jakarta 2 juli 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
JAKARTA, 2 JULI 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

JAKARTA, 2 JULI 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on

SAMBUTAN/PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH PADA RAPAT VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA USULAN TERHADAP 19 (SEMBILAN BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. JAKARTA, 2 JULI 2012. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JAKARTA, 2 JULI 2012' - coy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jakarta 2 juli 2012

SAMBUTAN/PENGARAHANDIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAHPADARAPAT VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA USULANTERHADAP19 (SEMBILAN BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2 JULI 2012

slide2

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • SURAT KETUA DPR-RI KPD PRESIDEN RI NOMOR LG.01.01/04093-DPR RI/IV/2012 TANGGAL 17 APRIL 2012 PERIHAL PENYAMPAIAN 19 (SEMBILAN BELAS) RUU TENTANG PEMBENTUKAN DOB
  • SURAT PRESIDEN RI KEPADA KETUA DPR-RI NOMOR R-46/PRES/05/2012 TANGGAL 11 MEI 2012
slide3

HAL-HAL PENTING

YANG PERLU DISAMPAIKAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • PEMERINTAH AKAN MELAKUKAN KAJIAN THDP RENCANA PEMBENTUKAN DOB, BAIK ASPEK ADMINISTRATIF, TEKNIS, DAN FISIK KEWILAYAHAN SESUAI KETENTUAN DALAM PP NO. 78/2007, SERTA MELAKUKAN OBSERVASI LAPANGAN, DAN MENYAMPAIKAN RENCANA PEMBENTUKAN DOB INI PADA SIDANG DPOD UTK MENDAPATKAN SARAN & PERTIMBANGAN.
slide4

…LANJUTAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • AMANAT PP NO. 78/2007, TERDAPAT 4 (EMPAT) FAKTOR UTAMA, YAITU FAKTOR KEPENDUDUKAN, KEMAMPUAN EKONOMI, POTENSI DAERAH, & KEMAMPUAN KEUANGAN, YANG PEROLEHAN TOTAL NILAI INDIKATOR FAKTOR TERSEBUT HRS MEMENUHI NILAI TERTENTU.
slide5

…LANJUTAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPENUHI:
    • PETA WILAYAH, HARUS DILENGKAPI DENGAN:
      • CAKUPAN WILAYAH;
      • DAFTAR NAMA KAB/KOTA & KEC. YG MENJADI CAKUPAN PROV;
      • DAFTAR NAMA KEC/DISTRIK & KEL/DESA/KAMPUNG YG MENJADI CAKUPAN KAB/KOTA;

slide6

…LANJUTAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • GARIS BATAS WIL. HARUS JELAS SAMPAI TINGKAT DESA/KAMPUNG DAN DISEPAKATI OLEH DAERAH YANG BERBATASAN SERTA DILENGKAPI DENGAN TITIK KOORDINAT & DIGAMBARKAN SESUAI KAIDAH KARTOGRAFIS DLM PETA.
  • SKALA PETA 1:250.000 UTK PEMBENTUKAN PROV, UTK SKALA 1:100.000 PEMBENTUKAN KAB, DAN SKALA 1:50.000 UTK PEMBENTUKAN KOTA.

slide7

…LANJUTAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • BATAS WILAYAH:

BATAS WILAYAH YG BERBATASAN DI LAUT, PERLU ADANYA KEJELASAN KEPEMILIKAN PULAU. HAL INI UTK MENGHINDARI ADANYA SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU DI KEMUDIAN HARI.

CTH, SENGKETA KEPEMILIKAN P. BERHALA ANTARA PROV. KEP. RIAU DGN PROV. JAMBI, P. LEREK-LEREKAN ANTARA PROV. KALSEL DGN PROV. SULBAR, DLL.

slide8

…LANJUTAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • PENENTUAN LOKASI IBUKOTA:

PENENTUAN LOKASI IBUKOTA HRS MERUPAKAN HASIL KAJIAN DAERAH, YG MEMUAT:

  • LETAK IBUKOTA;
  • KESESUAIAN DENGAN RTRW;
  • KETERSEDIAAN LAHAN;
  • POLITIK & KEAMANAN;
  • SARANA & PRASARANA;
  • AKSESIBILITAS, DGN MEMPERHATIKAN KETERJANGKAUAN YANMAS.

slide9

…LANJUTAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • PENYERAHAN ASET:
  • PENYERAHAN ASET DARI DAERAH INDUK KE DOB, DARI AWAL HARUS SDH DIIDENTIFIKASI & DIINVENTARISASI ASET-ASET YG ADA.
  • PEMERINTAH MENDORONG PENYERAHAN ASET DILAKUKAN TDK LEBIH DARI 1 (SATU) THN, KECUALI UTK PEMBENTUKAN KOTA YG BERIMPLIKASI PADA BERPINDAHNYA IBUKOTA KAB. INDUK, KARENA DIPERLUKAN CUKUP WAKTU UTK BANGUN SARPRAS PEMERINTAHAN DI IBUKOTA KAB. YG BARU
slide10

…LANJUTAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • PEMBENTUKAN PROV. KALTARA:

PERLU DIPERHATIKAN APABILA ADA PENGATURAN TERHADAP PEMBERIAN DANA HIBAH DARI KAB/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH CALON PROV. KALTARA, HARUS MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN FISKAL KAB/KOTA YG BERSANGKUTAN, DENGAN MENCERMATI PENERIMAAN DBH SDA MIGAS YANG SELAMA INI TLH DITERIMA DARI DAERAH PENGHASIL DI LUAR CAKUPAN WIL. CALON PROV. KALTARA.

slide11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • DALAM PERTEMUAN INI, AKAN DILAKUKAN VERIFIKASI & VALIDASI DATA USULAN TERHADAP 19 RUU TENTANG PEMBENTUKAN DOB
  • DIHARAPKAN PERAN AKTIF GUBERNUR & BUPATI INDUK UNTUK BERI DATA YG LENGKAP SESUAI DGN PP NOMOR 78/2007, BAIK BERUPA DATA YG SIFATNYA RATA-RATA (DATA KAB/KOTA DLM SUATU PROV UTK BENTUK KAB/KOTA ATAU DATA KAB SLRH PROV DLM SUATU PULAU UTK BENTUK PROV), DAN DATA YG SIFATNYA KUOTA
slide12

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • APABILA DARI HASIL VERIFIKASI& VALIDASI TIDAK SESUAI DENGAN PP NO. 78/2007, MAKA PERLU DIKAJI ULANG & PADA SAATNYA NANTI DPT DIPROSES LEBIH LANJUT
slide13

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

  • AKAN DISAMPAIKAN PAPARAN DARI:
  • DIRJEN KEUDA KEMENDAGRI MENGENAI ASET;
  • DIRJEN PUM KEMENDAGRI MENGENAI BATAS WILAYAH & IBUKOTA;
  • DIRJEN PK KEMENKEU MENGENAI KEMAMPUAN KEUANGAN; DAN
  • DEPUTI SDM & APARATUR KEMENPAN & RB MENGENAI SDM APARATUR
slide14

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

ad