESI UTARA Manado, 7 Juni 2013 DETEKSI DINI DALAM UPAYA MENGAWAL KEBEBASAN BERAGAMA YANG BERTANGGUNG-JAWAB Kabinda Sulawesi Utara

  2. DATA PRIBADI N A M A : DJAYENG TIRTO S. SPi, SH, MH PANGKAT : LAKSAMANA PERTAMA TNI A G A M A : I S L A M STATUS : K/4 ALAMAT : KALISARI - PASAR REBO, JKT TIMUR AKABRI ’83/ XXVIII, SUS PERWIRA REMAJA DIKLAPA ’90 SUS PERWIRA DIVISI SESKO AL’ 96 / XXXIII SUS DAN KRI SESKO TNI ’2008 / XXXV SUS DAN LANAL LEMHANNAS ‘ 2011 / PPRA ‘46 SUSPARIKSA DIK KOPASKA’87 / DIK PARAKO KOPASUS, DIKPA INTELSTRAT DIKPA INTELMAR DIK ATHAN RI ARMATIM : SATFIB ( KRI.TSP , KRI.TPN ) SATROL ( KRI.DRG, KRI.LYG, KRI.SBL, KRI.HIU, KRI.KKG ) SATBAN ( KRI.ARN ) KOPASKA ( DANDEN PAS, PASOP, DANSAT ) ASINTEL PANGLIMA ARMATIM ARMABAR : KS. GUSKAMLABAR, WADAN LANTAMAL-III JKT BAIS TNI : PABAN C-2 / WILHAN , ATHAN RI DI NIGERIA MABES TNI : PABAN - 1 / REN SINTEL PANGLIMA TNI B I N : KABINDA PROV. SUMUT

  3. RIWAYAT PENDIDIKAN / PENUGASAN SMA NEG 3/16 SBY ‘ TH. 77 SUS TAR SIMULASI P-4 AKABRI ’83/ XXVIII, SUS PERWIRA REMAJA DIKLAPA ’90 SUS PERWIRA DIVISI SESKO AL’ 96 / XXXIII SUS DAN KRI SESKO TNI ’2008 / XXXV SUS DAN LANAL LEMHANNAS ‘ 2011 / PPRA ‘ SUSPARIKSA DIK KOPASKA’87 / DIK PARAKO KOPASUS DIKPA INTELSTRAT DIKPA INTELMAR DIK ATHAN RI ARMATIM : SATFIB ( KRI.TSP, KRI.TPN ) SATROL ( KRI.DRG, KRI.LYG, KRI.SBL, KRI.HIU, KRI.KKG ) SATBAN ( KRI.ARN ) KOPASKA ( DANDEN PAS, PASOPS, DANSAT ) ASINTEL PANGLIMA ARMATIM ARMABAR : KS. GUSKAMLABAR, WADAN LANTAMAL-III JKT BAIS TNI : PABAN C-2 / WILHAN , ATHAN RI DI NIGERIA MABES TNI : PABAN - 1 / REN GAR PERS ASINTEL PANGLIMA TNI B I N : KABINDA PROV. SUMUT

  4. KecenderunganAncaman • Perubahan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional mengisyaratkan adanyaancaman yang bersifatasimetrisdalambentuk subversi asing dan aksi kriminalitas terhadap perekonomian dan sumber daya alam atau melalui aneka bentuk kejahatan lintas negara, seperti terorisme, peredaran narkoba dan penyelundupan manusia. • Ancamandari dalam, merupakanancaman potensial dan faktual terhadap integritas nasional sepertigerakan separatis, konflik sosial, aksi kekerasan atas nama agama, dan tindakan-tindakan lain yang muaranya bertujuan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. s

  5. Tujuan Negara dalamAlinea IV Pembukaan UUD 1945 MelindungiSegenapBangsa Indonesia danSeluruhTumpahDarah Indonesia MemajukanKesejahteraanUmum MencerdaskanKehidupanBangsa IkutMelaksanakanKetertibanDunia yang BerdasarKemerdekaanPerdamaianAbadidanKeadilanSosial

  6. KEWAJIBAN DAERAH (PASAL 22 UU 32/2004) KEWAJIBAN DAERAH 1. MELIN- DUNGI MASY 4. NKRI 3. JAGA KERU- KUNAN NAS 2. JAGA PERSA- TUAN & KESATUAN

