Hubungan industrial sesi 7 oleh mohammad mustaqim mm aaaij qip
Download
1 / 23

HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 7 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ , QIP - PowerPoint PPT Presentation


  • 368 Views
  • Uploaded on

HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 7 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ , QIP. Special Thank’s For: Drs. Moch. Syaufii Syamsuddin, SH, MH. “Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya”. Definisi Perselisihan Perburuhan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 7 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ , QIP' - edda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hubungan industrial sesi 7 oleh mohammad mustaqim mm aaaij qip
HUBUNGAN INDUSTRIALSesi 7Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP

Special Thank’s For:

Drs. Moch. Syaufii Syamsuddin, SH, MH

“Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya”


Definisi perselisihan perburuhan
Definisi Perselisihan Perburuhan

Menurut UU No. 22 tahun 1957, Perselisihan Perburuhan adalah perselisihan antara majikan dan serikat buruh tentang tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.


Alur prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan menurut uu no 22 tahun 1957
Alur Prosedur Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Menurut UU NO. 22 Tahun 1957

Serikat Buruh

Arbitrasi

Keputusan

Disahkan P4P

Berselisih

Penyelesaian

Pemerantaraan

Majikan

Anjuran

Ditolak

Diterima

P4D

Bipartit

Selesai

Gagal

Sepakat

PB

Keputusan Anjuran

Ditolak

Diterima

Keputusan

Banding

Diterima

P4P

Keputusan

Serikat Buruh

Serikat Buruh

Serikat Buruh


Definisi perselisihan hubungan industrial
Definisi Perselisihan Hubungan Industrial UU NO. 22 Tahun 1957

Menurut UU No. 2 Tahun 2004, Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenaihak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.


Jenis perselisihan hubungan industrial
Jenis Perselisihan Hubungan Industrial UU NO. 22 Tahun 1957

  • perselisihan hak;

  • perselisihan kepentingan;

  • perselisihan pemutusan hubungan kerja;

  • perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.


Perselisihan h ak
Perselisihan UU NO. 22 Tahun 1957Hak

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.


Perselisihan k epentingan
Perselisihan UU NO. 22 Tahun 1957Kepentingan

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.


Perselisihan p emutusan h ubungan k erja
Perselisihan UU NO. 22 Tahun 1957Pemutusan Hubungan Kerja

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.


Perselisihan a ntar s erikat p ekerja
Perselisihan UU NO. 22 Tahun 1957Antar Serikat Pekerja

Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.


Perundingan bipartit
PERUNDINGAN BIPARTIT UU NO. 22 Tahun 1957

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (Menghasilkan Risalah).

Isi Risalah:

  • nama lengkap dan alamat para pihak;

  • tanggal dan tempat perundingan;

  • pokok masalah atau alasan perselisihan;

  • pendapat para pihak;

  • kesimpulan atau hasil perundingan;

  • tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.


PERJANJIAN UU NO. 22 Tahun 1957

BERSAMA

SELESAI

TIDAK SELESAI

DISETUJUI

ANJURAN

DITOLAK

PERJANJIAN

BERSAMA

KEPEN-TINGAN

SELESAI

TIDAK SELESAI

DISETUJUI

ANJURAN

  • TERAKHIR:

  • KEPENTINGAN

  • - ANTAR SP

DITOLAK

DIDAFTAR

PERJANJIAN

BERSAMA

MEDIASI

M

A

H

K

A

M

A

H

A

G

U

N

G

SELESAI

ACARA CEPAT

P

E

N

G

A

D

I

L

A

N

N

E

G

E

R

I

DISETUJUI

  • PERTAMA:

  • PHK

  • HAK

PERSELISIHAN

B

I

P

A

R

T

I

T

DITOLAK

PHK

KONSILIASI

PUTU SAN

KASASI

SELA

H A K

ANTAR SP

AKTE PERDAMAIAN

DIDAF TAR

TIDAK SELESAI

ACARA BIASA

SELESAI

INSTANSI KETENAGAKERJAAN

ARBITRASE

PENCATATAN

TIDAK SELESAI

EKSEKUSI

PERMOHONAN PEMBATALAN

PUTUSAN

MENAWARKAN PILIHAN PENYELESAIAN

DITOLAK


DIDAFTAR UU NO. 22 Tahun 1957

PERJANJIAN

BERSAMA

SELESAI

PERJANJIAN

BERSAMA

MEDIASI

M

A

H

K

A

M

A

H

A

G

U

N

G

TIDAK SELESAI

DISETUJUI

SELESAI

ANJURAN

DITOLAK

P

E

N

G

A

D

I

L

A

N

N

E

G

E

R

I

ACARA CEPAT

DISETUJUI

  • PERTAMA:

