KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN PENERAPANSISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Hamzah Fansuri, M.Sc KepalaSubbidangAnalisisKebijakan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE Outcome SPBE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Penyelenggaraanpemerintahanyang memanfaatkanteknologiinformasi dan komunikasiuntukmemberikanlayanankepadaPengguna SPBE Tujuan SPBE

3. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA LAYANAN SPBE Pengguna SPBE: Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pegawai ASN, perorangan, masyarakat, pelakuusaha, dan pihak lain • Layanan: • e-Procurement • e-Perijinan Pelaku Usaha G2B • Layanan: • e-Office • e-Planning • e-Budgeting • e-Monev • Layanan: • e-Pengaduan • e-Kesehatan • e-Pendidikan G2G G2C Layanan SPBE Pemerintah Masyarakat Perpres 95/2018 merupakan platform kebijakan SPBE untukketerpaduanpembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah G2E • Layanan: • e-Kepegawaian • e-Pensiun ASN

4. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERPRES 95/2018 TENTANG SPBE

5. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TATA KELOLA SPBE Definisi Tata Kelola SPBE kerangkakerja yang memastikanterlaksananyapengaturan, pengarahan, dan pengendaliandalampenerapan SPBE secaraterpadu Proses Bisnis SPBE Menteri PANRB Data danInformasi RencanaInduk SPBE Nasional Arsitektur SPBE RencanadanAnggaran SPBE Peta Rencana SPBE PenyelenggaraanPemerintahan MenteriKominfo Aplikasi SPBE Jaringan Intra Pemerintah SistemPenghubungLayananPemerintah Pusat Data Terpadu Menteri PPN/Bappenas TeknologiInformasidanKomunikasi Keamanan SPBE MenteriKeuangan MenteriDagri LayananPublikBerbasisElektronik LayananAdministrasiPemerintahanBerbasisElektronik Layanan Kepala BSSN

6. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA RENCANA INDUK SPBE

7. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA RENCANA INDUK SPBE MISI SPBE

8. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA RENCANA INDUK SPBE Tata Kelola SPBE LayananPublik T I K SDM SPBE • Penguatankapasitaspengelolaandansistemkoordinasi SPBE. • Penguatankebijakan SPBE. • Layanan SPBE berorientasikepadapengguna. • Peningkatankualitaslayanan SPBE. • Penyelenggaraaninfrastruktur SPBE. • Optimalisasipenggunaanaplikasiumum. • Penyediaan data daninformasiberkualitas. • Pengembangankepemimpinan SPBE. • Peningkatankapasitas SDM SPBE. STRATEGI

9. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA RENCANA INDUK SPBE Tata Kelola SPBE LayananPublik T I K SDM SPBE • Tim Koordinasi SPBE • Arsitektur SPBE • Kebijakan SPBE • Evaluasi SPBE. • SurveiPengguna SPBE • Portal pelayananpublik • Portal administrasipemerintahan • Manajemenlayanan • Pusat data nasional • Jaringan intra pemerintah • Sistempenghubunglayananpemerintah • Teknologilayananberbagipakai • Portal data nasional • Sistemkeamananinformasi • Teknologikecerdasanbuatan • Promosiliterasi • Kapasitas ASN • Forum kolaborasi SPBE INISIATIF

10. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA ARSITEKTUR SPBE

11. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PETA RENCANA SPBE Program/kegiatan yang dilaksanakanuntukjangkawaktu 5 tahun

12. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

13. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PROSES BISNIS

14. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA DATA DAN INFORMASI

15. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA INFRASTRUKTUR SPBE PenggunaanJaringan Intra pemerintahbertujuanuntukmenjagakeamanandalammelakukanpengiriman data dan informasiantarInstansi Pusat dan/atauPemerintah Daerah PenggunaanPusat Data nasionalbertujuanuntukmeningkatkanefisiensidalammemanfaatkansumberdaya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah PenggunaanSistemPenghubungLayananpemerintahbertujuanuntukmemudahkandalammelakukanintegrasiantarLayanan SPBE

16. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA APLIKASI SPBE Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah Aplikasi SPBE Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

17. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA APLIKASI SPBE Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah Aplikasi SPBE Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

18. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA APLIKASI SPBE Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah Aplikasi SPBE Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

19. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KEAMANAN SPBE

20. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA LAYANAN SPBE

21. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KETERPADUAN ANTAR UNSUR SPBE

22. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA MANAJEMEN SPBE Pengelolaanunsur-unsur SPBE secaraefisien, efektif, danberkesinambungan ManajemenRisiko ManajemenAset TIK ManajemenKeamananInformasi Manajemen Data ManajemenPengetahuan ManajemenPerubahan Manajemen SDM ManajemenLayanan SPBE Menteri PANRB Kepala BPPT MenteriKominfo Kepala BSSN Menteri PPN/Bappenas

23. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AUDIT TIK

24. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL Menteri PANRB MenteriDagri Kepala BSSN Menteri Kominfo Kepala BPPT Menteri PPN/ Bappenas Menteri Keuangan • MengoordinasikanpenganggaranSPBE K/L dan Nasional • Ketua Tim KoordinasiSPBE Nasional • MengoordinasikanseluruhaktivitasSPBE Nasional • Mengoordinasikan proses bisnispemerintahan • Menetapkanaplikasiumum • Menetapkan manajemen risiko, SDM, perubahan • MengoodinasikanperencanaanSPBE K/L dan Nasional • Mengoordinasikantatakelola data dan manajemen data • MelaksanakanpengamananSPBE • MenyusunstandarkeamananSPBE Nasional • Menetapkanmanajemen dan melaksanakan audit keamananSPBE • Mengoordinasikan proses bisnisPemda • MengoordinasikanpenerapanSPBE di Pemda • Mengoordinasikanpembangunanaplikasi • Mengoordinasikanpembangunaninfrastruktur TIK • Kebijakanumum audit TIK • Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan • Melaksanakan audit InfrastrukturSPBE Nasional danAplikasiUmum • Menetapkanmanajemenpengetahuandanalihteknologi Menteri Dagri Menteri Kominfo Menteri PANRB Menteri PPN/ Bappenas Menteri Keuangan Kepala BPPT Kepala BSSN

25. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KOORDINASI KETERPADUAN ANTAR K/L/D Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah • Setiap PimpinanInstansi Pusat dan KepalaDaerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan SPBE. • Koordinator SPBE Instansi Pusat dan KepalaDaerahadalah Sekretaris • TugasKoordinator SPBE adalah melakukan koordinasi penerapan kebijakan dan penyelenggaraan SPBE di Instansi PusatdanPemerintah Daerah masing-masing. K/L K/L K/L K/L K/L K/L K/L Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab

26. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA MODEL GENERIK: TIM KOORDINASI SPBE PEMDA KepalaPerangkatDaerah Dewan TIK Daerah/ PerguruanTinggi KepalaKeuanganDaerah KepalaOrtala KepalaBappeda Dinas Kominfo SekretarisDaerah • MengoordinasikanpenerapankebijakanSPBE Pemda • Mengoordinasikanlayananpemerintahan • Mengoordinasikan SPBE denganinstansipusatdanpemda lain • MengoordinasikanpenganggaranSPBE Pemda • Memberikanrekomendasiarahpembangunan TIK • MengoodinasikanperencanaanSPBE Pemda • Mengoordinasikantatakelola data dan manajemen data • MenyampaikankebutuhanlayananSPBE Pemda • Mengelolalayanan SPBE • Mengoordinasikanintegrasi proses bisnisPemda • MengelolaArsitektur SPBE • Mengoordinasikanpembangunanaplikasidaninfrastruktur TIK • Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan Kepala Ortala Kadis Kominfo Sekretaris Daerah Kepala Bappeda Kepala KeuDa Kepala Perangkat Daerah Wantikda PT

27. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERCEPATAN SPBE DISELESAIKAN DALAM WAKTU 3 TAHUN DISELESAIKAN DALAM WAKTU 2 TAHUN Penganggaran berbasis Kinerja Kepegawaian Kearsipan Pengaduan Masyarakat Infrastruktur TIK • Integrasiperencanaan, penganggaran, pengadaanbarang dan jasa, kinerja, monev • Integrasipengaduanpelayananpublik • Pusat Data Nasional • Jaringan Intra-Pemerintah • Integrasi e-dokumenpersuratan (arsipdinamis) • Integrasilayanankepegawaianantara BKN danInstansiPemerintah • Koordinator: Kementerian PANRB • Koordinator: Kementerian PANRB • Koordinator: Kementerian KOMINFO • Koordinator: Kementerian PPN/ Bappenas • Koordinator: Kementerian PANRB

28. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERCEPATAN SPBE LayananSpbe Yang MendukungKegiatanPemerintahan Di Bidang: MORATORIUM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI UMUM Pasal 63 ayat (3) setiappimpinanInstansi Pusat dan kepaladaerahmencegah dan/ataumenghentikanpembangunanaplikasisejenisdenganaplikasiumum TAHAPAN

29. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA EVALUASI SPBE TUJUAN 1 PELAKSANAAN 3

30. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA METODOLOGI EVALUASI SPBE Mengukurtingkatkematangan (skala 1 - 5) padaindikatorpenilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, danLayanan SPBE Tingkat KematanganKebijakandan Tata Kelola Kebijakan 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terstandar 1 5 Optimum 4 Integrasi Tata Kelola Tingkat KematanganLayanan 1 Informasi 2 Interaksi 3 Transaksi Layanan 3 4 Kolaborasi 5 Optimum 30

31. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA DISTRIBUSI NILAI INDEKS SPBE NASIONAL

32. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TINDAK LANJUT EVALUASI SPBE TAHUN 2019 EVALUASI ASISTENSI DAN PILOTING Kementerian PANRB akanmelakukanevaluasiterhadapinstansipemerintah yang belummelaksanakanevaluasi SPBE di tahun 2018 Kementerian PANRB akanmelakukanasistensiterhadap 623 InstansiPemerintahmelaluikegiatanbimbinganteknis dan sosialisasi. Kementerian PANRB juga akanmelakukan piloting dalambentukbimbinganteknissecaraintensifke K/L/D tertentu.

33. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH