Sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara simak bmn
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 94

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Disampaikan pada Diklat PPAKP 2012. Dasar Hukum. Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Download Presentation

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SistemInformasiManajemendanAkuntansiBarangMilik Negara (SIMAK-BMN)

Disampaikanpada

DiklatPPAKP 2012


DasarHukum

  • UndangUndang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara

  • Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

  • Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah

  • PeraturanPemerintah No. 71Tahun 2010tentangStandarAkuntansiPemerintahan

  • PeraturanPemerintah No. 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah dan perubahannya (PP No. 38 Tahun 2008)

  • PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006 tetangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah

  • PeraturanMenteriKeuangan No.171/PMK.05/2007 tentangSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat

  • Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentangBaganAkunStandar

  • PeraturanMenteriKeuangan No. 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongandanKodefikasiBarangMilik Negara

  • PeraturanMenteriKeuangan No. 120/PMK.06/2010 tentangPenatausahaanBarangMilik Negara


DasarHukum (baru)

  • PeraturanMenteriKeuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara RekonsiliasiBarangMilik Negara DalamRangkaPenyusunanLaporanKeuanganPemerintahPusat

  • PeraturanDirjenKekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentangTatacaraPelaksanaanRekonsiliasi Data BarangMilik Negara DalamRangkaPenyusunanLaporan BMN danLaporanKeuanganPemerintahPusat

  • PeraturanMenteriKeuangan No. 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongandanKodefikasiBarangMilik Negara

  • PeraturanDirjenPerbendaharaanNomor PER-65/PB/2010 tentangPedomanPenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga


PokokBahasan

1

CakupanBarangMilik Negara danurgensi SIMAK-BMN dalampengelolaan BMN

2

AtributBarangMilik Negara

3

  • Migrasi/Konversi SIMAK-BMN

4

5

6

Output SIMAK-BMN

  • Sistem dan Prosedur SIMAK-BMN

Rekonsiliasi BMN


BarangMilik Negara

  • Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

  • Perolehan lainnya yang sah:

    • Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

    • Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

    • Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

    • Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.


Penyajian BMN dalamLaporanKeuangan

  • Neraca

    • AsetLancar

      • Persediaan

    • AsetTetap

      • Tanah

      • PeralatandanMesin

      • GedungdanBangunan

      • Jalan, IrigasidanJaringan

      • AsetTetapLainnya

      • KonstruksiDalamPengerjaan

    • AsetLainnya

      • AsetTakBerwujud

      • AsetTetap yang DihentikandariPenggunaanAktifPemerintah

  • CatatanatasLaporanKeuangan

    • AsetBersejarah

    • Ekstrakomptabel

    • Penjelasanatas BMN yang disajikandiNeraca


RuangLingkupPengelolaan BMN


Identitas BMN

  • KodeNama BMN

  • NomorAset/NomorUrutPendaftaran (NUP)

  • KodeKepemilikan

  • Label BMN (Register)

  • TanggalPerolehan

  • TanggalPembukuan

  • Satuan BMN

  • DasarHarga

  • Kondisi BMN


KodifikasiBarangMilik Negara

  • Nama BMN dirumuskandalamsuatutabel BMN, dilambangkandalambentukkodeangkadandibakukandalam PMK.

  • Menteri/PimpinanLembagaselakuPenggunaBarangmengusulkan BMN yang belumtercantumdalamLampiran PMK kepadaMentericq. DirekturJenderalKekayaan Negara.

  • DirekturJenderalKekayaan Negara melakukankajianbersamaKementerian Negara/Lembagaatasusulanpenambahankode BMN.

  • Dalamhalberdasarkankajianusulandinilailayak, DirekturJenderalKekayaan Negara atasnamaMenterimenetapkanpencantumanBarangMilik Negara dalamPenggolongandanKodefikasiBarang.


Levelisasi Penggolongan BMN

  • Golongan

  • Bidang

  • Kelompok

  • Sub Kelompok

  • Sub-sub Kelompok

SemakinDetil

Semakin Global


Tabel Kode BMN


NamadanKode BMN: SebuahContoh

X.XX.XX.XX.XXX

Sub-sub Kelompok Barang

Sub Kelompok Barang

Kelompok Barang

Bidang Barang

Golongan Barang

3 . 10 .01. 02 . 001

PC Unit

Personal Komputer

Komputer Unit

Komputer

Peralatan dan Mesin


NamadanKode BMN: SebuahContoh

X.XX .XX. XX.XXX

Sub-sub Kelompok Barang

Sub Kelompok Barang

Kelompok Barang

Bidang Barang

Golongan Barang

3 . 10 .02. 03 . 003

Printer

Peralatan Personal Komputer

Peralatan Komputer

Komputer

Peralatan dan Mesin

@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |


KodeKepemilikan

XXX . XX . XX. XXXXXX. XXX

UAPKPB (Pembantu Satuan Kerja)

