Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 29

Per aturan M en teri Pendidi k an N as ional No. 19 Tahun 2007 PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Per aturan M en teri Pendidi k an N as ional No. 19 Tahun 2007. Departemen Pendidikan Nasional. TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. MEMUAT. Departemen Pendidikan Nasional. PERENCANAAN PROGRAM PELAKSANAAN RENCANA KERJA PENGAWASAN DAN EVALUASI

Download Presentation

Per aturan M en teri Pendidi k an N as ional No. 19 Tahun 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Peraturan MenteriPendidikan NasionalNo. 19 Tahun 2007

Departemen Pendidikan Nasional

TENTANGSTANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Memuat

MEMUAT

Departemen Pendidikan Nasional

  • PERENCANAAN PROGRAM

  • PELAKSANAAN RENCANA KERJA

  • PENGAWASAN DAN EVALUASI

  • KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH

  • SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

  • PENILAIAN KHUSUS


A perencanaan program

A. PERENCANAAN PROGRAM

Visi sekolahadalah cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, yang menggambarkan dan memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk kepentingan masa mendatang

  • Visi Sekolah


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Misi adalah arah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, menjadi dasar program pokok sekolah dengan penekanan pada kualitas layanan pada peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan.

Misi sekolah memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah, serta pengembangannya

2.Misi Sekolah

PERENCANAAN PROGRAM


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat

3.Tujuan Sekolah

PERENCANAAN PROGRAM


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Rencana Kerja jangka menengah (empat tahun): menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai, serta perbaikan komponen pendukungnya

4.Rencana Kerja Sekolah

Rencana kerja tahunan: dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKA-S/M), dilaksanakan berdasarkan

rencana jangka menengah.

PERENCANAAN PROGRAM


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

  • Pedoman Sekolah

Perumusan nya:

1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah;

2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.

PERENCANAAN PROGRAM


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);

kalender pendidikan/akademik;

struktur organisasi sekolah;

pembagian tugas di antara guru;

pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

peraturan akademik;

tata tertib sekolah;

kode etik sekolah;

biaya operasional sekolah

Pedoman Pengelolaan


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan transparan tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah

2.Struktur Organisasi Sekolah

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan;

dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan padaketersediaan sumber daya yang ada.

3.Pelaksanaan Kegiatan Sekolah

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik;

Sekolahmemberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik, melakukan pembinaan prestasi unggulan, melakukan pelacakan terhadap alumni

4.Bidang Kesiswaan

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Isi, SKL, dan peraturan pelaksanaannyadikembangkan sesuai kondisi sekolah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik;

Setiap guru menyusunsilabus mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP;

Penyusunan KTSP tingkat SMA di koordinasi, disupervisi dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

5.Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

Penyusunan KTSP

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Sekolah menyusun kalender pendidikan/akademik yangmeliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatanekstrakurikuler, dan hari libur;

Kalender pendidikan didasarkan pada Standar Isi, berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolahselama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, danmingguan;

Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP;

Sekolahmenyusun mata pelajaran yang dijadwalkanpada semester gasal dan semester genap.

5.Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

b.Penyusunan Kalender Pendidikan

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Sekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya dan kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian;

5.Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

c.Program Pembelajaran

d.Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan Standar Penilaian Pendidikan.

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

a)persyaratan minimal kehadiran peserta didikuntuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru;

b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan;

c)ketentuan mengenai hak peserta didikmenggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan;

d)ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.

5.Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

e. Peraturan Akademik

Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyusunan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka

Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah/madrasah

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

6.Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

d.Sekolah perlu mendukung upaya:

1)Promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme;

2)Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah;

3)Penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas;

PELAKSANAAN RENCANA KERJA


E sekolah mendayagunakan 1

1)Kepala sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah;

2)wakil kepala SMA bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola bidang kurikulum;

3)wakil kepala SMA bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola sarana prasarana;

6.Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

e. Sekolah Mendayagunakan: (1)


E sekolah mendayagunakan 2

wakil kepala SMA bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola peserta didik;

guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran;

konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik

e. Sekolah Mendayagunakan: (2)


E sekolah mendayagunakan 21

tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan;

tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium;

tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif.

e. Sekolah Mendayagunakan: (2)


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

a.merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan;

b.mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana;

c.melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah;

d.menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan;

e.pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan

7. Bidang Sarana dan Prasarana


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelo-laan biaya investasi dan operasional mengacu pada Standar Pembiayaan, yang mengatur:

a.Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola;

b.penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional;

c.kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;

d.pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.

8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan


9 budaya dan lingkungan sekolah

9. Budaya dan Lingkungan Sekolah

  • Sekolahmenciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif.

  • Adanya tata-tertib dan kode etik wargasekolah.

  • Adanya bimbingan dengan teladan, pembinaan, pengembangan kreativitas dari pendidik, dan tenaga kependidikan.


10 peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah

10.Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah

  • Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan secara akademik dan non akademik.

  • Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

C. PENGAWASAN DAN EVALUASI

1.Program Pengawasan

  • Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan dan Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

  • Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan, mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.


2 evaluasi diri

d.Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sahih.

2. Evaluasi Diri

a.Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah.

b.Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

c.Sekolah/Madrasah melaksanakan:

1)evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik;

2) evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

D. Kepemimpinan Sekolah

Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah berdasarkan ketentuan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Kepala SMP dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah.

Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi di atasnya.

Kepala dan wakil kepala sekolahmemiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilakuyang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam melaksanakantugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan SatuanPendidikan.


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

E. Sistem Informasi Manajemen

1. Sekolah/Madrasah:

a.mengelola sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b.menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses;

c.menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayanipermintaan informasi rnaupun pemberian informasi atau pengaduandari masyarakat baiksecara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dandidokumentasikan;

d.melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan

sekolah dilaksanakan secara efisien dan efektif.


Per aturan m en teri pendidi k an n as ional no 19 tahun 2007

Terima kasih


  • Login