Pembentukan produk hukum daerah
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 52

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PowerPoint PPT Presentation


  • 430 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. Muhtar Mahmud Staf Ahli Rektor UNS SOLO Bidang Keuangan dan Manajemen. Jogjakarta, 13 September 2012. Pengertian. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum .

Download Presentation

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pembentukan produk hukum daerah

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Muhtar Mahmud

Staf Ahli Rektor UNS SOLO Bidang Keuangan dan Manajemen

Jogjakarta, 13 September 2012


Pengertian

Pengertian

  • Peraturanperundang-undanganmerupakanbagianatausubsistemdarisistemhukum.

  • Membahaspolitikhukumpembentukanperaturanperundang-undanganpadahakikatnyatidakdapatdipisahkandarimembahas mengenaipolitikhukum.


Pengertian1

Pengertian

  • POLITIK

    • KBBI: Pen getahuan men genaiketatanegaraanataukenegaraan, seperti “sistempemerintahan”, “dasar-dasarpemerintahan”. Dapat pula diartikansebagai “segalaurusandan tin dakan (kebijakan, siasat, dsb.) men genaipemerintahannegara”.

    • M. Mahfud MD:

      • Kebijakandalammenjalankankekuasaan

      • Senimemanagekekuasaan

      • Cara, akal, taktikmenjalankankekuasaan

  • HUKUM

    • Maria Farida: ukuran yang harusdipatuhiolehseseorangdalamhubungandengansesamaataupundenganlingkungannya

    • Wiryono: Rangkaianperaturanmengenaitingkahlakuorang-orang(masyarakat) ataubadan-badan (badanhukumdsb) sebagaianggotasuatumasyarakat

    • Kumpulan norma yang berisiaturantingkahlakubagisuatukelompokorang/masyarakat.


Peraturan perundang undangan

PeraturanPerundang-undangan

  • A. Hamid S. Attamimi:

    • perbuatanmembentukperaturan-peraturannegaratingkatpusatatautingkatdaerahmenuruttatacarayangditentukan;

    • keseluruhanperaturan-peraturannegaratingkatpusatdantingkatdaerah.

  • Peraturantertulis yang dibentukolehlembaganegaraataupejabatyang berwenangdanmengikatsecaraumum (UU10/2004).

  • aturanataukaidahhukumtertulis (written law) yang dibuatataudibentukolehlembaga/pejabat yang berwenangyangberisiaturanataunormatingkahlaku yang mengaturdanbersifatmengikatumum.


Politik hukum pembentukan peraturan perundang undangan

PolitikHukumPembentukanPeraturanPerundang‑undangan:

  • PolitikHukum:

    Politikhukumsecarasederhanadapatdiartikansebagaiarahkebijakanhukum yang akanatautelahdilaksanakansecaranasionalolehemerintah (M. Machfud MD).

  • PolitikHukumPembentukanPeraturanPerundang‑undangan:

    Kebijakanmengenaipenentuanisiatauobyekpembentukanperaturanperundang-undangan (BagirManan).


Hukum sebagai produk politik

HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK


Pendekatan dikotomis dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang undangan

PENDEKATAN DIKOTOMIS DALAM POLITIK HUKUMPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Variabelpolitik:

Variabelhukum:

  • KonfigurasipolitikdemokratisKonfigurasipolitikotoriter

  • BerkarakterresponsifBerkarakterkonservatifatauortodoks


Konfigurasi politik demokratis dan otoriter

Konfigurasipolitikdemokratisdanotoriter

  • Konfigurasipolitikdemokratisadalahsusunansistempolitikyangmembukakesempatanbagipartisipasirakyatsecarapenuhuntukikutaktifmenentukankebijaksanaanumum. Partisipasiiniditentukanatasdasarmayoritasolehwakil-wakilrakyatdalampemilihan-pemilihanberkalayang didasarkanatasprinsipkesamaanpolitikdandiselenggarakandalamsuasanaterjadinyakebebasanpolitik.

  • Konfigurasipolitikotoriteradalahsusunansistempolitik yang lebihmemungkinkannegaraberperansangataktifsertamengambilhampirseluruhinisiatifdalampembuatankebijaksanaannegara. Konfigurasiiniditandaiolehdoronganelitkekuasaanuntukmemaksakanpersatuan,penghapusanoposisiterbuka, dominasipimpinannegarauntukmenentukankebijaksanaannegara, dandominasikekuasaanpolitikolehelitpolitik yang kekal, sertaadasuatudoktrin yang membenarkankonsentrasikekuasaan.


