KEBIJAKAN PEMRI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI DI LUAR NEGERI
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 58

LUTFI RAUF, M.A. DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI PowerPoint PPT Presentation


  • 291 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KEBIJAKAN PEMRI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI DI LUAR NEGERI. LUTFI RAUF, M.A. DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI. DATA DAN FAKTA WNI DILUAR NEGERI.

Download Presentation

LUTFI RAUF, M.A. DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

KEBIJAKAN PEMRI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI DI LUAR NEGERI

LUTFI RAUF, M.A.

DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

KEMENTERIAN LUAR NEGERI


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

DATA DAN FAKTA WNI DILUAR NEGERI

  • Jumlah WNI diluarnegeri yang tercatat di Kemlu per 11 Juli 2011 adalah 3.100.598 orang (tabel 1). WNI tersebuttersebar di berbagaipenjurudunia, baik di benuaAmerika, Afrika, Eropa, sampai Australia.

  • Jumlah WNI/TKI di luarnegeridiperkirakanjauhlebihbesarangkanyakarenabanyak yang tidakmelapordirikeperwakilan-perwakilan RI.


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

DATA DAN FAKTA WNI DILUAR NEGERI

Tabel 1. Sebaran WNI di Luar Negeri

Yang Tercatat di Perwakilan RI

(11 Juli 2011)

Chart 1. Persentase Sebaran WNI di Luar Negeri Yang Tercatat di Perwakilan RI

(11 Juli 2011)

Eropa

1.99 %

Arab Saudi

18.04 %

Afrika

0.14 %

Amerika

4.48 %

Asia (Kecuali Malaysia)

16.24 %

Timur Tengah (Kecuali Arab Saudi)

11.61 %

Malaysia

44.6 %

Pasifik

2.9 %


Konsentrasi wni di luar negeri

KONSENTRASI WNI DI LUAR NEGERI

: KBRI

: KJRI

: DIT. PWNI DAN BHI

  • AREA KUNING : KONSENTRASI TINGGI TKI

  • AREA HIJAU : KONSENTRASI TINGGI PELAUT

  • AREA UNGU : KONSENTRASI TINGGI OVERSTAYER


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

DATA DAN FAKTA WNI DILUAR NEGERI

TKI & ABKdiLuarNegeriyang tercatatdiPerwakilan RI tahun 2010: 2.227.989Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI)Remittance: US$ 7.2miliar (2010)Sumber: Bank IndonesiaKasus TKI BermasalahdiLuarNegeri: 16.064kasus (2010)Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

PERMASALAHAN

TKI


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

JUMLAH KASUS WNI BERMASALAH

DI LUAR NEGERI 2010


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

PROSENTASE PENYELESAIAN KASUS

2010


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

REKAPITULASI JUMLAH PENANGANAN

PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI JANUARI-JUNI 2011

  • -Data DirektoratPerlindungan WNI dan BHI, per-15 Juli 2011-


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

MENGAPA “PERSOALAN” PERLINDUNGAN WNI/TKI MUNCUL??

AKAR MASALAH…


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

  • Besarnya Jumlah Penduduk Indonesia (230 juta) tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang ada.

  • Tingginya jumlah penduduk miskin.

  • Belum optimalnya pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan SDM lokal, serta peningkatan ekonomi daerah oleh Pemda.

  • Proses rekrutmen yang buruk/tidak sesuai dengan ketentuan (pemalsuan dokumen identitas dan perjalanan).

  • Masih adanya praktek pengiriman TKI secara ilegal dan kompetensi TKI yang tidak memadai untuk bekerja di luar negeri.

  • Rekrutmen langsung oleh sponsor yang berpotensi memicu praktik perdagangan orang.

  • Lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan baik darat, laut, maupun udara

  • Pengeluaran dan/atau legalisasi dokumen identitas yang tidak memperhatikan kebenaran data.

  • Proses penegakan hukum yang belum maksimal.


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

“The plight of migrant workers stems from a number of problems, which begin right here in Indonesia.

Poverty in rural districts, and the failures of the education system -- which leave hundreds and thousands of workers without the skills to make them competitive in the workforce -- are among the first batch of problems.

Indonesia has around 400 migrant worker agencies, many of which are not competent. The language courses given to workers may be crash courses, completed in one to three days. Agencies also often provide false information regarding the ages and education levels of the workers on their books……

The Jakarta Post, 03/16/2008 )


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

AKAR PERMASALAHAN

  • FAKTOR INDIVIDU

  • FAKTOR PERUSAHAAN PENGERAH PENEMPATAN

  • FAKTOR PEMERINTAH

  • FAKTOR NEGARA TUJUAN


Faktor individu

FAKTOR INDIVIDU

  • Karena alasan sosial ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menjadi faktor pendorong orang menerima tawaran dengan mudah, tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dipikul

  • Menonjolnya kepentingan untuk meraih keuntungan ekonomis dari individu atau kelompok tertentu dengan mengabaikan akibat yang timbul dari penempatan tersebut khususnya yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;

  • Rendahnya tingkat pendidikan dan skill, membuat TKI pada umumnya hanya dapat mengisi sektor-sektor domestik atau pekerjaan berkategori demeaning: dirty, dangerous, difficult (buruh bangunan, buruh perkebunan dan PLRT);

  • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur serta kemampuan adaptasi membuat TKI seringkali mengalami culture shock di negara tujuan penempatan;

  • Rendahnya awareness membuat para TKI seringkali menjadi korban eksploitasi baik oleh individu di Indonesia maupun di negara penempatan termasuk tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya;


Faktor perusahaan pengerah penempatan tki

FAKTOR PERUSAHAAN PENGERAH PENEMPATAN TKI

  • Mengutamakan kepentingan bisnis dengan pengiriman TKI sebanyak-banyaknya ke luar negeri tanpa memperhatikan sistem perekrutan yang baik, sistem pelatihan yang benar, sistem pemeriksaan, sistem administrasi yang baik yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada;

  • Cara-cara pola perekrutan dan pengiriman yang dilakukan oleh PPTKIS telah melanggar UU No. 39/ 2004 Pasal 35, 41-44 dan Pasal 48, antara lain :

    • Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi Calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurangnya-kurangnya berusia 21 tahun;

    • Sehat jasmani dan rohani;

    • Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan

    • Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau yang sederajat

  • Proses pelaporan yang tidak/ jarang dilakukan, sehingga menyulitkan pendataan dan pemberian akses perlindungan (Pasal 9, 67 Ayat (2) dan Pasal 71)

  • Proses pelatihan dan pembekalan keterampilan CTKI yang belum optimal


Faktor pemerintah

Terdapat beberapa regulasi di bidang ketenagakerjaan yang tumpang tindih satu sama lain baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut;

Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, sehingga kurang terjadi sinergi dalam pelaksanaan tupoksi, program kerja maupun alokasi anggaran antar Kementerian/Lembaga maupun stakeholder terkait;

Belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri.

Lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan baik darat, laut, maupun udara

Perbedaan persepsi dan pendekatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan peraturan penempatan dan perlindungan TKI

Faktor-faktor tersebut diatas turut melemahkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia dengan negara penempatan. Terlebih lagi mengalirnya TKI ilegal sebagai akibat tindakan individu/kelompok yang tidak bertanggung jawab.

FAKTOR PEMERINTAH…….


Faktor negara tujuan

FAKTOR NEGARA TUJUAN

  • Beberapa diantara negara penempatan/tujuan, tidak memiliki undang-undang/hukum mengenai ketenagakerjaan yang memadai.

  • Jika muncul masalah antara user dengan pekerja, seringkali merugikan pekerja karena pendekatan yang digunakan oleh negara penempatan berbeda dan kecenderungan di tiap negara adalah bahwa system pengadilan dan penegakan hukum di negara tersebut akan melindungi warga negara tersebut dan mengalahkan warga negara asing.

  • Cara pandang masyarakat setempat di beberapa negara penempatan memandang bahwa pekerja asing dibidang konstruksi, perkebunan, dan PLRT dianggap pekerjaan yang rendah (difficult, dangerous, and dirty) yang sangat tidak diminati dan dianggap rendah oleh masyarakat setempat, sehingga penghargaan terhadap para pekerja tersebut seringkali diberikan secara rendah.

  • Pada beberapa negara, bahwa domestic workers dianggap sebagai bagian dari keluarga atau dianggap masalah individu dan bukan masalah pemerintah/negara.


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

PROSES PENEMPATAN TKI MENURUT UU NO. 39 TAHUN 2004

Diajukan

Letter of Demanduntuk TKI Formal dan Job Order untukDomestic Workers/PLRT diajukanolehagensidiluarnegeri

Perwakilan RI

Endorsement

Dilaporkan pada Perwakilan RI

PRA PENEMPATAN

PembekalanAkhirPemberangkatan (PAP) oleh BNP2TKI

Permintaan pengiriman TKI kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)

Proses perekrutan dan pelatihan oleh PPTKIS

Pendataan oleh BNP2TKI

Penempatan TKI ke negara tujuan

PENEMPATAN

Post arrival management: (i) Complaint Handling Mechanismolehlocal authorities; (ii) Technical Agreement on Consular Assistanceolehlocal authorities; (iii) Joint Commission olehPerwakilan RI danKementeriansetempatterkait.

