1 / 20

Pengantar Diskusi Expert Group – PwD Study

Pengantar Diskusi Expert Group – PwD Study Percepatan Penanganan Kemiskinan untuk penyandang disabilitas. Viviyulaswati@bappenas.go.id Direktur Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas. Workshop Expert Group Jakarta, 11 September 2012.

Download Presentation

Pengantar Diskusi Expert Group – PwD Study

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pengantar Diskusi Expert Group – PwD Study Percepatan Penanganan Kemiskinan untuk penyandang disabilitas Viviyulaswati@bappenas.go.id DirekturPerlindunganSosialdanKesejahteraanMasyarakatBappenas Workshop Expert Group Jakarta, 11 September 2012

  2. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat • Meningkatnya kesejahteraan masyarakat • Tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun, harapan hidup meningkat, partisipasi pendidikan meningkat, dsb. • Terbentuknya kelas menengah yang jumlahnya meningkat • Namun masih menyisakan kelompok miskin dan rentan dalamjumlahyang signifikan: • Lajupenurunanpengurangankemiskinanmelambat diperlukantargetingdan analisis problem dan akar kemiskinan yg lebih tajam • Disparitasantarkelompok pendapatan dan wilayah semakin meningkat  pembangunanbeluminklusif, perlutransformasikebijakan yang menjaminseluruhwarganegaramendapatkankesempatanuntukhiduplayakdansejahtera Beberapa data berikutmenggambarkankondisiumumini…………

  3. TrenPenurunanKemiskinan lajunyamelambat Catatan: Tahun 1996 BPS melakukanperubahanmetodepenghitungankemiskinandenganmempertinggikriteriaambangbataskemiskinandibidangpendidikan. Sumber: Diolah dari data Susenasbeberapa tahun, BPS

  4. Disparitas di Kota dan Desa Mengalami Kenaikan Perkembangan Gini Ratio di Kota dan Desa Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Sumber: BPS, Susenas 2011

  5. MENGAPA GINI RATIO MENINGKAT? Rata-Rata Pengeluaran Penduduk (Rp/kap/Bln) Menurut Kelompok (Desil) Penduduk, Tahun 2009 dan 2010 Pertumbuhandinikmati rata-rata lebihbesarolehkelompokmenengahkeatas. Sedangkan rata-rata pengeluaran golongan bawah tumbuh lebih lambat.

  6. Diolah dari Data PPLS 2011

  7. Diolah dari Data PPLS 2011

  8. Sistemperlindungansosial yang ada saat ini • Permasalahan: • Pengelolaan terfragmentasi • Cakupan terbatas • Benefit beragam Asuransi Sukarela/ komersial Q5 • SkemaJaminan • Sosial • Pensiun. • HariTua. • Kesehatan. • KecelakaanKerja. • Kematian SkemaBantuanSosial Q4 KUR Kluster 3 PNPM: Kota, desa, rural, Infrastrukturdan daerahtertinggal Kluster 2 Q3 • BeasiswaMiskin • Raskin. • PKH • Penyandangcacat • Anakjalanan • Lansia telantar • KAT Kluster 1 Q2 Q1

  9. TANTANGAN PEMBANGUNAN SAAT INI 1. Diperlukan pertumbuhan ygcukuptinggidankonsisten untuk mempercepatpengurangan kemiskinan secara signifikan. • Pertumbuhan saatinibertumpupadasektor yang kurangmenyerap TK (a.l. jasa perdagangandan keuangan), tidak diimbangi olehpeningkatan kapasitas produksi DNygmenyerap TK besar (sepertipertanian) danperluasan usaha off farm yang memberipeluang peningkatan pendapatan penduduk perdesaan. • Prospekekonomiduniamembaik, namunmasihdibayangiolehtekananinflasisejalandengantingginyahargaminyakdankomoditaspangandunia • Perluasanpemenuhanhak-hakdasarmasyarakat, terutama yang miskin, telantardantinggaldi daerah-daerahterpencildantertinggal. • Dalam 10 tahunkedepan, kelompokpendudukterbesaradalahkelompok usiaproduktif diperlukantransformasikebijakanjaminansosialyang integratif agar kualitaspenduduk Indonesia kompetitif, sehatdanberkualitas. Periode “Bonus Demografi” Catatan: Dependency ratio(indeks perbandingan antara usia tidak produktif dibagi usia produktif) mencapai angka minimal (di bawah 50%)  pada periode “Bonus Demografi” ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat menekan laju kemiskinan.