Karakter produk hukum reponsif populistik dan konservatif ortodoks elitis

KARAKTER PRODUK HUKUM REPONSIF/POPULISTIK DANKONSERVATIF/ORTODOKS/ELITIS

  • Produkhukumresponsif/populistikadalahprodukhukumyangmencerminkanrasa keadilandanmemenuhiharapanmasyarakat.Dalamproses pembuatannyamemberikanperananbesardanpartisipasipenuhkelompok-kelompoksosialatauindividu‑individudalammasyarakat. Hasilnyabersifatresponsifterhadaptuntutan-tuntutankelompok-kelompoksosialatauindividu‑individudalammasyarakat.

  • Produkhukumkonservatif/ortodoks/elitisadalahprodukhukumyang isinyalebihmencerminkanvisisosialelitpolitik, keinginanpemerintah, danbersifatpositivis-instrumentalis, yaknimenjadialatpelaksanaanideologidan program negara. Ialebihtertutupterhadaptuntutan-tuntutankelompok-kelompokmaupunindividu-individudalammasyarakat. Dalampembuatannya,peranandanpartisipasimasyarakatrelatifkecil.


Hipotetis tentang kaitan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum

Hipotetistentangkaitanantarakonfigurasipolitikdankarakterprodukhukum

  • Konfigurasipolitiksuatunegaraakanmelahirkankarakterprodukhukumtertentu di negaratersebut.

  • Di dalamnegara yangkonfigurasipolitiknyademokratis, makaprodukhukumnyaakanberkarakterresponsif/populistik.

  • Di negara yang konfigurasipolitiknyaotoriter, makaprodukhukumnyaakanberkarakterortodoks/konservatif/elitis.

  • Perubahankonfigurasipolitikdariotoriterkedemokratisatausebaliknyaakanberimplikasikepadaperubahankarakterprodukhukum.


Peran serta masyarakat dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang undangan

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM POLITIKHUKUM PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

  • Pemahaman:

    • Pembentukanperaturanperundang-undanganmerupakanbentukmonopolinegara yang absolut, tunggal, dantidakdapatdialihkanpadabadanyang bukanbadannegaraataubukanbadanpemerintah(UUD/UU10 Ps 5).

  • Namun:

    • Dalam proses pembentukannyasangatmungkinmengikutsertakanpihakbukannegaraatauPemerintah (UU 10 Ps 53).


Pe ran se rta masyara kat

PE RAN SE RTA MASYARA KAT

  • pembangunandanpembentukanperaturanperundang-undangandapatmengarahpadaterbentuknyasuatusistemhukumnasionalIndonesiayang dapatmengakomodirharapanhukum yang hidupdi dalammasyarakat yang berorientasipadaterciptanyahukum yang responsive.

  • Hukum yang responsive merupakanprodukhukumyang lahirdaristrategipembangunanhukumyangmemberikanperananbesardanmengundangpartisipasisecarapenuhkelompok-kelompokmasyarakatsehinggaisinyamencerminkanrasakeadilandanmemenuhiharapanmasyarakatpadaumumnya.


Landasan politik hukum pembentukan peraturan perundang undangan

LANDASAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  • Pancasila.

    Kebijakandanstrategipolitikperaturanperundang-undanganharussejalandengannilai-nilaiyang berlakudalammasyarakat.

  • Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Merupakanlandasan formal danmateriilkonstitusionaldalampolitikhukumdanperaturanperundang-undangansehinggasetiapkebijakandanstrategi di bidanghukumdanperaturanperundang‑undanganmendapatkanlegitimasikonstitusionalsebagaisalahsatubentukpenjabarannegaraberdasaratashukum(rechtsstaat) danasaskonstitusionalisme

  • PeraturanatauKebijakanimplementatifdaripolitikperaturanperundang-undangan.

    Peraturanataukebijakan yang memuataturan-aturan yangberkaitandenganpolitikhukumdanperaturanperundang‑undanganyang bersifatimplementatifdari landasanfilosofis,konstitusional, operasional, formal, danprosedural.


Pola pikir pembentukan peraturan perundang undangan

POLA PIKIR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG‑UNDANGAN

  • Segalajenisperaturanperundang-undanganmerupakansatukesatuansistemhukum yang bersumbarpadaPancasiladan UUD NRITahun1945.

  • Tidaksemuaaspekkehidupanbermasyarakatdanbernegaraharusdiaturdenganperaturanperundang-undangan.

  • Pembentukanperaturanperundang-undangan, selainmempunyaidasar-dasaryuridis, harusdenganseksamamempertimbangkandasar-dasarfilosifisdankemasyarakatan tem pat kaidahtersebutakanberlaku.

  • Pembentukanperaturanperundang-undanganselainmengaturkeadaanyang adaharusmempunyaijangkauanmasadepan.

  • Pembentukanperaturanperundang-undanganbukanhanyasekedarmenciptakaninstrumenkepastianhukumtetapijugamerupakaninstrumenkeadilandankebenaran.

  • Pembentukanperaturanperundang-undanganharusdidasarkanpadapartisipasimasyarakat (peransertamasyarakat).

  • Pembentukanperaturanperundang-undanganharusdidasarkanasasdanmaterimuatanperaturanperundang-undangan (psl 5/6).


Politik peraturan perundang undangan untuk peraturan daerah

POLITIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUKPERATURAN DAERAH

Fasilitasidankonsultasiperancanganperaturandaerah:

  • Meningkatkanperanpemerintahandaerah (provinsi, kab/kota)untukmelakukanpemetakandanpublikasiperaturandaerahdalamsisteminformasiperaturandaerah yang akuratdanup todate.

  • Meminimalisirpembentukanperda yang dibatalkanolehGubernur, MenteriDalamNegeridanPresidensertaMahkamahAgung.


Pembentukan produk hukum daerah1

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

  • PembentukanProdukHukum Daerah adalah proses pembuatanperaturanperundang-undangandaerah yang dimulaidaritahapperencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, danpenyebarluasan.


Peraturan daerah provinsi

PERATURAN DAERAH PROVINSI

  • Peraturan Daerah ProvinsiataunamalainnyadanPeraturan Daerah Kabupaten/Kota ataunamalainnya, yang selanjutnyadisebutPerda, adalahperaturanperundang-undangan yang dibentukoleh DPRD denganpersetujuanbersamaKepala Daerah.


Peraturan kepala daerah

PERATURAN KEPALA DAERAH

  • PeraturanKepala Daerah yang selanjutnyadisebutPerkadaadalahPeraturanGubernurdan/atauPeraturanBupati/Walikota.


Peraturan bersama kepala daerah

PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

  • PeraturanBersamaKepala Daerah yang selanjutnyadisingkat PB KDH adalahperaturan yang ditetapkanolehduaataulebihkepaladaerah.

  • ProdukHukum Daerah adalahPerdaataunamalainnya, Perkada, PB KDH danKeputusanKepala Daerah.

  • KeputusanKepala Daerah adalahpenetapan yang bersifatkonkrit, individual, dan final.


Struktur hukum bentuk

STRUKTUR HUKUM (BENTUK)

HkmTdkTertulis: ketentuan yang tumbuhdanberkembangsejalandenganperkembanganataudinamikamasyarakat

HkmTertulis: PeraturanPerundang-undnagan


Kerangka peraturan perundang undangan

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  • JUDUL

  • PEMBUKAAN

  • BATANG TUBUH

  • PENUTUP

  • PENJELASAN ( JIKA DIPERLUKAN)

  • LAMPIRAN ( JIKA DIPERLUKAN )


Judul peraturan perundang undangan

JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  • Memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan.

  • Nama dibuat secara singkat dan mencerminkan isinya.

  • Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital , diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.


Contoh judul peraturan

CONTOH JUDUL PERATURAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ANTABRANTAH NOMOR ……. TAHUN 2012TENTANGSISTIEM DAN PROSEDUR PENTAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH


Pembukaan

PEMBUKAAN

1. Frase

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2. JabatanpembentukPerundang- undangan.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ANTABRANTAH

3. KonsideranMenimbangmemuat:

Uraiansingkatmengenaipokok-pokokpikiran yang memuatunsurfilosofis, yuridisdansosiologis yang menjadilatarbelakangdanalasanpembentukanperaturanperundang-undangan.


Merumuskan konsideran menimbang

MERUMUSKAN KONSIDERAN MENIMBANG

  • UNSUR FILOSOFIS BERISI LANDASAN KEWENANGAN BUPATI/WALI KOTA DALAM MENYUSUN PERATURAN (MASALAH SOSIAL YANG INGIN DISELESAIKAN DENGAN PERATURAN)

  • UNSUR SOSIOLOGIS BERISI FAKTA YANG INGIN DIATUR (PENYEBAB UTAMA MASALAH SOSIAL)

  • UNSUR YURIDIS MEMUAT PERNYATAAN TENTANG PENTINGNYA PENGATURAN (SOLUSI ATAS PERMASALAHAN)


Pendapat lain

PENDAPAT LAIN

1. Landasan filosofis.

Adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan.

2. Landasan Yuridis:

Adalah dasar kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan.

3. Landasan Politis:

Adalah garis kebijakan politik yang menjadi landasan dalam membentuk peraturan lebih lanjut (lebih bawah)


Pembentukan produk hukum daerah

  • Landasan Filosofis adalah landasan yang

  • berkaitan dengan dasar atau ideologi negara,

  • yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung

  • dalam Pancasila;

  • 2.Landasan Sosiologis adalah landasan yang

  • berkaitan dengan kondisi atau kenyataan

  • empiris yang hidup dalam masyarakat,

  • sehingga mempunyai daya mengikat secara

  • efektif (living law);

  • 3.Landasan Yuridis adalah yang menjadi dasar

  • kewenangan pembuatan peraturan

  • perundang-undangan;


Pembentukan produk hukum daerah

  • Landasan ekonomis : yaitu bahwa penyusunan

  • peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan bukan justru menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

  • 5. Landasan Politis (adalah suatu perdoman) agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejala di tengah-tengan masyarakat.


Pembentukan produk hukum daerah

Contoh 1:a. bahwa guna menjamin ketertiban dalam pe- nyelenggaraan usaha dibidang jasa kon – struksi yang sesuai UU No.18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kon- struksi dipandang perlu mengatur pembe- rian izin usaha jasa konstruksi;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- mana dimaksud dalam huruf a perlu mene – tapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sa- latiga tentang Izin Usaha jasaKonstruksi;


Pembentukan produk hukum daerah

Contoh 2:a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewe- nangan pemerintah sebagai pelaksana oto- nomi daerah khususnya dalam upaya me- ningkatkan pengembangan kepariwisataan yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan budaya diperlukan peranan Pemerintah, ba- dan usaha dan masyarakat dalam pengelo- laan kepariwisataan yang meliputi pembina- an, pengaturan, pengawasan dan pengen- dalian kegiatan usaha kepariwisataan melalui pemberian izin usaha kepariwisataan;


Pembentukan produk hukum daerah

Contoh 3:a. bahwa dalam rangka pemberian ke- pastian hukum untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pe- layanan kesehatan, dipandang perlu mengatur perizinan di bidang kese- hatan;b. bahwa perizinan di bidang kesehatan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;c. bahwa perdasarkan pertimbangan…


Pembentukan produk hukum daerah

CONTOH 4:a. bahwa otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menata aparaturnya secara menyeluruh termasuk menata perangkat desa; b. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi sangat diperlukan perangkat desa yang handal yang mampu menerapkan tugas dan melayani masyarakat desa; c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu untuk diatur tentang tata cara pengangkatan dan pember- hentian perangkat desa


Konsideran mengingat dasar hukum

KONSIDERAN MENGINGAT (DASAR HUKUM)

  • PASAL 7 (1) UU NO.10/004

    Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

    a. UUD 1945

    b. UU / Perpu

    c. PP

    d. PerPres

    e. Perda

  • Pasal 7 (4)

    Peraturan lain diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi.

  • Kekuatan Hukum Peraturan sesuai dengan hierarkinya.


Hal hal yang di atur dalam permendagri 53 tahun 2011

HAL-HAL YANG DI ATUR DALAM PERMENDAGRI 53 TAHUN 2011

  • KETENTUAN UMUM

  • PRODUK HUKUM DAERAH

  • PERENCANAAN

  • PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

  • PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

  • PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

  • EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

  • PENYEBARLUASAN

  • PARTISIPASI MASYARAKAT

  • PEMBIAYAAN

  • KETENTUAN LAIN-LAIN

  • KETENTUAN PENUTUP


Sifat dan bentuk produk hukum daerah

SIFAT DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

  • SIFAT

    • pengaturan; dan

    • penetapan.

  • BENTUK

    • Perdaataunamalainnya;

    • Perkada; dan

    • PB KDH.


Perencanaan

PERENCANAAN

  • PenyusunanProlegdadilaksanakanolehpemerintahdaerahdan DPRD.

  • PenyusunanProlegdaberdasarkanatas:

    • perintahperaturanperundang-undanganlebihtinggi;

    • rencanapembangunandaerah;

    • penyelenggaraanotonomidaerahdantugaspembantuan; dan

    • aspirasimasyarakatdaerah.


