RINDI RAMADHINI, 3450405038
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 7

RINDI RAMADHINI, 3450405038 Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Azasi Manusia PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

RINDI RAMADHINI, 3450405038 Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Azasi Manusia. Identitas Mahasiswa.

Download Presentation

RINDI RAMADHINI, 3450405038 Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Azasi Manusia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rindi ramadhini 3450405038 euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak azasi manusia

  • RINDI RAMADHINI, 3450405038Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Azasi Manusia


Rindi ramadhini 3450405038 euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak azasi manusia

  • Identitas Mahasiswa

  • - NAMA : RINDI RAMADHINI - NIM : 3450405038 - PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - EMAIL : rindiramadhini_270488_cute pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Drs. Herry Subondo, M.Hum. - PEMBIMBING 2 : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. - TGL UJIAN : 2009-07-22


Rindi ramadhini 3450405038 euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak azasi manusia

  • Judul

  • Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Azasi Manusia


Rindi ramadhini 3450405038 euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak azasi manusia

  • Abstrak

  • Perubahan sosial budaya pada kehidupan masyarakat pada saat ini, telahbanyak didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan serta penemuan-penemuanteknologi. Salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat yang telah mengalamiperkembangan teknologi adalah ilmu kedokteran. Melalui suatu perkembanganteknologi medis yang semakin canggih dan modern, maka dapat diketahui dengancepat penyakit yang diderita oleh seseorang sehingga dapat langsung didiagnosedengan cepat dan sempurna dapat dilakukan pengobatan secara efektif terhadap suatupenyakit yang diderita oleh pasien. Kemajuan di bidang kesehatan telah dapatmenyembuhkan dan memperpanjang umur pasien untuk dalam jangka waktu tertentu.Namun, adakalanya pasien tidak dapat disembuhkan lagi. Pada batas tertentu, seorangyang tidak dapat disembuhkan lagi karena penyakit yang didieritanya dan pasrahmenginginkan untuk melepas segala penderitaan, dengan salah satunya memintauntuk euthanasia atau dengan kata lain ”kematian dengan baik”.Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini meliputi, beberapamasalah yang menjadi topik pembahasan adalah yang pertama bagaimana pandangandokter terhadap euthanasia, yang kedua adalah bagaimana tindakan euthanasiaditinjau dari aspek moral dan hak asasi manusia, yang ketiga bagaimana perspektifhukum pidana terhadap euthanasia, dan yang terakhir yaitu perlunya peraturan secarakhusus tentang euthanasia di dalam hukum positif Indonesia.Dengan mengkaji penelitian melalui tinjuan aspek hukum pidana yangberlaku di Indonesia, serta dilihat pula dari segi aspek hak asasi manusia, danperaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia penelitian ini menggunakanpendekatan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini yang menitikberatkan padaperaturan perundang- undangan yang baku sebagai landasan yuridisnya.Hasil Penelitian ini bahwa euthanasia ini menjadi suatu permasalahan yangdilematis serta masih menimbulkan pro dan kontra bagi kalangan dunia kedokteran.Pada satu sisi, seorang pasien berhak atas kehidupannya, namun ketika tindakaneuthanasia dilarang untuk dilakukan, sementara penyakit yang diderita pasien tidakdapat disembuhkan (tim medis juga tidak dapat menyembuhkan) dan pihak keluargabenar-benar tidak sanggup lagi untuk menanggung biaya yang besar serta melakukankewajibannya terhadap dokter (yang berhak untuk menerima honorarium). Suatutindakan euthanasia yang dilakukan oleh seorang dokter, tidak begitu saja terlepasdari jeratan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena euthanasia merupakan tindakanmenghilangkan nyawa seseorang. Tidak ada alasan pembenar bagi seorang dokteryang melakukan euthanasia, dengan tindakan tersebut dikenakan Pasal 344 yangmendekati unsur delik tindakan euthanasia.Euthanasia ditinjau dari aspek moral dan hak asasi manusia bertentangandengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Hal initertuang dalam Pasal 29 A UUD 1945 dan dalam Pasal 4 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dengan landasanhukum yang ada setiap hak asasi manusia harus dilindungi dan dijunjung tinggi.Dalam tinjauan hukum pidana Indonesia, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak,demi apapun dan alasan apapun, oleh siapapun harus dianggap sebagai suatukejahatan. Indonesia belum memiliki suatu peraturan yang khusus dan lengkaptentang euthanasia. Menurut pendapat penulis tidak perlu dibuat peraturan khususyang mengatur tentang euthanasia, karena dengan KUHP tersebut sudah cukup dapatmemenuhi unsur delik dan dapat dipidananya seorang pelaku tindakan euthanasia,selain itu kita juga memiliki Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia yang bisa juga sebagai landasan hukum Euthanasia.Penulis menyampaikan saran bagi seorang dokter yang merawat pasienya,seharusnya sesuai dengan kode etik kedokteran yang ada lebih memperhatikan sertamengedepankan kepentingan dan keselamatan pasien. Serta, Hak Asasi ManusiaIndonesia harus lebih menjunjung tinggi akan hak-hak yang paling mendasar yangdimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan semuaperaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus dipergunakan dengansebaik-baiknya dalam landasan hukum tindakan euthanasia.


