1 / 87

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019. dalam rangka: RA PAT KONSULTASI REG IONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, September 2014. 1. PENDAHULUAN. LANDASAN HUKUM PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

dong
Download Presentation

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019 dalam rangka: RAPAT KONSULTASIREGIONAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, September 2014

  2. 1 PENDAHULUAN

  3. LANDASAN HUKUMPROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN • PERUBAHAN KEDUA UUD NEGARA RI TAHUN 1945 PASAL 28 H AYAT (1): • “Setiap orang berhakhidupsejahteralahirdanbatin, bertempattinggal,danmendapatkanlingkunganhidup yang baikdansehatsertaberhakmemperolehpelayanankesehatan.” • UU No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PASAL 40: • “Setiap orang berhakuntukbertempattinggalsertaberkehidupan yang layak.” • UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5: • “Menyempurnakanpolasubsidisektorperumahanyang tepatsasaran, transparan, akuntabel, khususnyabagisubsidi MBR, • UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19: “Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang ….. terjangkau oleh daya beli masyarakat … • UU No. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN • Pasal 126 ayat(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dalam bentuk skema pembiayaan, penjaminan/asuransi; dan/atau dana murah jangka panjang. • UU No. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN • Pasal 88 ayait(1) Pemerintah dan /atau pemerintah daerah memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR dalam perolehan rumah susun umum berupa .....KPR dengan suku bunga rendah..... • AGENDA HABITAT-ISTAMBUL 1996 PARAGRAF 39 : • “….. We commit ourselves to the goal of improving living and working conditions on an equitable and sustainable basis, so that everyone will have adequate shelter that is ….. affordable …” 3

  4. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Kebijakan Pembiayaan Perumahan bagi MBR 4

  5. STRATEGI PEMBIAYAAN PERUMAHAN Pembebasan PPN 10% UangMukatidakdiatur (sesuaiketentuan bank) Sukubunga KPR 7,25% (Fixed Rate) Tenor sampaidengan 20 tahun Dana Tabungan Perumahan Rakyat Dana FLPP dari APBN Dana JangkaPanjang Bank Pelaksana PenetapanHargaJualRumah yang Bebas PPN sesuai PMK 113/pmk/03/2014 PPH Pengembangdari 5% menjadi 1% 5

  6. 2 KEBIJAKAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP)

  7. DASAR HUKUMPELAKSANAAN FLPP TAHUN 2014 1 2 3

  8. KPR FLPP FLPP Dana Pihak Ketiga Obligasi Blended Share Pem.: 75% Share Bank: 25% Lending Rate: 7,25% COF 7,5% Tabungan dan Deposito KPR-FLPP 7,25 %, Tenor 20 Th Sumber Dana COF 12,7% Membayar Angsuran KPR MBR Membeli Rumah Membayar ke pengembang COF Serah Terima 0,5% BLU - PPP Pengembalian FLPP Pencairan FLPP RUMAH SEJAHTERA

  9. 3 MEKANISME PELAKSANAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP)

  10. CARA MENDAPATKAN KPR FLPP Nasabah MBR Pengembang Bank Pelaksana Nasabah mendapatkan informasi program FLPP Nasabah mendapatkan informasi pengembang Nasabah mendatangi pengembang yang dituju Setelah nasabah membayar uang muka dan melengkapi dokumen selanjutnya pihak bank melakukan akad KPR dengan nasabah Nasabah datang ke Bank nasabah menentukan lokasi rumah yang ingin dibeli Nasabah melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan bank Pengembang menyerahkan dokumen persyaratan nasabah ke bank Nasabah datang ke Pengembang

  11. 4 KINERJAfasilitaslikuiditaspembiayaanperumahan (flpp) TAHUN 2010 - 2014

  12. ALOKASI DANA FLPP TAHUN 2010-2014

  13. KINERJA KPR FLPP TAHUN 2010-2014 Status : 29 Agustus 2014

  14. KINERJA KPR FLPP TAHUN 2010-2014 DISTRIBUSI UNIT KPR TERBANYAK DI-5 BANK PELAKSANA TERBESAR

  15. REALISASI KPR FLPP BERDASARKAN PULAU TAHUN 2010-2014

  16. SEBARAN REALISASI KPR FLPP TERBANYAK DI-10 PROVINSI TERBESAR TAHUN 2010-2014

  17. KERJASAMA PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA PENERBIT KPR BERSUBSIDI TAHUN 2010-2014

  18. BANK PELAKSANA 9 Bank Nasional: 14Bank Pembangunan Daerah: BPD Sumatera Utara BPD Sumatera Utara Syariah BPD Nagari BPD Riau Kepri BPD Sumsel dan Bangka Belitung BPD Jawa Timur BPD Jawa Timur Syariah BPD Jawa Tengah BPD Kalimantan Timur BPD Kalimantan Tengah BPD Nusa Tenggara Barat BPD Nusa Tenggara Timur BPD Sulawesi Tenggara BPD Papua 18

  19. KENDALA DAN PERMASALAHAN (1)

  20. KENDALA DAN PERMASALAHAN(2)

  21. PENGELOMPOKAN BATAS HARGA JUAL MAKSIMAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SUSUN (Permenpera Nomor 3 Tahun 2014) 5

  22. Harga jual rumah sejahtera tapak (1)

  23. Harga jual rumah sejahtera tapak (2)

  24. Harga jual rumah sejahtera tapak (3)

  25. BATAS Harga jual MAKSIMAL rumah sejahtera SUSUN (1)

  26. BATAS Harga jual MAKSIMAL rumah sejahtera SUSUN (2)

  27. Batas Harga jual maksimal rumah sejahtera SUSUN (3)

  28. BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK RUMAH SEDEHANA TAPAK

  29. 6 KONSEP Program dan keGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHANTAHUN 2015 – 2019

  30. Permasalahan (isSue) umum pembiayaan perumahan Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk skema bantuan pembiayaan perumahan;2. Masih rendahnya daya beli atau kemampuan MBR pada sektor perumahan dan kawasan permukiman;3. Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga pembiayaan untuk mendapatkan KPR;4. Masih terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan, akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan.

