Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

1. Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

2. LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN • Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008: “penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)” • Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap: “Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan”

3. GAMBARAN MODUL PENYUSUTAN • Tujuan • KetentuanUmum • Asumsi • Masa Manfaat • Formula • Ketentuan Lain-lain • Ilustrasi Kasus • Penyajiandan Pengungkapan

4. TUJUAN MODUL PENYUSUTAN Modul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi entitas Pemerintah Pusat dalam melakukan penghitungan, penyajian dan pengungkapan penyusutan Aset Tetap sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

5. KetentuanUmum (1) • Penyusutandilakukanatasasettetap yang beradadalampengelolaanPengelolaBarangdanPenggunaBarang. • Penyusutandilakukanolehsatkeratasasettetapberupagedungdanbangunan; peralatandanmesin; jalan, irigasidanjaringan; sertaasettetaplainnyaberupaasettetaprenovasidanalatmusik modern. • Asettetapsebagaimanaangka 2 (dua) di atas yang direklasifikasimenjadiAsetLainnyadalamneracadisusutkansebagaimanalayaknyaAsetTetap. • PenyusutanAsetTetapdilakukandenganmenggunakanmetodegarislurus. • Penyusutandilakukantanpamemperhitungkanadanyanilairesidu.

6. KetentuanUmum (2) • PenghitungandanpencatatanpenyusutanAsetTetapdilakukandalamsatuanmatauang Rupiah denganpembulatanhinggasatuan Rupiah terkecil. • AsetTetapberupaAsetTetapRenovasiyang memenuhipersyaratankapitalisasiAsetTetap, disusutkansebagaimanalayaknyaAsetTetap. • AsetLainnyaberupaAsetKemitraanDenganPihakKetigadanAset Idle, disusutkansebagaimanalayaknyaAsetTetap. • PenyusutanAsetTetapsetiap semester disajikansebagaiakumulasipenyusutan di NeracaperiodeberjalanberdasarkanStandarAkuntansiPemerintahanBerbasisKasMenujuAkrual. • PenyusutanAsetTetapdiakumulasikansetiap semester dandisajikandalamakunAkumulasiPenyusutansebagaipengurangnilaiAsetTetapdanDiinvestasikandalamAsetTetap di Neraca.

7. KetentuanUmum (3) • Pelaksanaanpenyusutandibagimenjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: • Penyusutanpertama kali • Penyusutanpadasaatterjadinyatransaksi BMN • Penyusutan yang dilakukansecaraperiodik

8. ASUMSI Asumsiyang digunakan dalam pengembangan aplikasi penyusutan: • Asumsi Penyusutan PertamaKali • Asumsi Penyusutan PeriodeBerjalan

9. ASUMSI PENYUSUTAN PERTAMA KALI (1) • AsetTetap yang diperolehsebelumtanggal 1 Januari 2013, menggunakannilaibuku per 31 Desember 2012 sebagainilai yang dapatdisusutkan. Catatan: AsumsiinitidakberlakuuntukAsetTetapRenovasi • Dalamhalterjadiperubahannilaiasettetapsebagaiakibatpenambahanataupengurangankuantitasdan/ataunilaiAsetTetap, makapenambahanataupengurangantersebutdiperhitungkandalamnilai yang dapatdisusutkan. • AsetTetap yang hanyadapatdipergunakanbersamaandenganAsetTetap lain sehinggadicatatdandibukukansecaraberkelompok, penghitungandanpencatatanpenyusutanAsetTetapjugadilakukansecaraberkelompok.

10. ASUMSI PENYUSUTAN PERTAMA KALI (2) • AsetTetap yang sebelumnyadicatatsecaraberkelompokdanakandicatatsecaratersendiri, nilaiakumulasipenyusutanAsetTetap-nyadialokasikansecaraproporsionalberdasarkannilaimasing-masingAsetTetap. • AsetTetap yang diperolehsebelumdiberlakukannyapenyusutanAsetTetap, dikenakankoreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut: • AsetTetap yang dilakukanInventarisasidanPenilaiandalamrangkapenyusunanneracaawalpemerintahpusat, dikenakankoreksipenyusutanterhitungmulaiperolehanAsetTetap. • AsetTetap yang diperolehsetelahpenyusunanneracaawalpemerintahpusat, dikenakankoreksipenyusutanterhitungmulaiperolehanAsetTetap.