Rindi ramadhini 3450405038 euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak azasi manusia

  • Kata Kunci

  • Euthanasia, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia


Rindi ramadhini 3450405038 euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak azasi manusia

  • Referensi

  • A. BUKUAchadiat, Chrisdiono. 1995. Pernak-Pernik Hukum Kedokteran MelindungiPasien dan Dokter. Jakarta: PT. PersindoAmelin, Fred. 1991. Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta: Grafika TarunaJaya Cet.1Amir, Amri. 1997. Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta: Widya Media.Asikin, Zaenal dan Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum.Jakarta: PT. Raja Grafindo.Ashsofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.Asshiddqie, Jimly. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UIBaut, Paul.S. 1989. Remang-Remang Indonesia Laporan Hak Asasi Manusia1986-1987. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.Chazawi, Adami. 2002. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan,Pemberatan dan Peringanan,Kejahatan Aduhan, Perbarengan DanAjaran Kualitas Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.Chazawi, Adami. 2005. Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana 3.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.El- Muhtaj, Majda. 2007. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia.Jakarta: Kencana Media Group.Guwandi.J. 1991. Etika dan Hukum Kedokteran. Jakarta: Fakultas KedokteranUniversitas Indonesia------------. 1995. Dokter, Pasien dan Hukum. Jakarta : Fakultas KedokteranUniversitas Indonesia .Isfandyarie, Anny. 2005. Malpraktek dan Resiko Medik. Jakarta: Prestasi PustakaKaryadi.2001. Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Jakarta: MediaPressindo.Lamintang, P.A.P, Leenen H.J.J. 1995. Pelayanan Kesehatan dan Hukum.Bandung : Bina CiptaLamintang,P.A.P. 1985. Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh,dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa,Tubuh dan Kesehatan. Bandung: Bina CiptaMariyanti, Ninik. 1988. Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana danPerdata. Jakarta: Bina Aksara.Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT RemajaRosda Karya.Moeljatno.2005. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta,PT. BumiAksara.------------. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.Nirwanto, Djaman Andi dan Djoko Prakoso.1984. Euthanasia Hak Asasi danHukum Pidana. Jakarta:Ghalia Indones ia.Poespoprodjo, W. 1988. Filsafat Moral. Bandung : CV. Remadja karyaPrasetyo, Teguh dan Soemitro. 2001. Sari Hukum Pidana. Yogyakarta: MitraPrasaja Offset.Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT.ErescoSetiardja, A. Gunawan. 1990. Dialektika Hukum Dan Moral DalamPembangunan Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: KanisiusSoemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri.Jakarta: Ghalia IndonesiaSoerjono, Soekanto. 1987. Pengantar Hukum Kesehatan. Bandung: CV. RemajdaKarya.Soekanto, Soerjono.1990. Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien DalamKerangka Hukum Kesehatan, Bandung, CV. Mandar maju.Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UniversitasIndonesia (UI- Press)Tenker. 1990. Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis Dan KonsekuensiYuridis. Bandung : Nova--------- 1991. Kematian Yang Digandrungi Euthanasia Dan Hak MenentukanNasib Sendiri. Bandung: NovaVerbogt, Tengker. Tanpa Tahun. Bab-Bab Hukum Kesehatan. Bandung : NovaWaluyadi. 2000. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan danAspek Hukum Praktik Kedokteran. Jakarta : Djambatan.Wirjono, Prof. Dr. Prodjodikoro. 1989. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.Bandung: PT. Eresco.B. PERUNDANG – UNDANGANUndang-Undang Dasar 1945.Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, 1984.Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang lafal SumpahDokter.Sekretariat Jendral MPR RI. 2003 . Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang,Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta :Setjen MPR RI.Undang-undang RI. No. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/MEN.KES/IX/1989 TentangPersetujuan Tindakan MedikPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749A/MEN.KES/PER/XII/1989 TentangRekam Medis/ Medical RecordKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/MEN.KES/SK/X/1983 TentangBerlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter diIndonesia.


Rindi ramadhini 3450405038 euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hak azasi manusia

  • Terima Kasih

  • http://unnes.ac.id


  • Login