  • PHK

  • HAK

PERJANJIAN

BERSAMA

KEPEN-TINGAN

B

I

P

A

R

T

I

T

SELESAI

DITOLAK

PHK

KONSILIASI

KASASI

PUTUSAN

SELA

H A K

TIDAK SELESAI

DISETUJUI

ANJURAN

ANTAR SP

  • TERAKHIR:

  • KEPENTINGAN

  • - ANTAR SP

DITOLAK

DIDAFTAR

AKTE PERDAMAIAN

TIDAK SELESAI

ACARA BIASA

SELESAI

INSTANSI KETENAGA KERJAAN

ARBITRASE

PENCATATAN

TIDAK SELESAI

EKSEKUSI

PUTUSAN

MENAWARKAN PILIHAN PENYELESAIAN

PERMOHONAN PEMBATALAN

DITOLAK

PERSELISIHAN


P erantara perselisihan hubungan industrial
P UU NO. 22 Tahun 1957ERANTARA PERSELISIHAN Hubungan Industrial

Mediator

Konsiliator

Arbiter

Hakim Ad-Hoc

Beriman dan bertakwa

Beriman dan bertakwa

Beriman dan bertakwa

Beriman dan bertakwa

WNI

WNI

WNI

WNI

Pendidikan S1

Pendidikan S1

Pendidikan S1

Pendidikan S1

(Sarjana hukum utk MA)

Berbadan sehat

Berbadan sehat

Berbadan sehat

Berbadan sehat

Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan

Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan

Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan

Syarat lain yg ditetapkan menteri

Cakap melakukan tindakan hukum

Syarat lain yg ditetapkan menteri

Setia kepada Pancasila dan UUD45

Umur 45 tahun

Umur 45 tahun

Umur 30 tahun

Berpengalaman 5 tahun

Berpengalaman 5 tahun

Berpengalaman 5 tahun


Yang Dapat Menjadi Pihak UU NO. 22 Tahun 1957

Jenis Perselisihan

Para Pihak

  • Hak

  • PHK

  • Kepentingan(PK dan PP )

Pekerja

  • Hak

  • PHK

  • Kepentingan

Pengusaha

  • Hak

  • Antar SP

  • Kuasa pekerja (Hak & PHK)

  • Kepentingan

-

SerikatPekerja

  • Kuasa pengusaha (Hak, PHK dan kepentingan)

OrganisasiPengusaha


Antar SP UU NO. 22 Tahun 1957

Kepentingan

Hak

PHK

Bipartit

Mediasi

Konsiliasi

Arbitrase

Kasasi

- Pertama

Pengadilan Negeri

- Pertama

  • Pertama

  • Terakhir

  • Pertama

  • Terakhir

M A

Terakhir

Terakhir


Konsiliator UU NO. 22 Tahun 1957

Arbiter

Mediator

Uraian

Pengadilan HI

M A

  • - Hakim karir (PNS)

  • Hakim Ad-Hoc (Swasta)

  • - Hakim karir (PNS)

  • Hakim Ad-Hoc (Swasta)

Swasta terdaftar

Swasta terdaftar

Status

PNS

Wajib bila tdk memilih

Sifat penyelesaian

Sukarela

Sukarela

Wajib

Wajib

Permintaan penyelesaian

Kesepakatan tertulis

Kesepakatan tertulis

Tertulis/lisan

Gugatan

Kasasi

Kewenangan

  • - Kepentingan

  • Hak

  • Antar SP

  • PHK

- Kepentingan

- Antar SP

Pertama:

- Hak

- PHK

Terakhir:

- Kepentingan

- Antar SP

  • - Kepentingan

  • Antar SP

  • PHK

  • Terakhir:

  • - Hak

  • PHK

  • Penundaan

  • arbitrase

Perjanjian bersama atau anjuran tertulis

Perjanjian bersama atau anjuran tertulis

Akta perdamaian atau putusan arbitrase

Hasil akhir

Putusan

Putusan

PERBANDINGAN PENGATURAN


Konsiliator UU NO. 22 Tahun 1957

Arbiter

Pengadilan HI

M A

Mediator

Uraian

Waktu

30 hari

30 hari

50 hari

30 hari

30 hari

Jumlah petugas

Tidak diatur

Seorang atau lebih

Seorang atau lebih

Tiga orang

Tiga orang

Ditempat pekerja

Seluruh Indonesia

PN tempat pekerja

Seluruh Indonesia

Wilayah kerja

Tidak diatur

Hak ingkar

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Tidak ada

Tidak ada

Bentuk persidangan

Tidak diatur

Tidak diatur

Tertutup

Terbuka

Tertutup

Adanya kuasa

Tidak diatur

Tidak diatur

Dibolehkan

Dibolehkan

Dibolehkan

PERBANDINGAN PENGATURAN (Cont..)


