Disampaikan oleh : Timur Sutanto . DPN Apindo bidang Jaminan Sosial .

1. JaminanSosialPekerja,HarmonisasiPeraturanPerundanganmenujuSistemJaminanSosialPekerja yang KomphrehensifdanTerintegrasi Disampaikanoleh: TimurSutanto. DPN ApindobidangJaminanSosial. AnggotaDewanJaminanSosialNasional – representasiApindo. Anggota LKS TripartitnasrepresentasiOrganisasiPengusaha. Jakarta, Updated Desember 2011.

2. Kebijakan Sosial melalui Jaminan Sosial • Perlindungansosialmerupakankomponenpentingdarikebijakansosial yang didasariatashaksosialdanhakekonomi yang dinikmatiolehwarganegaradinegarademokratis. • Kebijaksanaansosialdapatdianggapsebagaikerangkakerjautamauntukmemastikanbahwaberbagaibarangpublikdisediakanuntukseluruhwarganegaradanmenjaminmerekamenikmatiserangkaianjaminansosial minimaldalamhalpenghasilan, standarkehidupan, perlindungan, danpekerjaan. • Jaminansosialmerupakanperlindungan yang diberikanmasyarakatuntukparaanggotanya, melaluiserangkaiantindakanpublikgunamengantisipasihilangnyapenghasilanakibatberbagaikemungkinan. • Dalammerealisasikantujuan-tujuandiatastidakdapatdilepaskankepadakekuatanpasarsemata, namundiperlukankebijakansosial yang komprehensif, terfokus, dankonsisten Dikutip dari Working Paper bersama UNSFIR-ILO “Tantangan Perlindungan Sosial Untuk Semua: Pilihan Kebijakan untuk Indonesia” Oleh: Roland Lindethal, Nopember 2004

3. Jaminan Sosial Minimum Jaminan Sosial adalah perlindungan yang diberikan masyarakat untuk para anggotanya, melalui serangkaian tindakan publik guna mengantisipasi hilangnya pendapatan atau berkurangnya penghasilan akibat berbagai kemungkinan seperti sakit keras, melahirkan, kecelakaan kerja, cacat, kematian pencari nafkah, pengangguran dan usia lanjut. (Kemungkinan ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam Konvensi ILO No. 102 tahun 1952 mengenai jaminan sosial standar minimum).

4. MembangunBadanPenyelenggaraJaminanSosialyang efektifdanterpercayasesuaidengan UU 40/2004 SJSN

5. 9 Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia sesuai UU 40/2004 SJSN PrinsipAsuransiSosial: • GotongRoyong. Manfaatsama (ekuitas) walauiuranbeda. Kayasubsidimiskin, risikorendahsubsidirisikotinggi. • KepesetaanWajib. SesuaikonsepdasarBadan Usaha pengeloladanaamanat: • Nirlaba. Tidakadadividendanpajakperseroan. • Dana Amanat. Dana iuranadalahdanaamanatpeserta yang digunakansebesar-besarnyauntukkepentinganpeserta. • Hasilpengelolaandanaamanatuntukkepentinganpeserta. Demikian pula atashasilpengelolaannya (hasilinvestasidan surplus). SesuaidenganpengelolaanBadan Usaha berasaskan GCG: • Keterbukaan. Mempermudahaksesinformasikepadapeserta. • Kehati-hatian. Pengelolaandanasecarahati-hati. • Akuntabilitas. Pelaksanaan program danpengelolaankeuangan yang dapatdipertanggungjawabkan. Cerminanpelayananterpadudansamadiseluruh Negara Kesatuan RI. • Portabilitas. Memberikanjaminan yang berkelanjutanmeskipunpesertapindahpekerjaanatautempattinggaldiseluruhwilayah Negara Kesatuan RI.