11. ASUMSI PENYUSUTAN PERTAMA KALI (3) • KoreksipenyusutanAsetTetapdiperhitungkansampaidengansatu semester sebelumdiberlakukannyapenyusutan. • KoreksipenyusutanAsetTetapdiperhitungkansebagaipenambahnilaiakunAkumulasiPenyusutandanpengurangnilaiekuitaspadaneraca. • KoreksipenyusutanAsetTetapdiperhitungkansebagaikoreksisaldoawalperiodeberjalan. • KoreksipenyusutanAsetTetap,dikecualikanuntukAsetTetap yang sudahdihapuskanpadaakhir semester diberlakukannya penyusutan Aset Tetap. • SeluruhAsetTetaptelahdiinputdalamAplikasi SIMAK BMN. • SeluruhAsetTetap yang diperolehsebelum 2004 telahdilakukanInventarisasidanPenilaian.

12. ASUMSI PENYUSUTAN PERTAMA KALI (4) • Padatahunpertamapenyusutan, terdapatkemungkinanbahwamasamanfaatasetsudahhabis. • MasamanfaatAsetTetapdihitungsejaktahunperolehan. • Pengembangannilaiaset yang dikapitalisasitidakberdampakpadaperubahanmasamanfaat. • Dalamhalmasa penyusutan habis, maka nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai yang tersisa.

13. ASUMSI PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN (1) • Nilaidasarpenyusutandidasarkanpadanilaibukusemesterandantahunan. • Dalamhalterjadiperubahannilaiasettetapsebagaiakibatpenambahanataupengurangankuantitasdan/ataunilaiAsetTetap, makapenambahanataupengurangantersebutdiperhitungkandalamnilai yang dapatdisusutkan. • Pengembangannilaiaset yang dikapitalisasidapatberdampaksebagaiberikut: • MenambahmasamanfaatasettetapsebagaimanaTabelMasaManfaat II. • Tidakmenambahmasamanfaat.

14. ASUMSI PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN (2) • Persentasepenambahanmasamanfaatdidapatdariperbandinganantararealisasipengembangannilaiasetdibandingkandengannilaibukuasetsampaidengandilakukannyapengembangannilaiasetdiluarnilaiakumulasipenyusutan. • Akumulasisisamasamanfaatdanpenambahanmasamanfaatsebagaimanadampakataspengembangannilaiaset yang menambahumurekonomis, tidakdapatmelebihiTabelMasaManfaatI. • PenambahanmasamanfaatsebagaidampakdaripengembangannilaiasetatasAsetTetap yang sudahhabismasamanfaatnya, diperhitungkanpadaakhirperiodepenyusutanberikutnya.

15. ASUMSI PENYUSUTAN PERIODE BERJALAN (3) • AsetTetapdalamkondisirusakberatdantelahdiusulkanpenghapusannyakepadaPengelolaBarangtidakdisusutkan. • AsetTetapyang hilangdantelahdiusulkanpenghapusannyakepadaPengelolaBarangtidakdisusutkan. • Memungkinkanterjadiperubahannilai yang disusutkan. • Memungkinkanterjadiperubahan masa manfaat.

16. DEFINISI MASA MANFAAT Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, definisi masa manfaat adalah: • Periodesuatuasetdiharapkandigunakanuntukaktivitaspemerintahandan/ataupelayananpublik; • Jumlahproduksiatau unit serupa yang diharapkandiperolehdariasetuntuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik

17. PEDOMAN PENETAPAN MASA MANFAAT Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. • TabelMasaManfaat I : merupakantabelMasaManfaatatasAsetTetapuntuktahunpertamaditerapkannyapenyusutan. Untuktahunkeduadanselanjutnya, tabeliniberlakuuntukseluruhAsetTetapperolehanbaru. • TabelMasaManfaat II : merupakantabelMasaManfaatatasPerbaikanterhadapAsetTetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Perbaikan dimaksud mencakup : renovasi, restorasi dan overhaul.

18. FORMULA PENYUSUTAN Metodeyang digunakandalammelakukanpenghitunganpenyusutanAset Tetap adalahGarisLurus.

19. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN DenganKuantitasdanNilai Yang TidakWajar (1) Kriteria Data BMN bermasalah: • BMN dengankuantitaskurangdari 0, tetapimemilikinilai Rp0; • BMN dengankuantitaskurangdari 0 danmemilikinilaikurangdari Rp0; • BMN dengankuantitaskurangdari 0, tetapimemilikinilailebihdari Rp0; • BMN dengankuantitas 0, tetapimemilikinilaikurangdari Rp0; • BMN dengankuantitas 0, tetapimemilikinilailebihdari Rp0; • BMN dengankuantitaslebihdari 0, tetapimemilikinilaikurangdari Rp0; • BMN dengankuantitaslebihdari 0, tetapimemilikinilai Rp0; • BMN dengantanggalperolehankosong; • BMN dengankodefikasi yang tidaksesuaidenganketentuan PMK 29/2010; • BMN dengankodefikasi kurang dari 10 digit.

20. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN DenganKuantitasdanNilai Yang TidakWajar(2) • MelakukankonfirmasipadaaplikasiMigrasi Data SIMAK BMN danPenyusutanPertama kali, atas data BMN dengankuantitasdannilai yang tidakwajar. • Melakukanreklasifikasi data BMN tersebutkedalamDaftarNormalisasi Data BarangMilik Negara. Dampakdari proses reklasifikasitersebutadalahtidakdicantumkannya BMN tersebut di dalamLaporanBarangKuasaPengguna, Posisi BMN di Neraca, danBukuBarang. • Proses reklasifikasi data BMN sebagaimanaangka 2 (dua) di atasdilakukandenganmenggunakanjenistransaksikoreksinormalisasiatasAsetTetap (209) dankoreksinormalisasiatasAset Lain-lain (299).

21. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN DenganKuantitasdanNilai Yang TidakWajar(3) • Setelahmelakukanreklasifikasi data BMN, satkerdiharuskanmelakukanbeberapahalsebagaiberikut: • Menelusurikeberadaanfisik BMN tersebut. • Dalamhalsecarafisikkeberadaan BMN tersebutada, makasatkerdiharuskanmelakukanpencatatanatas BMN tersebutpadaAplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN, sub menu SaldoAwal BMN (jenistransaksi 100). • Dalamhalsecarafisikkeberadaan BMN tersebuttidakada, makasatkerdiharuskanmembuatsuratketerangan yang menyatakanbahwatelahterjadikesalahandalammembukukan BMN tersebut di dalam SIMAK-BMN. Suratketerangantersebutsekurang-kurangnyamemuatinformasimengenaiKode BMN, Uraian BMN, NomorUrutPendaftaran/NomorAset, Kuantitas BMN, danNilaiBMN. • Melakukanpengungkapan di dalamCatatanatasLaporanBarangMilik Negara.

22. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN DenganKuantitasdanNilai Yang TidakWajar(4) • Proses reklasifikasi data BMN sebagaimanaangka 2 (dua) di atastidakmenghilangkankewajibansatkerdalammencetakdanmelaporkanDaftarNormalisasi Data BarangMilik Negara danLaporanNormalisasi Data BarangMilik Negara, sertamengungkapkannyadalamCatatanatasLaporan BMN danCatatanatasLaporanKeuangan. • Penyusutantidakdilakukanterhadap BMN yang direklasifikasisebagaimanaangka 2 (dua) di atas.

23. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN DenganKuantitasdanNilai Yang TidakWajar(5)

24. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN DenganKondisiRusakBerat (1) • Padasaatsuatu BMN diketahuikondisinyarusak, satkersegeramelakukanperubahankondisi BMN denganmenerbitkansuratketeranganataskondisi BMN tersebut. • SatkermengusulkankepadaPengelolaBaranguntukdilakukanpenghapusanatas BMN tersebutdenganmenyertakansyarat-syaratsesuaiketentuanperundangan yang berlaku. • SetelahmelakukanpengusulankepadaPengelolaBarang, selanjutnyasatkermelakukanreklasifikasi BMN tersebutkedalamDaftarBarangRusakBerat. Dampakdari proses reklasifikasitersebutadalahtidakdicantumkannya BMN tersebut di dalamLaporanBarangKuasaPengguna, Posisi BMN di Neraca, danBukuBarang.

25. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN DenganKondisiRusakBerat (2) • Proses reklasifikasi data BMN sebagaimanaangka 3 (tiga) di atastidakmenghilangkankewajibansatkerdalammencetakdanmelaporkanDaftarBarangRusakBeratdanLaporanBarangRusakBerat, sertamengungkapkannyadalamCatatanatasLaporan BMN danCatatanatasLaporanKeuangan. • Penyusutantidakdilakukanterhadap BMN yang direklasifikasisebagaimanaangka 3 (tiga) di atas.

26. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN DenganKondisiRusakBerat(3)

27. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN yang DinyatakanHilang (1) • Padasaatsuatu BMN dinyatakanhilangberdasarkandokumensumber yang sah, satkermengusulkankepadaPengelolaBaranguntukdilakukanpenghapusanatas BMN tersebutdenganmenyertakansyarat-syaratsesuaiketentuanperundangan yang berlaku. • SetelahmelakukanpengusulankepadaPengelolaBarang, selanjutnyasatkermelakukanreklasifikasi BMN tersebutkedalamDaftarBarangHilang. Dampakdari proses reklasifikasitersebutadalahtidakdicantumkannya BMN tersebut di dalamLaporanBarangKuasaPengguna, Posisi BMN di Neraca, danBukuBarang. • Proses reklasifikasi data BMN sebagaimanaangka 2 (dua) di atastidakmenghilangkankewajibansatkerdalammencetakdanmelaporkanDaftarBarangHilangdanLaporanBarangHilang, sertamengungkapkannyadalamCatatanatasLaporan BMN danCatatanatasLaporanKeuangan.

28. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN yang DinyatakanHilang (2) • Penyusutantidakdilakukanterhadap BMN yang direklasifikasisebagaimanaangka 2 (dua) di atas. • Dalamhal BMN berupaAsetTetap yang dinyatakanhilangdiketemukankembali, dilakukanpencatatansebagaimanaperolehan BMN, yaitu: • Dicatatsebagaitransaksiperolehannyaapabiladiperolehpadatahunanggaranberjalan. • Dicatatsebagaitransaksisaldoawalapabiladiperolehsebelumtahunanggaranberjalan.

29. KETENTUAN LAIN-LAIN BMN yang DinyatakanHilang(3)

30. KETENTUAN LAIN-LAIN AsetTetapRenovasi(1) • ATR merupakanrenovasiatasasettetap yang tidakterdaftardalamDaftarBarangKuasaPenggunasatuankerjatersebut, melainkanterdaftardalamDaftarBarangKuasaPenggunasatuankerja lain ataumiliksatuankerjaperangkatdaerah yang memenuhipersyaratankapitalisasiasettetap • Adanya perbedaan karakteristik antara ATR dengan Aset Tetap secara umum mengakibatkan perlunya penambahan/pembedaan asumsi atas penyusutan ATR

31. KETENTUAN LAIN-LAIN AsetTetapRenovasi(2) • ATR yang diperolehsampaidengan 31 Desember 2012 diasumsikantidakmemilikimasamanfaat. • ATR yang diperolehsetelah 31 Desember 2012 danmenambahmasamanfaatasettetapinduk. • ATR yang menambahmasamanfaatdisusutkansebagaimanalayaknyaasettetap. • Sebelum proses serahterima ATR kepada K/L denganAsetTetapindukdilakukan, penyusutan ATR yang menambahmasamanfaat di hitungtersendiri di satker yang bersangkutan. • Serahterima ATR yang menambahmasamanfaatkepada K/L denganAsetTetapindukdituangkandalambentukBeritaAcaraSerahTerima (BAST). • BAST minimal harusmenyajikaninformasitanggalperolehan ATR, nilaibuku ATR, sisamasamanfaat ATR dantanggalpenyerahan ATR.

32. KETENTUAN LAIN-LAIN AsetTetapRenovasi(3) • Padasaat ATR yang menambahmasamanfaatdiserahterimakan, sisamasamanfaat ATR dannilaibuku ATR diperhitungkankedalamAsetTetapinduk, terhitungsejaktanggalpenyerahan. • Apabila ATR diserahkanpadasaatnilaibuku 0 makatidakadapenyesuaianmasamanfaat di Aset Tetap induk. • ATR yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 dan tidakmenambahmasamanfaatAset Tetapinduk. • ATR yang tidakmenambahmasamanfaattidakdisusutkan. • serahterima ATR yang tidakmenambahmasamanfaatkepada K/L denganAsetTetapindukdituangkandalambentuk BAST. • BAST minimal harusmenyajikaninformasitanggalperolehan ATR, nilai ATR, dantanggalpenyerahan ATR.

