Kebijakan perdagangan dan investasi riil
Download
1 / 22

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL - PowerPoint PPT Presentation


  • 662 Views
  • Uploaded on

KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL. PERTEMUAN 13. PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL' - coby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Perdagangan luar negeri
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

  • WTO (World Trade Organisation). Indonesia sebagaisalahsatunegaraanggota WTO, kebijakan yang diterapkanharussejalandenganketentuan-ketentuandibidangperdaganganinternasional yang telahdisepakatibersamadalam WTO yang menujuperdaganganbebasduniasepenuhnya.

  • APEC.Kebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harusjugasejalandengankesepakatandalam APEC yang menerapkanperdaganganbebasolehnegara-negaramajuanggota APEC tahun 2010 dandiikutiolehnegara-negaraberkembanganggota APEC tahun2020

  • ASEAN.Kebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia jugaharussejalandengankebijakan  AFTA menujuperdaganganbebas yang telahdimulaisejaktahun 2003, termasuksejumlah ASEAN plus sepertidengan Korea, China, Jepang, India, New Zealand, danAmerikaSerikat.


Perdagangan luar negeri1
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

  • EPA/FTA (Free Trade Areas). Indonesia telahmenandatanganiEconomic Partnership AgreementdenganJepangpadaawaltahun 2006. Olehkarenaitukebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harusdisesuaikandengankesepakatantersebut.

  • KEK. Indonesia jugatelahmembuatkesepakatanuntukmembentukKawasanEkonomiKhususdenganSingapuradaniniberarti Indonesia punyasuatukomitmen yang harusdicerminkandalankebijakanperdaganganluarnegerinya.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri
Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Kesepakatanperdagangan global dan regional (WTO,  FTA/multilateral atau bilateral, EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN “Plus” danIntegrasiEkonomi ASEAN).

  • Standarisasi.

  • Penentuansektor-sektorunggulan (picking the winners).

  • Kebijakanpemerintahmengenaikenaikanhargakomoditasdipasardunia.

  • Anti Dumping.

  • Diplomasiekonomi


Isu kebijakan perdagangan luar negeri1
Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Kesepakatanperdagangan global dan regional (WTO,  FTA/multilateral atau bilateral, EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN “Plus” danIntegrasiEkonomi ASEAN).

    Sebagaisalahsatunegaraanggota WTO jelas Indonesia harustaat WTO artinyakebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia harussejalandenganketentuandibidangperdaganganinternasional yang disepakaibersamadidalam WTO yang menujuperdaganganbebasduniasepenuhnya.

    Namunterbuktibahwakeikutsertaan Indonesia dalam WTO tidakmenjamindayasaing global dariproduk-produk Indonesia karenaselamainikebijakanperdaganganluarnegeri Indonesia cenderungsemakin liberal tidakdidukungolehlangkah-langkahkonkretlainnya, sepertipeningkatananggaraninovasidandayasaing, pendidikankhususnyadisektorindustrimanufaktur.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri2
Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Standarisasi

    Indonesia sudahpunyaaturanmengenaistandarisasi, yakniPeraturanPemerintah (PP) No. 102/2000. Di dalampasal 3 dinyatakanbahwastandarisasinasionalbertujuanuntuk : (1) meningkatkanperlindungankepadakonsumen, pelakuusaha, tenagakerja, danmasyarakatlainnya, baikuntukkeselamatan, keamanan, kesehatanmaupunpelestarianfungsilingkunganhidup; (2) membantukelancaranperdagangan; dan (3) mewujudkanpersainganusaha yang sehatdalamperdagangan.

