1 / 14

PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN. AGENDA. 1. Latar Belakang Pembentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan. 4. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 5. Operasionalisasi Wewenang OJK di Sektor Perbankan. 6.

caitir
Download Presentation

PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

  2. AGENDA 1 LatarBelakangPembentuanOtoritasJasaKeuangan 2 TujuanOtoritasJasaKeuangan 3 TugasOtoritasJasaKeuangan 4 WewenangOtoritasJasaKeuangan 5 OperasionalisasiWewenang OJK diSektorPerbankan 6 Strategi & PrinsipDasarPengalihanTugasPengawasan Bank dari BI ke OJK 7 TantanganKeDepan 2

  3. LatarBelakang PembentukanOJK Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkandibentuknyaOtoritasJasaKeuangan (OJK)

  4. TujuanOJK Tujuan OJK (Psl 4 UU No.21 Tahun 2011):

  5. PERBANKAN • PASAR MODAL • PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIYAAN, & LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA TugasOJK Tugas OJK (Psl 6 UU No.21 tahun 2011): P E N G A T U R A N P E N G A W A S A N

  6. Wewenang OJK (Pasal 9 UU No 21 tentang OJK)

  7. OperasionalisasiWewenang Pengaturan &PengawasanPerbankan • Holistic • Individual + System • Risk-based & Forward Looking • Risk-based Supervision + Risk Management • Balance • (Regulation + Professional Judgment)

  8. OperasionalisasiWewenang - AntarSektorKeuangan • PERBANKAN • SEKURITAS • IKNB Interaksi Interaksi • Memahamiinteraksiantarasektorkeuanganuntukmemahamibentuk & transmisirisikoantarmasing-masingsektor PotensiRisiko Contagion • Memastikanbuffer disistemkeuanganmemadaiuntukmengantisipasidisrupsidisektorkeuangan • Meminimalisir regulatory dan supervisory gap antarsektor

  9. StrategiPersiapanPengalihanTugas Pengawasan Bank Dari BI keOJK • Pembentukan Tim Transisidi OJK dan Task Force OJK di BI • OJK & BI menyusunstrukturorganisasisektorperbankanygakanditerapkandi OJK padaawalpengalihan (termasukdidaerah) • PenyesuaianStrukturOrganisasiSektorPengawasandi BI • ImplementasiMirrorring BI – OJK • Monitoring EfektifitasStrukturBaru • StrategiImplementasiPengalihanfungsiPengawasandenganmempertimbangkan • Efisiensi & EfektifitasPemanfaatanSistemTeknologiInformas • PengembanganSistemInformasi Yang Terintegrasi • TidakMenambahBebanBaru/TambahanBagiLembagaJasaKeuangan • Ojk & BI MematangkanStrategiPemenuhan SDM

  10. TahapanPengalihanTugas Dari BI keOJK

  11. ImplementasiPengaturandan Pengawasan Bank di OJK – PrinsipDasar • BidangPengaturan • SeluruhPeraturan Bank Indonesia secaraotomatistetapberlakupadaawalmasaberalihnyafungsipengawasanke OJK. • Sedapatmungkinpadatahapawal, perubahanperaturandiminimalisir, namunefektifitasdariPeraturan yang berlakuakanterusdievaluasi • Dilakukan program harmonisasiperaturanantarsekorkeuangan • Mengikutiprinsiprule making rulesdalampenyusunanperaturan

  12. ImplementasiPengaturandan Pengawasan Bank di OJK – PrinsipDasar • BIDANG PENGAWASAN • PolakonsolidasiPengawasantetapmengikutipendekatan yang ada (downstream) namunakandikembangkanpolapengawasanterintegrasidenganmengacupadainternational best practices. • Dalamkonteksdiatasmakaperludipastikanketersediaan data yang lebihlengkap, akurat, dan up to date, dengandukunganinfrastruktur TSI yang efektifdanefisien. • Capacity Building SDMterusdilanjutkan • Polakomunkasi yang lebihterbukadenganindustrijasakeuangandan stakeholders lainnya • Melanjutkankesinambungankerjasamadankoordinasidenganotoritas/lembaga lain, baikdidalammaupundiluarnegeri • Mengoptimalkanwewenangpenyidikangunamemastikanpenegakanhukumdisektorjasakeuangan

  13. TantanganKedepan DalamPengawasanSektorKeuangan • Aspekpengawasanakansemakinkompleks, mencakupaspekmicro-prudential yang mengedepankanfaktorkesehataninstitusikeuangansecaraspesifik (soundness of financial institutions) danaspekmacroprudentialyaituaspekpengawasanstabilitassistemkeuangan. • Polakoordinasiantarlembagaperludisusunsehinggadapatdiminimalisiroverlapantarinstitusidanloophole pengaturandanpengawasan

  14. TERIMA KASIH

More Related