  7. PASAL 27 AYAT (1) UU 32/2004 KEWAJIBAN KDH/WKDH, al : UU 32/2004 PASAL 27 1 PEGANG TEGUH & AMALKAN PANCASILA 2 3 MELAKS UUD ’45 4 PERTAHANKAN & PELIHARA NKRI PELIHARA KAMTIBMAS

  8. INTEGRASI NASIONAL Sistem Nasional Keamanan Nasional konflik • Ketegangan • Beda Pendapat • Konflik Komunal • Konflik SARA • Kesenjangan Sosial • Separatisme • Terorisme • Konflik Pertanahan ANCAMAN Terhadap KEPENTINGAN NASIONAL

  9. PENGERTIAN KONFLIK (Kimberly A. Maynard ( 1999 ) Healing communities in conflict. Sejak pasca perang dingin karakter konflik diberbagai belahan bumi mengalami pergeseran dari konflik ideologis ke konflik identitas berlatar belakang ras - agama, suku terjadilah proses dehumanisasi, etnic cleansing, genocide) KONFLIK ADALAH MERUPAKAN PERTENTANGAN WAJAR & ALAMIAH ANTAR INDIVIDU ATAU KELOMPOK SEBAGAI HASIL ATAU AKIBAT ADANYA PERBEDAAN SIKAP, KEYAKINAN, NILAI ATAU KEBUTUHAN APABILA KONFLIK DAPAT DIPAHAMI SECARA BAIK, DAN SETIAP PERMASALAHANNYA DILIHAT DARI PEMIKIRAN POSITIF, MAKA KONFLIK DAPAT MENCAPAI SUATU KONSENSUS YANG DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN ATAU KEPENTINGAN, MENGHASILKAN MANFAAT DAN MEMPERKUAT HUBUNGAN DUA PIHAK

  10. ANATOMI KONFLIK PENGERTIAN KONFLIK FAKTOR PEMICU ANATOMI KONFLIK KEJADIAN AWAL POLA SELANJUTNYA LEMBAGA MEDIASI

  11. RUANG LINGKUP PENANGANAN KONFLIK RUANG LINGKUP PENANGANAN KONFLIK PENCEGAHAN KONFLIK PENGHENTIAN KONFLIK PEMULIHAN PASCA KONFLIK • Konflikbersumberdari : • Permasalahan yang berkaitandenganpolitik, ekonomidansosialbudaya. • Perseteruanantarumatberagamadan/atauinterumatberagama, antar • sukudanantaretnis. • Sengketabataswilayahdesa, kabupaten/kotadan/atauprovinsi. • Sengketasumberdayaalamantarmasyarakatdan/atauantarmasyarakat • denganpelakuusaha. • Distribusisumberdayaalam yang tidakseimbangdalammasyarakat.

  12. ASAS PENANGANAN KONFLIK • Kemanusiaan • Hakasasimanusia • Kekeluargaan • Kebhineka-tunggal-ikaan • Keadilan • Kesetaraan gender • Ketertibandankepastian • hukum • Keberlanjutan • Kearifanlokal • Tanggungjawabnegara • Partisipatif • Tidakmemihak • Tidakmembeda-bedakan Mencerminkanasas PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

  13. STATUS KEADAAN KONFLIK SkalaNasional Eskalasi Konflik Memiliki Dampak Sampaipada Tingkat nasional Skalaprovinsi Eskalasikonflik Memiliki Dampak Sampaipada Tingkat provinsi Skalakabupaten/kota Eskalasikonflik Memilikidampak Hanyapadatingkat Kabupaten/kota

  14. INTELIJEN DASAR • PengertianIntelijensecaraumum : asalkatadarikata “ INTELIGENCIA” artinyakecerdasan yang disinonimkandengankepandaian, brilian, bersinar ( intelektual ), serbatahu, berakaldanflexibel. Bahwa orang2 yang bertugasdiintelijenharusmemiliki standard tingkatkecerdasandiatas rata2. Sehinggamampumengetahuibanyakinformasitapirendahhati, tidaksombong, mudahbergaul/luwes, pandaimembawadiridanmudahbekerjasama.