    Namundilapanganimplementasinyamasihsangatlamban. HinggaAgustus 2007 pemerintah Indonesia telahmenetapkan 3.200 standarnasionalindustri (SNI), tetapi 215 SNI produk yang diwajibkan. SNI yang diwajibkanitu pun baru 34 SNI produk yang dinotifikasike WTO. Tanpanotifikasitersebuttidakadamekanismepengawasandansanksi yang diterapkan.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri3
Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Penentuansektor-sektorunggulan (picking the winners)

    Selamainidalamupayameningkatkankinerjaeksporatauindustrinasional, pemerintah Indonesia menetapkansektor-sektoratauindustriunggulan, atauprioritasataustrategis, yang umumdikenaldengansebutanstrategi picking the winners.

    Namun, pengalamanselamainimenunjukkanbahwakebijakan yang adatidakselalukonsistendenganapa yang ingindicapai.Satucontohkonkret, industrielektronik Indonesia hinggasaatinimasihsangattergantungpadaimporkomponendanbahanbakuutama. Ironisnyabeamasuk (BMM) imporbahanbakudankomponenke Indonesia selamainiberkisar 5% hingga 20%, sedangkanimporprodukjadielektronikdikenal BMM 0%.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri4
Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Kebijakanpemerintahmengenaikenaikanhargakomoditasdipasardunia.

    Perubahanhargadarisuatukomoditasdipasarduniabisaberpengaruhnegatifataupositifterhadap Indonesia, terutamadalambentukperubahanbiayaproduksiatauinflasi. Demimenjagastabilitashargapasardomestikakibatperubahanhargasuatukomoditasdipasardunia, pemerintahmemilikisejumlahstrategiatauinstrumenuntukdigunakan.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri5
Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Anti Dumping

    menurutkamushukumekonomi dumping adalahpraktekdagang yang dilakukaneksportirdenganmenjualkomoditidipasaraninternasionaldenganhargakurangdarinilai yang wajarataulebihrendahdaripadahargabarangtersebutdinegaranyasendiriataudaripadahargajualkepadanegara lain, padaumumnyapraktekinidinilaitidakadilkarenadapatmerusakpasardanmerugikanprodusenpesaingdinegarapengimport.


Isu kebijakan perdagangan luar negeri6
Isu kebijakan perdagangan luar negeri

  • Diplomasiekonomi

    Diplomasiperdaganganluarnegeri yang merupakanbagiandaridiplomasiekonomi, jugamerupakansalahsarulangkahpengting yang harusdilakukanolehpemerintahdalamupayameningkatkanekspor Indonesia. Dengansemakinkuatnyapersaingan yang dihadapi Indonesia dalamperdaganganluarnegeri, diplomasiperdaganganluarnegeriharusmenjadiujungtombaksekaligusprioritasutamapolitikluarnegeri Indonesia.

    Namunsaruhal yang harusdiperhatikanadalahbahwasehebatapapunjugadiplomasiekonomi, itutidakakanefektifjikatidakdidukungolehkonsidiekonomi, sosial, danpolitik yang kondusifdidalamnegeri. Stabilitaspolitik, sosial, danekonomidomestikditambahdenganperkembangandemokrasi yang semakinbaikdi Indonesia merupakanhalpenting yang dapatmenjadi modal positifdalammendukungkiprahdiplomasiekonomi Indonesia.


Perdagangan dalam negeri
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

  • Infrastrukturdanlogistik

    Tantanganyang dihadapi Indonesia saatinidalaminfrastukturadalahantara lain sebagaiberikut :

  • Memperbaikisemuainfrastruktur yang rusak, sepertijalan-jalanraya yang berlubangdanbergelombangdan yang sebagianhancurkarenatanahlongsordalamwaktusingkat.

  • Membangunjalantolataujalankeretaapikepelabuhan, danmemperluaskapasitasdanmemperbaikimanajemenpelabuhan, sepertiTanjungPriokdanlainnya, yang selamainimenjadipintukeluarmasukbarangdalambeberapatahunkedepan.

  • Meningkatkanakselerasilistrikdalam 2 tahunkedepan, danbanyaklagi.