Konsiliasi UU NO. 22 Tahun 1957

  • Konsiliator orang swasta yang terdaftar dan diangkat oleh instansi ketenagakerjaan setempat.

  • Wilayah kerjanya di tempat kerja pekerja bekerja.

  • Bewenang menyelesaikan perselisihan kepentingan, PHK dan antar SP.

  • Atas permintaan penyelesaian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.

  • Waktu kerja paling lama 30 hari.

  • Bila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).

  • Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuran tertulis.

  • Diminta jawaban tertulis para pihak, bila tidak menjawab dianggap menolak.

  • Bila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte bukti pendaftaran).

  • Perjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan.

  • Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.


Mediasi UU NO. 22 Tahun 1957

  • Mediator adalah PNS yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja.

  • Wilayah kerjanya tidak diatur.

  • Menyelesaikan perselisihan Kepentingan, Hak, PHK dan antar SP.

  • Wajib apabila para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase

  • Waktu kerja paling lama 30 hari.

  • Bila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).

  • Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuran tertulis.

  • Diminta jawaban tertulis para pihak, bila tidak menjawab dianggap menolak.

  • Bila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte bukti pendaftaran).

  • Perjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan.

  • Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.


Arbitrase UU NO. 22 Tahun 1957

  • Arbitor adalah orang swasta yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja, setelah lulus ujian seleksi.

  • Wilayah kerjanya seluruh Indonesia.

  • Bewenang menyelesaikan perselisihan kepentingan dan antar SP.

  • Dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dengan suatu surat perjanjian arbitrasi.

  • Arbitor yang ditunjuk boleh tunggal atau gasal (3 orang).

  • Waktu kerja paling lama 30 hari.

  • Bila menerima penunjukkan memberitahu secara tertulis.

  • Dibuat perjanjian penunjukkan arbitor, setelah itu tidak boleh menarik diri kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau Pengadilan Negeri dengan alasan yang sah.

  • Apabila diragukan (hubungan kerja atau keluarga) para pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri yang tidak dapat dilakukan perlawanan.

  • Bila tercapai kesepakatan dibuat akte perdamaian yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran).

  • Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan putusan arbitor.

  • Bila putusan diterima dibuat akte perdamaian yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte bukti pendaftaran).

  • Akte perdamaian atau putusan arbiter yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan.

  • Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan permohonan pembatalan ke MA.


Pengadilan Hubungan Industrial UU NO. 22 Tahun 1957

(Pada Pengadilan Negeri)

  • Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.

  • Majelis hakim terdiri dari satu hakim sebagai ketua, masing-masing satu hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha dan pekerja.

  • Kecuali ditentukan lain dalam UUPPHI yang berlaku hukum acara perdata.

  • Tidak dikenakan biaya beracara dan eksekusi untuk perkara yang nilai gugatannya < Rp150 juta.

  • Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota lembaga tinggi negara, kepala daerah, lembaga legislatif daerah, PNS, TNI-Polri, pengurus partai, pengacara, mediator, konsiliator, arbiter dan pengurus SP atau OP.

  • Tugas lainnya: - Mencatat pendaftaran perjanjian bersama.

    - Mencatat pendaftaran akte perdamaian.

    - Melaksanakan eksekusi.

    - Meneruskan berkas kasasi.

  • Untuk perselisihan kumulatif, perselisihan hak dan kepentingan diputus lebih dahulu dari kasus PHK.

  • Proses pengadilan dilakukan dengan acara cepat atau acara biasa.

  • Dapat mengeluarkan putusan sela.

  • Harus mengeluarkan keputusan paling lama 50 hari kerja.


Pengadilan tingkat Kasasi UU NO. 22 Tahun 1957 (MA)

  • Majelis hakim sama dengan majelis di Pengadilan Negeri.

  • Tata cara permohonan kasasi sesuai dengan per-UU yang berlaku.

  • Putusan telah dikeluarkan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

  • Berwenang membatalkan keputusan arbitrase.


Selesai
SELESAI UU NO. 22 Tahun 1957


ad