Kebijakan perdagangan dan investasi riil
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 22

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL PowerPoint PPT Presentation


  • 563 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL. PERTEMUAN 13. PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

Download Presentation

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kebijakan perdagangan dan investasi riil

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL

PERTEMUAN 13


Perdagangan luar negeri

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

  • WTO (World Trade Organisation). Indonesia sebagaisalahsatunegaraanggota WTO, kebijakan yang diterapkanharussejalandenganketentuan-ketentuandibidangperdaganganinternasional yang telahdisepakatibersamadalam WTO yang menujuperdaganganbebasduniasepenuhnya.

  • APEC.Kebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harusjugasejalandengankesepakatandalam APEC yang menerapkanperdaganganbebasolehnegara-negaramajuanggota APEC tahun 2010 dandiikutiolehnegara-negaraberkembanganggota APEC tahun2020

  • ASEAN.Kebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia jugaharussejalandengankebijakan  AFTA menujuperdaganganbebas yang telahdimulaisejaktahun 2003, termasuksejumlah ASEAN plus sepertidengan Korea, China, Jepang, India, New Zealand, danAmerikaSerikat.


Perdagangan luar negeri1

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

  • EPA/FTA (Free Trade Areas). Indonesia telahmenandatanganiEconomic Partnership AgreementdenganJepangpadaawaltahun 2006. Olehkarenaitukebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harusdisesuaikandengankesepakatantersebut.

  • KEK. Indonesia jugatelahmembuatkesepakatanuntukmembentukKawasanEkonomiKhususdenganSingapuradaniniberarti Indonesia punyasuatukomitmen yang harusdicerminkandalankebijakanperdaganganluarnegerinya.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri

Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Kesepakatanperdagangan global dan regional (WTO,  FTA/multilateral atau bilateral, EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN “Plus” danIntegrasiEkonomi ASEAN).

  • Standarisasi.

  • Penentuansektor-sektorunggulan (picking the winners).

  • Kebijakanpemerintahmengenaikenaikanhargakomoditasdipasardunia.

  • Anti Dumping.

  • Diplomasiekonomi


Isu kebijakan perdagangan luar negeri1

Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Kesepakatanperdagangan global dan regional (WTO,  FTA/multilateral atau bilateral, EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN “Plus” danIntegrasiEkonomi ASEAN).

    Sebagaisalahsatunegaraanggota WTO jelas Indonesia harustaat WTO artinyakebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harussejalandenganketentuandibidangperdaganganinternasional yang disepakaibersamadidalam WTO yang menujuperdaganganbebasduniasepenuhnya.

    Namunterbuktibahwakeikutsertaan Indonesia dalam WTO tidakmenjamindayasaing global dariproduk-produk Indonesia karenaselamainikebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia cenderungsemakin liberal tidakdidukungolehlangkah-langkahkonkretlainnya, sepertipeningkatananggaraninovasidandayasaing, pendidikankhususnyadisektorindustrimanufaktur.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri2

Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Standarisasi

    Indonesia sudahpunyaaturanmengenaistandarisasi, yakniPeraturanPemerintah (PP) No. 102/2000. Di dalampasal 3 dinyatakanbahwastandarisasinasionalbertujuanuntuk : (1) meningkatkanperlindungankepadakonsumen, pelakuusaha, tenagakerja, danmasyarakatlainnya, baikuntukkeselamatan, keamanan, kesehatanmaupunpelestarianfungsilingkunganhidup; (2) membantukelancaranperdagangan; dan (3) mewujudkanpersainganusaha yang sehatdalamperdagangan.

    Namundilapanganimplementasinyamasihsangatlamban. HinggaAgustus 2007 pemerintah Indonesia telahmenetapkan 3.200 standarnasionalindustri (SNI), tetapi 215 SNI produk yang diwajibkan. SNI yang diwajibkanitu pun baru 34 SNI produk yang dinotifikasike WTO. Tanpanotifikasitersebuttidakadamekanismepengawasandansanksi yang diterapkan.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri3

Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Penentuansektor-sektorunggulan (picking the winners)

    Selamainidalamupayameningkatkankinerjaeksporatauindustrinasional, pemerintah Indonesia menetapkansektor-sektoratauindustriunggulan, atauprioritasataustrategis, yang umumdikenaldengansebutanstrategi picking the winners.

    Namun, pengalamanselamainimenunjukkanbahwakebijakan yang adatidakselalukonsistendenganapa yang ingindicapai.Satucontohkonkret, industrielektronik Indonesia hinggasaatinimasihsangattergantungpadaimporkomponendanbahanbakuutama. Ironisnyabeamasuk (BMM) imporbahanbakudankomponenke Indonesia selamainiberkisar 5% hingga 20%, sedangkanimporprodukjadielektronikdikenal BMM 0%.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri4

Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Kebijakanpemerintahmengenaikenaikanhargakomoditasdipasardunia.

    Perubahanhargadarisuatukomoditasdipasarduniabisaberpengaruhnegatifataupositifterhadap Indonesia, terutamadalambentukperubahanbiayaproduksiatauinflasi. Demimenjagastabilitashargapasardomestikakibatperubahanhargasuatukomoditasdipasardunia, pemerintahmemilikisejumlahstrategiatauinstrumenuntukdigunakan.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri5

Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Anti Dumping

    menurutkamushukumekonomi dumping adalahpraktekdagang yang dilakukaneksportirdenganmenjualkomoditidipasaraninternasionaldenganhargakurangdarinilai yang wajarataulebihrendahdaripadahargabarangtersebutdinegaranyasendiriataudaripadahargajualkepadanegara lain, padaumumnyapraktekinidinilaitidakadilkarenadapatmerusakpasardanmerugikanprodusenpesaingdinegarapengimport.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri6

Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Diplomasiekonomi

    Diplomasiperdaganganluarnegeri yang merupakanbagiandaridiplomasiekonomi, jugamerupakansalahsarulangkahpengting yang harusdilakukanolehpemerintahdalamupayameningkatkanekspor Indonesia. Dengansemakinkuatnyapersaingan yang dihadapi Indonesia dalamperdaganganluarnegeri, diplomasiperdaganganluarnegeriharusmenjadiujungtombaksekaligusprioritasutamapolitikluarnegeri Indonesia.

    Namunsaruhal yang harusdiperhatikanadalahbahwasehebatapapunjugadiplomasiekonomi, itutidakakanefektifjikatidakdidukungolehkonsidiekonomi, sosial, danpolitik yang kondusifdidalamnegeri. Stabilitaspolitik, sosial, danekonomidomestikditambahdenganperkembangandemokrasi yang semakinbaikdi Indonesia merupakanhalpenting yang dapatmenjadi modal positifdalammendukungkiprahdiplomasiekonomi Indonesia.


Perdagangan dalam negeri

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

  • Infrastrukturdanlogistik

    Tantanganyang dihadapi Indonesia saatinidalaminfrastukturadalahantara lain sebagaiberikut :

  • Memperbaikisemuainfrastruktur yang rusak, sepertijalan-jalanraya yang berlubangdanbergelombangdan yang sebagianhancurkarenatanahlongsordalamwaktusingkat.

  • Membangunjalantolataujalankeretaapikepelabuhan, danmemperluaskapasitasdanmemperbaikimanajemenpelabuhan, sepertiTanjungPriokdanlainnya, yang selamainimenjadipintukeluarmasukbarangdalambeberapatahunkedepan.

  • Meningkatkanakselerasilistrikdalam 2 tahunkedepan, danbanyaklagi.


Perdagangan dalam negeri1

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

  • Barangselundupan/imporillegal

    Dalambeberapatahunbelakangini, perdagangandalamnegeridilandaolehsemaraknyabarang-barangselundupanatauimporilegal, temasukChina

    Indonesia memangsangatrawanterhadappenyelundupanatauimporilegalkarenasecarageografis Indonesia adalahnegarakepulauan yang memilikibanyakpintumasuktanpapengawasan yang ketat. Sepertitekstildanproduktekstil (TPT)danelektronika.

    Salahsatupintumasukbagibarang-barangselundupanadalahBatam, hinggasaatinibelumbisaditanggulangiolehpemerintahkarenaberbagaikendala, termasukketerbatasankapal patrol, SDM, dandanaoperasional.


Perdagangan dalam negeri2

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

  • Persaingan

    Persaingansehatdi Indonesia  diaturoleh UU RI No. 5 Tahun 1999 tentanglaranganpraktekmonopolidanpersaingantidaksehatdanpelaksanaan UU tersebutdiawasiolehkomisikhusus, KomisiPengawasanPersainganUsahan (KPPU) yang langsungbertanggungjawabkepadaPresiden.


Perdagangan dalam negeri3

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

  • Distribusi

    Ketidaklancarandistribusibarangdanjasaantarwilayahdidalamnegeriselamainijugadisebabkanolehburuknyainfrastuktur, termasukkurangnyajalanrayadanjalurkeretaapi yang menghubungkansentra-sentraproduksidenganpusat-pusatpengadaanbahanbakudanpusat-pusatpasar, danburuknyapelabuhan-pelabuhandibanyakdaerahdi Indonesia


Investasi riil

INVESTASI RIIL

  • Kebijakanperbaikanikliminvestasidan UU PenanamanModal No.25/2007.

    Paketinimemuatberbagaikebijakanekonomi yang dikelompokkandalam 8 bidang, yaknikebijakanperbaikanikliminvestasi, kebijakanekonomimakrodankeuangan, kebijakanketahanan energy, dankebijakansumberdayaalam, lingkungan, danpertanian.


Investasi riil1

INVESTASI RIIL

  • Daftarnegatifinvestasi (DNI)

    Dalampasal 12 UU PM No.25/2007 disebutkanbahwa :

    1.    Semuabidangusahaataujenisusahaterbukabagikegiatanpenanamanmodal,kecualibidangusahaataujenisusaha yang dinyatakantertutupdanterbukadenganpersyaratan.

    2.    Bidangusaha yang tertutupbagipenanaman modal asingadalah

    produksisenjata, mesiu, alatpeledak, danperalatanperang.

    3.    PemerintahberdasarkanPeraturanPresidenmenetapkanbidangusaha yang tertutupuntukpenanaman modal, baikasingmaupundalamnegeri, denganberdasarkankriteriakesehatan, moral, kebudayaan, lingkunganhidup, pertahanan, dankeamanannasional, sertakepentingannasionallainnya.

    4.    Kriteriadanpersyaratanbidangusaha yang tertutupdan yang terbukadenganpersyaratanmasing-masingdiaturdengan PP.

    5.    Pemerintahmenetapkanbidangusaha yang terbukadenganpersyaratanberdasarkanKriteriakepentingannasional, yaituperlindungansumberdayaalam, perlindungan, pengembanganusahamikrodankoperasi, pengawasanproduksidandistribusi, peningkatankapasitasteknologi, partisipasi modal dalamnegeri, sertakerjasamadenganbadanusahapemerintah.


Investasi riil2

INVESTASI RIIL

  • Koordinasiantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah

    Masalahburuknyakoordinasiantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerahterasasemakinparahsetelahadanyaotonomidaerah. Banyakperaturanpemerintahataukeputusanpresiden yang tidakbisaberjalanefektifkarenaadanyatarikmenarikkepentinganantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah yang semuanyamerasa paling berkepentinganataspenanaman modal didaerah.