TKI disalurkan ke pengguna/majikan

TKI tiba di negara tujuan dan diterima oleh agensi di luar negeri

PURNA PENEMPATAN

TKI tiba di Indonesia dan didata oleh BNP2TKI

TKI kembali ke daerah asal melalui BNP2TKI

TKI pulangke Indonesia dan dilaporkankepadaPerwakilan RI

TKI menyelesaikankontrakkerja

CATATAN: PROSES PENEMPATAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

AKIBAT YANG HARUS MEREKA TANGGUNG

21


Jenis jenis permasalahan tki informal plrt

Jenis-jenis Permasalahan TKI Informal-PLRT


Permasalahan dan faktor penyebab

  • GajiTidakDibayar (45.50%)

  • Mekanismepenggajianygbelumbaik

    - Pembayarancenderungdilakukansecaratunai

    - TKI PLRT terkadangkurangmemahamihaknyasertatidakmengetahuibesarangajisesuai PK

    - Seluruhdokumen TKI dipegangolehmajikan, TKI dalamposisilemahsecarahukum

    • Gunakaninstitusikeuanganresmi (bank) untukpembayarangajidenganrekeninga.n. TKI PLRT

    • Dokumenkelengkapan TKI harusdipegangsendiri, paling tidakmenyimpancopynya

    • TKI PLRT dibekalidenganpemahamanmengenaidokumen-dokumenpentingsertahakdankewajibannya

  • Cost structure ygbelumjelasdancenderungtinggi

    Di negara-negaraTimteng, calon user harusmengeluarkanuanghingga+ SR 9 ribu (+Rp. 23 juta) untukmendapatkan TKI PLRT, hinggakemudianmemotonggaji TKI PLRT ataumembiarkan TKI PLRT bekerjatanpadigaji

  • Tetapkanbesaran cost structure dinegaratujuanpenempatan TKI PLRT danbebanmasing-masingpihak

  • User bukanorang yang secarafinansialmampumenggaji TKI PLRT

  • Pengetatanpenempatan TKI PLRT padacalon user yang secarafinansialmampumembayargaji TKI PLRT secarapenuh

  • Perwakilan RI diberikankewenanganuntukverifikasi PK

  • TKI PLRT kurangbekerjadenganbaik

    User telahmembayardenganharga yang tinggiuntukmendapatkan TKI PLRT, namunybskurangdapatbekerjadenganbaik

  • TKI PLRT yang akanditempatkanharussiapsecarafisik, psikologisdankemampuankerja, BLK yang dikelola PPTKIS harusdibenahi

Permasalahandanfaktorpenyebab


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

  • MajikanTidakSesuai (16.26%) danBebanKerjaTidakSesuai (10.01%)

  • TKI PLRT ditempatkanpada user yang tidaksesuaisebagaimanatercantumdalam PK

  • PPTKIS harusmelaporkanpenempatan TKI PLRT kepadaPerwakilan RI dinegaratujuan

  • Perwakilan RI diberikankewenanganuntukmelakukanverifikasi, tidakhanyalegalisasi job order

  • Minimnyakesiapan mental danketerampilan TKI PLRT untukbekerjadinegarapenempatan.

    Pengaduankarenaketidakcocokandenganmajikandancarakerja, banyakdidorongjugakarena TKI PLRT belummemahamidenganbaikjenispekerjaan yang diberikan, budayadankebiasaandinegarapenempatansertabelummemahamihakdankewajibanmasing-masing

  • CTKI PLRT yang akanditempatkanharusmendapatkanpelatihansecarakomprehensifmengenaibidangkerja yang akandilakukan

  • Diberikanpemahamanmengenaibudayadansistemhukumnegarasetempat

  • CTKI PLRT harusbenar-benarmemahamihakdankewajibannyasendirisertamajikan

  • Pembenahan BLK dandilakukanpengawasanterhadapnya

  • Menutupcelahpengiriman TKI PLRT secara non-prosedural


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

  • Penyiksaan/ KekerasanFisik (9.93%) danPelecehanSeksual (3.99%)

