Membangun good governance di ojk
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 17

Membangun Good Governance di OJK PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Membangun Good Governance di OJK. Latar Belakang dan Tujuan. Latar Belakang.

Download Presentation

Membangun Good Governance di OJK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Membangun good governance di ojk

Membangun Good Governancedi OJK


Membangun good governance di ojk

Latar Belakang dan Tujuan

Latar Belakang

  • UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK mengamanatkanimplementasigood governance di OJK untukmemastikanbahwafungsipengaturan, pengawasan, penyidikan, danperlindungankonsumenberjalan efektif, efisien, danakuntabel.

  • OJK wajib memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.

Tujuan

  • Memberi pedoman agar penerapan Good Governance dapat dilakukan dengan baik oleh Dewan Komisioner dan pegawai OJK.

  • Memformulasikanroad map implementasi GoodGovernanceOJK.

2

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

ApaituGood Governance?

Governanceis a process whereby societies or organizations make their important decisions, determine whom they involve in the process and how they render account (Institute On Governance, 2003)

Good Governanceis the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board managers, shareholders and other stakeholders (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD, 2004)

Good Governanceadalahpenyelenggaraanpemerintahan yang bebasdaripenyalahgunaanwewenangdankorupsi, serta yang patuhterhadapperaturan/ketentuan yang ditetapkan (IMF, 2007)

Good Public Governance(GPG), dapat dimaknai sebagai sistem pengelolaan kewenangan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar negara (KNKG, 2008)

FGD Good Governance OJK 2014

3


Membangun good governance di ojk

The House Of Good Governance OJK

Governance Outcome

Governance Process

Governance Structure

Governance Principles

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

PrinsipGovernance OJK

OECD

OJK

KNKG

(Good Public Governance )

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

RancanganPedomanGood Governance OJK #1

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

RancanganPedomanGood Governance OJK #2


Membangun good governance di ojk

RancanganPedomanGood Governance OJK #3


Membangun good governance di ojk

RancanganPedomanGood Governance OJK #4


Membangun good governance di ojk

TerminologiPrinsip Governance OJK

Pengambilan Keputusan

mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan

dan tidak diskriminatif

Pengelolaan OJK bebas dari kepentingan politik, pribadi dan pihak lain

Kejelasan pelaksanaan wewenang, fungsi dan tugas Dewan Komisioner dan/atau antar DK dengan organ pendukungnya

Mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam pengambilan keputusan dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

kesesuaian pengelolaan OJK dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

StrukturOrganisasi OJK

Jenis Lain (Two Tier)

StrukturOrganisasi OJK (One Tier)

RUPS

Dewan Komisaris

Direksi

Dewan Komisioner

Sekretariat

Internal Audit

Komite-komiteKomisiaris

Komite-komiteDireksi

External Audit

ManajemenResiko

Sekretariat

Dewan Audit

Komite-komite

TugasanggotaDewanKomisionermeliputibidangtugasterkaitkodeetik, pengawasan internal melaluimekanismedewan audit, edukasidanperlindungankonsumen, sertafungsi, tugas, danwewenangpengawasanuntuksektorPerbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, LembagaPembiayaan, danLembagaJasaKeuanganLainnya.

OJK memilikistrukturdenganprinsip“checks and balances”. Hal inidiwujudkandenganmelakukanpemisahan yang jelasantarafungsi, tugas, danwewenangpengaturandanpengawasan. Fungsi, tugas, danwewenangpengaturansertapengawasandilakukanolehDewanKomisionermelaluipembagiantugas yang jelas demi pencapaiantujuan OJK

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

StrukturGood Governance OJK

Dewan Komisioner

Organ Utama OJK

Organ Pendukung OJK

Sekretariat

Dewan Audit

Komite-komite

Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan OJK/DK

Information management System

Pelaporan & Komunikasi

Tugas &Fungsi Organisasi, SOP

Kode Etik

Untukmendukungkelancaranpelaksanaanfungsi, tugasdanwewenang OJK, DewanKomisionermembentuk organ pendukung yang mencakupsekretariat, Dewan Audit, KomiteEtik, dan organ lainnyasesuaidengankebutuhan.

Organ pendukung yang dibentukolehDewanKomisionerdiketuaiataudikoordinasikanolehsalahseoranganggotaDewanKomisionerberdasarkanrapatDewanKomisioner

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

FungsidanWewenang OJK

  • OJK mempunyaifungsidanwewenangpengaturan, pengawasan, penegakanhukum (sanksi). Tugasdanwewenangtersebutdapatberpotensiterjadinyapenyalahgunaanwewenang

  • ProdukpengaturanOJKmelalui: Rule making Rule, diantaranyamelaluimasukandantanggapandaripihaksektorjasakeuangan

  • Pengawasandanpenegakanhukum : terdapatStandar Operating Procedure & Service Level Agreement

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

  • DPR, BPK dan Media

  • Industri

PertanggungjawabanTerhadapIndustri

UU Nomor 21 Tahun2011 Pasal 34 Sumber Dana OJK

PP Nomor 11 Tahun 2014 & POJK Nomor 3/POJK.02/2014

  • Manfaat :

  • Edukasiuntukmeningkatkanliterasikeuanganmasyarakat

  • Pelayanan yang lebihbaik

  • Pengaturandanpengawasanlebihbaiksehinggasektorjasakeuanganbisatumbuhlebihbagusdankuat

Sumber Dana OJK

Pertanggungjawaban

???

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

Poin Diskusi

KonsepPrinsipGood Governance OJK

Berdasarkanbest practices prinsip-prinsipGood Governance padalembaganegara/organisasipublik, apakahprinsip GG OJK tersebuttelahmemadai? Prinsipapa yang seharusnyaditambahkan/dikurangi OJK sebagaiorganisasipublik yang mengacupadaGood Public Governance?

Konsep/RancanganPedomanGood Governance OJK

Berdasarkanbest practices Good Governance, apakahisipedomanGood Governance OJK telahmemadai? Hal apa yang perluditambahkan/dikurangi OJK sebagaiorganisasipublik yang mengacupadaGood Public Governance?

KonsepOrgan UtamapadaStrukturOrganisasidi OJK

Berdasarkanbest practices Good Governance padalembaganegara/organisasipublik, konsep organ utamadan organ pendukung OJK apakahtelahmemadai?

ToolsevaluasiimplementasiGood Governance padalembaganegara/organisasipublik:

Berdasarkanbest practices Good Governance, tools apasaja yang dapatdigunakanuntukmengevaluasiimplementasiGood Public Governance di OJK?

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

Referensi

  • BEI. 2011. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)Versi1.0. Jakarta.

  • Deloitte. 2013. Developing an Effective Governance Operating Model A Guide For Financial Service Boards And Management Teams. Deloitte. United States.

  • FRC. 2012. The UK Corporate Governance Code. The Financial Reporting Council Limited. London.

  • G. John, B. Amos and T. Plumptre. 2003. Principles for Good Governance in The 21stCentury. Policy Brief No.15. Institute On Governance.

  • IFAC & CIPFA. 2014. International Framework: Good Governance in The Public Sector.

  • KNKG. 2008. PedomanUmum Good Public Governance Indonesia. KomiteNasionalKebijakan Governance. Jakarta.

  • OECD. 2004. OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publication. France.

  • PGN. 2012. Pedoman Tata KelolaPerusahaan yang Baik. Jakarta.

  • Republik Indonesia. 2011. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

FGD Good Governance OJK 2014


Membangun good governance di ojk

TerimaKasih….


  • Login