Perdagangan dalam negeri1
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

  • Barangselundupan/imporillegal

    Dalambeberapatahunbelakangini, perdagangandalamnegeridilandaolehsemaraknyabarang-barangselundupanatauimporilegal, temasukChina

    Indonesia memangsangatrawanterhadappenyelundupanatauimporilegalkarenasecarageografis Indonesia adalahnegarakepulauan yang memilikibanyakpintumasuktanpapengawasan yang ketat. Sepertitekstildanproduktekstil (TPT)danelektronika.

    Salahsatupintumasukbagibarang-barangselundupanadalahBatam, hinggasaatinibelumbisaditanggulangiolehpemerintahkarenaberbagaikendala, termasukketerbatasankapal patrol, SDM, dandanaoperasional.


Perdagangan dalam negeri2
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

  • Persaingan

    Persaingansehatdi Indonesia  diaturoleh UU RI No. 5 Tahun 1999 tentanglaranganpraktekmonopolidanpersaingantidaksehatdanpelaksanaan UU tersebutdiawasiolehkomisikhusus, KomisiPengawasanPersainganUsahan (KPPU) yang langsungbertanggungjawabkepadaPresiden.


Perdagangan dalam negeri3
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

  • Distribusi

    Ketidaklancarandistribusibarangdanjasaantarwilayahdidalamnegeriselamainijugadisebabkanolehburuknyainfrastuktur, termasukkurangnyajalanrayadanjalurkeretaapi yang menghubungkansentra-sentraproduksidenganpusat-pusatpengadaanbahanbakudanpusat-pusatpasar, danburuknyapelabuhan-pelabuhandibanyakdaerahdi Indonesia


Investasi riil
INVESTASI RIIL

  • Kebijakanperbaikanikliminvestasidan UU PenanamanModal No.25/2007.

    Paketinimemuatberbagaikebijakanekonomi yang dikelompokkandalam 8 bidang, yaknikebijakanperbaikanikliminvestasi, kebijakanekonomimakrodankeuangan, kebijakanketahanan energy, dankebijakansumberdayaalam, lingkungan, danpertanian.


Investasi riil1
INVESTASI RIIL

  • Daftarnegatifinvestasi (DNI)

    Dalampasal 12 UU PM No.25/2007 disebutkanbahwa :

    1.    Semuabidangusahaataujenisusahaterbukabagikegiatanpenanamanmodal,kecualibidangusahaataujenisusaha yang dinyatakantertutupdanterbukadenganpersyaratan.

    2.    Bidangusaha yang tertutupbagipenanaman modal asingadalah

    produksisenjata, mesiu, alatpeledak, danperalatanperang.

    3.    PemerintahberdasarkanPeraturanPresidenmenetapkanbidangusaha yang tertutupuntukpenanaman modal, baikasingmaupundalamnegeri, denganberdasarkankriteriakesehatan, moral, kebudayaan, lingkunganhidup, pertahanan, dankeamanannasional, sertakepentingannasionallainnya.

    4.    Kriteriadanpersyaratanbidangusaha yang tertutupdan yang terbukadenganpersyaratanmasing-masingdiaturdengan PP.

    5.    Pemerintahmenetapkanbidangusaha yang terbukadenganpersyaratanberdasarkanKriteriakepentingannasional, yaituperlindungansumberdayaalam, perlindungan, pengembanganusahamikrodankoperasi, pengawasanproduksidandistribusi, peningkatankapasitasteknologi, partisipasi modal dalamnegeri, sertakerjasamadenganbadanusahapemerintah.


Investasi riil2
INVESTASI RIIL

  • Koordinasiantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah

    Masalahburuknyakoordinasiantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerahterasasemakinparahsetelahadanyaotonomidaerah. Banyakperaturanpemerintahataukeputusanpresiden yang tidakbisaberjalanefektifkarenaadanyatarikmenarikkepentinganantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah yang semuanyamerasa paling berkepentinganataspenanaman modal didaerah.


