P engadaan b j p emerintah pengendalian dan pengawasannya
Download
1 / 16

P engadaan B/J P emerintah Pengendalian dan Pengawasannya - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

P engadaan B/J P emerintah Pengendalian dan Pengawasannya. ( Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. PENGUASA KEUANGAN NEGARA (6-10 UU No.17 tahun 2003). Bank Sentral. Koordinasi. Presiden. APBN. Stabil Rp Jak Moneter Lancar Sist. Byr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P engadaan B/J P emerintah Pengendalian dan Pengawasannya' - francesca-sereno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P engadaan b j p emerintah pengendalian dan pengawasannya

Pengadaan B/J PemerintahPengendalian dan Pengawasannya

(Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi BidangHukumdanPenyelesaianSanggah LKPP


PENGUASA KEUANGAN NEGARA(6-10 UU No.17 tahun 2003)

Bank Sentral

Koordinasi

Presiden

APBN

Stabil Rp

Jak Moneter

Lancar Sist. Byr

Penguasa keuangan negara

Menteri

/Pimp Lem

Menkeu

Dikuasakan

Gub/Bup

/Walikota

APBD

PengelolaFiskal &

Wk Pem. Pemilik KN

Pengguna

Anggaran

Diserahkan

APBN: DTP/Dekon


Pejabat perbendaharaan n d

PA/PB (UU No. 1 tahun 2004 : PP No. 58 tahun 2005, Permendagri 13 2006)

Pemerintah Provinsi, Kab/Kota

PEJABAT PERBENDAHARAAN N/D

Kewenangan PA/PB :

Gub/Bup/Wali

Kebijakan

  • Susun Dokumen Pelaks Anggaran

  • Lakukan /laksanakan

  • a) Tindakan yg akibatkan beban angg. belanja

  • b) Pengujian tagihan & Perintah Pembayaran (lih ps 18)

  • c) Pemungutan PNBP

  • b) Kelola Utang dan Piutang

  • Gunakan BMD

  • Awasi Pelaks. Anggaran

  • Susun & sampaikan Laporan Keuangan

PA/PB

BUD

Kepala Satker

Perangkat Daerah

Kepala Satker

Pengelola Keuda

PBJ

Bend. Penerimaan

Bend Pengeluaran

Pejabat, 2 dan 3 sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah


KERANGKA PENYUSUNAN APBN(2-7 : PP No. 20 tahun 2004)

KN/L

Pemda

Pemerintah

RPJMD/

Renstrada

RPJM

Nasional

Renstra-KL

SPM

Renja-KL

RKP

RKPD (5)

Dimutahirkan

Musyawarah

Prioritas Pemb.

Nasional &

Pagu Indikatif

Dimutahirkan

Ranc RKP

SEB

SEB

Sidang Kabinet

Keppres RKP

Bahas dgn DPR

-Kebijakan Umum

-Prioritas Anggaran

RKA-KL

UU.APBN

Bahas DPR

Komisi Terkait

Himpunan

RKA-KL

Dihimpun

Bahas di DPR

Rancangan

APBN

Keppres

Rincian

APBN

RKA-KL

Nota

Keuangan


Penganggaran

Kedudukan PBJ dalam APBN/D

Perencanaan (Planning)

Pemrograman (Programming)

Penganggaran (Budgeting)

Pengadaan (Procurement)

Pelaksanaankontrakdanpembayaran (Contract Implementation and payment)

1. Swakelola

2. Penyedia B/J

Penyerahanpekerjaan/barang (Handover)

Pemanfaatandanpemeliharaan (Operation and maintenance)




PROSES PENGADAAN B/J (Penyedia Barang/Jasa)

Perencanaan PBJ

Pemilihan Penyedia PBJ

Pelaksanaan Kontrak PBJ

Pengelolaan BMD

PPK/KPA

ULP/PP

PPK/KPA

PPHP

PA/KPA

PA/KPA

20xx-1

20xx

20xx

20xx-1

20xx

20xx

20xx-1

-SPPBJ/TTD Kontrak

-Kelola Pelaks. Kontrak

(kualitas & kuantitas)

-Kualitas

-Akuntabilitas

-Eksekusi denda/putus?

