SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO
Download

SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO







Advertisement
/ 32 []
Download Presentation
Comments
corbin
From:
|  
(535) |   (0) |   (0)
Views: 581 | Added: 06-08-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO 21 - 23 OKTOBER 2008 PERWAKILAN PROVINSI JATIM. TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Slide 1

SOSIALISASI

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

ALOKASI DANA DESA

KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI

KABUPATEN BOJONEGORO

21 - 23 OKTOBER 2008

PERWAKILAN PROVINSI JATIM

Slide 2

TATA CARA PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

Slide 3

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

  • PERENCANAAN  5 THN (RPJMDesa)  1 THN (RKPDesa), akhir Jan.

  • PENGANGGARAN  APBDesa

  • PENATAUSAHAAN  Buku-buku

  • PELAPORAN  Laporan Realisasi Angg.

  • PERTANGGUNGJAWABAN  LKPJ

  • PENGAWASAN KEUANGAN DESA

PP 75/2005

Permen 35/2007

Permen 37/2007

Slide 4

AZAS-AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

  • TRANSPARAN  terbuka, laporandipublikasi

  • AKUNTABEL  dapatdipertanggungjawabkan, dapatditelusurikebukti-buktinya

  • PARTISIPATIF  peransertamasyarakatdalamperencanaandanpelaksanaan

  • TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN  semuadokumendikerjakandengantertibdananggaranbelanjatidakdilampauidalampelaksanaannya

Permen 37/2007

Slide 5

ISI APBDesa

  • PENDAPATAN DESA

    • Pendapatan Asli Desa

    • Bagi Hasil Pajak Kabupaten

    • Bagian dari Retribusi Kabupaten

    • Alokasi Dana Desa

    • Bantuan Keuangan Pemerintah atasan

    • Hibah

    • Sumbangan Pihak Ketiga

  • BELANJA DESA

    • Belanja Langsung

    • Belanja Tidak Langsung

  • PEMBIAYAAN DESA

Permen 37/2007

Slide 6

PENDAPATAN ASLI DESA

  • Hasil Usaha Desa

  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

    • Tanah Kas Desa (Bengkok)

    • Pasar Desa

    • Pasar Hewan

    • Tambatan Perahu

    • Bangunan Desa

  • Hasil Swadaya dan Partisipasi

  • Hasil Gotong Royong

  • Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lamp.Permen 37/2007

Slide 7

BELANJA DESA

  • BELANJA LANGSUNG

    • Belanja Pegawai

    • Belanja Barang dan Jasa

    • Belanja Modal

  • BELANJA TIDAK LANGSUNG

    • Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

    • Belanja Subsidi

    • Belanja Hibah

    • Belanja Bantuan Sosial

    • Belanja Bantuan Keuangan  ke desa lain

    • Belanja Tak Terduga

Permen 37/2007

Slide 8

KEUANGAN DESA

  • Belanja Desa digunakan untuk mendanai

    penyelenggaraan pemerintahan desa dan

    pemberdayaan masyarakat desa

  • Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala

    Desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang

    anggaran pendapatan dan belanja desa

  • Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada

    Peraturan perundang undangan

UU 32/2004

Slide 9

PELAKSANAAN APBDesa

  • Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (bendahara)

  • Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa

  • Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa

Permen 37/2007

Slide 10

PELAKSANAAN APBDesa (2)

  • SetiapPengeluaranbelanjaatasbebanAPBDesaharusdidukungdenganbukti yang lengkapdansah pengesahanolehSekretarisDesaataskebenaran material

  • Pengeluarankasdesa yang mengakibatkanbebanAPBDesatidakdapatdilakukansebelumrancanganperaturandesatentangAPBDesaditetapkanmenjadiperaturandesa  kecualiuntukbelanjadesa yang bersifatmengikatdanbelanjadesa yang bersifatwajib

Permen 37/2007

Slide 11

PENATAUSAHAAN APBDes

  • Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa

  • Penatausahaan Penerimaan/Pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa :

    • Buku kas umum

    • Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran

    • Buku kas harian pembantu

Slide 12

PERTANGGUNG JAWABAN

ALOKASI DANA DESA

( ADD )

Slide 13

PENGELOLAAN ADD

  • ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit

    10 % (sepuluh persen)

Slide 14

TUJUAN ADD

  • Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

  • Meningkatkan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

  • Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan

  • Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya

  • Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

  • Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

  • Mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat

  • Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui BUMDesa

Slide 15

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD

  • ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa

  • Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan

  • Kabag Pemerintahan Desa meneruskan kpd Kepala BPKD

  • Kepala BPKD menyalurkan ADD secara bertahap

Slide 16

PENGGUNAAN ANGGARAN ADD

  • belanja aparatur dan operasional pemerintah desa = 30%

  • biaya pemberdayaan masyarakat =70%

    • Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.

    • Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.

    • Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.

    • Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

    • Teknologi Tepat Guna.

    • Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

    • Pengembangan sosial budaya

Slide 17

STRUKTUR ORGANISASI

TIM PEMBINA

KABUPATEN

TIM PENDAMPING

KECAMATAN

TIM PENGENDALI

KECAMATAN

TIM PELAKSANA

DESA

Slide 18

Contoh Tim Pelaksana

  • Tim PelaksanantingkatDesaterdiri :

  • PenanggungJawab : KepalaDesa

  • Ketua : KetuaLPKMD

  • Sekretaris : SekretarisDesa

  • Bendahara : StafUrusanKeuangan

  • Anggota : 1 KepalaDusun/Lingkungan

  • 1 AnggotaLPKMD

  • 1 Ketua RT/RW

  • 1 UnsurPemuda/

  • KarangTaruna

Slide 19

Tugas Tim PelaksanaTingkat Desa

  • Melaksanakan Program Kerja Pemerintah Desa

  • Mengiventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan

  • penyerapan dana ADD

  • c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan

  • keuangan

Slide 20

Contoh Penyaluran ADD

  • Tahap pertama 50 %

  • Tahap kedua 25 %

  • Tahap ketiga 25 %

    Pengajuan dapat dilakukan jika :

  • APBDs telah dituangkan dalam Peraturan Desa

  • Telah diprogramkan

Slide 21

Alokasi Penggunaan DanaPenyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan Desa ( 30% )

  • 30% Tunjangan Kurang Penghasilan

    Kepala Desa & Perangkat Desa

  • 20% Biaya Operasional Pemerintah Desa

  • 25% BOP Baperdes

  • 15% BOP LPKMD/K

  • 10% Peningkatan SDM & Asuransi Kepala

    Desa & Sekretaris Desa

Slide 22

Alokasi Penggunaan DanaPemberdayaan Masyarakat

  • Pemberdayaan Manusia

    • Peningkatan kemampuan pengelola

      Lembaga Usaha Milik Desa

    • Peningkatan gizi Balita

    • Menunjang 10 Program PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK

    • Pengadaan sarana TPA, TK, Sarana Olah raga, Karang Taruna

    • Bantuan Kepada lansia, jompo dan cacat

Slide 23

Lanjutan ………

2. Perbaikan Lingkungan :

  • Pembuatan jalan, talud / irigasi, jembatan, los

    pasar, lumbung pangan

  • Penghijauan / tanaman holtikultura

  • Kesehatan lingkungan, SPAL, Jamban Kel

  • Menunjang kegiatan kelompok keluarga

    miskin

Slide 24

Lanjutan………..

3. Pemberdayaan Usaha / Ekonomi

  • Pengembangan modal usaha BUMDes dan

    Lembaga Simpan Pinjam

  • Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil

    Masyarakat (penambahan modal, pemasaran

    produk )

Slide 25

TAHAPAN PELAKSANAAN

  • Tahap Persiapan

    • Pembentukan kelembagaan pengelola ADD

    • Perumusan Kebijakan ADD

    • Sosialisasi Pelaksanaan ADD

  • Tahap Perencanaan

    • Pembentukan Tim Pelaksana ADD (Kepdes)

    • Membuat rencana detail alokasi dana untuk

      penyelenggaraan pemerintahan ( Kpl Desa

      & perangkat desa, LPKMD, Baperdes )

Slide 26

Lanjutan …………

  • Membuat rencana detail alokasi dana untuk

    pemberdayaan masyarakat ( Kpl Ds,

    LPKMD,Tokoh Masyarakat )

  • Desa : Penetapan APBDes ( Perdes )

Slide 27

Lanjutan ………

  • Tahap Pelaksanaan

    • Tim Pelaksana ADD melakukan kegiatan

    • ADD Penyelenggaraan Pemerintahan dikelola Pemerintah Desa

    • ADD Pemberdayaan Masyarakat dikelola Tim Pelaksana ADD

  • Tahap Pengdalian,Monitoring & Evaluasi

    • Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, Tim Pembina Kabupaten, Pendamping, Masyarkat, lembaga-lembaga yang ada

    • Realisasi pencairan dana telah mendapat rekomendasi dari Camat

Slide 28

Lanjutan …….

  • Tahap Pelaporan

    • Pengelolaan Dana :

      Bendahara Desa

    • Kegiatan :

      Kepala Desa

      - Penyelenggaraan Pemerintahan

      Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa

      - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat

Slide 29

Bendahara Desa

  • Unsur Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa

  • Bertugas :

    - Mengambil dana dengan Surat tugas dari

    Kepala Desa & rekomendasi dari Camat

    - Mencatat penerimaan dan pengeluaran

    dana ADD dalam Buku kas Umum dan

    Buku Pembantu

Slide 30

PERTANGGUNGJAWABAN

  • Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa

  • Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD :

    • Laporan Berkala  bulanan, isinya adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD

    • Laporan akhir dari penggunaan ADD: perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Permen 37/2007 Psl.23

Slide 31

PenyampaianLaporan

BUPATI

Tim Pembina Tk.Kabupaten

Rekap dari Lap Tk.Kecamatan

Setiap bulan

Tim Pendamping Tk. Kecamatan

Rekap dari seluruh desa

Setiap bulan

Tim Pelaksana Tk. Desa

Setiap bulan

Slide 32

TERIMA

KASIH


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro