PAPARAN TENTANG STANDAR BIAYA, TARIF LAYANAN, DAN REMUNERASI SATKER BLU

1. PAPARAN TENTANG STANDAR BIAYA, TARIF LAYANAN, DAN REMUNERASI SATKER BLU DirektoratJenderalPerbendaharaan DirektoratPembinaan PK BLU 2013

2. PokokBahasan StandarBiaya TarifLayanan Remunerasi

3. STANDAR BIAYA

4. DasarHukum • Pedomanstandarbiaya, standarstrukturbiaya, & indeksasidalampenyusunan RKA-K/L telahdiaturdalam PMK No.71/PMK.02/2013 tgl.3 April 2013 • Cakupanpengaturanutamadalam PMK dimaksudmeliputi: • StandarBiayaMasukan (SBM) Lampiran I • StandarBiayaKeluaran (SBK)  Lampiran II • StandarStrukturBiaya & Indeksasi Lampiran III • Standarbiayasatker BLU diatursebagaiberikut: • pasal 9, 10, dan 11 untukpengaturanStandarBiayaMasukan • Pasal 20 dan 23 untukpengaturanStandarBiayaKeluaran • StandarBiayaTahunAnggaran 2014 telahditetapkanolehMenteriKeuangandengan PMK No.72/PMK.02/ 2013 tgl.3 April 2013

5. StandarBiayaMasukan (1)

6. StandarBiayaMasukan(2)

7. Hal-halpentingdalam SBM

8. STANDAR BIAYA KELUARAN (1)

9. STANDAR BIAYA KELUARAN (2)

10. STANDAR BIAYA KELUARAN (3)

11. Hal-halpentingdalam SBK

12. StandarBiayapadasatker BLU

13. Penyusunantariflayanan

14. DasarHukum (1) Pasal 9 PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 • BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan kepada pengguna layanan • Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk Tarifyang disusunatasdasarperhitunganbiaya per unit layanan • Tarifharusmempertimbangkan: • KontinuitasdanPengembanganlayanan • Dayabelimasyarakat • Asaskeadilandankepatutan • Kompetisi yang sehat

15. DasarHukum (2) • MenteriKeuanganmengaturpedomanumum penyusunan tarif layanan BLU. • Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga mengatur pedoman teknis penyusunan tarif layanan BLU. • Tarifdiusulkansatker BLU kepadaMenteriTeknis/PimpinanLembagaselanjutnyadiusulkankepadaMenteriKeuanganuntukditetapkan. • MenteriKeuangansesuaidengankewenangannya, dapatmendelegasikankewenanganpenetapantariflayanankepadaMenteri/PimpinanLembagadan/atauPemimpin BLU. • PendelegasiankewenangandimaksudditetapkandalamPeraturanMenteriKeuangan.

16. Tujuan Penetapan Tarif • Sebagailandasanhukumdantransparansiataspungutan BLU kepadamasyarakatdalamrangkaoptimalisasipenerimaannegarabukanpajak. • Menutupsebagianatauseluruhbiaya per unit layanan/hasil per investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLU kepada masyarakat. • Meningkatkanpengembangandanmutupelayanan BLU kepadamasyarakat. • Memperluasakses/keterjangkauanpelayananpublikbagimasyarakat.

17. Langkah-langkahPenyusunanUsulanTarif

18. AlurPenetapan TARIF-BLU PimpinanBLU mengajukanusulantarif Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Penelaahanusulan tarif, selanjutnya diajukan ke Menkeu Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif melakukan penilaian usulan tarif (on desk) Menteri Keuangan menetapkan tarif dengan PMK Satker BLU melaksanakan PMK Tarif Layanan Satker BLU, Menteri/Pimpinan Lembaga, Menkeu melaksanakan reviu Tarif Layanan

19. Informasi dalam Usulan Penetapan Tarif • Definisioperasional, jenislayanan, satuan, dan/ataubentuk tarif; • Perhitungan akuntansiuntukmenghitungbiaya per unit layanan; • Kebijakan penyusunantarif; dan • Analisistarifterhadapkontinuitasdanpengembanganlayanan, dayabelimasyarakat, keadilandankepatutan, dankompetisi yang sehat.

20. Penelaahan oleh MenteriTeknis • MenteriTeknis/PimpinanLembagamenelaah usulan tarif yang disampaikan Pemimpin BLU sesuai dengan pedoman umumdanpedomanteknis penyusunantarif. • Usulan tarif yang disetujui MenteriTeknis/PimpinanLembagadiajukan kepada Menteri Keuangan, disertaidenganhasiltelaah yang telahdilakukanolehMenteriTeknis/PimpinanLembaga.

21. Penetapan Tarif • Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukankajiandanpenilaian atas usulan tarif dari menteri/pimpinan lembaga. • Hasil kajiandan penilaian berupa rekomendasi : • menetapkanpersetujuantarif BLU dalambentukperaturanmenteri; atau • menolak usulan tarif dalam bentuk surat menteri/pejabat yang ditunjuk.

