1 / 17

PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. 2. 3. 1. PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012. SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

fisseha
Download Presentation

PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2 3 1 PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 SOSIALISASIPENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

  2. ArahKebijakanPengaturan FP PenomoranFakturPajaktidaklagidilakukansendirioleh PKP, tetapidikendalikanoleh DJP melaluipemberiannomorseriFakturPajak, dimanabentukdantatacaranyaditentukanoleh DJP. 1 Penomoran Faktur Pajak MengembalikanpengaturanFakturPajaksesuaidengan UU KUP dan UU PPN. Sehinggamempunyaibasis legal yang kuatdanlebihmemberikankepastianhukumbaikbagi PKP maupunbagi DJP 2 Sumber: PengantarRancanganPeraturanDirekturJenderalPajaktentangPenomoranFakturPajak

  3. Pasal 13 ayat (8) UU No.42/2009 • Tata carapembuatan FP diaturdengan/berdsrkanPeraturanMenteriKeuangan LandasanHukum PER-24/PJ/2012 • Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012 • Tata carapengisianketeranganpada FP diaturdenganPeraturanDirekturJenderalPajak UU PPN • Per DirjenPajak No PER-24/PJ/2012 • Keterangan FP (Nomor Seri FakturPajak) PMK PER DJP Catatan: PeraturanDirekturJenderalPajakmempunyaikewenanganuntukmengaturtatacarapengisianketeranganpadaFakturPajak

  4. PenyempurnaanPengaturan FP Pasal 13 (5) UU PPN Sesuaidenganalamatygsebenarnya a IdentitasPenjual/Pembeli Alamat b Menggambarkankeadaansebenarnya Jenis BKP/JKP BKP/ JKP c Keterangan FP Lengkap Dalamhaldiketahuijumlah unit atausatuantertentulainnya, makaharusdicantumkan Nomor Seri FP Memintake DJP Tata caraditentukanoleh DJP f Sesuaiidentitas yang sah & berlaku (fotocopydilampirkanpadasaatpemberitahuanpejabatpenandatangan FP) • Identitas: • KTP • SIM • Passport NamaPenandatangan FP g Catatan: Selain 5 ButirPengaturandiatas, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012

  5. PerubahanNomor Seri FakturPajak . . - Kode tahun Nomor Seri Kode cabang Kode transaksi & status Jumlah Digit: 8 digit Ditentukan oleh PKP sendiri Penomoran FP Sesuai dengan Per-13/65 . . - Kode transaksi & status Nomor Seri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus. Penomoran FP Sesuai dengan Per-24

  6. KendaliNomorSeri FakturPajak NomorseriFakturPajakhanyadapatdiberikankepada PKP yang: • Telahdilakukanregistrasiulang PKP sesuaidengan Per-05 danperubahannyaatautelahdilakukanverifikasidalamrangkapengukuhan PKP. • Telahmelakukanupdate alamatsesuaidengankondisi yang sebenarnya, apabilaterjadiperubahanalamat . • Telahmengajukansuratpermohonankodeaktivasidan password. • Telahmenerimasuratpemberitahuankodeaktivasidari KPP . • Telahmenerimapemberitahuan password melalui e-mail. • Telahmengajukansuratpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmemasukkankodeaktivasidan password denganbenarpadasaatmengajukanpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmenyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masapajakterakhirberturut-turut yang telahjatuh tempo padatanggalsuratpermohonannomorserifakturpajakdisampaikanke KPP.

  7. KegiatanPermohonanKodeAktivasidan Password Petugas TPT di KPP 1 2 Surat pemberitahuan kode aktivasi dikirim via pos Surat permohonan kode aktivasi Petugas Seksi Pelayanan di KPP 3 3 Password di email 5 Pemberitahuan kempos di email PKP Direkam di aplikasi di KPP 4 Surat pemberitahuan kode aktivasi kempos Data base Registrasi Ulang PKP dan verifikasi Pengukuhan PKP Penerima surat masuk KPP Catatan: Tata Cara PermohonanKodeAktivasidan Password secaralebihlengkap, dapatSaudaralihatpada SE- /PJ/2012

  8. KegiatanPermintaanNomor Seri FakturPajak PKP memasukkankodeaktivasidan password 2 1 3 surat permintaan nomor seri Petugas TPT di KPP Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak Data base kepatuhan 3 masa pajak terakhir PKP Data base penomoran Faktur Pajak Catatan: Tata Cara PermintaanNomor Seri FakturPajaksecaralebihlengkap, dapatSaudaralihatpada SE-52/PJ/2012

  9. POIN PERUBAHAN 1 Catatan:

  10. POIN PERUBAHAN 2 Catatan: Pengaturanbutirke 4, PKP harusmenyampaikansuratpemberitahuanpenandatangan FP + copy kartuidentiitas

  11. POIN PERUBAHAN 3

  12. POIN PERUBAHAN 4 Catatan: Selain 10 ButirPerubahan, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012

  13. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1) Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 Sep Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli

  14. Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2) Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari

  15. Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (1) Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP: • Perhitungannya by system • Nomor Seri yang dapat diberikan paling banyak: • 75 Nomor Seri untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPTnya secara manual/hardcopy; atau • 120% dari jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPTnya secara elektronik pada masa sebelumnya. • Dalam hal yang diminta PKP < dari formula/ketentuan maka PKP akan menerima sejumlah yang diminta

  16. Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan (2) Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep 4 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari 18 Sep 100 150 250 Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Maksimal diberi = 120% X (100+150+250) = 600 . 55 25 0 • Yang diminta >600: diberikan 600 nomor • Yang diminta <600: diberikan sebesar diminta Maksimal diberi = 120% X (55+25+0) = 96. • Yang diminta >96: diberikan 96 nomor • Yang diminta <96: diberikan sebesar diminta

  17. MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” SELESAI

More Related