1 / 25

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKO BA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Jl. BRIGJEN KATAMSO, PARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA TELEPON: 0274 385 378; Fax. 0274 385 378 E-Mail : bnnpjogja@yahoo.co.id. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

booker
Download Presentation

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKO BA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. BRIGJEN KATAMSO, PARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA TELEPON: 0274 385 378; Fax. 0274 385 378 E-Mail : bnnpjogja@yahoo.co.id PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERAN STAKEHOLDERDALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA Disampaikan Oleh : Budiharso Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  2. Stakeholder diartikansebagaisegenappihak yang terkaitdenganisudanpermasalahan yang sedangdiangkat • (Stakeholder dapatjugadinamakanpemangkukepentingan) • UU NO. 35 TH. 2009 • PP 25 TH. 2011 • Perpres 23 Th. 2010 • Inpres 12 Th. 2011 • Permendagri 21 Th. 2013 • Perda DIY 13 Tahun 2010 Siapa Stakeholderdalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

  3. PERAN STAKE HOLDER DALAM UU 35 TH. 2009 • Menkes, BPOM, IndustriFarmasi, PBF, SaranaPenyimpanan SF, Apotek, Rumkit, Puskesmas, BalaiPengobatan, dokter, dll. BAB IV PENGADAAN Ps.9 – Ps.14 BAB VI PEREDARAN Ps.35 – Ps.44 BAB VII LABEL DAN PUBLIKASI Ps.45 – Ps.47 • Menkes, Rumkit, Puskesmas, BalaiPengobatan, dokter, dll. • Menteriygmenyelenggarakanurusanpemerintahdibidangsosial BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI Ps.53 – Ps.59 • Menkes, BPOM, Perusahaan Farmasi ( Importir/Eksportir), Kantor Pabean, Nahkoda/KaptenPenerbangan, Bea Cukai BAB V IMPOR DAN EKSPOR Ps.15 – Ps.34

  4. PERAN STAKE HOLDER DALAM UU 35 TH. 2009 • POLRI, • BNN, • PENUNTUT , • HAKIM dll. BAB XI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Ps.64 – Ps. 103 BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Ps.104 – Ps.108

  5. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. BRIGJEN KATAMSO, KEPARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA TELEPON: 0274 385 378; Fax. 0274 385 378 E-Mail :bnnpjogja@yahoo.co.id Website: bnnp-diy.com BNNP DIY Inpres No. 12 Tahun 2011tentangPelaksanaanKebijakandanStrategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaTahun 2011-2015 Disampaikan Oleh : Budiharso Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  6. DIINSTRUKSIKAN KEPADA: • Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II • Sekretaris Kabinet • Kapolri • Jaksa Agung • Panglima TNI • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal • Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian • Para Gubernur • Para Bupati / Walikota

  7. INSTRUKSI PERTAMA • Mengambil Langkah2 yg diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dlm rangka Jakstranas P4GN Th. 2011 – 2015, Meliputi: • Pencegahan • Pemberdayaan Masyarakat • Rehabilitasi • Pemberantasan

  8. INSTRUKSI KE DUA BIDANG PENCEGAHAN • Difokuskan pada upaya menjadikan Siswa / Pelajar Pendidikan Menengah dan Mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. • Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

  9. INSTRUKSI KE DUA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Difokuskan pada upaya menciptakan lingkungan pendidikan Menengah dan Kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. • upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. • Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang scr sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.

  10. INSTRUKSI KE DUA BIDANG REHABILITASI • Difokuskan pada upaya mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. • Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba. • Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial scr prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba. • Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba

  11. INSTRUKSI KE DUA BIDANG PEMBERANTASAN • Difokuskan pada upaya pengawasan ketat thd impor, produksi, distribusi, penggunaan, ekspor, re ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum thd jaringan tersangka yg melakukan penyimpangan. • upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau lab. Rumahan dan jaringan sindikat yg terlibat. • Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi. • Upaya penindakan yg tegas dan keras thd aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yg terlibat jaringan sindikat narkoba, • Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan. • Upaya kerja sama dg aparat penegak hukum tingkat internasional

  12. INSTRUKSI KE TIGA KEPADA PARA MENTERI & KA LEMBAGA NEGARA Para Menteri dan Kepala Lembaga Negara sbg penanggung jawab di lingkungan kerja masing – masing thd. Pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

  13. INSTRUKSI KE EMPAT KEPADA PARA GUBERNUR Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Thun 2011 – 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

  14. INSTRUKSI KE LIMA KEPADA PARA BUPATI / WALIKOTA Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Thun 2011 – 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.

  15. INSTRUKSI KE ENAM Kepala Badan Narkotika Nasional melaksanakan pemantauan pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015 dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden.

  16. INSTRUKSI KE TUJUH Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

  17. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2013TENTANGFASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

  18. FASILITASI • Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaannarkotika. Pasal 2 Fasilitasipencegahanpenyalahgunaannarkotikabertujuanuntukmencegahpenyalahgunaannarkotikadidaerah.

  19. BAB IIFASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANPasal 3 (1) Gubernurmelakukanfasilitasipencegahanpenyalahgunaannarkotikadiprovinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. (2) Bupati/walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotikadikabupaten/kota. (3) Pelaksanaanfasilitasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaannarkotika yang dikoordinasikanolehKepala SKPD yang membidangiurusankesatuanbangsadanpolitik.

  20. Pasal 4 Gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan fasilitasi sebagaimana yang dimaksuddalamPasal 4, melaksanakantugassebagaiberikut: a. menyusunperaturandaerahmengenainarkotika yang memuatsekurangkurangnya: 1. antisipasidini; 2. pencegahan; 3. penanganan; 4. rehabilitasi; 5. pendanaan; dan 6. partisipasimasyarakat. b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaannarkotika;

  21. c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahanpenyalahgunaannarkotikadengan: 1. Organisasikemasyarakatan; 2. Swasta; 3. Perguruantinggi; 4. Sukarelawan; 5. Perorangan; dan/atau 6. Badanhukum d. melibatkan Forum KerukunanUmatBeragama, Forum KewaspadaanDiniMasyarakatdi Daerah danKomunitasIntelijen Daerah untukpencegahanpenyalahgunaannarkotika; dan e. menyusun program dankegiatanpencegahanpenyalahgunaannarkotika.

  22. Pasal 5 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dilakukan melalui kegiatan antaralain: a. seminar; b. lokakarya; c. workshop; d. halaqoh; e. pagelaran, festival senidanbudaya; f. outbondsepertijambore, perkemahan, dannapaktilas; g. perlombaansepertilombapidato, jalansehat, danciptalagu; h. pemberdayaanmasyarakat; i. pelatihanmasyarakat; j. karya tulis ilmiah; dan k. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

  23. BAB IVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) MenteriDalamNegerimelaluiDirekturJenderalKesatuanBangsadanPolitikmelakukanpembinaandanpengawasanpenyelenggaraanfasilitasipencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi. (2) GubernurmelaluiKepala SKPD Provinsi yang membidangiurusanKesatuanBangsadanPolitikmelakukanpembinaandanpengawasanpenyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Bupati/WalikotamelaluiKepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangiurusanKesatuanBangsadanPolitikmelakukanpembinaandanpengawasanpenyelenggaraanfasilitasipencegahanpenyalahgunaannarkotikadiKabupaten/Kota.

  24. BAB VIPENDANAANPasal 9 Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran PendapatandanBelanja Daerah ProvinsidanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

  25. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN Penanggulangan TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

More Related