slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT TIM FASILITA - PowerPoint PPT Presentation


  • 4170 Views
  • Uploaded on

SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI KABUPATEN BOJONEGORO 21 - 23 OKTOBER 2008 PERWAKILAN PROVINSI JATIM. TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOSIALISASI TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA KEPALA DESA, CAMAT TIM FASILITA' - corbin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SOSIALISASI

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

ALOKASI DANA DESA

KEPALA DESA, CAMAT & TIM FASILITASI

KABUPATEN BOJONEGORO

21 - 23 OKTOBER 2008

PERWAKILAN PROVINSI JATIM

pengelolaan keuangan desa
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  • PERENCANAAN  5 THN (RPJMDesa)  1 THN (RKPDesa), akhir Jan.
  • PENGANGGARAN  APBDesa
  • PENATAUSAHAAN  Buku-buku
  • PELAPORAN  Laporan Realisasi Angg.
  • PERTANGGUNGJAWABAN  LKPJ
  • PENGAWASAN KEUANGAN DESA

PP 75/2005

Permen 35/2007

Permen 37/2007

azas azas pengelolaan keuangan desa
AZAS-AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  • TRANSPARAN  terbuka, laporandipublikasi
  • AKUNTABEL  dapatdipertanggungjawabkan, dapatditelusurikebukti-buktinya
  • PARTISIPATIF  peransertamasyarakatdalamperencanaandanpelaksanaan
  • TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN  semuadokumendikerjakandengantertibdananggaranbelanjatidakdilampauidalampelaksanaannya

Permen 37/2007

isi apbdesa
ISI APBDesa
  • PENDAPATAN DESA
    • Pendapatan Asli Desa
    • Bagi Hasil Pajak Kabupaten
    • Bagian dari Retribusi Kabupaten
    • Alokasi Dana Desa
    • Bantuan Keuangan Pemerintah atasan
    • Hibah
    • Sumbangan Pihak Ketiga
  • BELANJA DESA
    • Belanja Langsung
    • Belanja Tidak Langsung
  • PEMBIAYAAN DESA

Permen 37/2007

pendapatan asli desa
PENDAPATAN ASLI DESA
  • Hasil Usaha Desa
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
    • Tanah Kas Desa (Bengkok)
    • Pasar Desa
    • Pasar Hewan
    • Tambatan Perahu
    • Bangunan Desa
  • Hasil Swadaya dan Partisipasi
  • Hasil Gotong Royong
  • Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lamp.Permen 37/2007

belanja desa
BELANJA DESA
  • BELANJA LANGSUNG
    • Belanja Pegawai
    • Belanja Barang dan Jasa
    • Belanja Modal
  • BELANJA TIDAK LANGSUNG
    • Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
    • Belanja Subsidi
    • Belanja Hibah
    • Belanja Bantuan Sosial
    • Belanja Bantuan Keuangan  ke desa lain
    • Belanja Tak Terduga

Permen 37/2007

keuangan desa
KEUANGAN DESA
  • Belanja Desa digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa

  • Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala

Desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang

anggaran pendapatan dan belanja desa

  • Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada

Peraturan perundang undangan

UU 32/2004

pelaksanaan apbdesa
PELAKSANAAN APBDesa
  • Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (bendahara)
  • Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa
  • Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa

Permen 37/2007

pelaksanaan apbdesa 2
PELAKSANAAN APBDesa (2)
  • SetiapPengeluaranbelanjaatasbebanAPBDesaharusdidukungdenganbukti yang lengkapdansah pengesahanolehSekretarisDesaataskebenaran material
  • Pengeluarankasdesa yang mengakibatkanbebanAPBDesatidakdapatdilakukansebelumrancanganperaturandesatentangAPBDesaditetapkanmenjadiperaturandesa  kecualiuntukbelanjadesa yang bersifatmengikatdanbelanjadesa yang bersifatwajib

Permen 37/2007

penatausahaan apbdes
PENATAUSAHAAN APBDes
  • Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa
  • Penatausahaan Penerimaan/Pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa :
    • Buku kas umum
    • Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran
    • Buku kas harian pembantu
slide12

PERTANGGUNG JAWABAN

ALOKASI DANA DESA

( ADD )

pengelolaan add
PENGELOLAAN ADD
  • ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit

10 % (sepuluh persen)

tujuan add
TUJUAN ADD
  • Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
  • Meningkatkan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
  • Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
  • Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya
  • Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  • Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
  • Mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat
  • Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui BUMDesa
mekanisme penyaluran dan pencairan add
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD
  • ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa
  • Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
  • Kabag Pemerintahan Desa meneruskan kpd Kepala BPKD
  • Kepala BPKD menyalurkan ADD secara bertahap
penggunaan anggaran add
PENGGUNAAN ANGGARAN ADD
  • belanja aparatur dan operasional pemerintah desa = 30%
  • biaya pemberdayaan masyarakat =70%
    • Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
    • Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
    • Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
    • Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
    • Teknologi Tepat Guna.
    • Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
    • Pengembangan sosial budaya
struktur organisasi
STRUKTUR ORGANISASI

