Tax treaty dapat diterapkan terhadap WPLN ( Wajib Pajak Luar Negeri ) hanya jika:

1. Tax treaty dapat diterapkan terhadap WPLN (Wajib Pajak LuarNegeri) hanya jika: • Penerimapenghasilanbukan • SPDN (SubjekPajakDalam • Negeri); • Terdapat SKD dan persyaratan • administratifnya terpenuhi; dan • Tidak terjadipenyalahgunaan • tax treaty. PenerapanKetentuan Tax Treaty (PER-61/PJ/2009 & PER-62/PJ/2009 s.t.d.d. PER-24/PJ/2010 & PER-25/PJ/2010)

2. Penerimapenghasilandianggap SPDN jikadi Indonesia memiliki: • Alamat; atau • Tempattinggaltetap; atau • Tempatkedudukan; atau • Tempatpendirian; atau • Kantor pusat, • di Indonesia. Indikator SPDN

3. SKD yang Digunakan • WPLN yang memperoleh/menerimapenghasilandari Indonesia, harusmemberikan SKD sbb (Pasal 4 ayat (3) PER-24/PJ/2010): • Menggunakanformulirygditentukan (DGT-1 dan DGT-2); • Telahdiisioleh WP LN denganlengkap; • Telahditandatanganioleh WP LN ataudiberitanda yang setaradengantandatangansesuaidengankelazimandinegaramitra P3B; • Telahdisahkanolehpejabatygberwenang, wakilnyaygsah, ataupejabatkantorpajak yang berwenangdinegaramitra P3B, ygdapatberupatandatanganataudiberitanda yang setaradengantandatangansesuaikelazimandinegaramitra P3B; dan • Disampaikansebelumberakhirnyabataswaktupenyampaian SPT Masauntukmasapajakterutangnyapajak.

4. SKD yang Digunakan Dalamhal WPLN tidakdapatmemenuhiketentuanpadaayat (3) butir d, WPLN dianggapmemenuhipersyaratanadministratifapabilaketentuan-ketentuanpadaayat (3) butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan WPLN melampirkansuratketerangandomisili yang lazimdisahkanatauditerbitkanolehnegaramitra P3B yang memenuhipersyaratansebagaiberikut : menggunakanbahasaInggris; diterbitkanpadaatausetelahtanggal 1 Januari 2010; berupadokumenasliataudokumenfotokopi yang telahdilegalisasioleh Kantor PelayananPajaktempatsalahsatuPemotong/PemungutPajakterdaftarsebagaiWajibPajak; sekurang-kurangnyamencantumkaninformasimengenainama WPLN; dan mencantumkantandatanganpejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, ataupejabatkantorpajak yang berwenangdinegaramitra P3B atautanda yang setaradengantandatangansesuaidengankelazimandinegaramitra P3B dannamapejabatdimaksud.

5. Format SKD DJP • WPLN Bank; WP yang memperolehpenghasilandaripengalihansaham/obligasi yang diperdagangkan/dilaporkandipasar modal Indonesia; atau WPLN yang berbentukdanapensiun yang pendiriannyasesuai UU danmerupakansubjekpajakdinegaramitra P3B Form-DGT II (lampiran III PER-61); • WPLN lainnya Form-DGT I (lampiran II PER-61).

6. SKD DJP 12 bulansejakbulan SKD disahkanatausetelahbulan SKD yang lazimditerbitkanolehnegaramitra P3B diterbitkanataudisahkan

7. Form DGT-I • Lbr ke-1: Wajib ditandatangani otoritas yang • berwenang di negara WPLN; • Lbr ke-2: Tidak wajib ditandatangani oleh otoritas • yang berwenang di negara WPLN, • tetapi wajib ditandatangani oleh WPLN • yang bersangkutan.

8. Form DGT-I • Jikaterdapatbeberapapembayaran, maka WPLN harusmelakukanhal-halberikutini: • Mencantumkan total penghasilan untuk tiap-tiap kelompok • penghasilan (kelompok penghasilan modal: bunga/dividen/royalti, • kelompok penghasilan jasa, dan kelompok penghasilan lainnya) • pada lembar ke-2 Form-DGT I; • Membuat rincian penghasilan yang diterima pd suatu bulan untuk • setiap kelompok penghasilan, pada lembaran yang terpisah • dengan format yang memuat: • Nomor urut; • Tanggal penerimaan penghasilan; • Jenis penghasilan; • Jumlah penghasilan (dlm mata uang asli); • Keterangan (bila ada).

9. Lembar ke-2 Form DGT-I Fotokopi lembar ke-2 Form DGT-I wajib diparaf dan dilaporkan pada saat penyampaian SPT Masa, dengan menyertakan fotokopi Form DGT-I (lbr. ke-1 & 2) yang pernah disampaikan sebelumnya oleh WPLN.

10. KewajibanPemotongPajak • Membuat bukti potong, meskipun tidak terdapat pemotongan pajak; • Memfotokopi dan memaraf lembar ke-2 Form-DGT I serta melampirkan fotokopinya pada SPT Masa bersamaan dengan fotokopi lembar ke-1 Form-DGT I; • Menyimpan SKD selama 10 tahun.

11. PersyaratanAdministratif SKD Menggunakan format yg telah ditetapkan Diisi dgn lengkap oleh WPLN ybs Disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Ditandatangani oleh WPLN ybs Disahkan oleh pejabat berwenang di negara mitra P3B

12. Dianggapterjadipenyalahgunaan SKD jika: • Transaksiygtdkmempunyaisubstansi • ekonomidilakukandgnskema yang • sedemikianrupa semata2 utk • memperolehmanfaat P3B; atau • Transaksidgnstruktur yang format • hukumnyaberbedadgnsubstansi • ekonomisnyadilakukansedemikian • rupasemata-matautkmemperoleh • manfaat P3B; • Penerimapenghasilanbukanbeneficial • owner (utk P3B ygmengaturmengenai BO). IndikatorPenyalahgunaan Tax Treaty

13. Dianggapterjadipenyalahgunaan SKD jika: Jawabanbutir 7-12 Part V pada Form DGT-I adalah “No”; IndikatorPenyalahgunaan Tax Treaty

14. Jikatax treatytidakdapat diterapkandanpenerimapenghasilanmerupakan WPLN, maka: • Penghasilan WPLN dipotongPPhPsl 26 sebesar 20% • WPLN yang tidak mememenuhipersyaratanadministratif SKD dapat mengajukan restitusi bila beranggapan bahwa pemotongan pajak tidak sesuai dengan tax treaty. PenerapanKetentuan Tax Treaty

15. PenerapanKetentuan Tax Treaty JikaP3B tidakdapat diterapkandanpenerimapenghasilanmerupakan WPDN, maka: Berlakuketentuan UU PPh.

16. Terimakasih