33. KETENTUAN LAIN-LAIN AsetTetapRenovasi(4) • padasaatpenyerahan ATR yang tidakmenambahmasamanfaatkeAsetTetapinduk, makanilai ATR akanmenambahnilaiAsetTetapindukdandisusutkansesuaisisaumurmasamanfaatAsetTetapindukdenganpenyesuaianakumulasipenyusutansebesarmasamanfaat yang telahdikonsumsisejaktanggalperolehan ATR sampaidengantanggalpenyerahan ATR keAsetTetapinduk. • informasipenyesuaianakumulasipenyusutanakibatpenambahannilai ATR yang tidakmenambahmasamanfaatterhadapAsetTetapindukdijelaskankedalamCatatanRingkasBarangdanCatatanAtasLaporanKeuanganpadasaatakhirperiodeserahterimadilakukan. • tanggalperolehan ATR yang tidakmenambahmasamanfaatadalahtanggaldimanaserahterimadaripihak ke-3 dilakukan. • SelanjutnyaAsetTetapindukdisusutkansecara normal. • DalamhalsaatserahterimaAsetTetapinduk = 0, makanilai ATR nyaakanlangsungdisusutkan hingga 0 pada periode serah terima.

34. KETENTUAN LAIN-LAIN Transfer BMN (1) Transfer BMN merupakanperpindahankepemilikan BMN darisatusatkerkesatkerlainnyadimanakeduasatkertersebutmerupakanentitasPemerintahPusat. SatkerPemberi • Penghapusan BMN dilakukanberdasarkanBeritaAcaraSerahTerima BMN. • Penghapusan BMN daripembukuan (SIMAK-BMN) dilakukandengancaramenghapusnilaibuku BMN danakumulasipenyusutannya. • Serahterima BMN dilengkapidenganserahterimaArsip Data Komputeratas BMN yang ditransferkeluar. • Arsip Data Komputermerupakan output SIMAK-BMN yang memuatinformasi data BMN, nilaibuku BMN, sertaakumulasipenyusutanatas BMN tersebut.

35. KETENTUAN LAIN-LAIN Transfer BMN (2) SatkerPenerima • Pencatatan BMN dilakukanberdasarkanBeritaAcaraSerahTerima BMN. • Tanggalperolehan BMN dibukukanberdasarkantanggalperolehanawalsatkerpemberi. Hal tersebutdimaksudkan agar masamanfaatasetdapatdiukurberdasarkanperolehanawalnya. • Tanggalpembukuan BMN dibukukanberdasarkantanggalBeritaAcaraSerahTerima BMN. • Pencatatan BMN dilakukandengancaramembukukannilaibuku BMN danakumulasipenyusutannya. • Pencatatan BMN dilakukandengancaramelakukan proses terimaArsip Data Komputeratas BMN yang diterima. • Arsip Data Komputermerupakan output SIMAK-BMN yang memuatinformasi data BMN, nilaibuku BMN, sertaakumulasipenyusutanatas BMN tersebut.

36. KETENTUAN LAIN-LAIN HibahBMN (1) Hibah BMN merupakanperpindahankepemilikan BMN darisatker (entitaspemerintahpusat) ke unit lainnyadimana unit lainnyatersebutbukanmerupakanentitasPemerintahPusat. EntitasPemerintahPusatsebagaiPemberi • Penghapusan BMN dilakukanberdasarkanBeritaAcaraSerahTerima BMN. • Penghapusan BMN daripembukuan (SIMAK-BMN) dilakukandengancaramenghapusnilaibuku BMN danakumulasipenyusutannya.

37. KETENTUAN LAIN-LAIN HibahBMN (2) EntitasPemerintahPusatsebagaiPenerima • Pencatatan BMN dilakukanberdasarkanBeritaAcaraSerahTerima BMN. • Tanggalperolehan BMN dibukukanberdasarkantanggalperolehanawal unit pemberi. Hal tersebutdimaksudkan agar masamanfaatasetdapatdiukurberdasarkanperolehanawalnya. • Tanggalpembukuan BMN dibukukanberdasarkantanggalBeritaAcaraSerahTerima BMN. • Pencatatan BMN dilakukandengancaramembukukannilaibuku BMN danakumulasipenyusutannya. Akumulasipenyusutanatas BMN yang diperolehdariHibahdihitungsecaraotomatisolehAplikasi SIMAK-BMN padasaatsatkermelakukanpencatatan BMN.