ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

3. PENERAPAN POLA BINDALMIN PADA PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA Oleh: Dr. H. A. Mukti Arto, S.H.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

4. Pengadilan AgamaadalahPeradilan yang mandiri (Court of Law) kedudukannya sejajar dengan Peradilan yang lain. Ciri peradilan yang mandiri : • Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar. • Melaksanakan Administrasi Perkara dengan tertib. • Putusan dilaksanakan sendiri.

5. DASARHUKUM PENGADILAN AGAMA : • UUD 1945 pasal 24 ayat (2) : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. • UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18 : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. • UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 : Pengadilan Agama sebagai salah satu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah,dan Ekonomi Syari’ah.

6. Landasan upaya hukumpada Pengadilan Agama : • Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. • Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 21, 22 dan 23 • Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.

7. UU No 50 tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU No 7 th 1989 ttg Peradilan Agama, Pasal 5 ayat (1) : Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

8. Keberhasilan penyelenggaraan kekuasaan kehakimanterletak padaKeberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan dan administrasi perkara & Keberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan Harus ditunjang oleh Ketertiban administrasi perkara

9. Penyelenggaraan teknis peradilandilakukan oleh :Hakim Tugas pokok Hakim / Pengadilan adalah : Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

10. ADMINISTRASI PERKARAadalah : Proses penyelenggaraan perkara oleh seorang administratur dalam hal ini Panitera, yang dilaksanakan Secara teratur dan diatur, guna melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan.

11. Dasar hukum Pelaksanaan Tugas Panitera : • UU Nomor 50 tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 96 s/d 102. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/ SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992.

12. Surat Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan pembinaan Teknis dan Administrasi Pengadilan • Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/001/SK/1991, tentang Pola Bindalmin • Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. • Surat Ketua Mahkamah Agung No. 012/KMA/SK/II/2007, tentang Pembentukan Tim Penyem-purnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV).

13. Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/001/SK/1991, pola Bindalmin meliputi : • Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali • Pola tentang register perkara • Pola tentang keuangan perkara • Pola tentang laporan perkara • Pola tentang kearsipan perkara

14. Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkara. • Panitera : sebagai penanggung jawab. • Wakil panitera : membantu Panitera untuk membina, meneliti dan mengawasi (sebagai koordinator). • Panitera Muda : sebagai pelaksana

15. Prosedur pengelolaan perkara pada Pengadilan Agama Dilakukan oleh : Kelompok pelaksana tehnis yang disebut Meja I, Meja II, Meja III dan Kasir, sejak dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

16. Pola prosedur penyelenggaraan administrasiperkara Tingkat Pertama, • Penerimaan Perkara. • Persiapan Persidangan. • Pelaksanaan Persidangan. • Penundaan dan Penyelesaian Persidangan.

17. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat Banding • PROSEDUR PADA PENGADILAN AGAMA • Penerimaan Perkara • Penyelesaian Perkara • PROSEDUR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA • Penerimaan Perkara. • Persiapan Persidangan. • Pelaksanaan Persidangan. • Penyelesaian Persidangan.

18. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat Kasasi • PROSEDUR PADA PENGADILAN AGAMA • Penerimaan Perkara • Penyelesaian Perkara • PROSEDUR PADA MAHKAMAH AGUNG

19. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Peninjauan Kembali • PROSEDUR PADA PENGADILAN AGAMA • Penerimaan Perkara • Penyelesaian Perkara • PROSEDUR PADA MAHKAMAHAGUNG

20. Pola tentang register perkara • Pengertian Register • Pengaturan dan Fungsi Register • Macam-macam Buku Register • Cara Pengisian Buku Register

21. Pengertian Register • REGISTER BERASAL DARI KATA REGISTRUM, ARTINYA BUKU DAFTAR • MEMUAT SECARA LENGKAP DAN TERPERINCI MENGENAI SUATU HAL • BERSIFAT PRIBADI ATAU UMUM • MISALNYA REGISTER PERKARA, REGISTER CATATAN SIPIL DAN LAIN-LAIN

22. Pola tentang keuangan perkara • PENGERTIAN BIAYA PERKARA • DASAR HUKUM BIAYA PERKARA DAN MACAM-MACAM BIAYA PERKARA • BUKU KEUANGAN PERKARA : • BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA • BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA

23. PENGERTIAN BIAYA PERKARA • Biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukkan gugatan perkara perdata , sesuai dengan asas “Tidak ada biaya tidak ada perkara”,. (pasal 121 ayat (4) HIR / pasal 145 (4) RBg). • Biaya perkara, pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ybs. (pasal 181 ayat (1) HIR / pasal 192 (4) RBg). • Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. (pasal 89 (1) UU No 50 tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama).

24. DASAR HUKUM DAN MACAM BIAYA PERKARA • Biaya perkara terdiri dari : • Biaya Kepaniteraan. • Biaya ProsesPenyelesaian Perkara. UU No 50 tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama pasal 91 A ayat (3). • Biaya Proses terdiri dari : • Biaya panggilan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi. • Biaya panggilan saksi ahli. • Biaya penerjemah. • Biaya pengambilan sumpah. • Biaya penyitaan. • Biaya eksekusi. • Biaya pemeriksaan setempat. • Biaya pemberitahuan • Biaya lain-lain atas perintah Pengadilan. UU No 50 tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama pasal 90. • Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 ttg Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada MA dan badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

25. Pola tentang laporan perkara • PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM LAPORAN PERKARA • FUNGSI LAPORAN PERKARA • MACAM-MACAM LAPORAN PERKARA • LAPORAN PADA PENGADILAN AGAMA • LAPORAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA • PEMBUATAN LAPORAN PERKARA

26. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM LAPORAN PERKARA • Laporan perkara adalah pemberian bahan-bahan atau keterangan secara obyektif dan berdasarkan kenyataan di bidang perkara. • Dasar hukum : • UU No 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman pasal 39 ayat (1). • UU No 3 Tahun 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU No 14 th 1985 ttg Mahkamah Agung pasal 32 ayat (1). • Surat Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/009/SK/ III/1988.

27. FUNGSI LAPORAN PERKARAsebagai : • Alat pantau tingkah laku dan perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan oleh MA dan PTA selaku kawal depan MA. • Bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh PA dan PTA. • Bahan dan dasar bagi MA untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTA, dan sebagai bahan dan dasar bagi PTA untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PA. • Bahan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai, apakah telah sesuai dengan perencanaan.

28. Pola tentang kearsipan perkara • PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ARSIP PERKARA • PENATAAN ARSIP PERKARA • MACAM- MACAM BERKAS PERKARA • TAHAPAN PENATAAN ARSIP PERKARA • PERLENGKAPAN PENATAAN ARSIP • PENANGANAN PUTUSAN ARSIP YANG HILANG

29. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ARSIP PERKARA • Arsip adalah : • Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembqaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan / atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. UU No 7 th 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan Psl 1. • Arsip perkara adalah : dokumen berupa berkas perkara sejak perkara diterima, diperiksa dan diputus s/d dilaksanakan minutasi. • Dasar hukum : • HIR Pasal 383. • UU No 50 th 2009 ttg Perubahan Kedua atas UU No 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 101 (1). • Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/004/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992

30. PENATAAN ARSIP PERKARA • Penataan arsip berkas perkara dilakukan dengan pola Subjectifical Filling (penyusunan arsip sesuai dengan subyek) dan berdasarkan Number Filling (nomor perkara). • Disusun berdasarkan jenis perkara gugatan dan perkara permohonan. (Surat Ketua MARI tanggal 24 Januari 1991 No.KMA/001/SK/1991).

31. MACAM-MACAM BERKAS PERKARA • Berkas perkara yang masih berjalan terdiri dari : • Berkas perkara yang sudah putus, tetapi masih ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. • Berkas perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, tetapi belum ada permohonan eksekusi. • Berkas perkara permohonan cerai talak yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, tetapi belaum dilaksanakan sidang ikrar talak. Disimpan oleh Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda Permohonan. • Arsip berkas perkara. Yaitu berkas perkara yang telah mendapatkan penyelesaian secara tuntas, diserahkan dan disimpan oleh Panitera Muda Hukum.

32. PENANGANANARSIP PUTUSAN YANG HILANGdiatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-surat Pemeriksaan Pengadilan.

33. PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN POLA BINDALMIN Dilakukan dengan menggunakan PolaInstrumen terdiri dari : • Daftar pembagian perkara. • Penundaan sidang. • Panggilan. • Sita. • Amar putusan. • Kirim biaya. • Redaksi/meterai. • Pemberitahuan putusan. • Pemberitahuan putusan perkara banding. • Pemberitahuan putusan perkara kasasi. • Pemberitahuan putusan perkara peninjauan kembali.

34. Jika Pola Bindalmin tidak anda laksanakan dengan baik Peradilan Agama yang mandiri akan mengalami kegagalan

35. Sekian, terima kasihالحمد لله ربّ العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته