Peraturan perundang-undangan fisioterapi

1. Peraturanperundang-undanganfisioterapi

2. Acuan • Keputusan IFI nomor : Kep/73/IV/2001/IFI tentang Standar Kopetensi Fisioterapi Indonesia. • Keputusan IFI nomor : Kep/100/VIII/2001/IFI tentang Kode Etik Fisioterapi Indonesia. • Keputusan IFI nomor : Kep/101/VIII/2001/IFI tentangStandarPraktekFisioterapi Indonesia. • KEPMENKES 1363, tentangRegistrasi & IzinPraktekFisioterapi. • KEPMENKES 228, tentangPedomanPenyusunanStandar Minimal RS Wajibdi Daerah. • KEPDIRJEN YANDIK : YM.00.03.2.4.01, tentang Standar Profesi Fisioterapi di RS.

3. PERLINDUNGAN HUKUM UU NO.23/92 PASAL 53 : • TENAGA KESEHATAN BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI PROFESINYA • TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI STANDAR PROFESI DAN MENGHORMATI HAK PASIEN

4. STANDAR PROFESI & PERLINDUNGAN HUKUMPP.32/96 : TENAGA KESEHATAN @ PASAL 4 : TENAGA KESEHATAN HANYA DAPAT MELAKUKAN UPAYA KESEHATAN SETELAH MEMILIKI IJIN DARI MENTERI @ PASAL 21 : SETIAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA WAJIB MEMATUHI STANDAR PROFESI @ PASAL 24 : PERLINDUNGAN HUKUM DIBERIKAN KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI @ PASAL 35, AYAT 3-4 : BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN UPAYA KESEHATAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI, DIANCAM PIDANA DENDA PALING BANYAK RP. 10 JUTA

5. Lingkup & Cakupan Pelayanan Lingkup Pelayanan : Prom-Prev-Kur-Rehab Cakupan: Praseminasi - Ajal Tata Laksana Pelayanan Fisioterapi : Deklarasi WCPT 1999 Upaya Promotif-preventif : - Pusat Kebugaran / Spa - Pusat Kesehatan Kerja - Pusat Dik / Sekolah - Panti Lanjut Usia/Jompo - Pusat Olahraga - Tempat kerja - Sentra Industri - Pusat Pelayanan Umum - Pusat Perbelanjaan - Dll Upaya Kuratif-rehabilitatif: - Rumah sakit - Rumah Perawatan - Panti Asuhan - Pusat Rehabilitasi - Tempat praktik - Klinik Privat - Puskesmas - Rumah tempat tinggal - Pusat Dik/Penelitian - Dll

6. Sistem Rujukan Tindakan Fisioterapi ( Kepmenkes: 1363 – 2001 ) A. Langsung – Tanpa Rujukan: 1. Pelayanan bersifat promotif – preventif 2. Har Kebugaran, koreksi sikap/posture 3. Breathing exercise 4. Kasus aktualitas rendah utk Har 5. Kasus ulangan B. Atas Permintaan Tenaga Medis “ Selain kasus / kondisi tersebut di atas utk upaya pengobatan, penyembuhan & pemulihan/Rehabilitasi”

7. PP.32/96 PASAL 2, AYAT 1 : TENAGA KESEHATAN TERDIRI DARI : • TENAGA MEDIS • TENAGA KEPERAWATAN • TENAGA KEFARMASIAN • TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT • TENAGA GIZI • TENAGA KETERAPIAN FISIK, MELIPUTI FISIOTERAPIS, OKUPASI TERAPIS DAN TERAPIS WICARA • TENAGA KETEKNISIAN MEDIS PASAL 21 : SETIAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA WAJIB MEMATUHI STANDAR PROFESI

8. Tenaga kesehatan  peran dan fungsi kadang tumpang tindih. • Fisioterapi diperlukan kewenangan KEPMENKES 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis. • Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroteurapentis, dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

