Magister manajemen perguruan tinggi fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya
Download
1 / 14

MAGISTER MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA - PowerPoint PPT Presentation


  • 249 Views
  • Uploaded on

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGADAAN. MAGISTER MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Sutan Rachman WHS Yusuf Rudiantara. PENGELOLAAN KEUANGAN. PEDOMAN ATURAN KEUANGAN. TATA KELOLA KEUANGAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MAGISTER MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA' - eze


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Magister manajemen perguruan tinggi fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGADAAN

MAGISTER MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SutanRachman WHS

Yusuf Rudiantara





Prinsip prinsip umum pelaksanaan anggaran belanja negara uu no 17 tahun 2003

  • HEMAT, TIDAK MEWAH, TERARAH, EFISIEN, TERKENDALI, SEMAKSIMAL MUNGKIN MENGGUNAKAN PRODUKSI/JASA DALAM NEGERI

  • JUMLAH PENGELUARAN DALAM ANGGARAN MERUPAKAN BATAS TERTINGGI UNTUK SETIAP JENIS PENGELUARAN

  • ANGGARAN TIDAK MUTLAK HARUS DIHABISKAN

  • DILARANG MELAKUKAN TRANSAKSI APABILA ANGGARAN TIDAK TERSEDIA, SERTA DILARANG MELAKUKAN PENGELUARAN YANG MENYIMPANG DARI TUJUAN YANG DITETAPKAN

  • PEMBAYARAN DILAKUKAN SETELAH BARANG/JASA DITERIMA BERDASARKAN BUKTI TAGIHAN KEPADA NEGARA

  • DILARANG MELAKUKAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN SEBAGAI BERIKUT:

  • PERAYAAN/PERINGATAN HARI BESAR, HARI RAYA, DAN HARI ULANG TAHUN DEPARTEMEN/LEMBAGA

  • PEMBERIAN UCAPAN SELAMAT, HADIAH/TANDA MATA, KARANGAN BUNGA DAN SEBAGAINYA UNTUK BERBAGAI PERISTIWA

  • PESTA UNTUK BERBAGAI PERISTIWA DAN PEKAN OLAHRAGA PADA DEPARTEMEN/LEMBAGA

  • PENGELUARAN LAIN UNTUK KEPERLUAN/KEGIATAN YANG SEJENIS SERUPA DENGAN YANG TERSEBUT DIATAS

  • PENYELENGGARAAN RAPAT/RAPAT DINAS, SEMINAR, PERTEMUAN, LOKAKARYA, PERESMIAN GEDUNG/PROYEK DAN SEJENISNYA DIBATASI PADA HAL-HAL PENTING DAN DILAKUKAN SESEDERHANA MUNGKIN.

PRINSIP-PRINSIP UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA (UU NO. 17 TAHUN 2003)


Badan layanan umum pasal 68 dan 69 uu no 1 tahun 2004

DIBERIKAN KELELUASAAN UNTUK PENGGUNAAN LANGSUNG PENDAPATAN YANG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAYANAN YG DIBERIKAN UNTUK MEMBIAYAI BELANJA NEGARA

DAPAT MEMPEROLEH HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI MASYARAKAT ATAU BADAN LAIN

TIDAK MENGUTAMAKAN PENCARIAN KEUNTUNGAN

PENGGUNAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM YG MEMENUHI PERSYARATAN “SMART”, YAITU:

Spesific : fokuspadajenislayanan

Measurable : dapatdiukur

Attainable : dapatdicapai

Reliable : relavandapatdiandalkan

Timely : tepatwaktu

SPM harusmempertimbangkankualitaslayanan , pemerataandankesetaraanlayanan, biayasertakemudahanuntukmendapatkanlayanan. KualitasLayananmeliputi; teknispelayanan,prosespelayanan, tatacara, danwaktutungguuntukmendapatkanlayanan.

BADAN LAYANAN UMUM

(PASAL 68 DAN 69 UU NO.1 TAHUN 2004)


Perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan blu

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) YANG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAYANAN YG DIBERIKAN UNTUK MEMBIAYAI BELANJA NEGARAtahunandisusunberdasarkan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BISNIS LIMA TAHUNAN.

RENSTRA lima tahunandisusunberdasarkan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA KL), untukkemendikbuddapatdilihatdalam HIGHER EDUCATION LONG TERM STRATEGY (HELTS)

RBA-BLU disusunberdasarkankebutuhandankemampuanpendapatan yang diperkirakanakanditerimadarimasyarakat, instansi lain, danhibah

RBA disusundenganmenganutpolaanggaranfleksibeldgnprosesntaseambangbatastertentu. RBA adalahrefleksi program dankegiatandariinstansidandisusunberdasarkan basis kinerjadanperhitunganakuntansibiayamenurutjenislayanannya

RBA merupakanbagiandari RKA-KL yang diajukankepadaKementeriankeuangan, untukkemudianakandibahasdengan DPR

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Bersifat Top Down


PELAKSANAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005)


Perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan blu1

Pengajuan NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005)

Kegiatan

Dan anggaran

Unit kerja

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

BelanjadapatBertambah/ber-

Kurangdari RBA Fakultas

mengikutipertambahan/pe-

nguranganpendapatanscr

Proporsional (flexible budget)


Rencana penerimaan tahun anggaran 2013 dan 2014

RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014 NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005)


Implementasi pengadaan

IMPLEMENTASI NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005)Pengadaan


Berdasarkan kepres 54 thn 2010 jo perpres 70 thn 2012
Berdasarkan NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005)kepres 54 thn 2010 jo. perpres 70 thn 2012

UntukPengadaanBarang/Jasa :

  • PPK < Rp 200 jt : KTU

  • PPK > Rp. 200 jt : Dekan

Seringkaliterjaditumpangtindihkewenangan, sertakurangoptimalnyaperan PPK dalammenjalankantugasnyakarenaposisi PPK sebagaipimpinan, menyebabkantidakfokusdalamurusanpengadaan


Berdasarkan kepres 54 thn 2010 jo perpres 70 thn 20121

Fenomena NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005) :

PPK intervensidalamkewenanganpemilihanpenyedia

Panitiapengadaantidakmelaksanakan proses pengadaansesuaiprosedur (terutamautkpekdibawah 200 juta)

Rangkapjabatan, sehingga proses pengadaantidak optimal

Kurangkompetennyapenerimahasilpek.

Berdasarkankepres 54 thn 2010 jo. perpres 70 thn 2012


Terima kasih
TERIMA KASIH NEGARA (PMK NO. 134/PMK.06/2005 DAN PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-66/PB/2005)


ad