PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAA N

1. PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN

2. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, didukung dengan • kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP), kegiatan Peningkatan Kapasitas • kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan kegiatan pengelolaan dana bergulir

3. SECARA GARIS BESAR PROGRAM PNPM-MANDIRI PERDESAAN (PPK) TELAH MENGHASILKAN • ASSET • KELEMBAGAAN • SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4. Kelembagaan PNPM mandiri Perdesaan • Sebagaimana sistem kelembagaan lainnya kelembagaan dalam PNPM Mandiri Perdesaan memiliki 3 Hal 1). Organisasi atau wadah dari suatu kelembagaan, 2).Fungsi dari kelembagaan dalam masyarakat, 3).Perangkat peraturan yang ditetapkan oleh sistem kelembagaan dimaksud

5. Lembaga/organisasi Dalam PNPM Mandiri Perdesaan • Tingkat Kecamatan 1. BKAD 2. BPUPK 3. UPK 4. MAD sebagai lembaga Pengambilan keputusan tertinggi • Tingkat Desa 1. TPK 2. Tim Pemelihara 3. Musdes sebagai lembaga pengambilan keputusan tingkat desa

6. STRUKTUR KELEMBAGAAN DALAM PNPM MADNIRI PERDESAAN BKAD KEPUTUSAN TERTINGGI (MAD) PELAKSANA PENGAWASAN PELAKSANA OPERASIONAL UPK KELEMBAGAAN PENDUKUNG BP-UPK PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA PERGULIRAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK PELAYANAN DAN KERJASAMA PENGELOLA KEGIATAN TK DESA POKMAS-POKMAS

7. POLA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN • TUPOKSI • SOP UPK • KESEHATAN UPK • PERKEMBANGAN ASSET BKAD MAD PIHAK KETIGA ( + ) ( - ) PERTANGGUNG JAWABAN MELAPORKAN HASIL PEMERIKSAAN UPK BPUPK PEMERIKSAAN ( + ) ( - )

8. BLM PPK ALUR DAN SISTEM KELEMBAGAAN PPK (PNPM-MP) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Penambahan Modal ≥ 50% Kelembagaan ≤ 10% SISA HASIL USAHA ( SHU ) SPP/ UEP U P K Bonus≤ 5% (2 x Honor yang diterima setiap bulan ) Sarana / Prasarana Bantuan Langsung RTM ≥15% Yang dibutuhkan oleh masyarakat BKAD LEWAT MAD MENETAPKAN BESARAN PROSENTASE • PERCEPATAN DALAM PENANGGULANGAN RUMAH TANGGA MISKIN • PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARKAT PENGGUNAAN DANA RTM YANG MENGARAH PADA 12 INDIKATOR KEMISKINAN

9. PROBLEMATIK 1. Belum dipahaminya mekanisme dan aturan main yang ada oleh pelaku dalam setiap lembaga ( BKAD,UPK,BPUPK) 2. Peraturan yang ada hanya dipahami sebagai kelengkapan Projeck dan belum dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ber organisasi. 3. Pendirian BKAD Secara administratif belum memenuhi syarat sebagai organisasi sebagaimanayang telah ditentukan dalam peraturan ( Undang-undang, Peraturan Pemerintah dll.)? 4. Belum SemuaOrganisasiatauwadah (UPK, BPUPK, BKAD ) telahmemilikiaturan? 5. Belum setiappelakudalamorganisasi yang adamemahamidengan baik atassetiapfungsidanperannya ?

10. 6. Hubunganantarorganisasi yang adabelum berjalandenganbaik ? 5. Sebagian besar PerangkatPeraturan yang telahditetapkandalamsistem ( AD/ART ) belum mampumenjawabkebutuhandalamrangkamencapaitujuan? 6. SeluruhisiPeraturan yang telahditetapkandalamsistem (AD/ART) belum dipahamiolehseluruhpelaku ? 7. SeluruhisiPeraturan yang telahditetapkandalamsistem (AD/ART) Belum dijalankansecarakonsisten?

11. Sekian dan Terimakasih