1 / 11

Kabupaten Selayar

Kabupaten Selayar. Sekilas Selayar. Letak geografis : Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ L S dan 120º 15’ - 122º 30’ B T Luas wilayah 903,35 km 2 terdiri 10 Kecamatan , 67 desa dan 9 kelurahan

carter
Download Presentation

Kabupaten Selayar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kabupaten Selayar

  2. Sekilas Selayar • Letak geografis: Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ LS dan 120º 15’ - 122º 30’ BT • Luaswilayah 903,35 km2 terdiri 10 Kecamatan, 67 desa dan 9 kelurahan • Jumlah Penduduk 2003: 109.979 jiwa, 52.064 laki-laki dan 57.915 perempuan. Perumbuhan Pend 2,0 persen pertahun • PDRB 2003: Rp 395.243,52 juta (atas dasar harga berlaku)

  3. Dinas UDKP Bupati Desa UU 22/1999 UU 25/1999 UU 34/2000 DPRD Draft Perda Perda Lahirnya perda No. 03/2002

  4. Dari komitmen  kebijakan • Tahun 2001, • Otonomi daerah  keinginan mereformasi pembangunan desa • Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat • Desa mempunyai masalah sendiri-sendiri, desa bisa mengatasi masalahnya sendiri • Pembangunan mestinya mengacu dan bertumpu pada kemampuan prakarsa, inisiatif dan kreativitas masyarakat • Memberikan dana operasional desa sebesar 25 – 30 juta per desa

  5. Dari komitmen  kebijakan • Tahun 2002, • Dana ditingkatkan menjadi Rp 50.000.000 per desa • Desakan dari desa yang tidak serta merta dapat diselesaikan masalahnya • Belajar dari prakondisi tahun 2001 dan 2002, maka diusulakanlah draft perda dana perimbangan • Draft Perda disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa • Memberi kesempatan pada desa untuk mandiri & berdemokrasi

  6. Tahun 2003, • Bupati menetapkan 100 juta per desa sebagai besaran pokok (pagu) ditambah dengan indikator • Tambahan dana dari pendapatan pajak daerah seperti PBB, Tambang Galian C dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • Dana Alokasi Umum Desa Rp 10,530,000,000.00 (8,3% dana perimbangan) + perolehan pajak daerah Rp 186,750,836.00 • Minimal Rp 143,589,500.00 ; maksimal Rp 197,221,500.00 • Mulai belajar membangundesa: sarana administrasi seperti kantor desa, sarana penunjang pelayanan,dan alat produksi. • Menyusun APBDes, Rata-rata 40% untuk belanja rutin dan 60% untuk belanja pembangunan

  7. Tahun 2004, • Dana Alokasi Umum Desa Rp 10,750,650,000.00 (7,87% dana perimbangan) • Rp144,529,000.00 dan tertinggi Rp193,046,000.00 • Desa belajar mempertanggungjawabkan program pembangunan desa (LPJ) • Menyusun APBDes, Rata-rata 50% untuk belanja rutin dan 50% untuk belanja pembangunan • Membangun Pelayanan Dasar Pendidikan (TK) • Perbaikan sistem pencairan (perlu disertai RAB) dan sistem pembukuan keuangan desa • Capacity building: pelatihan aparat desa, share desa 1 juta lainnya dari APBD

  8. Formula DAU Desa Bobot desa didasarkan oleh 4 Kriteria: • Luas Wilayah; • Jumlah Penduduk; • Kondisi Geografis; • Pertumbuhan Ekonomi Desa.

  9. Menentukan bobot desa

  10. Catatan Hasil • Hampir semua kegiatan daerah selalu melibatkan desa, sementara desa tidak mempunyai sumber pendapatan, akibat hilangnya kokolohe (kebun yang luas) karena perubahan status desa. • Komitmen Bupati sangat tinggi untuk mereformasi pembangunan desa melalui otonomi desa dengan memberikan perimbangan keuangan daerah - desa • Perimbangan keuangan Kabupaten - Desa: • 10% dari Penerimaan Daerah tanpa dikurangi gaji pegawai • Bagian desa dari penerimaan Pajak dan Retribusi: • PBB: 75% desa, 25% Kabupaten • BPHTB: 75% desa, 25% Kabupaten • IMB: 75% desa, 25% Kabupaten • Pajak galian gol C: 25% desa, 75% Kabupaten • SDA & Tambang diluar gol C: 75% Desa, 25% Daerah • APBD …

  11. APBD selayar, • 2003= Rp. 138,598,914,000.00 dan • 2004= Rp. 146,772,852,000.00 • Penggunaan dana mulai perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sangat partisipatif & transparan. • APBDes disusun berdasarkan musbangdes • Pelaksanaan dibentuk panitia pembangunan atau dilaksanakan oleh LPM • LPJ Kades kepada BPD dihadapan Masyarakat • Hasilnya ditempelkan di 5 Masjid Desa (desa Parak) • Meningkatnya kemampuan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di desa

More Related