Bab 3
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 16

BAB-3 PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BAB-3. HAK ASASI MANUSIA. HAK ASASI MANUSIA. Pemerintah. DISKUSIKAN Apa Pendapatmu tentang ini Klik-Disini !. Upaya Penegakan. Masyarakat. H A M ???. Hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan karena martabatnya sebagai manusia

Download Presentation

BAB-3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bab 3

BAB-3

HAK ASASI MANUSIA


Hak asasi manusia

HAK ASASI MANUSIA

Pemerintah

DISKUSIKAN

Apa Pendapatmu

tentang ini

Klik-Disini !

Upaya Penegakan

Masyarakat


Bab 3

H A M ???

Hak yang dimiliki manusia sejak lahir

sebagai anugerah Tuhan

karena martabatnya sebagai manusia

dan bukan diberikan oleh masyarakat ataupun negara

Kembali


Sejarah ham

SEJARAH HAM

Dimulai dari bangsa Inggris karena mereka memiliki tradisi melakukan perlawana terhdap para raja yang berusaha untuk berkuasa secara muutlak

  • Pada tahun 1215 kaum bangsawan memaksa Raja John untuk menerbitkan Magna Charta Libertatum(larangan penghukuman, penahanan, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang)

  • Pada tahun 1679 terbit Habeas Corpus Act (orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan)

  • Pada tahun 1689 muncul Bill of Right(Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tata Cara Suksesi Raja - Ini merupakan konstitusi pertama di dunia)

  • Pada tahun 1948 PBB mencetuskan Univrsal Dekcalarion of Human Rights(Deklarasi Universal HAM PBB). Yaitu pernyataan sedunia tentan HAM yang terdiri atas 30 pasal, dimana piagam ibi menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui HAM agar dimuat dalam konstitusi begara masing-masing

Kembali


Jenis jenis ham

Jenis-jenis HAM :

  • Hak Asasi Pribadi (Personal Rights) : kebebasan berpendapat, memeluk agama, bergerak, dsb.

  • Hak Asasi Ekonomi (Propersty Rights) : hak milik, jual-beli, memanfaatkan, mendpt tunjangan hidup bg orang miskin dan terlantar, dsb.

  • Hak Asasi Politik (Political Rights) : ikut serta dlm pemerintahan, hak memilih/dipilih, mendirikan parpol, dsb.

  • Hak Asasi Hukum (Rights of Legal Equality) : mendpt perlakuan nyang sama dlm hukum dan pemerintahan

  • Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Cultural Rights) : mendpt jaminan pendidikan, kesehatan, mengembangkan kebudayaan, dsb

  • Hak Asasi Dalam Tata Cara Peradilan dan Perlindungan Hukum (Procedural Rights) : mendpt perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan dlm penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan peradilan

Kembali


Landasan hukum ham

Lahirnya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Univesal HAM) PBB pada tahun 1948 mengilhami munculnya beberapa aturan tentang HAM di kemudian hari, seperti :

Landasan Hukum HAM :

Kembali


Hal hal yang terkait dengan sanksi atas pelanggaran ham

Hal-hal yang Terkait DenganSanksi atas Pelanggaran HAM :

  • Kriteria Pelanggaran HAM

  • Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Kembali


Kriteria palanggaran ham menurut pasal 1 ayat 6 uu no 39 tahun 1999 tentang ham

Kriteria Palanggaran HAM : ( Menurut pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM )

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

Kembali


Penanganan kasus pelanggaran ham

Penanganan Kasus Pelanggaran HAM :

Secara prinsip pelanggaran HAM diserahkan kepada Pengadilan HAM, yang merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Pengadilan Umum

Pengadilan HAM adalah khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi hal-hal sbb. :

  • Kejahatan Genosda (Genocide Crime)

  • Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity)

Kembali


Kejahatan genosida genocide crime

Kejahatan Genosida (Genocide Crime) :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya maupun sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Kembali


Kejahatan terhadap kemanusiaan crime against humanity

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity)

Serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang dapat berupa : pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secar fisiklain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokokHukum Internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari oleh persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang mennurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid

Kembali


Upaya penegakan ham oleh pemerintah

Upaya Penegakan HAM Oleh Pemerintah :

  • Menanamkan kesadaran akan HAM kepada masyaraat luas melalui pembentukan Lembaga KOMNAS HAM

  • Penambahan perangkat Regulasi tentang HAM di Indonesia

  • Pembentukan Pengadilan HAM

Kembali


Lembaga komnas ham indonesia

Lembaga KOMNAS HAM Indonesia :

  • Dibentuk berdasarkan : KEPPRES No. 50 Tahun 1993

  • Fungsi : Sebagai penyelidik dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta dari kasus yang diduga melanggar HAM

Kembali


Beberapa regulasi tentang ham di indonesia

Beberapa Regulasi tentang HAM di Indonesia :

  • UUD 1945 hasil amandemen

  • Tap MPR No. XVII/MPR1998 tentang HAM

  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan HAM di Indonesia

Kembali


Upaya penegakan ham oleh masyarakat

Upaya Penegakan HAM oleh Masyarakat :

  • Membangun penghormatan terhadap HAM melalui sikap toleransi

  • Menegakkan hukum secara prosedural untuk meghindari sikap arogansi

  • Memberikan apresiasi terhadap upaya penanganan pelanggaran HAM secara proporsional

Kembali


Bab 3

Kembali


  • Login