Pengelolaan dan pertanggungjawaban KEUANGAN negara

1. Pengelolaan dan pertanggungjawabanKEUANGAN negara Jakarta, 06 Oktober 2012

2. agenda Pembuka Dasar Hukum Keuangan Negara Sekilas tentang Laporan Keuangan Beda Antara BA 999 & BA 116 Belanja dan Pengelolaannya Aset dan Pengelolaannya Manj. Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Quality Control & Quality Assurance Penyebab Kesalahan Penutup

3. Pak mC donald

4. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. UU No. 15 Tahun 2006 tentangBadanPemeriksaKeuangan

5. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA (MENURUT UU) MENTERI / KA LEMBAGA PENGGUNA ANGGARAN SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PEGUJI TAGIHAN PENERBIT SPM UNIT AKUTANSI INSTANSI

6. SATUAN KERJA MENGELOLA SUMBER DAYA: DANA SDM MATERIAL CAPITAL PERTANGGUNG JAWABAN & LAPORAN PERENCANAAN PENGADAAN PEMBAYARAN

7. a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Keuangan negara

8. Keuangan negara

9. Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat olehPresiden(termasuk Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Satker) danPemerintah daerah olehGubernur/Bupati/Walikotadalam bentuk suatu Laporan Keuangan disampaikankepada DPR/DPRD setelahdiperiksaoleh BPK UU Keuangan Negara

10. Sekilas tentang laporan keuangan DEFINISI LAPORAN KEUANGAN 2. ISI LAPORAN KEUANGAN Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran (GCG) Resume aktivitas manajemen / program kerja Proses Manajemen (POAC) Keberhasilan/kegagalan Manajemen

11. Laporan keuangan

12. Penjual bakso memerlukan modal untuk usaha Rp10 juta. Uang pribadi Rp4 juta, sisanya pinjam bank Rp6 juta. Penjual bakso menggunakan modal tersebut untuk membeli daging Rp2 juta, membeli kios Rp5 juta, gerobak Rp2 juta dan peralatan masak Rp1 jut. Harta berapa ? Persediaan ? Peralatan? Modal ? NERACA

13. N E R A C A AKTIVA PASSIVA KEWAJIBAN EKUITAS ASET LANCAR ASET TETAP ASET LAINNYA HARTA (ASET) = KEWAJIBAN + EKUITAS

14. UU.No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Psl.2 dan 4 • BPK melaksanakanpemeriksaanatasTanggungJawabKeuangan Negara • Pemeriksaantersebutmeliputi: • PemeriksaanKeuangan, • PemeriksaanKinerjadan • PemeriksaanDenganTujuanTertentu

15. Beda bagian anggaran

16. B e l a n j a

17. KESALAHAN BELANJA LRA NERACA BELANJA MODAL (MAK 53) ASET TETAP ASET LAINNYA BELANJA BARANG (MAK 52) ASET LANCAR

18. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (ayat 11): Teguran lisan (1-5 hari) Teguran tertulis (6-15 hari) Penundaan Kenaikan Pangkat (21-25 hari) Penurunan Pangkat (26-30 hari) Pemberhentian (> 46 hari) Disiplin PNS

19. PEMBELIAN ASET dari BELANJA MODAL • Mengendalikan pelaksanaan kontrak • Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA • Menyerahkanhasilpekerjaanpengadaanbarang/jasakepada PA/KPA denganBeritaAcaraPenyerahan

20. A s e t

21. Saldo Awal • Pembelian • Transfer Masuk / Keluar • Hibah Masuk / Keluar • Reklasifikasi Masuk / Keluar • Penilaian Kembali DJKN (+/-) • Penghapusan Aset dan perubahannya

22. PENGELOLAAN KAS

23. PENGELOLAAN PERSEDIAAN PERSEDIAAN

24. Pengelolaan Aset • PP No 6 Tahun 2006 tgl 14 Maret 2006 Pasal 1 : Penggunabarangdanataukuasapenggunabarangwajibmelakukanpengamanan BMN ygberadadalampengawasannya Pasal2: Pengamanan BMN meliputipengamananadministrasi, fisikdanhukum

25. PENGELOLAAN ASET (TANAH)

26. Pengelolaan Aset rusak berat • PP Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 44 ayat (1) • tentangPengelolaanBarangMilikNegara/Daerah, • PenghapusanMilik Negara/Daerah dengantindaklanjutpemusnahandilakukanapabilabarangmilik Negara/daerahdimaksudtidakdapatdigunakan, tdkdapatdimanfaatkan, dantdkdapatdipindahtangankan

27. Masalah pengelolaan ASET

28. MANAJEMEN pengelolaan & pertanggungjawaban KEUANGAN QC/QA KABID, KA TU/KEU PPK, SEKRETARIS KEPALA

29. QUALITY CONTROL DAN QUALITY ASSURANCE

30. Penyebab Kesalahan pengelolaan & pertanggungjawaban KN

31. PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI OPINI • NERACA • INVENTARISASI DAN PENILAIAN SALDO AWAL AKTIVA TETAP DGN NILAI WAJAR BELUM DILAKUKAN • KAS TIDAK DIOPNAME DAN DILAPORKAN SELURUHNYA • SALDO GIRO TIDAK DILAKUKAN REKONSILIASI BANK • PERSEDIAAN TIDAK DICATAT DAN DIINVENTARISASI • AKTIVA TETAP, AKTIVA TETAP LAINNYA, AKTIVA TETAP TAK BERUJUD, DAN HIBAH TIDAK DICATAT/ DILAPORKAN • STATUS AKTIVA TETAP TIDAK JELAS / DIKLAIM PIHAK KE-3 • KEWAJIBAN TIDAK DIUNGKAP • LRA - PENDAPATAN TIDAK DISETOR DAN TIDAK DICATAT - BELANJA FIKTIF / TIDAK DAPAT DITELUSURI BUKTINYA

32. Terimakasih EMAIL: agung_passinoraga@yahoo.com