UAKPB (SatuanKerja)

UAPPB-W (Kantor/Koordinator Wilayah)

UAPPB-E1 (Eselon 1)

UAPB (Kementerian Negara/Lembaga)

015 . 11 .0199.477198. 000

N/A (Pembantu KPB-optional)

STAN

Instansi Pusat

BPPK

Departemen Keuangan

@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |


Nomor Urut Pendaftaran (NUP)/ Nomor Aset

KB: 3 .10 .01. 02 . 001

P.C UNIT

NUP: 1

NUP: 2

NUP: 3

NUP: 5

NUP: 4

KB: 3.10. 03.03.003

PRINTER

NUP: 5

NUP: 1

NUP: 2

NUP: 4

NUP: 3


Label (Register) BMN

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPB

UAPKPB

Tahun Perolehan

XXX . XX . XXXX. XXXXXX . XXX. XXXX

X . XX . XX. XX . XXX. XXXXXX

Nomor Urut Pendaftaran

Sub-sub Kelompok Barang

Sub Kelompok Barang

Kelompok Barang

Bidang Barang

Golongan Barang


Label (Register) BMN: SebuahContoh

Printer milik STAN, diperolehtahun 2007, nomorurutpendaftaran 7


Kondisi BMN Tanah


Kondisi BMN PeralatandanMesin


Kondisi BMN Bangunan


Kondisi BMN JalandanJembatan


TanggalPerolehandanPembukuan

  • Tanggal perolehan  tanggal saat terjadi serah terima BMN yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang

  • Tanggal pembukuan  tanggal pencatatan/ penginputan transaksi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN

  • Tanggal perolehan harus lebih dulu atau sama dengan tanggal pembukuan.


DasarHarga

  • BMN dicatat/dibukukan sebesar biaya perolehannya.

  • Biaya perolehansemua biaya yang dikeluarkan sampai BMN siap digunakan.

  • Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan harga taksiran.


Satuan BMN

  • Setiap BMN dicatat dengan nama satuan yang baku.

  • Contoh: Tanah dengan m2, Peralatan dan Mesin dengan buah, set, atau unit, dsb.


MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN


Dinamika Aplikasi BMN

2008

2006

2010

Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007

Pelaksana Penatausahaan dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.


KONVERSI SABMN KE SIMAK-BMN

  • REQUIREMENT:

  • SABMN dengan data aktif

  • SIMAK-BMN terinstall

  • HIGHLIGHTS:

  • PergeseranSaldo

  • Data Manajerial

PERSEDIAAN

SABMN

KONVERSI

SIMAKBMN

KONVERSI

SAKPA


MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN 2008 KE 2010

  • REQUIREMENT:

  • SIMAK-BMN 2008 dengan data aktif

  • SIMAK-BMN 2010 terinstall

  • HIGHLIGHTS:

  • PergeseranSaldo

  • Pergeseran Akun dan Kelompok

  • Data Manajerial

PERSEDIAAN 2008

MIGRASI/KONVERSI

PERSEDIAAN 2010

KONVERSI

SIMAKBMN 2008

SIMAKBMN 2010

MIGRASI/KONVERSI

KONVERSI

SAKPA

SAKPA


SUBSTANSI Perubahan-1PMK 97/2007  PMK 29/2010

  • Penambahan kode BMN baru;

    • Aset Tetap renovasi, Makanan/Sembako (Natura).

  • Perubahan dari beberapa BMN yang memiliki nomenklatur yang sama menjadi 1 (satu) kode BMN;

    • Printer; Candi Hindu, Candi Budha, dan Candi Lainnya Menjadi Candi.

  • Perubahan dari beberapa kode BMN menjadi 1 (satu) kode BMN (many to one);

    • Ikan Mujair, Ikan Mas menjadi Ikan Air Tawar Budidaya;


SUBSTANSI Perubahan -2PMK 97/2007  PMK 29/2010

  • Perubahan dari satu kode BMN menjadi beberapa kode BMN (one to many);

    • Perubahan BMN dari kode sementara ke kode yang sebenarnya.

  • Perubahan kode BMN;

    • Berubah dari kode lama (PMK 97/2007) menjadi kode baru (PMK 29/2010).

  • Pergeseran Akun Neraca;

    • Peluru berubah dari Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan, Peralatan Olah Raga berubah dari Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin.


