Kuliah umum hukum perbankan program studi ekonomi manajemen l.jpg
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 31

KULIAH UMUM HUKUM PERBANKAN PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN PowerPoint PPT Presentation


  • 243 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KULIAH UMUM HUKUM PERBANKAN PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN. Oleh : Mulyadi Jakarta, 03 Agustus 2010. Materi . Section . Sistem Keuangan di Indonesia Pengertian Hukum Perbankan Kelembagaan Perbankan Kegiatan Usaha Bank

Download Presentation

KULIAH UMUM HUKUM PERBANKAN PROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuliah umum hukum perbankan program studi ekonomi manajemen l.jpg

KULIAH UMUM HUKUM PERBANKANPROGRAM STUDI EKONOMI MANAJEMEN

Oleh : Mulyadi

Jakarta, 03 Agustus 2010


Slide2 l.jpg

Materi

Section

  • Sistem Keuangan di Indonesia

  • Pengertian Hukum Perbankan

  • Kelembagaan Perbankan

  • Kegiatan Usaha Bank

  • Perkreditan dan Jaminan (Aspek hukum yang harus dikuasai dalam analisis kredit, Aspek Hukum dalam Perjanjian Kredit dan Bentuk-bentuk Pengikatan Jaminan)


Slide3 l.jpg

Sistem Keuangan

di Indonesia

  • Sistem Keuangan Indonesia : Berbasis Pasar atau Bank ?

    Sistem keuangan yg efisien adalah sistem yg mampu menyalurkan sumber

    dana kepada unit usaha yg paling produktif.

  • Untuk tujuan tersebut sistem keuangan harus mampu berfungsi sbg:

  • Sistem pembayaran;

  • Mekanisme yg mampu mengumpulkan sumber dana;

  • Mengelola ketidakpastian dan melakukan kontrol terhadap risiko;

  • Mekanisme penyediaan informasi untuk keputusan alokasi sumber daya;

  • Mekanisme untuk mengatasi akibat informasi yg tidak berimbang.

3


Slide4 l.jpg

Pengertian

Hukum Perbankan

Dasar Hukum:

Dasar hukum : UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

Perbankan adalah:

Segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya.

Prinsip perbankan : kehati-hatian (prudential banking).

Fungsi : penghimpun & penyalur dana masyarakat sbg penunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

4


Slide5 l.jpg

Kelembagaan Perbankan (1)

  • Bank Indonesia:

  • Tugas Pokok Bank Indonesia:

  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

  • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

  • Mengatur dan mengawasi bank.

  • Ada wacana pengawasan bank BI atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ?

  • Bank adalah:

  • Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

  • simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat daam bentuk kredit

  • dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

  • orang banyak.

5


Slide6 l.jpg

Kelembagaan Perbankan (2)

Bank Konvensional:

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan

berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank

Perkreditan Rakyat.

Bank Syariah:

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah.

6


Slide7 l.jpg

SUBYEK HUKUM

(CALON DEBITUR)

NASABAH

DEBITUR

PERORANGAN

BADAN

ORANG

PERORANGAN

PERUSAHAAN

DAGANG

  • BADAN HUKUM:

  • PT

  • KOPERASI

  • BUMN

  • BUMD

  • NON BADAN HUKUM:

  • CV

  • FIRMA

  • PERSEKUTUAN PERDATA


Slide8 l.jpg

BADAN USAHA

BADAN

HUKUM

BUKAN BADAN HUKUM

Firma, CV

BADAN HUKUM PUBLIK

Badan yang didirikan oleh negara dengan peraturan perundang-undangan yang kegiatannya melaksanakan kegiatan publik dan mem-punyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat publik, contoh : Instansi Pemerintah

BADAN HUKUM PERDATA

Badan yang didirikan oleh orang perorangan atau suatu badan

BADAN HUKUM PERDATA YANG MENJALANKAN USAHA

BADAN HUKUM PERDATA YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA

misal : Yayasan, Perkumpulan

(misal :IDI, IAI, PWI)

Badan Usaha


Slide9 l.jpg

KYC PRINCIPLES

PETUGAS BANK

  • Wajib sbb :

  • Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian aplikasi

  • Mengetahui profil nasabah

  • Apabila Tidak dipenuhi :

  • Rekening kemungkinan dipergunakan sebagai sarana

  • pencucian uang

  • Bank tidak menerapkan prinsip menengenal nasabah

  • (Know Your Customer Principles)


Slide10 l.jpg

SIMPANAN & KREDIT

SIMPANAN :

  • GIRO

  • DEPOSITO

  • SERTIFIKAT DEPOSITO

  • TABUNGAN

    KREDIT :

  • KREDIT PRODUKTIF

  • KREDIT KONSUMTIF


Slide11 l.jpg

PERSYARATAN KREDIT

LEGALITAS JAMINAN

Jaminan harus dicek, untuk diperoleh keyakinan bahwa Jaminan tidak dalam sengketa.

Risiko :

Apabila tdk dilakukan, Bank tidak dapat mengetahui

secara pasti status jaminan tsb

STATUS JAMINAN

Harus dilakukan Plotting untuk memastikan lokasi Jaminan

Risiko :

Apabila tdk dilakukan, Bank tidak dapat mengetahui

secara pasti kondisi jaminan tsb

LETAK/KONDISI JAMINAN


Slide12 l.jpg

LEGALITAS USAHA

Dokumen Perizinan sedapat mungkin dilakukan verifikasi kebenarannya kepada instansi penerbit.

Risiko :

Apabila tdk dilakukan, ada kemungkinan dokumen dipalsukan.

PERIZINAN

Harus dilakukan OTS untuk memastikan kebenaran, kelayakan usaha yang akan dibiayai.

Risiko :

Apabila tdk dilakukan, ada kemungkinan usaha debitur tidak layak, fiktif.

LETAK/LOKASI USAHA


Slide13 l.jpg

PERJANJIAN KREDIT

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Sepakat

Dapat Dibatalkan (Voidable)

Syarat Sahnya Perjanjian

[1320 KUH Pdt]

Cakap

Hal tertentu

Batal Demi Hukum (Null & void)

Causa Halal


Slide14 l.jpg

MATERI PK

PERJANJIAN KREDIT MEMUAT:

  • BAGIAN KOMPARISI

  • BAGIAN ISI PK:

    - Maksimum Kredit

    - Syarat Pencairan Kredit (Predisbursement)

    - Tujuan Kredit

    - Jangka Waktu

    - Suku Bunga Kredit dan denda Tunggakan

    - Jaminan Kredit

    - Pengelolaan Rekening

    - Pembatasan Penerima Kredit

    - Covenant-covenant

    - Event of default

  • BAGIAN PENUTUP


Slide15 l.jpg

PENGIKATAN JAMINAN

MACAM JAMINAN

Borgtocht: PG & CG

Perorangan

Jaminan

HT, Hipotik, Jaminan Fidusia, Gadai, Jaminan Resi Gudang, Cessie dengan hak retrocessi, PPJPK & PPHPGR

Kebendaan


Slide16 l.jpg

JENIS BENDA &

PENGIKATANNYA

PENGIKATAN JAMINAN

  • HAK MILIK

  • HAK GUNA BANGUNAN

  • HAK GUNA USAHA

  • HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA

  • HM ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (STRATA TITLE)

  • HAK TANGGUNGAN

  • SKMHT

  • (KREDIT PROGRAM)

TERDAFTAR

TANAH

  • PPJPK (BNI)

  • SKMHT

TIDAK

TERDAFTAR

TIDAK BERGERAK

  • GIRIK

  • PETOK

  • LETTER CI

BUKAN

TANAH

HIPOTIK KAPAL

KAPAL LAUT > 20 M3

B E N D A

  • SURAT BERHARGA

  • SAHAM

  • OBLIGASI

  • DRAFT / WESEL

  • SIMPANAN

GADAI

TDK BERTUBUH

  • KAPAL TERBANG

  • HELIKOPTER

  • KAPAL LAUT

  • < 20 M3

HIPOTIK

JAMINANFIDUSIA

HIPOTIK

JAMINANFIDUSIA

TERDAFTAR

BERGERAK

KENDARAAN MOTOR RODA DUA, EMPAT/ LEBIH

JAMINANFIDUSIA

JAMINANFIDUSIA

BERTUBUH

  • PERSEDIAAN

  • MESIN-MESIN

  • BATU PERMATA

  • LOGAM MULIA

  • (belahlah)

TIDAK TERDAFTAR

  • JAMINANFIDUSIA

  • GADAI


Perkembangan fidusia l.jpg

PERKEMBANGAN FIDUSIA

Berdasarkan surat Departemen Hukum Dan HAM RI, Ditjen Administrasi

Hukum Umum kepada Kanwil Departemen Hukum Dan HAM DKI Jakarta

No.C.HT.06.10-01 tgl. 24 Pebruari 2006 disebutkan bahwa :

- Obyek Jaminan Fidusia bersifat Hak Kebendaan.

- Termin proyek, sewa, kontrak atau pinjam pakai, serta hak

perorangan lainnya bukan merupakan pengertian Benda yang

menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

- Polis Asuransi tidak dapat dijadikan Obyek Jaminan Fidusia

karena Asuransi/Polis Asuransi merupakan hak perorangan, yaitu

hak yang melekat pada orang yang memilikinya tetapi tidak dapat

dialihkan.”


Perkembangan fidusia18 l.jpg

PERKEMBANGAN FIDUSIA

Perkembangan terakhir, berdasarkan surat Departemen Hukum Dan

HAM RI, Ditjen Administrasi Hukum Umum kepada seluruh Kanwil

DepartemenHukum Dan HAM No. C2 HT.04.06-13 tgl. 9 Juni 2006

disebutkan bahwa :

- Klaim asuransi dapat dijadikan Obyek Jaminan Fidusia karena telah

terjadi evenemen (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang

menimpa benda yang diaruransikan, sehingga penanggung terikat untuk

mengganti kerugian kepada tertanggung.

- Bukti hak piutang atas klaim asuransi bukan polis asuransi, melainkan

bukti lain yang lazim berlaku dalam praktek perasuransian.


Mekanisme cessie l.jpg

MEKANISME CESSIE

SI BERHUTANG

PENERIMA

KREDIT

Hutang piutang

PERJANJIAN KREDIT

CESSIE

BANK


Slide20 l.jpg

HAK JAMINAN ATAS

RESI GUDANG

1. SIMPAN BARANG

DEBITUR

PENGELOLA GUDANG

3. RESI GUDANG

6. HAK JAMINAN

ATAS RESI GUDANG

7. PEMBERITAHUAN

2. PENDAFTARAN

(KODE PENGAMAN &

DITATAUSAHAKAN

4. SERAHKAN

RESI

GUDANG

5. VERIFIKASI

9. KONFIRMASI

PEMBERITAHUAN

5. VERIFIKASI

PUSAT REGISTRASI RESI GUDANG

BANK

7. PEMBERITAHUAN

9. KONFIRMASI PEMBERITAHUAN

8. PENCATATAN DLM BUKU DAFTAR

PEMBEBANAN HAK JAMINAN ATAS

RESI GUDANG


Slide21 l.jpg

HAK JAMINAN ATAS

RESI GUDANG

  • Definisi :

  • Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang utk pelunasan utang yang memberikan kedudukan utk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain

  • Dasar hukum hak jaminan atas resi gudang :

  • UU No.9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang

  • PP No.36 tahun 2007 tentang sistem resi gudang


Slide22 l.jpg

RESI GUDANG

Resi Gudang

Yaitu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (yang berada di bawah Menteri Perdagangan)


Slide23 l.jpg

JENIS RESI GUDANG

  • Jenis Resi Gudang :

  • Resi Gudang Atas Nama

  • Adalah resi gudang yang mencantumkan nama Pihak yang

  • berhak menerima penyerahan barang pengalihannya harus

  • dengan akta otentik

  • 2. Resi Gudang Atas Perintah

  • Adalah resi gudang yg mencantumkan perintah pihak yang

  • berhak menerima penyerahan barang pengalihannya dg

  • endosemen dan penyerahan Resi Gudangnya


Slide24 l.jpg

BENTUK RESI GUDANG

  • Bentuk Resi Gudang :

  • Resi Gudang dengan Warkat

  • Adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat

  • baik atas nama maupun atas perintah

  • 2. Resi gudang tanpa Warkat (scripless)

  • Adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara

  • elektronis dan bukti kepemilikan yang sah adalah pencatatan

  • kepemilikan secara elektronis


Slide25 l.jpg

RAHASIA BANK

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 butir 28 UU Perbankan)


Slide26 l.jpg

Pengecualian Rahasia Bank

  • Rahasia Bank dikecualikan terhadap:

    • Kepentingan perpajakan.

    • Kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN.

    • Kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

    • Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya.

    • Dalam rangka tukar menukar informasi antara Bank.

    • Berdasarkan permintaan atau persetujuan tertulis dari Nasabah Penyimpan.

    • Berdasarkan surat kuasa dari nasabah penyimpan.

    • Berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

    • Kepentingan penyidikan oleh KPK.


Slide27 l.jpg

Rahasia Bank Terkait Penyelesaian Utang Pajak

Dalam rangka penagihan paksa dengan Surat Paksa :

  • Kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di Bank berupa deposito, tabungan, giro atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat disita dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.

  • Pejabat Ditjend Pajak dalam rangka penyitaan berwenang mengajukan permintaan pemblokiran kepada Bank disertai dengan :

    • Surat Paksa, dan

    • Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

  • Bank wajib memblokir, dan membuat Berita Acara Pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat Ditjend Pajak dan Nasabah.

  • Setelah pemblokiran langkah selanjutnya adalah penyitaan dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.


Slide28 l.jpg

Rahasia Bank

  • Rahasia bank dapat disimpangi dalam hal terkait perkara :

  • Tindak pidana Terorisme

  • Tindak Pidana Money Laundering

  • Tindak Pidana Korupsi/KPK


Slide29 l.jpg

PERSETUJUAN NASABAH

Bank Wajib memberikan data simpanan, bila ada:

  • Permintaan/persetujuan/Kuasa Nasabah Penyimpan yang dibuat SECARA TERTULIS.

  • Permintaan AHLI WARIS yang SAH.


Slide30 l.jpg

Tugas KPK Bid Lidik, Dik dan Tut (Pasal 12 UU KPK)

  • Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berwenang:

  • Melakukan penyadapan;

  • Memerintahkan untuk melarang seseorang pergi ke luar negeri;

  • Meminta data keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa kepada bank;

  • Memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain;

  • Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, perizinan Tersangka atau terdakwa.


Terima kasih atasperhatiannya l.jpg

Terima kasih AtasPerhatiannya

سبحانك اللهم اشهد أن لا إله إلا أنت

أستغفرك وأتوب إليك


  • Login