  • TKI PLRT belumsiapbekerja

  • Kecenderungan user melakukankekerasandiantaranyakarenatugas yang diberikankepada TKI PLRT tidakdapatdiselesaikandenganbaik, utamanyadidorongkarenakurangnyaketerampilandankesiapan mental

  • CTKI PLRT yang akanditempatkanharusmendapatkanpelatihansecarakomprehensifmengenaibidangkerja yang akandilakukansertadisiapkanmentalnya

  • Pembenahan BLK dandilakukanpengawasanterhadapnya

  • Cara Pandang terhadap PLRT

  • Masyarakatdibeberapanegarapenempatan, cenderungmelihat TKI PLRT beradadalamsektorkerja yang “merendahkan” yang kemudianparadigmatersebutberwujuddalamsikap. Karaktersosio-kulturdinegarapenempatanharusdipahamidenganbaik

  • CTKI PLRT yang akanditempatkanharusmemahamiperbedaanbudayayang adadanmemilikikesiapan mental untukbekerjadanbersikap agar tidak “memancing”

  • Negara yang akanmenjaditujuanpenempatanharusmemilikiinstrumenperlindunganbagi TKI PLRT baikdalambentukMoUatausistemhukumdalamnegeri yang melindungi domestic workers

  • Menutupcelahpengiriman TKI PLRT secara non-prosedural, karenahaltersebutakanmenempatkan TKI PLRT dalamposisirentandanmelemahkanoptimalisasiperlindungansertaakanmenurunkan bargaining position Pemri

  • JauhdariPasangandaninginmemilikiketurunan

  • Tindakanasusiladapatdidorongkarenakebutuhanbiologisatautermotivasiuntukmempunyaiketurunanberdarahcampuran.

  • CTKI PLRT yang akanditempatkanharustelahsiapsecarafisik, psikisdan mental

  • Dilakukanpembatasanusia CTKI PLRT yang akandikirimkenegaratujuanpenempatan


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

PERMASALAHAN

ABK


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

KASUS PEROMPAKAN SOMALIA

  • SegalajeniskapalmulaikapalygbawaperlengkapanmilitermilikUkraina, kapal tanker Arab Saudi, kapalkargoYunani, kapalpenangkapikan Taiwan, hinggakapaltunda Malaysia telahdibajak

  • Dari ratusankapaldibajaksejak 2005, ada 18 kapal (termasukSinar Kudus) dg 125 ABK WNI ygjadikorbanpenyanderaan.

  • Dari 125 ABK WNI ygdisandera, 111 ABK WNI telahbebas per 14 Juli 2011 dan 14 ABK WNI masihdisanderadi 2 kapalberbedayaitu MV Blida dan MT Gemini


Penanganan kasus abk wni disandera perompak somalia sejak 2005

PENANGANAN KASUS ABK WNI DISANDERA PEROMPAK SOMALIA SEJAK 2005


Permasalahan abk

PERMASALAHAN ABK


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

INISIATIF KEMLU BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN MASALAH ABK

  • Kemluberinisiatifuntukmengadakanrapat inter kementerian/lembaga yang terkaitdenganpermasalahaninisertamemastikaninstitusi yang bertanggungjawabterhadapprosesrekrutmendanpenempatansertapenyelesaianmasalahterutamabagi ABK yang bekerjadikapal-kapalasing

  • RapatinterkemlemtersebutakanmengundangbeberapainstansiterkaitsepertiKementerianTenagaKerjadanTransmigrasi, KementerianPerhubungan, KementerianKelautandanPerikananserta BNP2TKI.


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

HAL-HAL YANG DIHARAPKAN DARI

RAPAT INTER-KEM/LEM

  • Solusiterhadaplemahnyamekanismepenempatan/ perekrutan ABK sehinggaterciptaperlindunganterhadap ABK yang lebih optimal.

  • Kesepakatandankomitmen yang jelasdarimasing-masingkementeriandanlembagadalampenanganan ABK, termasukdiantaranyakontrakkerja yang memihak ABK Indonesia.