Investasi riil3
INVESTASI RIIL

  • Kawasanperdaganganbebas (KPB) dankawasanekonomikhusus (KEK)

    Dalamera globalisasidanperdaganganbebassaatini, membentuksuatukawasanperdaganganbebas (FTZ) ataukawasanekonomikhusus (KEK) merupakansalahsatucarauntukmeningkatkanekspordaninvestasi. Salahsatu FTZ yang sedangdikembangkanolehpemerintahadalahdikawasanBatam, BintandanKarimun yang ditargetkanakanmenarikinvestasiasing 5x lipatdalam 5 tahunkedepandari 1 miliar dollar AS menjadi minimal 5 miliar dollar AS.

    TentuKEK atau FTZ hanyaakanberhasildikembangkanapabilamemilikikeunggulandalamjaringandistribusi global, yang bergantungpadafaktor-faktorsepertikualitas SDM, kebijakanmakro, kebijakansektoraldankebijakanpemerintah.


Arah kebijakan
ARAH KEBIJAKAN

  • Isupentingterkaitdengan PLN, PDN, daninvestasiriilsudahtercakupdidalamarahkebijakan yang akandilakukanpemerintahdi 3 bidangtersebut. Namundemikianperludipahamibahwaefisiensidandayasaing yang tinggisajatidakcukupuntukmenjaminkemampuan Indonesia bersaingdipasardomestikmaupunpasar global,dalamperdaganganmaupuninvestasi.

    Langkahyang diambilpemerintahtentusajaimplementasinyabelumtentubisadilaksanakandenganbaik, terutamakarena 2 hal :

    1.  Tidakadapemahaman yang samamengenaipentingnyasuatukebijakanantarapembuatkebijakanditingkatpusatdanpelaksanakebijakantersebutdilapangan.

    2.  Sulitsekalimembentukkeharmonisanantardepartemenatauinstansipemerintahterkaitdalamimplementasisuatukebijakan.

  • Singkatkataarahkebijakan PDN, PLN daninvestasiriilharusdiarahkanpada 3 sasaran, yakniefisiensi, dayasaingdankemampuanberproduksi.


Kebijakan lingkungan hidup dalam konteks perdagangan dan investasi
KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS PERDAGANGAN DAN INVESTASI

  • Masalahlingkunganhiduptidakhanyamasalahpencemarandan/atauperusakanlingkunganhidupsaja, tetapisudahmerupakanbagian integral darimasalahpembangunan. Masalahlingkunganhidupmenjadisesuatu yang lintassektoral, multi disiplin, danmelibatkansemualapisanmasyarakat, sertasangatterkaitdenganmasalah-masalah global lainnya, termasukliberalisasiperdagangandunia.


Kebijakan lingkungan hidup dalam konteks perdagangan dan investasi1
KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONTEKS PERDAGANGAN DAN INVESTASI

  • Upayauntukmengurangipencemaranlingkunganakibatkegiatanekonomi, termasukperdagangandaninvestasi, dapatdilakukandengan 3 pendekatanyaitu :

    1)   Pendekatanregulasi, yakniperintahdanpengawasanolehpemerintah. Inimerupakanperangkat yang diterapkanolehpemerintahmelaluibakumutulingkungandan program lain.

    2) Pendekatanmasyarakat (termasukduniausaha), yaknimelakukanperaturansendiri. Inimerupakantindakanproaktifdalampencegahanpencemaranolehperusahaan yang membawakeuntunganadanyakelenturanpadaperusahaanuntukmengembangkanteknologi yang sesuaidengankondisiperusahaannya.

    3)   Pendekatanekonomi yang dapatdilakukanmelaluipemberianinsentif, disinsentif, danizinmemperdagangkanemisi. Untuk yang terakhirini, industridiberihakmenggunakanjasalingkunganuntukmembuanglimbah; hakinidapatdiperjualbelikan.


Thank you INVESTASI


ad