KONSEKUENSI PERUBAHAN KODE BMN

  • Aplikasi konversi kodifikasi barang;

  • Pergeseran nilai akun neraca;

  • Perubahan penyajian pelaporan barang milik negara;

  • Reklasifikasi barang dari kode yang lama ke kode yang baru;

  • Reklasifikasi barang dari kode sementara (999) ke kode yang baru.


OUtPUT SIMAK-BMN


Output SIMAK-BMN: LaporanBarang

  • Laporan BMN Intrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu.

  • Laporan BMN Ekstrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu.


Output SIMAK-BMN: Buku BMN

  • Buku BMN Intrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal transaksi ke tanggal transaksi per klasifikasi tertentu.

  • Buku BMN Ekstrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal ke tanggal per klasifikasi tertentu.


Output SIMAK-BMN: Jurnal BMN

  • Data elektronis yang berisi jurnal BMN untuk meng-update posisi BMN di Neraca (UAKPA).

  • Hanya berkaitan dangan BMN yang mutasi nilainya memenuhi syarat kapitalisasi.

  • Terbentuk dalam file pengiriman data BMN ke UAKPA


Output SIMAK-BMN: Posisi BMN diNeraca

  • Menyajikan nilai akhir BMN yang akan tersaji di neraca.

  • Cakupan:

    • Aset Lancar Persediaan.

    • Aset Tetap.

    • Aset Lainnya Aset Tetap yang dihentikan dalam kegiatan Pemerintah.

    • Aset Lainnya  Aset Tidak Berwujud: Hak Cipta, Paten, dsb.


Output SIMAK-BMN: BerbagaiKartuPengontrol

  • DBR Kartu pengendali barang-barang yang ada di dalam ruangan.

  • KIB Kartu pengendali untuk BMN berupa Tanah, Bangunan Air, Gedung dan Bangunan, Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Persenjataan.

  • DBL Kartu pengendali untuk BMN yang tidak masuk dalam DBR maupun KIB.


SISTEM DAN PROSEDUR SIMAK-BMN


AlurPengirimandanRekonsiliasi Data SAI

UAPB

UAPA

Dit. BMN I/II DJKN

Dit. APK DJPBN

UAPPB-E1

UAPPA-E1

KANWIL DJKN

KANWIL DJPBN

UAPPB-W

UAPPA-W

KPKNL

UAKPB

UAKPA

KPPN


SIMAK-BMN PADA UAKPB


Pemrosesan BMN dalamAplikasi SAI


IkhtisarTugas KPB


Simak-bmn: AkuntansiPersediaan


Cakupan Persediaan

  • Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

  • Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

  • Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

  • Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.


BAS Persediaan (1/3)


BAS Persediaan (2/3)


BAS Persediaan (3/3)


ContohPersediaan per KodeAkun


ContohPersediaan per KodeAkun


KebijakanAkuntansaiPersediaan


Input-Proses-Output SIMAK BMN-KPB


ProsedurAkuntansiPersediaan

Mulai

Lakukan

pengiriman

data ke

SIMAK-BMN

Lakukan

inventarisasi

Akhir semester?

Y

Hasil inv vs. catatanberbeda ?

T

Terdapatmutasi?

T

T

Y

Y

Input dalam

aplikasi

Persediaan

Input

Hasilinventarisasi

dalam

Aplikasi

Buku/

Laporan

Persediaan

Buku/

Laporan

Persediaan

Selesai


JenisTransaksiPersediaan

PersediaanMasuk

PersediaanKeluar

Koreksi

  • HabisPakai

  • Transfer Keluar

  • HibahKeluar

  • Usang

  • Rusak

  • PenghapusanLainnya

  • SaldoAwal

  • Pembelian

  • Transfer Masuk

  • HibahMasuk

  • Rampasan

  • PerolehanLainnya

HasilOpnameFisik

Mencatathasilopnamefisiktiapakhir semester


JurnalPersediaan

Penambahan

Dr. <NamaPersediaan

dalamKlasifikasi BAS 6 digit> ... RpXXXX

Cr. Cadanganpersediaan …………………..……… RpXXXX

Pengurangan

Dr. Cadanganpersediaan ……..……… RpXXXX

Cr. <NamaPersediaan

dalamKlasifikasi BAS 6 digit> …………..... RpXXXX


SIMAK-BMN NON PERSEDIAAN


KebijakanAkuntansi Tanah


Mapping Klasifikasi BMN dalamPMK 29/PMK.06/2010 keAkunNeraca


JurnalStandar Tanah


KebijakanAkuntansi: PeralatandanMesin


Mapping Klasifikasi BMN dalamPMK 29/PMK.06/2010 keAkunNeraca


JurnalStandarPeralatandanMesin

@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |


KebijakanAkuntansi: GedungdanBangunan


Mapping Klasifikasi BMN dalamPMK 29/PMK.06/2010 keAkunNeraca


JurnalStandarGedungdanBangunan


KebijakanAkuntansi: Jalan, Irigasi, danJaringan


Mapping Klasifikasi BMN dalamPMK 29/PMK.06/2010 keAkunNeraca


JurnalStandarJalanIrigasidanJaringan (1/2)


JurnalStandarJalanIrigasidanJaringan (2/2)


KebijakanAkuntansi: AsetTetapLainnya


Mapping Klasifikasi BMN dalamPMK 29/PMK.06/2010 keAkunNeraca


JurnalStandarAsetTetapLainnya


KebijakanAkuntansi: KonstruksiDalamPengerjaan


Mapping Klasifikasi BMN dalamPMK 29/PMK.06/2010 keAkunNeraca


JurnalStandarKonstruksiDalamPengerjaan


KebijakanAkuntansiBarangBersejarah


KebijakanAkuntansiPerolehan BMN Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.


Input-Proses-Output SIMAK BMN-KPB


Transaksi BMN-AT Non KDP

SaldoAwal

Perolehan

Penghapusan

Perubahan

  • Pembelian

  • Transfer masuk

  • Hibah

  • Rampasan

  • Penyelesaian Pembangunan

  • Pembatalan Penghapusan

  • Reklasifikasi Masuk

  • BSG

  • BGS

  • Pertukaran

  • Perolehan Lainnya

  • Pengurangan kw/nilai

  • Pengembangan Langsung

  • Pengembangan  dengan KDP

  • Perubahan Kondisi

  • Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas

  • Penerimaan aset dari engembangan aset Renovasi

  • Penghapusan

  • Transfer Keluar

  • ReklasifikasiKeluar

  • KoreksiPencatatan

  • Hibah

PerubahanNilaiKoreksi Tim PenertibanAset


Transaksi BMN-AT KDP

Perolehan KDP

Untukmencatatperolehan KDP untukpertamakalinyapadatahunanggaranberjalan

SaldoAwal KDP

Untukmencatatsaldoakhir KDP akhirtahunlalu yang belumdiinputdiAplikasi SIMAK-BMN

Pengembangan KDP

Untukmencatatpenambahan KDP yang perolehanpertamanyatelahdiinputdi menu SaldoAwal KDP maupunPerolehan KDP


Input-Proses-Output SIMAK BMN-PPB-W


IkhtisarTugas PPB-W


Input-Proses-Output SIMAK BMN-PPB-E1


IkhtisarTugas PPB-E1


Input-Proses-Output SIMAK BMN-PB


IkhtisarTugas PB


Rekonsiliasi

Barangmiliknegara

(PMK 102/2009)


CAKUPAN REKONSILIASI BMN


Ruang LingkupRekonsiliasi Barang Milik Negara

2

1

bulanan

semesteran

LBKP

LBP

LBMN-KD

LBMN-KW

LBMN

LBMN


Bagan AlurRekonsiliasi Barang Milik Negara

optional

mandatory

14

13

13

12

12

11

10

10

9

8

8

6

6

7

5

4

4

3

2

2

1


REKONSILIASI INTERNAL SATKERUAKPB vs UAKPA


REKONSILIASI KL VS PENGELOLA BMN


Pengawasan dan PengendalianRekonsiliasi Barang Milik Negara

  • Pengelola/PenggunaBarangmelakukanpembinaandanpengawasanataspelaksanaanrekonsiliasisecaraberjenjangterhadap unit akuntansi yang beradadiwilayahkerjanya yang antara lain meliputi:

    • Kepatuhan pelaksanaan;

    • Ketepatan waktu;

    • Kelengkapan dan kebenaran data;

    • Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi.

  • Pengelola Barang menyampaikan informasi pelaksanaan rekonsiliasi bersamaan dengan permintaan penyampaian laporan kepada pengguna/kuasa pengguna barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi.


Pengawasan dan Pengendalian Rekonsiliasi Barang Milik Negara

  • Pengelola Barang melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan rekonsiliasi, dengan kewenangan:

    • dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kerja, berupa:

      • menerbitkan surat peringatan kepada yang tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan rekonsiliasi

    • dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN, berupa:

      • menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN

      • memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


TERIMA KASIH

Mudah-mudahan bermanfaat ……..

www.perbendaharaan.go.id


  • Login