  • Penyusunanmekanismepenempatandanperlindungan ABK denganmengembangkan road map dansinergisertamengembangkan networking antarkementerian/ lembagaterkait


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI

DI LUAR NEGERI


Amanat konstitusi dan undang undang

AmanatKonstitusidanUndang-undang

  • “..Melindungisegenapbangsa Indonesia

  • danseluruhtumpahdarah Indonesia…” (Pembukaan UUD 1945, alinea IV);

  • UU No.1/1982 : RatifikasiKonvensiWina 1961 tentangHubunganDiplomatikdanKonvensiWina 1963

  • UU No.37/1999 re HubunganLuarNegeri

  • UU No.39/2004 re PenempatandanPerlindunganTenagaKerja Indonesia diLuarNegri

  • Keppres No.108/2003 tentangOrganisasiPerwakilan RI diLuarNegeri


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

KOMITMEN PERLINDUNGAN

“…Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia,dan bahkan setiap diplomatIndonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI. Tanpakecuali.”

(Pernyataan Pers Tahunan

Menteri Luar Negeri, 8 Januari 2010)

“…Kementerian Luar Negeri akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Prinsip Keberpihakan dan Perlindungan WNI menjadi semangat yang melekat dalam setiap individu Diplomat Indonesia

(Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri,

7 Januari 2011)


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

Konvensi Wina1961 tentang Hubungan Diplomatik

Fungsi suatu misi diplomatik adalah:

Mewakili (representing) Negara Pengirim di Negara Penerima;

Melindungi(protecting) kepentingan Negara Pengirim dan kepentingan warganegaranya di Negara Penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;

Melakukan perundingan (negotiating) dengan Pemerintah Negara Penerima;

Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di Negara Penerima dan melaporkannya ke Pemerintah Negara Pengirim;

Meningkatkan (promoting) hubungan persahabatan antara Negara Pengirim dan Negara Penerima serta mengembangkan hubungan ekonom, budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 3


Konvensi wina 196 3 tentang hubungan konsuler

KonvensiWina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Pasal 5 : Fungsi-fungsi Konsuler

Fungsi-fungsi konsuler yang berkaitan dengan warganegara antara lain:

  • Melindungi kepentingan Negara Pengirim dan warganegaranya, baik individu maupun badan hukum di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;

  • Menerbitkan paspor dan dokumen perjalanan serta visa;

  • Membantu warganegaranya, baik individu maupun b hukum;

  • Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara Penerima;

  • Dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan-peraturan Negara Penerima, melindungi kepentingan2 anak-anak di bawah umur dan orang-orang warganegara Negara Pengirim yang kurang mampu melakukan tindakan hukum sepenuhnya, khususnya apabila suatu perwalian diperlukan bagi orang-orang dalam keadaan demikian;


Lanjutan

(lanjutan.....)

Tundukkepadapraktekdantatacara yang berlakudi Negara Penerima, mewakiliataumengaturperwakilan yang layakbagiwarganegara Negara Pengirimdidepanpengadilandaninstansi-instansi lain Negara Penerima.

Melaksanakanfungsi-fungsi lain yang dipercayakankepadasuatuperwakilankonsuleroleh Negara Pengirim yang tidakdilarangolehhukumdanperaturan-peraturan Negara Penerima

Pasal 36 mengaturtentangkomunikasidanmengadakanhubungandenganwarganegaradari Negara Pengirim

Pasal 37 mengaturtentangketeranganapabilaterjadikematian, perwalianatauperlindungan, kapalrusakdankecelakaanudara


Uu 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri bab v perlindungan kepada warga negara indonesia

PemerintahRepublik Indonesia melindungikepentinganwarganegaraataubadanhukum Indonesia yang menghadapipermasalahanhukumdenganperwakilannegaraasingdi Indonesia (Pasal 18);

Perwakilan RI berkewajibanuntukmemberikanpengayoman, perlindungan, danbantuanhukumbagiwarganegaradanbadanhukum Indonesia diluarnegeri (Pasal 19 b);

sesuaidenganperaturanperundang-undangannasionalsertahukumdankebiasaaninternasional.

UU 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERIBAB V-PERLINDUNGAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku. (Pasal 20)

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. (Pasal 21)

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia. (Pasal 22)

Dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

PerwakilanRepublik Indonesia memberikanperlindunganterhadap TKI diluarnegerisesuaidenganperaturanperundang-undangansertahukumdankebiasaaninternasional.(Pasal 78, ayat 1)

Pemberianbantuanhukumsesuaidenganketentuanperaturanperundangundangandinegaratujuansertahukumdankebiasaaninternasional;

Pembelaanataspemenuhanhak-haksesuaidenganperjanjiankerjadan/atauperaturanperundang-undangandinegara TKI ditempatkan. (Pasal 80 Ayat 1)


Perlindungan berdasarkan keppres 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan ri di luar negeri

PerwakilanDiplomatikmenyelenggarakanfungsi:

