1 / 26

RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA Oleh : Agus Suparto

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA Oleh : Agus Suparto. Banjarmasin, 21 September 2012. AGENDA. Konstruksi Regulasi UU No. 5/2011 tentang Akuntan Publik (UU AP).

doctor
Download Presentation

RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA Oleh : Agus Suparto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIKPATHWAYS MENJADI CPA INDONESIAOleh : AgusSuparto Banjarmasin, 21 September 2012

  2. AGENDA • KonstruksiRegulasi UU No. 5/2011 tentangAkuntanPublik (UU AP). • Draft RPP tentangPraktekAkuntanPublik : PathwaysMenjadi CPA Indonesia, termasukkonsepsipengaturantentangpendidikanprofesiakuntanpublik.

  3. UU AKUNTAN PUBLIK • Pada 3 Mei 2011 telahdiundangkanUndang-Undang No.5 Tahun 2011 tentangAkuntanPublik (UU AP); • UU tentangAkuntanPublikterdiridari 16 BAB dan 62 PASAL. • Saatini PPAJP sedangmenyusunperaturanpelaksanaan UU AP, termasuk yang berkaitandenganpendidikanprofesiakuntanpublikdanpathwaysmenjadi AP.

  4. JENIS PERATURAN PELAKSANAAN UU AP • PERATURAN PEMERINTAH (PP) • RPP tentangKomiteProfesiAkuntanPublik (RPP KPAP) • RPP tentangPraktikAkuntanPublik • RPP tentangPenerimaan Negara BukanPajak • PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) • RPMK tentangPerizinanAkuntanPublik • RPMK tentangPembinaandanPengawasanAkuntanPublik • KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK) • KMK tentangPenetapan IAPI sebagaiasosisasiprofesiakuntanpublik

  5. KONSTRUKSI REGULASI UU AP (1) KOMITE ASOSIASI MENKEU TUJUAN UNSUR REGULASI • Memberikanpertimbangankepada Menteri; • Lembaga Banding ataspengenaansanksi administratif • Regulasi • Perizinan • Pembinaan • Pengawasan • StandarProfesi • Ujian sertifikasiprofesi • PPL • Reviu mutu • Regulasi yang meyakinkanbahwajasadiberikanolehorang yang memenuhi kualifikasi teknisdan moral • Regulasi yang meyakinkanbahwajasadiberikandengan kualitas yang memadai • Regulasi yang meyakinkanadanyapertanggungjawabanprofesional • Melindungikepentinganpublik. • mendukungperekonomian yang sehat, efisien, dantransparan; • memeliharaintegritasprofesiAkuntanPublik; • meningkatkankompetensidankualitasprofesiAkuntanPublik; • melindungikepentinganprofesiAkuntanPubliksesuaidenganstandardankodeetikprofesi. 5 AKUNTAN PUBLIK & KAP • Hakmemberikanjasaassurans(exclusive right) • Kewajiban AP & KAP • a.l: mematuhi SPAP, menjalankansistempengendalianmutu, menjagaindependensidanbebasdaribenurankepentingan

  6. KONSTRUKSI REGULASI UU AP (2) Entry Point Profesi AP Law Enforcement • Kewajiban, Hak, danLarangan AP/KAP • KerjasamaAntar-KAP dan KAP dengan KAPA/OAA • KewenanganMenteriKeuangandalampembinaandanpengawasanterhadap AP/KAP • KewenanganAsosiasiProfesiAkuntanPublik • KewenanganKomiteProfesiAkuntanPublik • Izin AP • Perpanjanganizin AP • Izin AP Asing • Izin KAP/Cabang KAP (bentukusaha KAP dannama KAP) • SanksiAdministratif • KetentuanPidana • Pencabutanizin AP • Pencabutanizin KAP/ Cabang KAP 6

  7. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (1) KetentuanPasal 6 UU AP mengaturpersyaratanizin AP: • memilikisertifikattanda lulus ujianprofesiakuntanpublikyang sah; • berpengalamanpraktikmemberikanjasaAkuntanPublik; • berdomisilidiwilayah NKRI; • memiliki NPWP; • tidakpernahdikenaisanksipencabutanizin; • tidakpernahdipidana yang telahmempunyaikekuatanhukumtetapdandiancamdenganpidanapenjara 5 tahunataulebih; • menjadianggotaAsosiasiProfesiAkuntanPublik yang ditetapkanolehMenteri; dan • tidakberadadalampengampuan.

  8. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (2) PENJELASAN PASAL 6 • Yang dimaksuddengan “sertifikattanda lulus ujianprofesiakuntanpublik yang sah” adalahsurattanda lulus ujian yang diterbitkanoleh: • AsosiasiProfesiAkuntanPublik; atau • perguruantinggi yang terakreditasiolehAsosiasiProfesiAkuntanPublikuntukmenyelenggarakanpendidikanprofesiakuntanpublik. •  Yang dapatmengikutipendidikanprofesiakuntanpublikadalahseseorang yang memilikipendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.

  9. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (3) PASAL 44ayat (1) UU AKUNTAN PUBLIK AsosiasiProfesiAkuntanPubliksebagaimanadimaksuddalamPasal 43 ayat (2) berwenang: • menyusun dan menetapkan SPAP; • menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik; • menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan; dan • Melakukan reviu mutu bagi anggotanya.

  10. tahapan menjadi apSebelum UU AP • (sAAT INI MASIH DITERAPKAN) 10

  11. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (4) • Calon peserta ujian sertifikasiprofesi APharustelahmenguasaicommon body professional knowledgedibidangAkuntansi. • Common body profesional knowledge mengacu ke International Education Standard (IES) yang diterbitkan oleh IFAC. • Common body profesional knowledge dapat diperoleh melalui beberapa jalur (pathways).

  12. KAP • RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK • PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (5) AP CPA * USAP E M P L O Y M E N T Ak. Reg PPAP ** (+ USAP) E M P L O Y M E N T PPAk 2 3 5 S2 Akuntansi Matrikulasi 4 1 CPA/ CA LuarNegeri S1/D-IV Non-akuntansi S1/D-IV Akuntansi * Syarat pengalaman diperlukanuntukmemperoleh CPA (ditetapkanolehAsosiasiProfesi) ** PPAP bisadiselenggarakansendiriataubagiandariPPAk

  13. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (6) Jalur 1 : Berpendidikan Strata 1 atau D IV dibidangakuntansidenganpengalamankerjadibidangakuntansi minimal 3 tahun + lulus USAP; Jalur 2 : Berpendidikan Strata 2 dibidangakuntansi (MAKSI) denganpengalamankerjadibidangakuntansi minimal 2 tahun + lulus USAP;

  14. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (7) Jalur 3 : Menyelesaikanpendidikanprofesiakuntanpublik (PPAP) + pengalamankerjadibidangakuntansi minimal 2 tahun. • PPAP diselenggarakanolehperguruantinggi yang telahdiakreditasiolehasosiasiprofesiakuntanpublik. • PPAP mencakuppendidikandanujiansertifikasi (USAP). • PPAP dapatdiselenggarakansebagaibagiandariPPAkatau program tersendiri. • Syarat : • S1/DIV akuntansi; atau • S1/DIV non akuntansidenganmatrikulasi; Jalur 4 : Berpendidikan Strata 1 atau D IV dibidangakuntansidanmenyelesaikanPPAkkonsentrasiAkuntanPublik + Lulus USAP.

  15. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (8) Jalur 5 : Bagi yang telah lulus ujiansertifikasiakuntanpublikdiluarnegeridanmenjadianggotaasosiasiprofesiakuntanpublikdarinegara lain (ACCA, CPA Australia, ICAEW, dll) wajibmelakukanpenyetaraanujiansertifikasikepadaAsosiasi Profesi Akuntan Publik (mengikuti ujian subjek tertentu guna menyesuaikan dengan konten lokal). Note: perlu dipertimbangkan untuk anggota profesi asosiasi di bidang akuntansi lainnya di Indonesia (misalnya IAI dan IAMI)

  16. RPP TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK PATHWAYS MENJADI CPA INDONESIA (9) Konsepsipengaturanpathwaysmenjadi CPA Indonesia mempertimbangkanketentuan : • UU No. 5 tahun 2011 tentangAkuntanPublik; • UU No. 12 tahun 2012 tentangPendidikanTinggi; • Perpres No. 8tahun2012 tentangKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; • International Education Standard (IES) dari IFAC.