Prolegda di lingkungan pemerintah daerah

PROLEGDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

  • Kepaladaerahmemerintahkanpimpinan SKPD menyusunProlegda di lingkunganpemerintahdaerah.

  • Prolegdaditetapkanuntukjangkawaktu 1 (satu) tahunberdasarkanskalaprioritaspembentukanRancanganPerda.

  • PenyusunandanpenetapanProlegdadilakukansetiaptahunsebelumpenetapanRancanganPerdatentang APBD provinsidan APBD kabupaten/kota.


Pembentukan produk hukum daerah

  • PenyusunanProlegda di lingkunganpemerintahdaerahdikoordinasikanoleh biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/ kota.

  • PenyusunanProlegdadapatmengikutsertakaninstansivertikalterkait.

  • instansivertikalterkaitdiikutsertakanapabilasesuaidengan:

    • kewenangan;

    • materimuatan; atau

    • kebutuhandalampengaturan.

  • HasilpenyusunanProlegdasebagaimanadimaksudpadaayat (1) diajukan biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/kotakepadakepaladaerahmelaluisekretarisdaerah.

  • KepaladaerahmenyampaikanhasilpenyusunanProlegda di lingkunganpemerintahdaerahkepadaBalegdamelaluipimpinan DPRD.


Prolegda di lingkungan dprd

PROLEGDA DI LINGKUNGAN DPRD

  • BalegdamenyusunProlegda di lingkungan DPRD.

  • Prolegdaditetapkanuntukjangkawaktu 1 (satu) tahunberdasarkanskalaprioritaspembentukanRancanganPerda.

  • PenyusunandanpenetapanProlegdadilakukansetiaptahunsebelumpenetapanRancanganPerdatentang APBD provinsidan APBD kabupaten/kota.


Pembentukan produk hukum daerah

  • PenyusunanProlegdaantarapemerintahdaerahdan DPRD dikoordinasikanoleh DPRD melaluiBalegda.

  • HasilpenyusunanProlegdaantarapemerintahdaerahdan DPRD disepakatimenjadiprolegdadanditetapkandalamrapatparipurna DPRD.

  • Prolegdaditetapkandengankeputusan DPRD.


Prolegda kumulatif terbuka

PROLEGDA KUMULATIF TERBUKA

  • DalamProlegda di lingkunganpemerintahdaerahdan DPRD dapatdimuatdaftarkumulatifterbuka yang terdiriatas:

    • akibatputusanMahkamahAgung;

    • APBD;

    • pembatalanatauklarifikasidariMenteriDalamNegeri; dan

    • perintahdariperaturanperundang-undangan yang lebihtinggisetelahProlegdaditetapkan.

  • Selaindi atas, Prolegdakabupaten/kotadapatmemuatdaftarkumulatifterbukamengenai:

    • pembentukan, pemekarandanpenggabungankecamatanataunamalainnya; dan/atau

    • pembentukan, pemekarandanpenggabungandesaataunamalainnya.

  • Dalamkeadaantertentu, DPRD ataukepaladaerahdapatmengajukanRancanganPerda di luarProlegda:

    • untukmengatasikeadaanluarbiasa, keadaankonflik, ataubencanaalam;

    • akibatkerjasamadenganpihak lain; dan

    • keadaantertentulainnya yang memastikanadanyaurgensiatassuatuRancanganPerda yang dapatdisetujuibersamaolehBalegdadan biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/ kota.


Penyusunan produk hukum bersifat pengaturan

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

  • PenyusunanPerda

    • PersiapanPenyusunanPerdadi LingkunganPemerintah Daerah

    • PersiapanPenyusunanPerda di LingkunganDPRD

    • PembahasanPerda

  • PenyusunanPerkadadan PB KDH


Penyusunan produk hukum bersifat penetapan

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

  • Penyusunanprodukhukumdaerahbersifatpenetapanberbentukkeputusankepaladaerah.

  • PimpinanSKPD menyusunkeputusankepaladaerahsesuaidengantugasdanfungsi.

  • Keputusankepaladaerahdiajukankepadasekretarisdaerahsetelahmendapatparafkoordinasikepala biro hukumprovinsiataukepalabagianhukumkabupaten/ kota.

  • Sekretarisdaerahmengajukanrancangankeputusankepaladaerahkepadakepaladaerahuntukmendapatpenetapan.