Pengayoman, pelayanan, perlindungandanpemberianbantuanhukumdanfisikkepadaWarga Negara Indonesia danBadanHukum Indonesia, dalamhalterjadiancamandan/ataumasalahhukumdi Negara Penerima, sesuaidenganperaturanperundang-undangannasional, hukuminternasional, dankebiasaaninternasional;

PERLINDUNGAN BERDASARKAN KEPPRES 108 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI


1 prinsip prinsip perlindungan kepedulian dan keberpihakan

1. Prinsip-prinsipPerlindungan : KEPEDULIAN DAN KEBERPIHAKAN

  • KEBERPIHAKAN PERWAKILAN DAN STAF

  • PEDULI TERHADAP WNI YANG MENGALAMI MASALAH DAN MEMBUTUHKAN BANTUAN

  • TIDAK ADA PILIHAN LAIN SELAIN UNTUK MELINDUNGI DAN

  • MELINDUNGI WNI

44


2 upaya perlindungan

Advokasi Hukum

- mediasi

- konsultasi hukum

Bantuan Kemanusiaan

- Kunjungan reguler

- Bantuan kebutuhan pokok

- Bantuan rohaniwan

- Layanan Psiko sosial

Politis

- Perjanjian bilateral / multilateral

- Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional (ILO,World Bank, IOM) dan NGO ataupun lembaga kemasyarakatan

2. UPAYA PERLINDUNGAN

45


3 strategi perlindungan

3. StrategiPerlindungan

a. Peningkatan Kapasitas

Pelatihan

Observasi

Pembuatan Standar Layanan

Peningkatan kesadaran CORPORATE

CULTURE: (Cepat, ramah, transparan)

b. Penguatan Instrumen Hukum

Konvensi Internasional dan Kebiasan-kebiasaan Internasional

Praktek-praktek yang berlaku di masing-masing negara

c. Pengaturan Bilateral

MCN, Citizen Service, Mutual Legal Assistance, Transfer of Sentenced Person (esp. Malaysia and Saudi Arabia)

d. Pengelolaan situasi Krisis

Melibatkan stakeholders

e. Contingency plan

Prediksi, Pencegahan, antisipatif dan kesiapan sarana dan prasaranan, Kinerja efektif

f. Pendanaan

46


Pelayanan warga citizen service permenlu 04 2008

“PELAYANAN WARGA-CITIZEN SERVICE” PERMENLU 04/2008

  • Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (vide Lampiran Inpres Kebijakan huruf B. Perlindungan TKI: Program Penguatan Fungsi Perwakilan RI dalam Perlindungan TKI)

  • 2. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi di Perwakilan RI:

  • Untukmeningkatkan perlindungan WNI, termasuk TKI yang bekerja di luar negeri.

  • Sistem terintegrasi:

  • Melibatkan semua unsur di Perwakilan RI, yang tidak terpisahkan dari fungsi konsuler Perwakilandan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

PEMBENTUKAN CITIZEN SERVICE

Telahdibentukdandiresmikandi 24 Perwakilan RI

2007

2008

2009

  • KBRI Amman

  • KBRI Brunei Darussalam

  • KBRI Damaskus

  • KBRI Doha

  • KBRI Seoul

  • KBRI Singapura

  • KBRI Abu Dhabi

  • KBRI Kuala Lumpur

  • KBRI Kuwait City

  • KBRI Riyadh

  • KJRI Dubai

  • KJRI Hong Kong

  • KJRI Jeddah

  • KJRI Johor Bahru

  • KJRI Kota Kinabalu

  • KBRI Tokyo

  • KJRI Osaka

  • KJRI Penang

  • KJRI Kuching

  • KJRI New York

  • KJRI Los Angeles

  • KJRI Sydney

  • KJRI Perth

  • KRI Darwin


Kelembagaan pelayanan warga citizen service

KELEMBAGAAN PELAYANAN WARGA (CITIZEN SERVICE)

SATUAN TUGAS PELAYANAN WARGA (PASAL 5)

  • KOORDINATOR

  • MINIMAL SEKRETARIS I FUNGSI KONSULER

  • KOORDINATOR PELAYANAN WARGA

KEPALA PERWAKILAN

(DUBES/KONJEN)

PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER(PDK)

  • PELAKSANA

    • PDK MAKSMIALSEKRETARIS I

    • STAF TEKNIS: KEPANGKATAN MAX. GOL. III/d DAN MIN. GOL. III/b, DENGAN STATUS NON-DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

PDK DAN/ATAU

STAF TEKNIS

PENASEHAT HUKUM

PEGAWAI SETEMPAT

PENUNJANG

KET:

Pejabat Pelayanan Warga adalah PDK dan Staf Teknis.