TIM PEMBINA

KABUPATEN

TIM PENDAMPING

KECAMATAN

TIM PENGENDALI

KECAMATAN

TIM PELAKSANA

DESA

contoh tim pelaksana
Contoh Tim Pelaksana
  • Tim PelaksanantingkatDesaterdiri :
  • PenanggungJawab : KepalaDesa
  • Ketua : KetuaLPKMD
  • Sekretaris : SekretarisDesa
  • Bendahara : StafUrusanKeuangan
  • Anggota : 1 KepalaDusun/Lingkungan
  • 1 AnggotaLPKMD
  • 1 Ketua RT/RW
  • 1 UnsurPemuda/
  • KarangTaruna
tugas tim pelaksana tingkat desa
Tugas Tim PelaksanaTingkat Desa
  • Melaksanakan Program Kerja Pemerintah Desa
  • Mengiventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan
  • penyerapan dana ADD
  • c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
  • keuangan
contoh penyaluran add
Contoh Penyaluran ADD
  • Tahap pertama 50 %
  • Tahap kedua 25 %
  • Tahap ketiga 25 %

Pengajuan dapat dilakukan jika :

  • APBDs telah dituangkan dalam Peraturan Desa
  • Telah diprogramkan
alokasi penggunaan dana penyelenggaraan pemerintahan
Alokasi Penggunaan DanaPenyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan Desa ( 30% )

  • 30% Tunjangan Kurang Penghasilan

Kepala Desa & Perangkat Desa

  • 20% Biaya Operasional Pemerintah Desa
  • 25% BOP Baperdes
  • 15% BOP LPKMD/K
  • 10% Peningkatan SDM & Asuransi Kepala

Desa & Sekretaris Desa

alokasi penggunaan dana pemberdayaan masyarakat
Alokasi Penggunaan DanaPemberdayaan Masyarakat
  • Pemberdayaan Manusia
    • Peningkatan kemampuan pengelola

Lembaga Usaha Milik Desa

    • Peningkatan gizi Balita
    • Menunjang 10 Program PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK
    • Pengadaan sarana TPA, TK, Sarana Olah raga, Karang Taruna
    • Bantuan Kepada lansia, jompo dan cacat
lanjutan
Lanjutan ………

2. Perbaikan Lingkungan :

  • Pembuatan jalan, talud / irigasi, jembatan, los

pasar, lumbung pangan

  • Penghijauan / tanaman holtikultura
  • Kesehatan lingkungan, SPAL, Jamban Kel
  • Menunjang kegiatan kelompok keluarga

miskin

lanjutan24
Lanjutan………..

3. Pemberdayaan Usaha / Ekonomi

  • Pengembangan modal usaha BUMDes dan

Lembaga Simpan Pinjam

  • Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil

Masyarakat (penambahan modal, pemasaran

produk )

tahapan pelaksanaan
TAHAPAN PELAKSANAAN
  • Tahap Persiapan
    • Pembentukan kelembagaan pengelola ADD
    • Perumusan Kebijakan ADD
    • Sosialisasi Pelaksanaan ADD
  • Tahap Perencanaan
    • Pembentukan Tim Pelaksana ADD (Kepdes)
    • Membuat rencana detail alokasi dana untuk

penyelenggaraan pemerintahan ( Kpl Desa

& perangkat desa, LPKMD, Baperdes )

lanjutan26
Lanjutan …………
  • Membuat rencana detail alokasi dana untuk

pemberdayaan masyarakat ( Kpl Ds,

LPKMD,Tokoh Masyarakat )

  • Desa : Penetapan APBDes ( Perdes )
lanjutan27
Lanjutan ………
  • Tahap Pelaksanaan
    • Tim Pelaksana ADD melakukan kegiatan
    • ADD Penyelenggaraan Pemerintahan dikelola Pemerintah Desa
    • ADD Pemberdayaan Masyarakat dikelola Tim Pelaksana ADD
  • Tahap Pengdalian,Monitoring & Evaluasi
    • Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, Tim Pembina Kabupaten, Pendamping, Masyarkat, lembaga-lembaga yang ada
    • Realisasi pencairan dana telah mendapat rekomendasi dari Camat
lanjutan28
Lanjutan …….
  • Tahap Pelaporan
    • Pengelolaan Dana :

Bendahara Desa

    • Kegiatan :

Kepala Desa

- Penyelenggaraan Pemerintahan

Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa

- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat

bendahara desa
Bendahara Desa
  • Unsur Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa
  • Bertugas :

- Mengambil dana dengan Surat tugas dari

Kepala Desa & rekomendasi dari Camat

- Mencatat penerimaan dan pengeluaran

dana ADD dalam Buku kas Umum dan

Buku Pembantu

pertanggungjawaban
PERTANGGUNGJAWABAN
  • Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa
  • Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD :
    • Laporan Berkala  bulanan, isinya adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD
    • Laporan akhir dari penggunaan ADD: perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Permen 37/2007 Psl.23

penyampaian laporan
PenyampaianLaporan

BUPATI

Tim Pembina Tk.Kabupaten

Rekap dari Lap Tk.Kecamatan

Setiap bulan

Tim Pendamping Tk. Kecamatan

Rekap dari seluruh desa

Setiap bulan

Tim Pelaksana Tk. Desa

Setiap bulan

slide32

TERIMA

KASIH

ad