Pengesahan penomoran pengundangan dan autentifikasi 1

PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI...(1)

  • Penandatanganprodukhukumdaerah yang bersifatpengaturandilakukanolehkepaladaerah.

  • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpengaturanberbentukPerdaataunamalainnyadibuatdalamrangkap 4 (empat).

  • PendokumentasiannaskahasliPerdaoleh:

    • DPRD

    • Sekretarisdaerah;

    • biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/Kota berupa minute; dan

    • SKPD pemrakarsa.


Pengesahan penomoran pengundangan dan autentifikasi 2

PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI... (2)

  • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpengaturanberbentukPerkadadibuatdalamrangkap 3 (tiga).

  • PendokumentasiannaskahasliPerkadaoleh:

    • Sekretarisdaerah;

    • biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/kotaberupa minute; dan

    • SKPD pemrakarsa.


Pengesahan penomoran pengundangan dan autentifikasi 3

PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI... (3)

  • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpengaturanberbentuk PB KDH dibuatdalamrangkap 4 (empat).

  • Dalamhalpenandatanganan PB KDH melibatkanlebihdari2(dua) daerah, PB KDH dibuatdalamrangkapsesuaikebutuhan.

  • Pendokumentasiannaskahasli PB KDH oleh:

    • Sekretarisdaerahmasing-masingdaerah;

    • biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/kotaberupa minute; dan

    • SKPD masing-masingpemrakarsa.


Pengesahan penomoran pengundangan dan autentifikasi 31

PENGESAHAN, PENOMORAN,PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI... (3)

  • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpenetapandalambentukkeputusankepaladaerahdilakukanolehkepaladaerah.

  • Penandatangananprodukhukumdaerahyang bersifatpenetapandalambentukkeputusankepaladaerahdapatdidelegasikankepada:

    • wakilkepaladaerah;

    • sekretarisdaerah; dan/atau

    • kepalaSKPD.

  • Penandatangananprodukhukumdaerah yang bersifatpenetapandalambentukkeputusankepaladaerahdibuatdalamrangkap 3 (tiga).

  • Pendokumentasiannaskahaslikeputusankepaladaeraholeh:

    • sekretarisdaerah;

    • biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/Kota berupa minute; dan

    • SKPD Pemrakarsa.


Penomeran

PENOMERAN

  • Penomoranprodukhukumdaerahdilakukanolehkepala biro hukumprovinsiataukepalabagianhukumkabupaten/kota.

  • Penomoranprodukhukumdaerahyang bersifatpengaturanmenggunakannomorbulat.

  • Penomoranprodukhukumdaerahyang bersifatpenetapanmenggunakannomorkodeklasifikasi.


Pengundangan

PENGUNDANGAN

  • Perda yang telahditetapkan, diundangkandalamlembarandaerah.

  • Lembarandaerahmerupakanpenerbitanresmipemerintahdaerah.

  • Pengundanganmerupakanpemberitahuansecara formal suatuPerda, sehinggamempunyaidayaikatpadamasyarakat.

  • Perda yang telahdiundangkandisampaikankepadaMenteridan/ataugubernuruntukdilakukanklarifikasisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan


Pengundangan1

PENGUNDANGAN

  • TambahanlembarandaerahmemuatpenjelasanPerda.

  • Tambahanlembarandaerahdicantumkannomortambahanlembarandaerah.

  • Tambahanlembarandaerah, ditetapkanbersamaandenganpengundanganPerda.

  • Nomortambahanlembarandaerahmerupakankelengkapandanpenjelasandarilembarandaerah.

  • Perkadadan PB KDH yang telahditetapkandiundangkandalamberitadaerah.

  • Beritadaerahmerupakanpenerbitanresmipemerintahdaerah.

  • Pengundanganmerupakanpemberitahuan formal suatuPerkadadan PB KDH, sehinggamempunyaidayaikatpadamasyarakat.

  • SekretarisdaerahmengundangkanPerda, Perkadadan PB KDH.


Autentifikasi dan penggandaan

AUTENTIFIKASI DAN PENGGANDAAN

  • Produkhukumdaerah yang telahditandatanganidandiberipenomoranselanjutnyadilakukanautentifikasi.

  • Autentifikasidilakukanolehkepala biro hukumprovinsiataukepalabagianhukumkabupaten/ kota.

  • Penggandaandanpendistribusianprodukhukumdaerahdilakukan biro hukumprovinsiataubagianhukumkabupaten/kotadengan SKPD pemrakarsa.


  • Login