PELAYANAN TERPADU SATU ATAP

DAN SATU PINTU

WNI/TKI DI LUAR NEGERI


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

CORPORATE CULTUREPERLINDUNGAN

1. CEPAT

Pelayanan kepada WNI yang bersifat administratif dantidakmemerlukanrujukandokumenkepadainstansiterkaitdi Perwakilan RI diselesaikan dalam waktu yang singkat dan paling lambat selesai dalam waktu 3 (tiga) jam

Pelayanan yang bersifat non-administratif kepada WNI di Perwakilan RI diproses sesuai dengan materi permasalahan dan diberitahukan kepada WNI dimaksud mengenai tahapan, prosedur dan waktu pelayanan yang akan diberikan

2. RAMAH

Optimalisasikesan yang hangat, dansiapmembantusetiappermasalahan yang dimohonkan.

3. MURAH

Besaran biaya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk biaya kanselerai dokumen dimaksud melalui surat keputusan Kepala Perwakilan RI setempat.Sesuaidengan UU No. 20 Tahun 2007 tentangPendapatan Negara BukanPajak (PNBP) danPeraturanPemerintah RI No. 19 Tahun 2007 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah RI No. 75 Tahun 2005 tentangJenisdanTarifatasJenis PNBP. DIJAMIN TIDAK ADA PUNGUTAN LIAR.

4. TRANSPARAN

Petunjuktahapan, biaya, prosedurdanwaktupelayanansecarajelasdanmudahdilihatoleh WNI. Tidakadapungli.


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

TUGAS

  • Meningkatkankualitaspelayanan, memperkuatperlindungankepada WNI baikdalambentukjasaataupunperijinansecaratransparandenganstandardisasipelayananygmeliputi: persyaratan-persyaratan, target waktupenyelesaian, dantarifbiaya yang resmisesuaiperaturanperundang-undangandanmenghapuskanpungutan-pungutan liar;

  • Koordinatordanpenanggungjawabpelaksanaantugaspelayanandanperlindungan WNI diPerwakilan.

51


Upaya upaya perlindungan tki

UPAYA-UPAYA PERLINDUNGAN TKI

  • Upaya-upayaperlindungan yang dilakukanKemludanPerwakilan RI mencakupantara lain:

  • PENCEGAHAN

  • DETEKSI DINI

  • PENANGANAN SECARA CEPAT DAN TEPAT


Upaya pencegahan

UPAYA PENCEGAHAN

  • Menyediakan program “jemput bola” untuk WNI yang sulitmenjangkauperwakilan RI.

  • Menyediakan welcoming program bagi TKI yang barusampai di negaratujuan.

  • Menyediakan program pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kapasitas TKI di luar negeri.

  • Program sosialisasi perlindungan WNI di luar negeri, antara lain penyuluhankepadakelompok/paguyubanmasyarakat RI danOutreach program kepada kelompok-kelompok TKI di luar negeri (panggung gembira, kunjungan ke shelter/pusat pertemuan TKI)

  • Memuatberbagaiinformasiterkaitpelayanankekonsuleranmelalui website perwakilan.

  • Membuatdanmenyebarkanpampflettentangpelayanankekonsuleran.

  • Melakukansosialisasikedaerah-daerahkantung TKI sebagaibagiandari Public Awareness Campaign danmeningkatkanthe ability of self-protection


Upaya deteksi dini

UPAYA DETEKSI DINI

  • Menyediakan hotline service untuk pengaduan WNI.

  • Pembentukan 24 Satgas Pelayanan Warga (Citizen Service) yang melibatkan peran serta masyarakat Indonesia di luar negeri. Satgas ini dikoordinasikan oleh perwakilan RI untuk menjangkau dan melayani pengaduan WNI pada tahap pertama bagi WNI yang berada jauh dari perwakilan RI.

  • Mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan perwakilan untuk turut memberi perlindungan maupun penyebaran informasi.

  • Akses kekonsuleran seperti kunjungan ke penjara, tahanan imigrasi dan polisi.

  • Mendorong adanya kesepakatan mandatory consular notification dengan negara-negara tujuan TKI.