6. KelembagaanBPJS sesuai UU 24/2011

7. Sinkronisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perundangannya

8. Program Jaminan SosialYang masih berjalan saat ini beserta peraturan perundangannya • JaminanKesehatan – UU 40/2004 SJSN & UU 3/1992 Jamsostek, PeraturanPerundanganttgAskes. • JaminanKecelakaan • KecelakaanKerja – UU 40/2004 SJSN, UU 3/1992 Jamsostek, UU 13/2003 Ketenagakerjaan. • KecelakaanTransportasi – UU 33 & 34/1964 JasaRaharja. • JaminanKematian – UU 40/2004 SJSN, UU 3/1992, UU 13/2003 Ketenagakerjaan. • JaminanHariTua – UU 40/2004 SJSN, UU 3/1992 Jamsostek. • JaminanImbalan PHK – UU 13/2003 Ketenagakerjaan, terdiri: • UangPesangon. • UangPenghargaanMasaKerja. • UangPenggantianHak. • JaminanPensiun – UU 40/2004 SJSN, UU 11/1992 Dana Pensiun, UU 13/2003 Ketenagakerjaan, PeraturanPerundanganttgTaspen & Asabri.

9. Program atauJaminanSosial yang adasaatinisudahbaik, tepat, danlengkap, bahkanlebihlengkapdari UU 40/2004 SJSN itusendiri, yaitu: • JaminanPemeliharaanKesehatan DiselenggarkanolehJamsostekbagisektorswasta, danAskesuntuk PNS danPensiunan TNI Polri • JaminanKecelakaanKerja DiselenggarakanolehJamsostekbagisektorswasta, danTaspen/Asabribagi PNS dan TNI Polri • JaminanKecelakaanpenggunaTransportasi DiselenggarakanolehJasaRaharja • JaminanKematian DiselenggarakanolehJamsostekbagisektorswastadanTaspen/Asabribagi PNS dan TNI Polri • JaminanImbalan PHK Hanyauntuksektorswastadiaturdalam UU 13/2003 TK namunbelumdiaturpendanaannya • JaminanHariTua HanyauntuksektorswastadiselenggarakanolehJamsostek • JaminanPensiun Saatini yang sudahterselenggarahanyabagi PNS & TNI Polri yang diselenggarakanTaspendanAsabri. Namunkenyataannyabeberapa program masihbelumharmonis, hanyamenyentuhbeberapasegmen, tumpangtindih, belumterintegrasi, sertabelumsejalandengansemangatdanjiwa yang terkandungdalam UU 40/2004 SJSN.

10. Program Jaminan Sosial Nasionalmenurut UU 40/2004 SJSN • Jaminan Kesehatan • Untuk seluruh masyarakat • Bagi masyarakat miskin iurannya dibayar oleh Pemerintah. • Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun • Saat ini masih bersifat sukarela, kecuali untuk PNS dan TNI Polri • Jaminan Kematian. Catatan: Bagaimana status JaminanKecelakaanakibatTransportasi yang diselenggarakanolehJasaRaharjadaniurannyabersifatwajib. Demikian pula denganjaminanimbalan PHK dalam UU 13/2003 KT yang sifatnyajugawajib.

11. Posisi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) • Untuk Penyelenggara SJSN, dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), sesuai amanat UU 40/2004 SJSN. • DJSN bertanggung jawab kepada Presiden. • Tugas umumnya adalah: • Merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. • Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan jaminan sosial. • Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial • Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran. • DJSN telah ditetapkan melalui PenPres No. 110/M/2008 tanggal 24 September 2008 (4 tahun setelah UU 40/2004 SJSN diundangkan dengan masa transisi 5 tahun).

12. Total Kontribusi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja saat ini * Sudahdiselenggarakanoleh PT (persero) Jamsostek ** Sifatnyawajibdenganjumlahkontribusi yang dirasakanterlalubesar

13. Besaran Imbalan PHK sesuai UU 13/2003 Ketenagakerjaan Tertinggi & Sangat tinggi

14. Besarnya % Penyisihan Upah untuk Imbalan PHK sesuai UU 13/2003 TK

15. PerbandingandenganJaminanSosial Negara lain* *Sumber: NaskahAkademik SJSN 2004 kecuali Indonesia (sebagaiperbandingan).

16. Perbandingan dengan Negara lain, kompensasi Imbalan PHK masa kerja 4 tahun (tertinggi)

17. JaminanSosialkhususnyabagiPekerjadi Indonesia yang sebagianbesardibayarolehPemberiKerjamenjadirelatiftinggikontribusinyaapabiladibandingkandengannegara lain sejakdiundangkannya UU 13/2003 KetenagakerjaantentangImbalan PHK.

