P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 36

P ENERAPAN NILAI-NILAI HA K ASASI M ANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Oleh : PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

P ENERAPAN NILAI-NILAI HA K ASASI M ANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Oleh : Arry Ardanta Sigit Dir Kerja Sama HAM Ditjen HAM – Kemenkumham SOSIALISASI TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAGI SKPD - PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Surakarta, 27 Agustus 2014.

Download Presentation

P ENERAPAN NILAI-NILAI HA K ASASI M ANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Oleh :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

PENERAPAN NILAI-NILAI

HAK ASASI MANUSIA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Oleh:

Arry Ardanta Sigit

Dir Kerja Sama HAM

Ditjen HAM – Kemenkumham

SOSIALISASI TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAGI SKPD - PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Surakarta, 27 Agustus 2014


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

► Perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhanhakasasimanusiaterutamamenjaditanggungjawabPemerintah(Pasal 8 UU 39/1999)

► Pemerintahwajibdanbertanggungjawabuntuk menghormati,melindungi, menegakkan, danmemajukanhakasasimanusia yang diaturdalamundang-undangini,

peraturanperundang-undangan lain,danhukuminternasionaltentanghakasasimanusia yang diterimaolehnegaraRepublik Indonesia (Pasal 71UU 39/1999)

► KewajibandantanggungjawabPemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal 71, meliputilangkah-langkahimplementasi yang efektifdalambidanghukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanankeamanannegara, danbidang lain (Pasal 72 UU 39/1999)


Definisi hak asasi manusia

DEFINISI HAK ASASI MANUSIA

UU 39/99 : “Hakasasimanusiaadalahseperangkathak yang melekatpadahakikatdankeberadaanmanusiasebagaimahlukTuhan Yang MahaEsadanmerupakananugerah-Nya yang wajibdihormati, dijunjungtinggidandilindungioleh Negara, hukumdanperlindunganharkatdanmartabatmanusia” (Pasal 1 angka 1 UU 39/99)

John Locke:HakAsasiManusiaadalahhak-hak yang diberikanlangsungolehTuhan Yang MahaPenciptasebagaisuatu yang bersifatkodrati. Karenasifatnya yang demikian, makatidakadakekuasaanapapun di dunia yang dapatmencabutHakAsasiManusia.

Jan Materson (Komisi HAM PBB): HakAsasiManusiaadalah hak-hak yang melekatpadasetiapmanusia, yang tanpanyamustahilmanusiadapathidupsebagaimanusia”.

Azzumardi Azra: Hak AsasiManusia (HAM) adalahhak yang melekatpadadirimanusia yang bersifatkodratidanbersifat fundamental sebagaisuatuanugerah Allah yang harusdihormati, dijaga, dandilindungiolehsetiap individu, masyarakat, atau Negara.


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

PENGERTIAN HAM

SEPERANGKAT HAK YANG

MELEKAT PADA MANUSIA SEBAGAI

MAKHLUK TUHAN YME

HAM

WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI

& DILINDUNGI OLEH :

► NEGARA

► HUKUM

► PEMERINTAH

► SETIAP ORANG

DEMI KEHORMATAN &

PERLINDUNGAN

HARKAT MARTABAT MANUSIA

Psl 1 (1) UU 39/1999


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

Universality / Universal

Inalienability/Tdkdptdihilangkan

Indivisibility/Tdkdptdi-pisah2-kan

PRINSIP /KARAKTERISTIK

HAM

Interdependency/Salingtergantung

Equality/Kesetaraan

Nondiscrimination / TidakDiskriminatif

Participation/Partisipasi

Responsibility / Pertanggungjawaban


Cakupan ham

CAKUPAN HAM


Ham dlm konstitusi

HAM DLM KONSTITUSI


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

10 KELOMPOK HAK

DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

  • SEPERANGKAT HAK …………………..

  • HAK UNTUK HIDUP (4)

  • HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN (2)

  • HAK MENGEMBANGKAN DIRI (6)

  • HAK MEMPEROLEH KEADILAN (8)

  • HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI (10)

  • HAK ATAS RASA AMAN (9)

  • HAK ATAS KESEJAHTERAAN (10)

  • HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN (4)

  • HAK WANITA (9)

  • HAK ANAK (23)

  • Jumlah 85 hak


Non derogable rights

NON-DEROGABLE RIGHTS

Pasal 28I ayat (1) UUDNRI Thn 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”


Pembatasan dalam duham

PEMBATASAN DALAM DUHAM

Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

Psl 28 J (2) (UUD 1945)

Psl 70 UU 39/1999

DLM MENJALANKAN HAK DAN

KEBEBASANNYA SETIAP ORANG

WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN

YANG DITETAPKAN OLEH UU

DENGAN MAKSUDUNTUK:

► MENJAMIN PENGAKUAN SERTA

PENGHORMATAN ATAS HAK DAN

KEBEBASAN ORANG LAIN,DAN

► MEMENUHITUNTUTAN YANG ADIL

SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN

MORAL, KEAMANAN,DAN

KETERTIBAN UMUM DLM SUATU

MASYARAKAT YG DEMOKRATIS

Pembatasan

HAM


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Menjaminpengakuansertapenghormatanatashakdankebebasanorang lain danuntukmemenuhituntutan yang adilsesuaidengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, danketertibanumumdalamsuatumasyarakatygdemokratis

Dibatasioleh HAM

orang lain

HAM

Dibatasioleh UU

Pasal 67 s/d 70 UU 39/1999


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(RANHAM)


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

LATAR BELAKANG PERLUNYA RANHAM

► Bagian ke II pernyataan ke 71 Deklarasi dan

Program Aksi Wina 1993 menyatakan bahwa,

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia

merekomendasikan agar tiap Negara

mempertimbangkan untuk membuat rencana aksi nasional

yang berisikan langkah-langkah yang dapat

digunakan sebagai acuan oleh Negara untuk memperbaiki

pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

► Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara

terutama pemerintah

(Pasal 28 I angka 4 UUD NRI Th 1945)


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

DEFINISI RANHAM INDONESIA

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah

Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman

pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia

(Pasal 1 ayat 2 Perpres 23/2011)


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

  • RANHAM INDONESIA

  • Bertujuanuntuk:

  • meningkatkanpenghormatan, pemenuhan, perlindungan,pemajuan, danpenegakan HAMdi Indonesia;

  • menerapkannilai-nilai agama, adatistiadat, danbudayabangsa IndonesiaberdasarkanPancasiladan UUD NRI 1945.

  • (Pasal 2 ayat 1 Perpres 23/2011)


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

TUJUAN UTAMA RANHAM

Mendorong terwujudnya masyarakat adil,

makmur, cerdas, sejahtera, dan berbudaya HAM

(Lampiran I Perpres 23/2011Mukadimah)


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

RANHAM

Merupakan dokumen yang berkembang

(living document) yang dalam pelaksanaannya

perlu disesuaikan dengan fokus, potensi,

dan pemecahan permasalahan di institusi masing-masing.

(lampiran I Perpres 23/2011Mukadimah)


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

  • PROGRAM RANHAM

  • PembentukandanPenguatanInstitusiPelaksana RANHAM

  • PersiapanPengesahanInstrumen HAM Internasional

  • HarmonisasiRancangandanEvaluasiPeraturanPerundang-Undangan

  • Pendidikan HAM

  • Penerapan Norma danStandar HAM

  • PelayananKomunikasiMasyarakat

  • Pemantauan, Evaluasi,danPelaporan

  • (Pasal 4 ayat 3 Perpres 23/2011)


Bagaimana menerapkan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

BAGAIMANA MENERAPKANHAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

Pembagian Urusan Pemerintahan(PP Nomor 38 Tahun 2007 )


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

PenerapanHAM padaPenyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yangDiintegrasikan

dalamKewajibanPemerintah

  • Kewajiban untuk Menghormati

  • Kewajiban untuk Melindungi

  • Kewajibanuntuk Memenuhi

    • Ketersediaan

    • Aksesabilitas

      • Akses Fisik

      • Akses Ekonomi

      • Akses Informasi dan Partisipasi Publik

      • Akses Nondiskriminasi


Kewajiban untuk menghormati

Kewajibanuntuk Menghormati

  • Negara/Pemerintahtidakdiperkenankancampurtangan/intervensiupayawargadalammelaksanakanhakasasi, dantidakmengambiltindakan yang dapatmengakibatkanterhambatnyaakseswargaatashakasasimereka.

  • Contoh: dalam kaitannya dengan hakuntukmendapatkanpekerjaan, kesehatan,danpendidikan, Pemerintah:

    • tidak dapat“menyingkirkan”seseorang secarasewenang-wenangdarisistempasartenagakerja, layanankesehatan,danpendidikan,

    • wajib menjamin kebebasan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dipilih orangtua.


Kewajiban untuk melindungi

Kewajibanuntuk Melindungi

  • Negara/Pemerintahmenjaminagar siapa pun, termasuk pihakketiga (korporasi, individu,atauentitas lain) tidakmelanggarhakindividu.

    Negara/Pemerintahmemberisanksiterhadapsiapa pun, termasuk pihakketiga yang melanggarhakindividulain.

  • Contoh:dalamrangka memenuhi hakataslingkunganhidup, jikasuatuperusahaanmelakukanpencemaranlingkungan yang berdampakpadarusaknyalingkungandan kehidupanmasyarakatdi sekitarnya, Pemerintahwajibmelindungiwargadisekitarperusahaan dan memberisanksibagibadanusaha yang melakukanpencemaran.


Kewajiban untuk memenuhi

Kewajibanuntuk Memenuhi

  • Pemerintahharusmengambillangkah-langkahpositifdanmengerahkansumberdayauntukmenjaminsetiapindividumendapatkanhak yang tidakdapatdipenuhisendiri.

  • Contoh:dalamrangka pemenuhan hakuntuk memperoleh pendidikan, Pemerintahberkewajibanuntukmembuatperaturan yang menjamin:

    • hakpendidikanwarga,

    • penyediaansarananya (sekolahdanaksesjalan),

    • wargadapatmengikutipendidikandengan baik.


Ketersediaan

Ketersediaan

Pemerintah berupaya menyediakan berbagai sarana / prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang penikmatan hak-hak tertentu bagi masyarakat.

Contoh: Menyediaan rumah sakit dan sarana penunjangnya yang memadai, tenaga medis yang berpengalaman dan profesional. Termasuk pengalokasian dana dalam APBD


A ksesabilitas

Aksesabilitas

Sarana dan prasarana serta fasilitasyang dapat menunjang penikmatan/diperolehnya hak-hak tertentu bagi masyarakat harusdapatdiaksesolehtiap orang, dalamjurisdiksidaerah.

Aksesabilitas mencakup: Akses Fisik, Akses Ekonomi, Akses Informasi dan Partisipasi Publik, Akses Nondiskriminasi


A ksesabilitas fisik

AksesabilitasFisik

Segala fasilitasbarangdanjasayang dibutuhkan bagi terpenuhinya hak-hak tertentu harusdapatterjangkausecarafisik, dan denganamanbagisemua, terutamabagikelompok yang rentanataumarginal [misalnya:etnisminoritasataumasyarakatterasing/masyarakat daerah terpencil, perempuan, anak-anak, penyandangcacat, pengungsi (akibat konflik maupun bencana alam), manula].

Contoh: dalam bidang pendidikan dan kesehatan, penyediaan sekolah atau rumah sakit serta sarana pendukung harus dapat dijangkau oleh anak-anak maupun masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil.


A ksesabilitas ekonom i

AksesabilitasEkonomi

  • Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung untuk terpenuhinya hak-hak tertentu harus tersedia dan dapat terjangkau secara ekonomi oleh semua masyarakat, termasukkelompok yang kurangberuntungsecarasosial, atau masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin.

  • Contoh: Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan fasilitas:

    • Rumah sakit dan dapat diakses secara ekonomi oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah/miskin.

    • Sekolah yang harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat menyentuh masyarakat miskin, termasuk untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin.


