1 / 13

Kaitan UU no 29 tahun 2004 dgn Pelayanan Kebidanan

Kaitan UU no 29 tahun 2004 dgn Pelayanan Kebidanan. Edi suyanto Departemen lmu Kedokteran Forensik medikolegal. Asas dan Tujuan. Berasakan Pancasila dan berdasarkan nilai ilmiah , manfaat , keadilan , kemanusiaan , keseimbangan , serta perlindungan dan keselamatan pasien

dustin-cote
Download Presentation

Kaitan UU no 29 tahun 2004 dgn Pelayanan Kebidanan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kaitan UU no 29 tahun 2004 dgn Pelayanan Kebidanan Edi suyanto DepartemenlmuKedokteranForensikmedikolegal

  2. Asas dan Tujuan • BerasakanPancasiladanberdasarkannilaiilmiah , manfaat , keadilan , kemanusiaan , keseimbangan, sertaperlindungandankeselamatanpasien • Memberikanperlindungankepadapasien • Mempertahankandanmeningkatkanmutupelayananmedis 4. Memberikankepastianhukumkepadamasyarakat

  3. Asas dan Tujuan uu no 23 • BerasaskanKetuhanan Yang MahaEsa , manfaat, usahabersamdankekeluargaan , adildanmerata , perikehidupandalamkeseimbangan , sertakepercayaanakankemampuandankekuatansendiri • Bertujuanuntukmeningkatkankesadaran , kemauan , dankemampuanhidupsehatbagisetiaporang agar terwujudderajatkesehatanmasyarakat yang optimal

  4. Pasal 44 Standar Pelayanan • Dalam penyelenggaraan praktek kedokteran harus mengikuti standar pelayanan • Standar pelayanan dibedakan menurut jenis strata pelayanan kesehatan 3. Standar pelayanan diatur dengan permenkes

  5. Standar Praktek Kebidanan 1 . Standar I : METODE ASUHAN • Standar II : PENGKAJIAN • Stsndar III : DIAGNOSA KEBIDANAN • Standar IV : RENCANA ASUHAN • Standar V : TINDAKAN • Standar VI : PARTISIPASI KLIEN • Standar VII : PENGAWASAN 8. Standar VIII: EVALUASI 9. Standar IX : DOKUMENTASI

  6. Rekam Medis Pasal 46 dan 47 • Wajib membuat rekam medis • Berkas rekam medis milik sarana dan tenaga kesehatan sedang isinya milik pasien • Rekam medis sifatnya rahasia • Ketentuan rekam medis diatur dalam permenkes

  7. Rahasia Kedokteran Pasal 48 • Setiap tenaga kesehatan wajib menyimpan rahasia kedokteran • Rahasia kedokteran dapat dibuka atas permintaan pasien , penegak hukum , atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan permenkes

  8. Kendali Mutu dan Biaya Pasal 49 1 . Setiaptenagakesehatanwajibmenyelenggarakankendalimutudanbiaya • Pelaksanaankendalimutudanbiayadilaksanakanoleh audit medik 3. Pembinaandanpengawasandilaksanakanolehorganisasiprofesi

  9. PencatatanPelaporanPermenkestentangRegrestrasidanPraktekBidanPencatatanPelaporanPermenkestentangRegrestrasidanPraktekBidan • Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan • Pencatatan dan pelaporan simpan sebagai rekam medis serta dikirim ke puskesmas dan dinkes 3. Pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan permenkes

  10. Hak dan Kewajiban • Hampir semua tenaga kesehatan sama • Tentang hak dan kewajiban pasien sesuai dengan bentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan 3. Hak dan kewajiban diberikan secara seimbang

  11. Masalah Kedisiplinan • Ditentukan oleh majelis kehormatan disiplin masing –masang profesi • Dalam menjatuhkan sanksi disesuaikan dengan kode etik profesi 3. Badan pelaksana dilakukan oleh majelis kehormatan sesuai dengan ad/rt masing – masing profesi

  12. Penyelenggaraan , PembinaandanPengawasaPraktek • Ketentuandanaturannyasudahdiaturolehundang-undang , permenkesdanaturandaerah • Dalampembinaandanpengawasansudahditentukanolehbadan yang dibentukolehpemerintahdanprofesi 3. Prosedurdanmekanismeharusmengacuhkepadaperaturanperundang-undangansertakodeetikprofesi

  13. Sanksi dan Ketentuan Pidana • Sanksi etik dan disiplin ditentukan oleh badan kehormatan yang dibentuk profesi berdasarkan audit medik • Sanksi perdata dan pidana mengikuti sistim hukum yang berlaku 3. Berdasarkan uu kesehatan no 36 pasal 30 bila terjadi sengketa medik harus melalui mediasi sebelum perdata

More Related