9. Masyarakat mendambakan jasa PTs yang bermutu. • Upaya peningkatkan mutu pelayanan FT menjadi tanggung jawab PTs yang mandiri, kemandirian profesi adalah kewenangan dalam menjalankan asuhannya. • Asuhan fisioterapi telah disahkan secara legal dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1363 tentang Registrasi Izin Praktek Fisioterapi dalam Kepmenkse pada pasal 12 ayat 1 diterangkan fisioterapi dalam melaksanakan praktik fisioterapi berwenang untuk melakukan (a) asesmen fisioterapi meliputi pemeriksaan dan evaluasi, (b) diagnosa fisioterapi, (c) perencanaan fisioterapi, (d) intervensi fisioterapi, (e) evaluasi / re-evaluasi / re-assemen

10. OUT COME OUT PUT INPUT PROSES • Pasien • PTs • Peralatan • Metode • Kode Etik • SOP • Dll • Assesment • Diagnosis • Planning • Intervensi • Evaluasi • Pasien sembuh • PTs Pinter • Modifikasi Peralatan • Metode Baru • Dll • Kepuasan Pasien • PTs • Manajemen • Share hoden Standar Praktek Fisioterapi

11. PROSES FISIOTERAPI ASESSMENT DIAGNOSE PLANNING INTERVENTION EVALUATION COORDINATION, COMMUNICATION, DOCUMENTATION STANDAR PRAKTEK FISIOTERAPIS

12. STANDAR PROFESI(UU.23/92; PP.32/96; INDONESIA SEHAT 2010) • FALSAFAH & DEFINISI PROFESI • STANDAR KOMPETENSI • STANDAR PENDIDIKAN • STANDAR SERTIFIKASI • SUMPAH PROFESI • KODE ETIK PROFESI • REGISTRASI • LISENSI • STANDAR PRAKTEK PROFESI

13. SERTIFIKASI, REGISTRASI, LISENSI FISIOTERAPI PENDIDIKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI REGISTRASI SIF PRIVILEGE KEWENANGAN LISENSI SIPF (PRAKTEK) PERSELISIHAN/ PELANGGARAN/ LALAI MAJELIS ETIK PEMERINTAH DEPKES DINKES PROFESI DINKES KAB/KOTA PIDANA/PERDATA KOLEGIUM PROFESI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI (IFI)

14. SURAT IJIN PRAKTIK FISIOTERAPI (SIPF) • PRAKTIK WAJIB MEMILIKI SIPF • SIPF DITERBITKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA • SATU SIPF UNTUK SATU TEMPAT SARANA KESEHATAN • SYARAT : • MEMILIKI SIF • MEMILIKI TEMPAT PRAKTIK • REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI • SYARAT ADMINISTRASI LAINNYA

15. PENYELENGGARAAN PRAKTIK • SURAT IJIN PRAKTIK • PELAKSANAAN PRAKTIK • PEMBERIAN PELAYANAN : • MENGHORMATI HAK PASIEN • STANDAR PROFESI • PERSETUJUAN TINDAKAN • REKAM MEDIS • MENJAGA RAHASIA • KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA • HAK DAN KEWAJIBAN FISIOTERAPI • HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN • PEMBINAAN, PENGAWASAN

16. KEWAJIBAN FISIOTERAPIS • MENGHORMATI HAK PASIEN • BERI PELAYANAN SESUAI SP & SOP, SERTA KEBUTUHAN PASIEN • MERAHASIAKAN IDENTITAS DAN DATA • MEMBERI INFORMASI • MEMINTA PERSETUJUAN TERHADAP TINDAKAN • MEMBUAT & MEMELIHARA REKAM MEDIS • MERUJUK BILA TAK MAMPU • MENAMBAH IPTEK

17. HAK PASIEN • MEMPEROLEH INFORMASI • MENDAPATKAN RAHASIA MEDIK • PERSETUJUAN ATAS TINDAKAN MEDIK • MEMPEROLEH PENDAPAT KEDUA • MENOLAK PENGOBATAN • MENGHENTIKAN PENGOBATAN • MELIHAT/MEMILIKI REKAM MEDIS • MEMILIH SARANA KESEHATAN

18. Sekian TERIMA KASIH