  15. DETEKSI • Deteksi : Suatuusahamenemukandanmenentukankeberadaan, anggapan, ataukenyataan. Dari hasildeteksidptdiketahuisiapapelakukejahatanitu • Mendeteksi : Usaha untukmenemukanataumenentukankeberadaanataukenyataansesuatu; melacakdsb. • Terdeteksi/dapatdideteksi : Suatukasus yang tidakdapatterdeteksidenganbaikkrnadanyahambatandarioknum-oknumtertentu; • Pendeteksian : proses, cara, perbuatanmendeteksi; pelacakan

  16. KEBIJAKAN KEMENDAGRI DLM MENDUKUNG STABILITAS NASIONAL Permendagri NOMOR 11 TAHUN 2006 KOMINDA Permendagri NOMOR 16 TAHUN 2011 merencanakan,mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yg menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah

  17. KEANGGOTAAN KOMINDA Permendagri 11/2006 Permendagri 16/2011 Provinsi Provinsi Ketua: Wagub Wakil Ketua: Kaposwil BIN Sekretaris : Kakesbangpol Anggota ; Unsur BIN TNI Polri Kejaksaan Tinggi Bea & Cukai Unsur Terkait Lainnya Ketua : Gubernur Pelakhar : Kabinda Sekretaris : Kakesbangpol & Linmas Anggota ; Unsur BIN TNI Polri Kejati Imigrasi Bea & Cukai Pajak Perbankan Unsur terkait lainnya

  18. MANFAATKAN BENTUK KEMITRAAN PEMERINTAH & MASYARAKAT FKDM FKUB FPK Kemitraan daerah dg Ormas Permendagri 12/2006 PBM Menag & Mendagri No. 9 dan 8 th 2008 Permendagri 34/2006 Permendagri 44/2009 dan39/2011 Melaluiorganisasiini diharapkan partisipasi masyarakatdalampenyelenggaraanpemerintahan

  19. PERAN SERTA MASYARAKAT PEMBIAYAAN BANTUAN TEKNIS PENYEDIAAN KEBUTUHAN BANTUAN TENAGA DAN DASAR PIKIRAN PERAN SERTA MASYARAKAT

  20. Kewaspadaannasional Sikap : peduli -Nasionalisme • Kualitas : • Deteksi Dini • Peringatan Dini • Tangkalawal • Tanggapawal • Cegahawal Kualitas Pemb. di daerah ANCAMAN FKDM/FKUB/FPK seyogjanyadapatberpartisipasidalam mengantisipasi permasalahan ancaman yang ada di Daerah melaluiKominda

  21. Pengakuan Negara atas Agama di Indonesia • Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” • PenjelasanUU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaaan Agama, menjelaskanenam agama yang diakuiberdasarkanhistorisyaituIslam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). • Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 menyatakan”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut diIndonesia.” • Pendapat Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 140/PUU-VII/2009 menyatakan ”UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia”.

  22. Keberagaman di Indonesia • Pengakuanterhadapkebebasanberagamasertatingginyakeberagamanaliran agama dankepercayaan di Indonesia. • Perlunyamenjagakerukunanantarumatberagama. Dalamhalini, definisiKerukunan umat beragama adalah ”keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI” (PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 8 dan 9 tahun 2008).

  23. Sulawesi Utara Sebagai Barometer KerukunanAntarUmatBeragama di Indonesia

  24. BKSAUA MerupakanRole Model Dalam FKUB secaraNasional • PerandanKeberadaanBadanKerjasamaAntarUmatBeragama (BKSAUA) Sulawesi UtaradalamKerukunanUmatBeragamaserta sebagai embrio terbentuknya FKUB • Penggunaan Dialog AntarUmatBeragamasebagaiujungtombakdalampenyelesaiankonflikhorisontal di masyarakatoleh BKSAUA • Budayaorganisasi BKSAUA bottom-up dibandingkandengan FKUB yang cenderungtop-down

  25. PeranPentingTokoh Agama dalamPenyelesaianKonflikMasyarakat GARDA TERDEPAN DALAM DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN KONFLIK LEADERSHIP & INFLUENCE YANG TINGGI DI MASYARAKAT TOKOH AGAMA KETERWAKILAN HINGGA KE PELOSOK DAERAH PENGARUH YANG BESAR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK HORISONTAL BUDAYA PENGABDIAN

  26. TINGKATKAN SINERGITAS BKSAUA DAN FKUB DALAM MENJAGA DAN MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI SULAWESI UTARA • REVITALISASI KEMBALI PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI MASYARAKAT • PELIHARA SITUASI, LAPOR CEPAT, PERTEMUAN CEPAT SECARA BERJENJANG UNTUK MENGHINDARI YANG TIDAK DIINGINKAN DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI PesandanHarapan

  27. SELAMAT BERTUGAS Demi Negara Kesatuan RI Kabinda Sulawesi Utara

  28. TERIMA KASIH TETAP KIBARKAN BENDERAKEWAJIBAN Kabinda Sulawesi Utara

More Related