1 / 42

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Seminar Nasional: Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi Jakarta, 1 November 2007. Kelembagaan. Ketatalaksanaan ( Business Process ). Manajemen SDM. Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Peningkatan Kinerja Good Governance

cain-gibson
Download Presentation

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Seminar Nasional: Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi Jakarta, 1 November 2007

  2. Kelembagaan Ketatalaksanaan (Business Process) Manajemen SDM Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Peningkatan Kinerja Good Governance Pelayanan Publik

  3. Kelembagaan (Organization) • Menekankan pada fungsi • Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi • Orientasi kepada pemangku kepentingan • Membentuk unit kepatuhan internal • Membangun pusat pengaduan layanan (complaint center) Departemen Keuangan RI

  4. Ketatalaksanaan (Business Process) • Standard Operating Procedure: • Sederhana • Transparan • Efisien dan cost effective • Memuat janji layanan: persyaratan, biaya dan waktu • Akuntabel • Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi • Built in Control System • Automatic and Integrated Reporting System • Menuju ke Paperless Administration

  5. Ketatalaksanaan (Business Process) -2 • Mengurangi kontak langsung dengan pengguna jasa • Menerapkan manajemen resiko • Monitoring kinerja melalui indikator kinerja utama proses bisnis

  6. Manajemen SDM • Berbasis kompetensi • Assessment Center • Rekrutmen • Penempatan pada jabatan • Training • Penerapan kode etik dan majelis kode etik • Pengaturan pola karir (mutasi dan promosi) • Penerapan individual key performance indicators

  7. Implementasi Reformasi Birokrasi A. Aspek Kelembagaan • DJP : • KPP WP Besar : 3 Kantor • KPP Madya : 28 Kantor • KPP Pratama : 91 Kantor • DJBC : • KPU BC Tanjung Priok dan KPU BC Batam • DJPb : • KPPN Khusus Banda Aceh • KPPN Percontohan : 18 Kantor

  8. Implementasi Reformasi Birokrasi -2 B. Aspek Ketatalaksanaan • 35 layanan unggulan yang memuat: • Transparansi prosedur • Kejelasan persyaratan • Kepastian biaya dan waktu layanan • Jenis layanan unggulan

  9. Implementasi Reformasi Birokrasi - 3 C. Aspek Manajemen SDM • Rekrutmen berdasarkan kompetensi melalui Assessment Center • DJP (KPP Modern) : dari 32.000 pegawai direkrut 14.000. • DJBC (KPU): dari 11.000 pegawai direkrut 1.788 dan sudah ditempatkan di KPU Tanjung Priok 852 dan KPU Batam 281 • DJPb (KPPN Khusus dan Percontohan), dari 12.000 pegawai direkrut 703 dan sudah ditempatkan 610 pada KPPN Khusus dan 18 KPPN Percontohan

  10. P E R P A J A K A N

  11. Account Representative Layanan Informasi

  12. Penyelesaian NPWP 3 Hari Kerja 1 hari Kerja

  13. Pengukuhan PKP(Pengusaha Kena Pajak) 7 Hari Kerja 3 Hari Kerja

  14. Penyelesaian Restitusi PPN 2 - 12 Bulan

  15. Penerbitan SPMKP(Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) 1 Bulan 3 Minggu

  16. Permohonan Keberatan Penetapan Pajak 12 Bulan 9 Bulan

  17. Ijin Prinsip PembebasanPPh pasal 22 Impor 1 Bulan 3 Minggu

  18. SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor 5 Hari Kerja 1 Bulan

  19. Permohonan Pengurangan PBB 3 Bulan 2 Bulan

  20. Kepabeanan dan Cukai

  21. Kualitas Kinerja Pelayanan Unit Kepatuhan internal Client Coordinator Asistensi Konsultasi Layanan Informasi

  22. Pabean Jalur Prioritas 16 Menit - 3 jam 56 Menit 20 Menit Jika Tanpa Pemeriksaan Fisik

  23. Pabean Jalur Hijau 4 Jam 30 Menit

  24. Pabean Jalur Merah 48 Jam 12 Jam 30 Menit

  25. Pelayanan Pabean Bidang Ekspor 9 Jam 7 Menit 1 - 4 Jam Kerja Tidak ada Pemeriksaan Fisik : 1 JamPemeriksaan Fisik standar : 3 JamPemeriksaan Fisik tidak standar : 4 Jam

  26. Restitusi Bea Masuk dan Cukai Belum ada Kejelasan Maksimal 30 Hari Kerja

  27. Rush Handling Belum ada Kejelasan 120 Menit

  28. PIBT Jasa Titipan (Pemberitahuan Impor Barang Tertentu) Belum ada Kejelasan 1 Hari Kerja

  29. Perbendaharaan

  30. Penelaahan & Pengesahan DIPA Pusat Akhir Bulan Maret 20 HariSejak Perpres Rincian ABPP diterima

  31. Penerbitan SP2D pada KPPN Percontohan 1 Hari 1 Jam

  32. Kinerja Kantor Modern DJP

  33. Pertumbuhan Penerimaan Kantor Modern DJP • Keterangan: • Tidak termasuk PPh Migas • Kontribusi penerimaan dari 3 Kanwil di atas mencapai 65% dari penerimaan nasional

  34. Survey Kepuasan Wajib Pajakby AC Nielsen Norms Indonesia 75 Australia overall and pub sector 66 / 74 Hong Kong overall and pub sector 75 / 71 India overall and pub sector 78 / 78 Singapore overall and pub sector 76 / 76 Survey kepuasan untuk Kanwil Khusus telah dilakukan pada tahun 2006 oleh AC Nielsen memakai metode kualitatif dengan hasil yang juga sangat memuaskan

  35. Hasil Survey Transparency International Indonesia (Barometer Korupsi Global Indonesia)

  36. Kinerja KPU DJBC

  37. Kinerja KPU DJBC • Pertumbuhan penerimaan; • Peningkatan pelayanan; • Telah dilakukan penindakan terhadap pegawai yang misconduct; • Penindakan pelanggaran kepabeanan.

  38. EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN KPU TANJUNG PRIOK Tingkat Pencapaian Target BM - Tahun 2007 BULANAN TAHUNAN BULAN REALISASI %TARGET REALISASI %TARGET Juni 698.985.179.302 107,74% 3.904.122.236.367 50,15% Juli 716.912.157.484 110,50% 4.762.861.329.444 61,18% Agustus 809.735.169.934 124,81% 5.572.596.499.378 71,58%

  39. PENINGKATAN PELAYANAN • PENYEMPURNAAN SISTEM PENJALURAN DENGAN PENGURANGAN JALUR MERAH HINGGA ± 15%, MELALUI: • PENINGKATAN JUMLAH IMPORTIR JALUR PRIORITAS; • PEMBENTUKAN IMPORTIR SEBAGAI MITRA UTAMA; • PEMBENTUKAN JALUR KUNING. • PENYEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN IMPOR: • TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR (P-21/BC/2007 & P-25/BC/2007); • PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK BARANG (P-07/BC/2007). • PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PABEAN & TPS (PMK NO.70/PMK.04/2007 & P-20/BC/2007).

  40. Kinerja KPPN Khusus dan KPPN Percontohan DJPb

  41. Kinerja KPPN Khusus dan KPPN Percontohan DJPb • Waktu pelayanan lebih singkat • Peningkatan integritas pegawai • Peningkatan kepatuhan pengguna jasa • Penghargaan pelayanan prima tingkat nasional • Penghargaan Service Excellent dari ADB

  42. Terima Kasih

More Related