Investasi riil3

INVESTASI RIIL

  • Kawasanperdaganganbebas (KPB) dankawasanekonomikhusus (KEK)

    Dalamera globalisasidanperdaganganbebassaatini, membentuksuatukawasanperdaganganbebas (FTZ) ataukawasanekonomikhusus (KEK) merupakansalahsatucarauntukmeningkatkanekspordaninvestasi. Salahsatu FTZ yang sedangdikembangkanolehpemerintahadalahdikawasanBatam, BintandanKarimun yang ditargetkanakanmenarikinvestasiasing 5x lipatdalam 5 tahunkedepandari 1 miliar dollar AS menjadi minimal 5 miliar dollar AS.

    TentuKEK atau FTZ hanyaakanberhasildikembangkanapabilamemilikikeunggulandalamjaringandistribusi global, yang bergantungpadafaktor-faktorsepertikualitas SDM, kebijakanmakro, kebijakansektoraldankebijakanpemerintah.


Arah kebijakan

ARAH KEBIJAKAN

  • Isupentingterkaitdengan PLN, PDN, daninvestasiriilsudahtercakupdidalamarahkebijakan yang akandilakukanpemerintahdi 3 bidangtersebut. Namundemikianperludipahamibahwaefisiensidandayasaing yang tinggisajatidakcukupuntukmenjaminkemampuan Indonesia bersaingdipasardomestikmaupunpasar global,dalamperdaganganmaupuninvestasi.

    Langkahyang diambilpemerintahtentusajaimplementasinyabelumtentubisadilaksanakandenganbaik, terutamakarena 2 hal :

    1.  Tidakadapemahaman yang samamengenaipentingnyasuatukebijakanantarapembuatkebijakanditingkatpusatdanpelaksanakebijakantersebutdilapangan.

    2.  Sulitsekalimembentukkeharmonisanantardepartemenatauinstansipemerintahterkaitdalamimplementasisuatukebijakan.

  • Singkatkataarahkebijakan PDN, PLN daninvestasiriilharusdiarahkanpada 3 sasaran, yakniefisiensi, dayasaingdankemampuanberproduksi.


Kebijakan lingkungan hidup dalam konteks perdagangan dan investasi

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS PERDAGANGAN DAN INVESTASI

  • Masalahlingkunganhiduptidakhanyamasalahpencemarandan/atauperusakanlingkunganhidupsaja, tetapisudahmerupakanbagian integral darimasalahpembangunan. Masalahlingkunganhidupmenjadisesuatu yang lintassektoral, multi disiplin, danmelibatkansemualapisanmasyarakat, sertasangatterkaitdenganmasalah-masalah global lainnya, termasukliberalisasiperdagangandunia.


Kebijakan lingkungan hidup dalam konteks perdagangan dan investasi1

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS PERDAGANGAN DAN INVESTASI

  • Upayauntukmengurangipencemaranlingkunganakibatkegiatanekonomi, termasukperdagangandaninvestasi, dapatdilakukandengan 3 pendekatanyaitu :

    1)   Pendekatanregulasi, yakniperintahdanpengawasanolehpemerintah. Inimerupakanperangkat yang diterapkanolehpemerintahmelaluibakumutulingkungandan program lain.

    2) Pendekatanmasyarakat (termasukduniausaha), yaknimelakukanperaturansendiri. Inimerupakantindakanproaktifdalampencegahanpencemaranolehperusahaan yang membawakeuntunganadanyakelenturanpadaperusahaanuntukmengembangkanteknologi yang sesuaidengankondisiperusahaannya.

    3)   Pendekatanekonomi yang dapatdilakukanmelaluipemberianinsentif, disinsentif, danizinmemperdagangkanemisi. Untuk yang terakhirini, industridiberihakmenggunakanjasalingkunganuntukmembuanglimbah; hakinidapatdiperjualbelikan.


Kebijakan perdagangan dan investasi riil

Thank you


  • Login