Uji hasil PBJ

Buat BAST

  • Spek

  • Teknis

  • HPS

  • Draft

  • Kontrak

  • Dok Q & Pemilihan

  • Pemilihan Penyedia

  • Sanggah

  • Penetapan Penyedia

Bag. RKA (RUP)

-”needs”

-”KebiJakan Umum”

-”TOR

Manfaat

PBJ

Aset BMN

Atau

BMD

Doc

Doc

RUP

Doc

Doc

Lap.

Lap.

Lap.

Lap.

Lap.

Lap

8

5


PROSES PENGADAAN B/J (Swakelola

Perencanaan SWA

Pelaksanaan Kontrak Swakelola

Pengelolaan BMD

PPHP

PA/KPA

(20xx-1 - 20xx)

PA/KPA

PPK/KPA

20xx

20xx-1

ULP/PP

1. Tim Perencana

2. Tim Pelaksana

Bag. RKA (RUP)

-”needs”

-”KebiJakan Umum”

-”TOR

  • Pilih PBJ

Manfaat

PBJ

Aset BMN

Atau

BMD

Uji hasil PBJ

Buat BAST

  • Laksanakan proses output B/J

  • berdasarkan (kontrak.KAK, RAB)

  • Spek Teknis

  • RAB

  • KAK

  • -Draft Kontrak

RUP

3 Tim Pengawas

  • Awassi pelaksanaan swakelola,

  • Berdasarkan kontrak,KAK, RAB )

Lap.

Lap.

Lap.

9

5


Pengawasan PBJ

Pengawasan PBJ  part of internal control system

(pasal 1 PP 60/2008).  SPIP

Pengelolaan keuangan negara  efektif, efisien, transparan dan akuntabel  Pimpinan Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  Ps 2 (1) PP 60/08

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

 penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

 dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.


DASAR HUKUM PENGAWASAN (PBJ)

Pasal 116

Pasal 32 (4)

Pengadaan :

- Barang

- Jasa

- Modal

Pasal 99

Pasal 81 (2)

Pasal 117

Perpres 54/2010: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

APBN/APBD : Tertib & Manfaat, Efisien & Efektif, Transparan, Adil, Akuntabel

UU No.10 Tahun 2011: (Pelaksanaan APBN/APBD)

APBN/APBD : Akkuntabilitas, berorientasi hasil, Terbuka, Pemeriksaan

UU No.17 Tahun 2003: (Keuangan Negara)

11


Pengawasan pbj k l d i
PENGAWASAN PBJ (K/L/D/I)

K/L/D/I

  • Melakukan pengawasan :

  • PPK, ULP, Pejabat Pengadaan

    dan

  • menugaskan

  • APIP  melakukan Audit sesuai ketentuan.

Ps 116

APIP Pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit

terhadap pelaksanaan Swakelola.

Ps 32 (4)

Menindaklanjuti (pantau) atas penyelesaian sanggah yang

terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Ps 81 (2)

APIP mengaudit pemenuhan produksi dalam negeri dalam

pengadaan barang/jasa, dan melakukan langkah/ tindakan

perbaikan bila terjadi ketidaksesuai dalam penggunaan TKPDN)

Ps 99


Penyedia masyarakat
Penyedia/ Masyarakat

“PENGAWASAN” (PENYEDIA / MASYARAKAT )

Menteri/PimpLPND

/Gub/Bupati/Walikota

P

E

N

G

A

D

U

A

N

S

A

N

G

G

A

H

APIP

  • Indikasi Penyimpangan Proseedur

  • KKN dalam pelaksanaan PBJ

  • Pelanggaran persaingan Sehat

13


PENGAWASAN PBJ - Pengaduan

APIP menindaklanjuti “pengaduan” dari penyedia barang/jasa atau

masyarakat atas penyimpangan/KKN dalam proses pengadaan B/J

Ps 117

Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP

dilaporkan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi,

dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan

persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/

Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN

yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan

kepada LKPP dan BPKP.

APIP – WAS -PBJ

PROSES PBJ

Ps 116

14


Tindak lanjut pengawasan 1
Tindak Lanjut Pengawasan (1)

Menteri/PimpLPND/… dan pejabat ybw keluarkan ijin penyedia B/J

  • Administrasi (Black List)

  • Ganti Rugi

  • Proses Pidana

Dilaporkan

Para Pihak

Sanksi

PPK

Anggota ULP/Pejabat pengadaan B/J

Penyedia B/J

15


TerimaKasih


ad