22. remunerasi

23. Dasar Hukum 1. PP no. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (pasal 36) 2. PMK No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU sebagaimana diubah dengan PMK No. 73/PMK.05/2007

24. KetentuanUmum (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme Pejabat Pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi

25. KetentuanUmum (2) • Penetapan remunerasi harus mempertimbangkan prinsip: • proporsionalitas, • yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola, serta tingkat kesulitan dan resiko pelayanan yg diberikan • kesetaraan, • yaitu memperhatikan besaran remunerasi satker yg memberikan pelayanan yg sejenis • Kepatutan, • yaitu menyesuaikan dgn kemampuan PNBP BLU • kinerja operasional, • didasarkan pada kinerja yg dihasilkan, sesuai dgn yg ditetapkan Menteri/Pimpinan lembaga, • sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator kinerja keuangan, layanan serta mutu dan manfaat bagi masyarakat.

26. KetentuanUmum (3) • Remunerasi dibayarkan dari PNBP Satker BLU • Selain remunerasi yang dibayarkan dari PNBP, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang berstatus PNS diberikan gaji dan tunjangan lain yang melekat pada gaji PNS dan jabatannya yang dibayarkan dari RM APBN. ( seperti: tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural /fungsional, Honor pejabat perbendaharaan ) • Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usulan dari Menteri/ Pimpinan lembaga

27. KetentuanUmum (4) • Remunerasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah satker BLU memiliki tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan • Remunerasi mencerminkan keadilan (equal pay for jobs of equal value) dan memperhatikan kemampuan keuangan (PNBP) • Remunerasi bagi pegawai BLU non PNS Profesional, disetarakan dengan remunerasi pegawai BLU PNS • Remunerasi bersifat single salary

28. KetentuanUmum(5) • Gaji pejabat keuangan/pejabat teknis adalah 90% Gaji Pemimpin • Honorarium Dewas: • Pejabat pengelola, Dewas dan Sekdewas i) diberhentikan sementara, penghasilannya dibayarkan 50% dari gaji/honorarium terakhir, sejak diberhentikan s.d. ditetapkan jabatan berikutnya ii) Tiap akhir jabatan diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan (asuransi/tabungan pensiun)  maksimal 25% gaji/honorarium setahun

29. Komponen Remunerasi (1) 3P Komponen remunerasi dapat dikelompokan dari segi : jenis tujuan motivasi, sifat, bentuk dan waktu pemberian, yaitu : Sebutan Sifat Bentuk Tujuan Pay for Position tetap, rutin Gaji, tunjangan tetap harga pekerjaan Penghargaan untuk kinerja Pay for Performance variabel, periodik Insentif, bonus atas prestasi Perlindungan keamanan, kenyamanan dan rasa berharga Pay for People periodik dan/insidental Pesangon, Pensiun,

30. Komponen Remunerasi (2) • Pay for position • merupakan hargajabatan • Bila PNS, strukturnya: - gaji pokok dan tunjangan tunjangan struktural/fungsional (RM)+ tunjangan (PNBP) • Bila non PNS Profesional: - penyetaraansebagai PNS + tunjangan (semuanyadibayarkandari PNBP) • Besarannya bersifat tetap dan dibayarkan rutin setiap bulan

31. Komponen Remunerasi (3) • Pay for performance • Komponen remunerasi ini berkaitan dengan pencapaian target kinerja sebagaiaman yang telah dikontrakkinerjakan. • Komponen ini diberikan sebagai penghargaan atas capaian kinerja individu yang dikaitkan dengan konerja unit kerja/organisasi. • berupa insentif dan/atau bonus • Besarannya tergantung pada tingkat capaian target dan dibayarkan secara periodik sesuai kebijakan unit kerja/organisasi. • Pay for people • Komponen remunerasi ini terkait dengan kondisi perorangan/individu • berupa premi asuransi, pesangon, pensiun

32. Alur Penetapan Usulan Remunerasi Pimpinan BLU mengajukanusulanremunerasi Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Pembahasan usulan remunerasi, selanjutnya diajukan ke Menkeu Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Remunerasi melakukan penilaian usulan remunerasi (on desk dan on the spot) Menteri Keuangan menetapkan remunerasi dengan KMK Remunerasi Pejabat Pengelola, dan Pegawai BLU, serta Dewan Pengawas

33. Dokumen Usulan Remunerasi • Proposal usulan remunerasi, memuat • a. Pendahuluan • b. Data Umum Satker BLU • c. Sistem Remunerasi (menjelaskan proses grading) • d. Analisa Remunerasi • terhadap 4 faktor (proporsionalitas, kepatutam, kesetaraan dan kinerja operasional) • d. Penutup 2. Kebijakan sistem remunerasi , wajib menunjukkan: • metodologi yang digunakan pembobotan/perhitungan remunerasi • proses analisis jabatan • Proses evaluasi jabatan yang objektif dan adil • pemeringkatan jabatan (job grading ) yang mencerminkan kompleksitas pekerjaan dan standar kompetensi • nilai (job value) dan harga jabatan (job price) • sistem penilaian kinerja, untuk menghitung pay for performance

34. Data/Dokumen Pendukung Usulan Remunerasi • 3. Dokumen pendukung: • a. diskripsi pekerjaan/job desk • b. kompetensi jabatan/job competency (persyaratan jabatan) • c. data keuangan (PNBP), termasuk kebutuhan dalam satahun, • d. data kinerja layanan • e. data pembanding (industri yang sejenis dengan skala yang mendekati sama)

35. Tahapan Penyusunan Usulan Remunerasi • Evaluasi Jabatan • Analisa jabatan • DikaitkandenganCapaianKinerja • PegawaidanKinerjaOrganisasi • Bench • marking • Pemering katan jabatan Pay for position Pay for performance

36. TerimaKasih