  31. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 Program : Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sasaran (Outcome) : Meningkatnya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan Kegiatan pokok : Perencanaan Program, KegiatandanAnggaranPembiayaanPerumahandanKawasanPermukiman Pengembangan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Pemberdayaan pemangku kepentingan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Evaluasi kinerja dan pelaporan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Fasilitasi penyaluran bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan

  32. 7 TARGETfasilitaslikuiditaspembiayaanperumahan (flpp) TAHUN 2015

  33. TARGET PENYALURAN FLPP DALAM RAPBN 2015 Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2015alokasi dana FLPP sebesar Rp. 5.106,3 miliar akan dimanfaatkan untuk penyaluran 58.090 Unit KPR FLPP baik untuk rumah susun maupun rumah tapak bagi MBR dengan rincian sebagai berikut:

  34. 8 Kebutuhan DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

  35. KEBUTUHAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS unsur pemerintah derah terkait perumahan dankawasanpermukiman PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN pembangunan perumahan PENDATAAN MEMPERMUDAH proses perijinan INSENTIF bagi para pelaku bidang perumahan dankawasan permukiman PENGENDALIAN harga lahan melalui pengaturan tata ruang/ wilayah PEMBERDAYAAN LEMBAGA di bidang pembiayaan perumahan (Koperasi/BPR) serta kelompok masyarakat MENSINERGIKAN para pemangku kepentingan di daerah PENDAYAGUNAAN POTENSI sumber-sumber pembiayaan perumahan

  36. TERIMA KASIH

  37. A Ketentuantentangpengalihanrumah YANG MENDAPATKAN FASILITAS KPR-FLPP

  38. KETENTUAN TENTANG PENGALIHAN RUMAH • Rumah Sejahtera TapakatauSatuanRumah Sejahtera Susunharusdimanfaatkansebagaitempattinggalatauhunianolehpemiliknya sendiri. • Rumah Sejahtera TapakatauSatuanRumah Sejahtera Susunhanyadapatdisewakandan/ataudialihkankepemilikannyadalamhal: • Pewarisan; • Telahdihunilebihdari 5 tahununtukRumah Sejahtera Tapak; • Telahdihunilebihdari20 tahununtukSatuanRumahSejahtera Susun; • Pindahtempattinggalakibatpeningkatansosialekonomi; atau • Untukkepentingan Bank Pelaksanadalamrangkapenyelesaiankreditataupembiayaanbermasalah.

  39. KETENTUAN TENTANG PENGALIHAN RUMAH Hargajualsesuaipenetapanpemerintah MelaluiBadan/PPP Pewarisan PeningkatanSosialEkonomi PenyelesaianKreditBermasalah Mengembalikankemudahan/bantuanpemerintah Hargajualsesuaipenetapanpemerintah TidakMelaluiBadan/PPP Sebelum 5 Tahun /20 tahun dimintakanpembatalanjualbelikepadapengadilan Rumahdiambilalihpemerintah Hargapenggantiansesuaihargaperolehanawal Mengembalikankemudahan/bantuanpemerintah SanksipidanasesuaiPasal 152 UU 1/2011 (rumahtapak) atauPasal 115 UU 20/2011 (rumahsusun) Sebab Lain selain 1,2, &3 PengalihanRumah MelaluiBadan/PPP Hargajualsesuaipenetapanpemerintah Setelah5 Tahun /20 tahun Mengembalikankemudahan/bantuanpemerintah Hargajualsesuaipenetapanpemerintah TidakMelaluiBadan/PPP

  40. KINERJA KPR FLPP TAHUN 2010 – 2014 PROVINSI DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, jawatengah, D.i. yogyakarta, jawatimur, lampung, sumateraselatan B

  41. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI DKI JAKARTA Status : 29 Agustus 2014 DalamRp. Juta Sumber : BLU PPP

  42. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI DKI JAKARTA Status : 29 Agustus 2014 DalamRp. Juta Sumber : BLU PPP

  43. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSIJAWA BARAT Status : 29 Agustus 2014 Sumber : BLU PPP DalamRp. Juta

  44. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSIJAWA BARAT Status : 29 Agustus 2014 Sumber : BLU PPP DalamRp. Juta

  45. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSIJAWA BARAT Status : 29 Agustus 2014 Sumber : BLU PPP DalamRp. Juta

  46. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSIJAWA BARAT Status : 29 Agustus 2014 Sumber : BLU PPP DalamRp. Juta

  47. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSIJAWA BARAT Status : 29 Agustus 2014

  48. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSIJAWA BARAT Status : 29 Agustus 2014

  49. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSIJAWA BARAT Status : 29 Agustus 2014

  50. KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSIJAWA BARAT Status : 29 Agustus 2014

More Related