  10. VISI JANGKA PANJANG 2025 • Dalam UU No. 17 Tentang RPJPN disebutkan bahwa visi pembangunan ekonomi nasional sampai dengan 2025 adalah ”mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.” • Denganmengacu pada proyeksi pertumbuhan di RPJMN ygberkisar antara 6,3% - 6,8% per tahun, pada tahun 2014 PDB Indonesia diperkirakan akan berkisar US$1.200 miliar dan PDB per kapita sedikit di bawah US$5.000. • Untuk jangka waktu yang lebih panjang, terdapat beberapa prediksi untuk pertumbuhanekonomiIndonesia: • Dengan asumsi pertumbuhan riil antara 7 – 8 % per tahunsejaktahun 2013, diperkirakan PDB pada tahun 2025 adalah antara US$ 3.760 – 4.730 miliar. • Dengan proyeksi penduduk sekitar 293 juta jiwa, diperkirakan PDB per kapita akan berkisar antara US$ 12.855 – 16.160. • Menurut proyeksi Goldmann Sachs dan Economist, pada tahun 2050 PDB Indonesia akan mencapai lebih dari US$ 26.000 miliar dan perekonomiannya akan menjadi kekuatan 6 besar dunia. “Mendorong Indonesia menjadinegara maju dan merupakan kekuatan 10 besarduniaditahun 2030 dan6besarduniapadatahun 2050 melalui”pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusifdan berkelanjutan”

  11. MP3KI SEBAGAI KOMPLEMEN MP3EI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (2005-2025) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Strategi Utama : Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment MP3KI Tujuan : Akselerasi PenanggulanganKemiskinan Sasaran : Tingkat Kemiskinan <5%, KesempatanKerja, KoefisienGini Pendekatan: pemenuhankebutuhan/pelayanan dasardanpeningkatanpendapatanmelaluiintegrasi/sinergi program PK sesuaikondisiwilayahdenganmelibatkanpemerintah, BUMN, Swasta, Masyarakat(P4: Public-Private-People Partnership) Strategi: (a) pelayanan/kebutuhandasar, (b) pemberdayaan masyarakat/individu, (c) akses modal, kerja,danwilayah, (d) SJS MP3EI Tujuan: Akselerasi Pertumbuhan dengan Pemerataan (Growth with Equity) Sasaran :GDP/Kapita 2025USD 14.000-16.000 Pendekatan: peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan wilayah denganmelibatkanPemerintah, BUMN, danSwasta Strategi: 3 pilar  Koridor, SDM/Iptek, dan Konektivitas Dokumenturunan: Rencana Aksi Nasional Program PK Desain program-program PK RKP/Lokasi & Alokasi Program-program PK Dll. Dokumenturunan: RencanaAksiKonektifitasNasional RencanaKerjaPemerintah (RKP) Dll. Quick wins: launching pelaksanaan klaster 4 plus program PK lain di beberapa lokasi terpilih Quick wins: ground breaking investasi pemerintah/BUMN/swasta di koridor2

  12. SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Tingkat Kemiskinan Outlook Target EkonomidanKemiskinan 14.963 10,5-11,5 % 8-10% 10.278 686 6-7% Catatan: PDB/Kapita target MP3EI Tingkat Kemiskinan target RPJP Garis Kemiskinan proyeksi sederhana PDB/kapita US$ 6.097 4.963 <5 % 467 GarisKemiskinan (ribu rupiah) 318 252 2012 2015 2020 2025 StrategiPenanggulanganKemiskinan Program Strategis • JaminanSosial(Social Security): • AsuransiKesehatan • JaminanKematian • JaminanHariTua • JaminanPensiun • JaminanKecelakaanKerja • BantuanSosial(Social Assistance): • Food stamps • Temporary shelter • Bantuanbersyarat • Pemberdayaan(Community Empowerment) • AksesBerusaha&Kredit(Financial Access) • Program Pro-Rakyat Berbasis • Tipologi Wilayah(Akses Fasilitas dasar dan wilayah) Klaster I BantuandanJaminanSosial Klaster II PemberdayaanMasyarakat Klaster III KUMKM Klaster IV Program Pro-Rakyat TRANSFORMASI KelompokSasaran 30 %terbawah (PPLS 2014/2017) 10 %terbawah (PPLS 2023) 20 %terbawah (PPLS 2017/2020) RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011)

  13. KOMPLEMENTARITAS MP3EI DAN MP3KI Fokus Strategi Penerima Parameter Skilled Labors (TenagaTerlatih) Peningkatan Nilai Tambah Produk SCALING-UP Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Efisiensi Produksi dan Pemasaran MP3EI Innovation-Driven Economy Vulnerable Population (KelompokRentanKemiskinan) Peningkatan Human Capital (Keahlian dan Keterampilan) FormalisasiLapanganKerja Peningkatan Financial Capital (Modal Berusaha) Sustainable Livelihood Unskilled Labors Peningkatan Social Capital (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) The Unemployed MP3KI Jaminan Kesehatan The Underemployed • PenumbuhkembanganKewirausahaan (Entrepreneurship) • Pendampingan & fasilitasi Jaminan Pendidikan Jaminan Ketenagakerjaan Bantuan Sosial (Minimum Guaranteed Income) Social Protection Universal Coverage Bantuan Sosial (Food Stamp) Bantuan Sosial (Temporary Shelter)

  14. PERAN PARA PIHAK DALAM MP3KI

  15. Kerangka ideal sistemperlindungansosial

  16. Resikodalamsiklushidup danresponsnya… • Jaminanpendapatan minimum • JPS/Bantuanterbatas: anak, penyandang cacat & lansiatelantar, & bencanaalam/sosial • Jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun & kematian Janin-balita Anak-anak Remaja Dewasa Lansia Gangguantumbuhkembang Tidaktamatsekolah (dasarataulanjutan), kekerasandalamkeluarga Bekerja dg upahrendah Tidakbekerja Pendapatanrendah/tidakcukup Pendidikan/keterampilanrendah • Program-program kesehatan dan gizi • Program-program pendidikan • Program-program pelatihan • PKH Kemiskinanstrukturaldankultural Kondisikesehatanburuk Jaminankesehatan

  17. TransformasiSistemPerlindunganSosialke depan • Beberapahalpenting yang mendasariperubahansistemperlindungansosialkedepan: • Amendemen UUD 1945 UUD 1945 (pasal 28H ayat 3 Pasal 34 ayat 2: “Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” • UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  • Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. • Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. • UU No. 24/2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan pembentukan 2 BPJS: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. S J S N

  18. Transformasi Sistem dan KebijakanJaminanSosialNasional (SJSN) • SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial (Pasal 1 ayat 2 UU SJSN) • SJSN adalah program negara yg bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yg layak apabila terjadi hal2 yg dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun. • UU SJSN menetapkan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial,yang terdiriatas 5 program (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian),dilakukan dengan mekanisme asuransi sosial. Transformasi yang diperlukan: • Dari upaya merespon permasalahankemiskinankepada pemenuhan hak konstitusional warga negara; • Dari pengaturan berbagai perUUan untuk tiap kelompok kepadapengaturan oleh satu hukum jaminan sosial yg menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara; • Di sisimasyarakat: • Dari peserta program menjadiklienpembangunan yang partisipatif • Dari marginalisasi (eksklusif) kepadaintegrasi( inklusif)

  19. Beberapa Pemikiran Ke Depan • Menajamkan targeting program2  • Memasukkan ODK miskin sebagai penerima program. • Sinkronisasi database untuk update yg berkelanjutan. • Program khusus ODK, antara lain: • Light conditionalities PKH untuk anak disabilitas • Special treatment PNPM Generasi dan PNPM Peduli • Keterkaitan lintas program untuk keberlanjutan bantuan dan pendampingan (sbg tindak lanjut UU 19/2011 ttg Ratifikasi Konvensi Hak2 Penyandang Disabilitas). • Memastikan ODK masuk sebagai penerima manfaat BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) dan implikasinya (a.l. Peningkatan kualitas dan profesionalitas layanan, koordinasi pusat dan daerah, dan antar stakeholders). • Sosialisasi (K, I, E) untuk menghilangkan stigma yang keliru mengenai ODK di masyarakat. • Lainnya???

  20. TERIMA KASIH

More Related