A ksesabilitas informasi dan partisipasi publik

AksesabilitasInformasidanPartisipasiPublik

  • Aksesabilitasmencakuphakuntukmencaridanmenerimaataumembagiinformasiyang dapat diakses oleh masyarakat (sepanjang bukan informasi yang sifatnya tertutup/rahasia). Partisipasi publik juga dikedepankan dalam penyusunan kebijakan maupun pengawasan terhadap implementasinya.

  • Contoh: dalam bidang lingkungan hidup, perda selayaknya memuat ketentuan tentang keterbukaan informasi dan pengikutsertaan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan (baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, termasuk dalam memantau status kerusakan lahan dan/atau tanah).


Non d iskriminasi

Nondiskriminasi

Semua sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan bagi terpenuhinya hak-hak tertentu barangdanjasaharusdapatdiaksesolehsemua orang, terutamaolehmasyarakat yang marginal ataumasyarakat yang rentan, tanpadiskriminasidengandasarapapunjuga


Beberapa rekomendasi upr 1

Beberapa Rekomendasi UPR (1)

Perlu dilakukan peningkatan dalam:

  • Memerangi kemiskinandanmemperkuat kapasitas sosial ekonominegara

  • Penyediaan bantuanhukumbagipekerjamigran

  • Pencegahandanpenghapusanperdaganganmanusia

  • Pemenuhanhak-hakdasar (pendidikandankesehatan) bagikelompokrentan

  • Hakpendidikan, yang antara lain mencakup:

  • pelayanan pendidikan bagi publik

  • wajib belajar gratis dua belas tahun

  • akses pendidikan untuk semua

  • Hakkesehatan, yang antara lain mencakup:

  • pelayanan kesehatan bagi publik

  • penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi yang dilahirkan

  • penghapusan sunnatperempuan

  • akses terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi


Beberapa rekomendasi upr 2

Beberapa Rekomendasi UPR (2)

Perlu dilakukan penanganan yang terintegrasi dan efektif dalam rangka mengatasi:

  • Banyaknya anak yang putus sekolah dan tidak menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun

  • Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga maupun pelecehan seksual)

  • Tingginya angka perdagangan perempuan dan anak

  • Tingginya angka pekerja migran dan PRT 

  • Masih rendahnya peran dan keikutsertaan perempuan dalam sektor swasta dan PNPM

  • Permasalahan penyandang disabilitas.


Beberapa rekomendasi upr 3

Beberapa Rekomendasi UPR (3)

  • Peningkatanpartisipasiperempuandalampolitikdankepentinganumum

  • Pencegahankekerasan,khususnyahukumanbadandalamqanunjinayah

  • Pelaranganpenggunaankekerasanoleh APH

  • Menjagatoleransikebebasanberagamadihapuskan

  • Pelatihan HAM bagi APH

  • Rehabilitasi yang layakbagi PSK

  • Perbaikankondisitempat-tempatpenahanan

  • Mengklarifikasiperda yang diskriminatif

  • Peran APH (termasuk satpol PP) dalamsengketalahanantarkelompoketnisdankonflik horizontal lainnya

  • mempercepatrevisi KUHP

  • Kriminalisasipenyiksaandalamlegislasinasional (Rancangan KUHP)

  • Hukumanbadantermasukhukumanmatiharusdihapuskan

  • Ratifikasi OP CAT

  • Mereview UU Adminduktentangpencantuman agama dalam KTP


Kesimpulan

Kesimpulan

  • Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari Pemerintah wajib menjamin terlaksananya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM

  • Pemerintah Daerah dapat menyusun dan melaksanakan RANHAM yang sesuai untuk mengatasi masalah/tantangan yang ada di daerahnya

  • Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program RANHAM di daerah mencakup:

    • amanat dalam berbagai UU,

    • ketentuan kovenan yang telah diratifikasi,

    • RANHAM Nasional,

    • kebijakan Pemerintah Provinsi, dan

    • rekomendasi UPR yang selaras bagi daerah ybs.


P enerapan nilai nilai ha k asasi m anusia dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh

TERIMA KASIH

Dit. KSHAM - Agust 2014


  • Login