  • Pembenahan dan Sinkronisasi database serta koordinasi inter-Kementerian/ Lembaga maupun unsur-unsur masyarakat lainnya


Upaya penanganan kasus secara cepat dan tepat

UPAYA PENANGANAN KASUS SECARA CEPAT DAN TEPAT

  • Menindaklanjuti laporan masyarakat dalam kesempatan pertama.

  • Memberikan bantuan hukum yang dapat berupa mediasi/ konsiliasi, konsultasi hukum dan bantuan pengacara.

  • Penyediaan Shelter/Penampungan Sementara, yaitu pembentukkan shelter-shelter di 24 perwakilan untuk memfasilitasi WNI yang mengalami kesulitan. Tahun 2007 jumlah WNI yang ditampung di shelter Perwakilan-Perwakilan RI mencapai 12.017 orang. Tahun 2008 jumlahnya 14.491 orang. Tahun 2009 jumlahnya 17.152 orang. Tahun 2010 jumlahnya 15.766 orang. Adapun per-1 Maret 2011 jumlahnya 1.482

  • Bantuan kemanusiaan yang diberikan selain shelter/ penampungan antara lain bimbingan rohani, bantuan psikologis dan kesehatan dan kunjungan rutin


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

REKOMENDASI

  • Solusiuntukpenanganan TKI yang berbasiskesejahteraandanperlindungan

  • KewenanganPerwakilanperludiperkuat:

  • Diberikankewenanganuntuksemuamitrausaha/ agensiasingpenyalur TKI dinegarasetempatdiakreditasikankepadaPerwakilan

  • Perwakilandiberikanhakuntukmemastikandanmengevaluasiapakahmitrausahaataumajikanlayakmendapatkan TKI PLRT

  • Perwakilandiberikankewenanganuntukmeluluskan/ menolaksetiapjob order/ demand letter

  • Job Order/ Demand Letter tidakdiserahkankembalikepadaagen, akantetapidikirimkepada BNP2TKI

  • Selanjutnya BNP2TKI memberikanjob order/ demand lettersebagaiSuratPerintahKerja (SPK) kepada PPTKIS yang ditunjukolehmitrausahadinegarapenempatan TKI

  • BNP2TKI mengawalsecaraketatprosesrekrutmendengansegalapersyaratan yang ditentukandanmemastikanCalonTenagaKerja Indonesia (CTKI) tersebuttelahmemenuhiseluruhpersyaratan

  • BNP2TKI menyampaikan data CTKI yang akandikirimkankeluarnegerikepadaKemenakertrans, KemludanPerwakilan RI terkait

  • PPTKIS wajibmenyampaikanjadwalkedatangan TKI padaperwakilan agar perwakilandapatmelakukan welcoming program kepada TKI danmemastikanbahwamitrausahaataumajikandiketahuiolehperwakilandanmenerima TKI secararesmi, sehinggaperwakilandapatmengetahuikeberadaan TKI


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

  • * Konsorsiumasuransi TKI yang memilikikewajibanuntukmenyelesaikansetiappersoalan yang dihadapi TKI apapunbentuknyasesuaikesepakatandanketentuan yang berlaku, wajibmenunjuk focal point/ perwakilandinegaratujuanpenempatandanmelaksanakansecaracepatdantepatsetiapkewajiban yang harusdipenuhiataspermintaanPerwakilan/ PemerintahPusat

  • * Perwakilanberwenanguntukmemberikan assessment danevaluasisecaraperiodikterhadapkinerjakonsorsiumasuransitersebutdanmelaporkannyakeinstansiterkaitdi Jakarta

  • * PPTKIS wajibmenjalinkerjasamadankomunikasi yang baikdenganmitrausaha/ agensiasingdinegaratujuandanmenanganisetiappersoalansesuaitugasdantanggungjawabnya

  • * Perwakilandiberikankewenanganuntukmelakukan assessment danevaluasiterhadap PPTKIS danmelaporkannyakeinstansiterkaitdipusat

  • * Instansiterkait, dalamhaliniKemenakertrans, memastikanakreditasi PPTKIS yang secara formal danakreditasi PPTKIS tersebutdisampaikandariwaktukewaktukepadainstansiterkaitseperti BNP2TKI, KemludanPerwakilan

  • * Apabilaterjadipenyimpangan/ pelanggaran yang dilakukanolehpihakmanapunsegeradiambiltindakantegastermasukproseshukumsesuai UU yang berlaku


Lutfi rauf m a direktur jenderal protokol dan konsuler kementerian luar negeri

(PERDAGANGAN MANUSIA ADALAH BENTUK PERBUDAKAN

DI ZAMAN MODERN)


  • Login