M hamidi masykur sh m kn
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 10

M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

perdama i an. DADING. M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn. HAPER MENGHENDAKI perdama i an. Pasal 130 (1) HIR “ Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”.

Download Presentation

M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M hamidi masykur sh m kn

perdamaian

DADING

M.HAMIDI MASYKUR SH.M.Kn


Haper menghendaki perdama i an

HAPER MENGHENDAKI perdamaian

Pasal 130 (1) HIR

“ Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”.

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat suatu surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.


P asal 16 ayat 2 uu no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

Pasal 16 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian


Perdama i an imperatif

perdamaian : IMPERATIF

UPAYA

Pasal 131 (1) HIR

  • Jika Hakim tidak dapat mendamaian para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang.

  • Hakim mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tat tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasi Undue Process. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum (M. Yahya Harahap 2012: 340


Perkara

PERKARA

mENUMPUKNYA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2008

  • Sifat dan mediasi di Pengadilan bersifat Mandatory, para pihak tidak dapat menolak ataupun meminta langsung dilakukannya pemeriksaan perkara.

  • Pasal 2 (3) No 1 Tahun 2008 “ Apabila perkara dan diputus tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.


M hamidi masykur sh m kn

pramediasi


M hamidi masykur sh m kn

PELAKSANAAN mediasi


M hamidi masykur sh m kn

TAHAP mediasi


M hamidi masykur sh m kn

KESEPAKATAN mediasi


M hamidi masykur sh m kn

Thank You !


  • Login