1 / 39

Perbandingan Jepang - Korea Selatan - Indonesia

Kelompok IV: Chusnul Melissa Laik Rahmelya Oktari. Perbandingan Jepang - Korea Selatan - Indonesia. Latar Belakang. tiga jenis tata kelola pemerintahan yang dikenal dunia ; Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi

eleazar
Download Presentation

Perbandingan Jepang - Korea Selatan - Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kelompok IV: Chusnul Melissa Laik Rahmelya Oktari PerbandinganJepang - Korea Selatan - Indonesia

  2. LatarBelakang • tiga jenis tata kelola pemerintahan yang dikenal dunia ; • Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi • pilihan utama yang dominan bagi negara-negara di dunia khususnya negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi adalah desentralisasi • Desentralisasi : 1. Desentralisasi politik 2. Desentralisasi administrasi 3. Desentralisasi fiskal

  3. Desentralisasifiskal kewenangan menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

  4. Rumusan Masalah • ApakahbentukpembagianurusankhususnyadalamkeuanganpusatdandaerahnegaraJepang? • Apakahbentukpembagianurusankhususnyadalamkeuanganpusatdandaerahnegara Korea ? • Apakahbentukpembagianurusankhususnyadalamkeuanganpusatdandaerahnegara Indonesia ? • Apakah yang menjadikesamaanmaupunperbedaanketiganegaratersebut (Jepang, Korea, Indonesia) dalamhalpembagianurusankhususnyadalamkeuanganpusatdandaerah?

  5. GambaranUmumJepang • GeografisdanDemografiJepang • SistemPemerintahanJepang -negarakesatuan -sistemparlementer

  6. Pemerintah Daerah Jepang • StrukturaldanFungsional -pemerintahdaerahdibawahkepalaeksekutifmenjadiduakategoriutama, yaituordinary local public entities danspecial local public entities. -ordinary local public entities : prefekturdan Kota • PembagianUrusan

  7. Sumber : Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan ( 2009) STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

  8. Lanjutan • Fungsional Memilikiotoritasdalamhalpendidikan, kesejahteraanmasyarakat, ekonomidanindustri, pembangunanjalan, danpembuangansertapengumpulansampah

  9. PembagianUrusan Daerah danPusat • PembagianUrusandalamhal : -Keamanan -pendidikan -kesejahteraan, kesehatandansanitasi -penjaminanbiayasosial -pembangunanInfrastruktur -perumahan -industridanekonomi

  10. PembagianUrusan Daerah danPusat Sumber : Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan ( 2009)

  11. PengelolaanKeuanganPemerintah Daerah diJepang • PenerimaanPemerintah Daerah -pendapatanaslidaerah : enterprise -sumberpenerimaandariperimbanganpusatdandaerah

  12. Komposisi Total PenerimaanPemerintah Daerah TahunAnggaran 2005

  13. Penerimaan Total PemerintahPrefekturdan Kota

  14. Dana PerimbanganPusatdan Daerah • Pertama, adanya sejumlah besar dana yang ditransfer ke daerah oleh pusat • Kedua, dana perimbangan ini diberikan tidak secara proporsional PengeluaranPemerintah Daerah • Pengeluaransecaraumum • Pengeluaransecarakhusus

  15. Perimbangan Pembiayaan

  16. Korea Selatan • GeografisdanDemografi Korea Selatan • SistemPemerintahan Korea Selatan • Pemerintah Daerah Korea Selatan • StrukturaldanFungsional • PembagianUrusan

  17. Sumber : MOPAS(Ministry of Public Administration and Security, 2008) STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KOREA SELATAN

  18. Fungsional

  19. PembagianUrusan PembagianUrusandalamhal : • Urusan harian • Pembatalan dan penundaan keputusan • Kontrol keuangan • Mediasi • Kekuasaan veto ataskeputusandewanlokal

  20. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Korea Selatan • Penerimaan Pemerintah Daerah • PengeluaranPemerintah Daerah

  21. Penerimaan Daerah • PendapatanAsli Daerah • Dana PerimbangandariPusatdanPemerintah Daerah Tingkat Atas • Pendapatanaslidaerahdanbantuanperimbangandaripemerintahpusatdapatdibagimenjaditiga sub-kategori; yaitu : • Bantuankategori • Pembagiankeuntungan • PembagianPajak

  22. Pengeluaran Daerah Sumber : Local Government in Korea; A Transition from a Marionette Performance toward an Elementary Class, Dalgon Lee

  23. Indonesia • Geografis dan Demografi Indonesia • Sistem Pemerintahan Indonesia • Pemerintah Daerah Indonesia • Struktural dan Fungsional • Pembagian Urusan

  24. GeografisdanDemografi Indonesia • Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki lebih kurang 17.508 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2. • indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan menganut sistem pemerintahan presidensil

  25. Pemerintahan Daerah • Diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah • pembagian urusan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat

  26. Keuangan daerah • menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

  27. Sunber-sumberpenerimaandanpengeluaran • Sumber-sumberpenerimaanataupendapatandareahyaituPendapatan Daerah sebagaimanadimaksuddalam UU 29/2002 Pasal 2 Ayat (2) dirincimenurutKelompokPendapatanyanmeliputiPendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangandan Lain-lain Pendapatan yang sah. • Pengeluarandaerahterdiridaribelanjatidaklangsungdanbelanjalangsung.

  28. Penerimaan Daerah

  29. PerbandinganPemerintahJepang, Korea dan Indonesia

  30. Perbandingan

  31. Lanjutan

  32. PerbandinganKeuangan

  33. Kesimpulan • Ketiga negara pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan daerah yang relatif sama, baik secara struktural dan fungsional Serta pembagian urusan antara pusat dan daerah, dimana urusan pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah pusat. Selain itu, urusan pemerintah daerah lebih dirinci dan menyangkut pelayanan kepada masyarakat langsung.

  34. Kesimpulan • Perbedaan yang adadiantaraketiganegaradalamhalpembagianpenerimaankeuangandanpengeluarankeuangandaerahterjadidikarenakanadanyaperbedaantingkatkemampuansetiapnegaradankondisigeografis (termasukdidalamnyaketersediaansumberdayaalam). • Hal tersebutjugamengakibatkanadanyaperbedaandalamhaldanaperimbanganantarapusatdandaerah.

  35. Saran • Stiapnegara, Indonesia khusunya, melakukanhubungankeuangan yang baikantarapemerintahpusatdandaerahsupayasetiappenerimaandaerah, khususnya Dana PerimbanganKeuanganPusatdan Daerah dapatberlangsungsecaraadildanmeratabagisetiapwilayahotonomilokal. • peningkatanpenerimaanpajakbaikdipusatdandidaerahmerupakansalahsatujawabanuntukmeningkatkankinerjapemerintahdaerahdi Indonesia.

More Related