  17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(Perpres 8/2012) S3 S2 D IV S1 D III D II D I JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN JENJANG PENDIDIKAN FORMAL KKNI Subspesialis 9 8 Spesialis 7 Profesi 6 5 4 3 SekolahMenengahKejuruan Sekolah Menengah Umum 2 1 PROGRAM AKADEMIK KEJURUAN, VOKASI, PROFESI

  18. Common Body Professional Knowledge IES 2 : Professional Accounting Education Programs (1) Par 4 Professional accounting education may take place in an academic environment or in the course of studying for a professional qualification but should be at least equivalent to degree level study. Candidates need to acquire the professional knowledge, professional skills, and professional values, ethics and attitudes, and need to be able to integrate these elements.

  19. Common Body Professional Knowledge IES 2 : Professional Accounting Education Programs (2) Par 11 Professional accounting study should be a part of the pre-qualification program. This study should be long enough and intensive enough to permit candidates to gain the professional knowledge required for professional competence. Par 12 The professional accountancy knowledge component of pre- qualification education should consist of at least two years of full-time study (or the part-time equivalent). Par 13 Students should pursue a degree in accounting, or a professional qualification, to gain this knowledge.

  20. Common Body Professional Knowledge IES 2 : Professional Accounting Education Programs (3) Par.14 The content of professional accounting education should consist of: (a) accounting, finance and related knowledge; (b) organizational and business knowledge; and (c) information technology knowledge and competences. Par.22 The subjects listed below represent the minimum subject areas in professional accounting education programs. However, the relative depth and weighting of coverage will depend on the needs of individual IFAC member bodies and any restrictions placed on them by statutory authorities.

  21. Common Body Professional Knowledge IES 2 : Professional Accounting Education Programs (4) A.The accounting, finance and related knowledge • financial accounting and reporting; • management accounting and control; • taxation; • business and commercial law; • audit and assurance; • finance and financial management; and • Professional values and ethics.

  22. Common Body Professional Knowledge IES 2 : Professional Accounting Education Programs (5) B. The organizational and business knowledge • economics; • business environment; • corporate governance; • business ethics; • financial markets; • quantitative methods; • organizational behavior; • management and strategic decision making; • marketing; and • international business and globalization.

  23. Common Body Professional Knowledge IES 2 : Professional Accounting Education Programs (6) C. The InformationTechnology • general knowledge of IT; • IT control knowledge; • IT control competences; • IT user competences; and • one of, or a mixture of, the competences of, the roles of manager, evaluator or designer of information systems.

  24. IES 1: ENTRY REQUIREMENTS TO A PROGRAM OFPROFESSIONAL ACCOUNTING EDUCATION (1) Par 6. For an individual seeking to begin a program of professional accounting education leading to membership of an IFAC member body, the entry requirement should be at least equivalent to that for admission into a recognized university degree program or its equivalent.

  25. IES 1: ENTRY REQUIREMENTS TO A PROGRAM OFPROFESSIONAL ACCOUNTING EDUCATION (2) Par 9 The starting point of a program of professional accounting education can vary. Many programs of professional accounting education start at the post-graduate level. Other programs start at the immediate post-secondary education level or at some point at a higher education level that is below that of an undergraduate degree. Many of these programs are organized by professional bodies themselves rather than by universities or colleges. Some programs recognize work experience, mature students, candidates joining the program part way through their career, and other types of learning.

  26. TERIMA KASIH Saran danMasukandapatdisampaikankepada : Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I. Gd. Djuanda II, Lt. 19-20 Jln. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. : (021) 384 3237 (direct) Fax. : (021) 350 8573 Email: ppajp@depkeu.go.id Website: www.ppajp.depkeu.go.id

More Related