18. Respons Perusahaan atastingginyaImbalan PHK sesuai UU 13/2003 TK Pengusahacenderungmelakukanoutsourcing PengusahacenderungmempekerjakanPekerjaKontrak. Pengusahaberusahamengubah status seluruhPekerjaPermanenmenjadiPekerjaKontrak. Perusahaan merotasiPekerjaKontraksetiapperiodeakhirmasakontrak. Perusahaan cenderungmenangguhkanpendanaanataspencadanganterhadapkewajibanImbalan PHK. Perusahaan yang terlanjurmenyelenggarakan Dana Pensiun, akanmeninjaukembalikebijakannya. Catatan: sebagaiinformasipernahdilakukanusahauntukrevisi UU 13/2003 ketenagakerjaanolehPemerintahnamunmendapattentangankerasdariSarikatPekerja/SarikatBuruh.

19. Problem Aktual Ketenagakerjaan Beberapa tahun terakhir yang berkenaan dengan UU 13/2003 Ketenagakerjaan: • Mekanisme dan Kompensasi PHK. • Sistem Pengupahan dan Upah Minimum. • Hubungan Kerja (PKWT dan Outsourcing). • Mogok Kerja dan Lock Out. • Tenaga Kerja Asing.

20. DiperlukanSinkronisasiPenyelenggaraan SJSN & HarmonisasiPeraturanPerundangan Tujuanutamanya: • Memberikankepastiankepada Para Peserta/Pekerjauntukmendapatkanjaminansosialakibathilangatauberkurangnyapenghasilandariakibatberbagaikemungkinansepertisakit, melahirkan, kecelakaankerja, cacat, kematianpencarinafkah, pengangguran, danusialanjut (konvensi ILO No. 102/1952 tentangjaminansosialstandar minimum). • Mensinkronkan program, manfaat, dankontribusidari program - program jaminansosial yang sudahberjalansaatini. • Mengeliminasi program yang tumpangtindih, saatinimasihadasubstansi program samanamundengannama program yang berbeda. • Program harusdapatberjalansecarasustainablebaiksecarajangkapendekmaupunjangkapanjang, olehkarenanyaperluasan program dan/ataupenambahanmanfaatdilaksanakansecarabertahap. • BadanPenyelenggaraJaminanSosialberubahdaribentuk BUMN kebentukWaliAmanah (Nirlaba). • Karenabersifatwajibmenurut UU, makahanyadiperuntukanjaminanmanfaatdasar. Harusdiberikanruang yang cukupuntukjaminan yang diselenggarakansektorprivat.

21. Apa kesan dunia tentang Indonesia saat ini? ”Complicated, not flexible, hard to deal, bureaucratic, and fighting each others”. Saatnya untuk berubah dan keluar dari kebiasaan kebiasaan buruk dan kembali berpikir. Michael E. Porter – Harvard Business School – diambil dari buku Re-Code Your Change DNA, Rhenald Kasali.

22. Kalau anda membeli mangkuk teh baru, bagian pantat mangkuk itu masih kasar dan tajam, sehingga bisa menggurat permukaan meja. Karena itu ibu ibu rumah tangga Jepang lalu mengambil dua mangkuk teh baru dan menggosok gosokan kedua pantat mangkuk itu. Terjadilah proses saling mengauskan. Proses itu disebut suri-awase. Tetapi suri-awase kini tidak menjadi bahasa kaum ibu. Dalam kultur manajemen Jepang pun istilah ini mulai dipakai. Dua orang atau lebih, yang mendapat tugas untuk menyelesaikan suatu sasaran, perlu sama-sama beradaptasi agar ketika bekerjasama tidak ada bagian-bagian ”runcing” yang bisa melukai rekannya. Proses kompromi dan saling menyesuaikan diri ini dinamakan suri-awase. Dan ini merupakan sikap konsisten orang Jepang untuk mempertahankan wa (harmoni) di mana pun mereka berada. Dengan suri-awase setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan dalam irama kerja yang harmonis. Bondan Winarno – Dalam buku: Seratus Kiat, Jurus Sukses Kaum Bisnis.

