Bedah kasus status hukum aceng fikri dan rasa keadilan masyarakat
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 8

BEDAH KASUS STATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BEDAH KASUS STATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. Oleh : : Najamuddin Lawing,SH,MH . ( Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Tangerang , Pemangku Mata Kuliah Filsafat Hukum , Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Dan Manajemen Advokasi ). Profil.

Download Presentation

BEDAH KASUS STATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bedah kasus status hukum aceng fikri dan rasa keadilan masyarakat

BEDAH KASUSSTATUS HUKUM ACENG FIKRI DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

Oleh : :

NajamuddinLawing,SH,MH.

(StafPengajarUniversitasMuhammadiyahTangerang, Pemangku Mata KuliahFilsafatHukum, ArbitrasedanAlternatifPenyelesaianSengketa, Dan ManajemenAdvokasi)


Profil

Profil

  • Nama : Najamuddin Lawing, MH.

  • TtL : Makassar, 1 Maret 1949

  • Pendidikan : -IlmuHukumPidana (S1)

    -IlmuHukumKonsentrrasiHukumBisnis (S2)

  • Profesi : AdvokatdanStafPengajar

    Fk. HukumUniversitasMuha

    mmadiyahTangerang.


Bedah kasus status hukum aceng fikri dan rasa keadilan masyarakat

Pendahuluan

Bupatiadalahjabatanpolitik, dengandemikianpenilaian yang dominanterhadapkasusinisangatsaratdengannuansapolitik. AcengFikriadalahBupatiGarut yang didugamelakukanpelanggaranhukumkarenatelahmelakukanpernikahannyadenganseorangperempuan yang bernamaFanyOctora yang bertempattinggal di wilayahKabupatenGarutJawa Barat. Pernikahaninididugadilangsungkandengancaranikah “sirri” karenatidakmelalui proses sebagaimanadiaturdalamundang-undangperkawinan yang lazimnyadicatat di Kantor Urusan Agama setempat.


Bedah kasus status hukum aceng fikri dan rasa keadilan masyarakat

  • Berawaldariperbuataningkarjanjiinilahkasusinimakinharimakinramaidiperbincangakan, baik di media cetakmaupun di media elektroniktermasuk media jejaringsosial. Tanggapanmasyarakatterhadapkasusinimemangbervariasi, ada yang pro ada pula yang kontra.

  • Hasilyang diperolehPanitiaKhususinidilaporkankepadaPimpinan DPRD Garutdanselanjunyaditindaklanjutimelaluimekanime yang sudahditentukanberuparapatparipurna. RapatParipurna DPRD Garutdilaksanakanpadatanggal, 21 Desember 2012 danhasilnyaberuparekomendasi agar AcengFikrisegeradipecatataudiberhentikandarijabatannyasebagaiBupatiGarut.


Bedah kasus status hukum aceng fikri dan rasa keadilan masyarakat

Hal inisesuaidenganperaturanperundang-undangansebagaimanadiaturdalam UU.No.1 Tahun 1974,Tentang Pokok-pokokPerkawinandan UU.No.32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah. PemberhentianKepala Daerah Dan WakilKepala Daerah diaturdalamPeraturanPemerintah No.6 Tahun 2005, Bab.X, Pasal 123 yang bunyinyasebagaiberikut :

Kepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah berhentikarena:

  • Meninggaldunia;

  • Permintaansendiri; atau

  • Diberhentikan.


Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena

Kepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah diberhentikankarena:

  • Berakhirmasajabatannyadantelahdilantikpejabat yang baru;

  • Tidakdapatmelaksanakantugassecaraberkelanjutanatauberhalangansecaraberturut-turutselama 6 (enam) bulan.

  • TidaklagimemenuhisyaratKepala Daerah Dan/AtauWakilKepala Daerah

  • Dinyatakanmelanggarsumpah/janjijabatanKepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah.

  • TidakmelaksanakankewajibanKepala Daerah dan /atauWakilKepala Daerah.


B rumusan masalah

B. RumusanMasalah

Sekarangyang menjadipertanyaanadalahpasalberapadari UU.No.1 Tahun 1974 yang dilanggarolehAcengFikridalamkapasitasnyasebagaiBupatiGarut.

  • ApakahsudahtepatpenerapanPasal 123 Peraturan Pemerintah,No.6 Tahun 2005, TentangPengangkatandanPemberhentianKepala Daerah dan/atauWakilKepala Daerah ini yang jugadijadikandasarataulandasanhukumoleh DPRD GarutterhadapAcengFikrisebagaiseorangBupati/Kepala Daerah Garut ?

  • Apakahadalagiaturan lain yang dilanggardalamhubungannyadenganjabatannyasebagaibupati?


Bedah kasus status hukum aceng fikri dan rasa keadilan masyarakat

KESIMPULANDiskusiinimerupakantelaahkritisakademisdannetral, menghindaripemihakandengantujuankemungkinanlahirnya “HUKUM PROGRESSIF DAN FUTURISTIK” ketikaperaturanperundang-undangan yang adatidakmampulagimenyesuaikandiridenganmasyarakat yang diaturnya.


  • Login