PENGEMBANGAN SDM APARATUR MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

PENGEMBANGAN SDM APARATUR MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL (TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR) PowerPoint PPT Presentation


  • 231 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PENGEMBANGAN SDM APARATUR MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL (TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR). PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :. PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun, khusus utk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;.

Download Presentation

PENGEMBANGAN SDM APARATUR MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL (TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PENGEMBANGAN SDM APARATUR MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL (TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR)


PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :

  • PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun, khusus utk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;

  • Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;

  • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

  • Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara;

  • Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan keahlian atau ketrampilan yang sesuai bidang pendidikan yang akan diikuti;

  • Direkomendasikan oleh pimpinan SKPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja;


  • Berusia paling tinggi :1. 25 tahun untuk Program Diploma dan Strata I (S-1) atau

  • setara; 2. 37 tahun untuk Program Strata II (S-2) atau setara; 3. 40 tahun untuk Program Strata III (S-3) atau setara.

  • Dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;

  • Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;


  • Telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Diploma dan Strata I (S-1), dan 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Strata II (S-2) dan Strata III (S-3), baru dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bagi PNS yang pernah diberikan Tugas Belajar.


SELEKSI TUGAS BELAJAR :

Untuk mewujudkan obyektifitas dalam menetapkan calon peserta tugas belajar, diselenggarakan seleksi yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BKD.

1. Tes Potensi Akademik (TPA);

2. Bahasa Inggris;

3. Psikotes;

4. Wawancara.

MATERI SELEKSI :


BIAYA TUGAS BELAJAR :

  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

  • Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

  • Bantuan pemerintah negara asing yang direkomendasikan oleh Bappenas atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian;

  • Bantuan badan atau organisasi swasta dalam negeri;

  • Bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri yang direkomendasikan oleh Bappenas atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian;

  • Biaya bersama (cost sharing) APBD dan bantuan APBN atau bantuan pemerintah negara asing atau badan atau organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.


TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR :

  • Pengumuman oleh BKD kepada masing-masing SKPD mengenai program tugas belajar untuk diteruskan kepada PNS di lingkungan SKPD masing-masing;

  • Pengusulan dari masing-masing SKPD bagi PNS yang berminat dan memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti program tugas belajar kepada BKD;

  • Penelitian kelengkapan adminsitrasi oleh BKD;

  • Pengiriman daftar nominatif PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pada instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah;

  • Pelaksanaan seleksi akademik oleh BKD;

  • Pengumuman hasil seleksi;

  • Penetapan keputusan tugas belajar.


KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TB

KEDUDUKAN :

  • Dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.

  • Status kepegawaiannya tetap pada SKPD sebelum PNS tersebut diberikan tugas belajar.

  • Dapat diberikan kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


HAK :

  • Menerima gaji dan kenaikan gaji berkala serta tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • Mendapatkan biaya pendidikan yang terdiri atas :

a. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);

b. Bantuan pembelian buku-buku wajib;

c.Bantuan biaya hidup;

d. Bantuan biaya praktek;

e. Bantuan biaya penelitian dalam rangka penyusunan

skripsi/ thesis/ disertasi

f. Bantuan biaya fiskal bagi peserta tugas belajar ke luar

negeri

g. Bantuan biaya wisuda


KEWAJIBAN :

  • Menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar;

  • Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan;

  • Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

  • Mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan peraturan tugas belajar yang berlaku;

  • Melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Gubernur c.q. Kepala BKD serta pimpinan SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengumuman hasil ujian akhir semester

  • Menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Gubernur c.q. Kepala BKD serta pimpinan SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dinyatakan lulus atau diwisuda oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan


PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR

PNS diberhentikan dari Tugas Belajarnya apabila:

a. Diberhentikan sebagai PNS;

b. Dikenakan pemberhentian sementara;

c. Masa tugas belajarnya berakhir;

d. Telah lulus sebelum masa tugas belajar berakhir;

e. Mengundurkan diri sebagai peserta tugas belajar;

  • Tidak dapat menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa tugas belajar;


SANKSI

  • Teguran tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajarnya selama 2 (dua) semester;

  • Diberhentikan sementara pembayaran biaya pendidikan apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajarnya selama 3 (tiga) semester;

  • Dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang, apabila : a. Dinyatakan drop out oleh lembaga pendidikan ,

    b. Tidak mampu menyelesaikan studi sampai masa tugas

    belajarnya berakhir dan telah mendapatkan perpanjangan

    masa tugas belajar yang disebabkan karena kesalahan PNS

    tersebut.

  • Mengembalikan seluruh biaya pendidikan, apabila :

    a. Mengundurkan diri sebelum berakhir masa tugas belajar,

    b. Setelah melaksanakan tugas belajar tidak bersedia

    meneruskan menjadi PNS daerah.


IZIN BELAJAR

  • Adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri.

  • PNS yang akan mengikuti pendidikan formal wajib memperoleh izin belajar dari Gubernur.

  • Izin belajar diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di Perguruan Tinggi.


TUJUAN :

  • Peningkatan kualitas dan profesionalisme PNS melalui pendidikan formal,

  • Pembinaan prestasi kerja PNS secara profesional dan akuntabel,

  • Kelancaran administrasi dalam pemberian izin belajar.


KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR :

  • Berstatus PNS minimal 1 (satu) tahun;

  • Ijazah sebelumnya telah diakui dalam administrasi kepegawaian;

  • Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik;

  • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, berat maupun pemberhentian sementara dari PNS;

  • Bidang pendidikan yg diikuti sesuai dan/atau mendukung tupoksi dan fungsi jabatan pd SKPD ybs;

  • Program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yg telah terakreditasi atau izin penyelenggaraan dengan ketentuan sbb:

  • “B” untuk program S-1 dan Diploma,

  • “C” untuk program S-2,

  • “Izin Penyelenggaraan” untuk program S-3.

  • Bukan pendidikan jarak jauh/kelas jauh kecuali UT atauPendidikan Jarak Jauh yang telah ditetapkan o/ Dirjen Dikti;

  • Kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak menganggu kelancaran tugas kedinasan;

  • Biaya pendidikan ditanggung PNS ybs;

  • Tidak berhak menuntut KP PI.


PERBEDAAN TUBEL & IBEL

TUGAS BELAJAR

IZIN BELAJAR

Biaya Sendiri;

Tetap melaksanakan tugas kedinasan;

Program studi memilih sendiri sesuai tupoksi/ linieritas dengan pend sebelumnya;

Jarak/lokasi studi terjangkau/ dekat;

Masa studi bebas sesuai kalender akademik;

Gelar pendidikan dapat diakui jika lulus uji kompetensi penggunaan gelar.

  • Biaya Instansi;

  • Dibebaskan dari tugas kedinasan;

  • Program studi sudah ditentukan sesuai kebutuhan organisasi;

  • Jarak/Lokasi studi tidak ditentukan;

  • Harus selesai sesuai masa studi yang telah ditentukan;

  • Gelar pendidikan yang diperoleh langsung diakui.


  • Login