23. SolusialternatifsinkronisasipenyelenggaraanJaminanSosialTenagaKerjasesuaiUU 40/2004 SJSN • JaminanKesehatan: Perluperaturanperundangandalamrangkasinkronisasipenyelenggaraandanharmonisasiperaturanperundangan, isuutamanyaadalah: • Program & Manfaat • Masihtersegmentasi. Manfaatdalamsegmen yang samamasihterdiskriminatifdanmanfaatjugabelumseragamantarsegmen. • Ketentuansistemkapitasiuntuklayananpertamadanrujukandengansistempaketsebagaibagianpengendalianbiaya. • Kontribusi: • Ketentuankontribusi sharing yang dibayarjugaolehPekerja yang sebelumnyahanyadikontribusisepenuhnya olehPemberiKerja. • Perlupenyesuaianbesarankontribusimelaluipendekatanbiayadandisesuaikandengankepesertaan skalanasional (universal coverage). • BadanPenyelenggara: • Ketentuanwajib yang sebelumnya opting out. • Ada 2 BPJS melayanipekerjaswastayaitu PT. Jamsostek & PT. Askes, guna efisiensi sebaiknya ditampung dalam satu BPJS. • Ekuitaspelayanan => jumlah tenagamedis, infrastrukturvspeserta • BentukBadan Usaha Badan Hukum Publik Nirlaba bukan BUMN. • JaminanKecelakaanKerja, JaminanKematian, danJaminanHariTua HampirtidakadamasalahtinggalmenyesuaikanmanfaatdankontribusinyasertabentukBadanUsahaNirlaba Badan Hukum Publik.

24. JaminanPenganggurandanJaminanPensiun: Mengintegrasikan UU 40/2004 SJSN dengan UU 13/2003 KetenagakerjaansekaligusdapatmelaksanakanJaminanPensiunWajibbagisektorswasta. • Imbalan PHK yang diatur dalam UU 13/2003 KT terdiri dari: 1. Uang Pesangon (UP); 2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan 3. Uang Penggantian Hak (UPH). Sepenuhnya dibayar oleh Pemberi Kerja. Dari perhitungan aktuaria dengan masa kerja sekitar 28 tahun penyisihan upahnya sekitar 7%. • Dalam memperhitungkan Imbalan PHKdalam UU 13/2003 KT, hanya mengacu pada UP saja dengan memberi batasan maksimal bulan upah yang disesuaikan dengan masa kerja (misaldibayarberkala max 12 bulan) serta ditetapkan hanya 1 (satu) kali pesangon. Sisanya diserahkan kepada kebijaksanaan perusahaan masing-masing. • PengertianUPharusditerjemahkansebagaimasatungguuntukmendapatkanpekerjaankembalijadijumlahnyaterbatas. Perlu ditetapkan adanya batasan maksimum (ceiling – pagu) dari pembayaran berkalauang pesangon yang mengacu pada perkalian PTKP (6x ?). • Mengenai UPMK danUPH seyogyanya dialihkan pengelolaannya sebagai Dana Pensiun Wajiboleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaibentukharmonisasi dengan UU SJSN 40/2004 sebagai UU Payung Jaminan Sosial agar terhindar dari duplikasi. • Jaminan Pensiun Wajib sesuai UU SJSN 40/2004 berupa Manfaat Pasti. Pada kenyataannya Pensiun Manfaat Pasti lebih dinikmati pekerja berpenghasilan tinggi ketimbang mensejahterakan masyarakatberpenghasilanrendah.Dalamketentuannyasesuai UU SJSN 40/2004 pengertianManfaatPastiadalahadanyabatas minimum danmaksimummanfaatpensiun. Draft dariKemenkeutentangManfaatPastiPensiuntelahdiaturcukupbaik, namun apakah sudah sesuai dengan UU 40/2004 SJSN. Jumlah Iuran Jaminan diusulkan sebesar 8% upah dengan Pagu (6x PTKP ?) melalui sharing antara Pemberi Kerja 5% dan Pekerja 3% upah. • Untuk menjamin kepastian pembayaranuang pesangon bagi Pekerja yang ter PHK, makauntuktahapberikutnya Pemberi Kerja wajib membayar premi asuransi pengangguran akibat PHK (unemployment insurance) yang dikelola secara nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.SebelumasuransipengangguranberjalanUangPesangon (yang jumlahnyaterbatassebagaimanabuitir a diatas) akandibayarolehperusahaanmasing-masing. • Premi asuransi pengangguranakibat PHK yang dibayar oleh pemberi kerja berkisar 2% upah (dengan pagu tertentu) tergantung besar manfaatnya.

25. KontribusiJaminanSosialTenagaKerjasaatini & usulansetelahharmonisasi

26. Terima kasih