KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

1. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Dekon Kementerian Kesehatan Tahun 2015DisampaikanOleh:Biro Perencanaan dan Anggaran Pertemuan Penyusunan Anggaran Dekon Program Kefarmasian dan Alkes T.A 2015 Hotel Horison , Bogor 18 Juni 2014

2. PENDAHULUAN

3. .....PENDAHULUAN 3. Karakteristik Dana Dekonsentrasi: • Dialokasikanuntukkegiatanbersifat non-fisik(sinkronisasidankoordinasiperencanaan, fasilitasi, bimbinganteknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitiandan survey, pembinaandanpengawasansertapengendalian). • DalamrangkamendukungpelaksanaankegiatanDekonsentrasi, sebagiankecildapatdialokasikansebagaidanapenunjanguntuktugasadministratifdan/ataupengadaan input berupabaranghabispakaidan/atauasettetap.

4. EVALUASI KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN T.A.2013(berdasarkan E Monev DJA-Kemenkeu)

5. ALOKASI REALISASI PER UNIT UTAMA (Dalam Milyar Rp) Rerata : 91,24% Sumber : e-Monev DJA , 23 Januari 2014

6. ALOKASI REALISASI LINGKUP DITJEN BINFAR (Dalam Milyar Rp) Sumber : e-Monev DJA , 23 Januari 2014

7. CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN TW 1 2014 (berdasarkan E Monev Bappenas)

8. ALOKASI & REALISASI BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014 REALISASI Rp. 7,183T ALOKASI Rp. 46,45 T 15,46% (DATA 7 APRIL 2014 ) SUMBER DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

9. ALOKASI & REALISASI ANGGARAN BELANJA BERDASAR KEWENANGANTA 2014 Sumber : Dit. Akuntansi & Pelaporan Keuangan, 7 April 2014

10. PERSEN REALISASI ANGGARAN MENURUT UNIT ESELON I T.A 2014 1 Rata-rata 15,46% Sumber : Dit. Akuntansi & Pelaporan Keuangan, 7 April 2014

11. PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN KEMENKES TW 1 - 2014 Sumber : e-Monev Bappenas, 21 April 2014

12. CapaianKegiatan TW 1-2014 Lingkup BINFAR Sumber : e-Monev Bappenas, 21 April 2014

13. PERSEN CAPAIAN KELUARAN PER UNIT ESELON I TW 1-2014 Rata-rata : 7% Sumber: eMonev DJA, 21 April 2014

14. PEMANTAUAN CAPAIAN OUTPUT PER ESELON ITW 1-2014 Sumber: eMonev DJA, 21 April 2014

15. PEMANTAUAN CAPAIAN OUTPUT LINGKUPDITJEN BINFAR TW 1-2014 Sumber: eMonev DJA, 21 April 2014

16. ISU STRATEGIS DAN SASARAN TAHUN 2015

17. ISU STRATEGIS DAN SASARANTAHUN 2015 • Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Remaja, dan Lanjut Usia. a. Meningkatnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan b. Meningkatnya jumlah neonatus mendapat pelayanan kesehatan berkualitas c. Meningkatnya persentase sekolah SD/MI melaksanakan penjaringan kesehatan anak kelas 1 d.Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di tempat kerja yang menjalankan kegiatan layanan kesehatan reproduksi • Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat a. Menurunnya jumlah balita gizi kurang yang mendapat penanganan b. Meningkatnya jumlah ibu hamil KEK mendapat PMT c. Meningkatnya jumlah anak sekolah mendapat PMT

18. Lanjutan…. • Peningkatan Pengendalian Beban Ganda Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. a. Meningkatnya jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria b. Menurunnya prevalensi schistosomiasis pada manusia c. Meningkatnya jumlah kab/kota endemis melakukan pemberian obat masal pencegahan (POMP) filariasis menuju eliminasi d. Menurunnya jumlah kasus rabies pada manusia (lyssa) e. Meningkatnya jumlah provinsi yang mencapai eliminasi kusta f. Meningkatnya jumlah kab/kota yang mencapai eradikasi frambusia g. Menurunnya prevalensi TB per 100.000 penduduk

19. Lanjutan …. • Menurunnya presentase prevalensi HIV • Menurunnya insidens diare pada balita • Menurunnya insidens pneumonia balita • Meningkatnya presentasi anak batita yang mendapat imunisasi campaik dosis kedua • Meningkatnya presentase penurunan jumlah kasus pada KLB Penyakit • Menurunnya prevalensi hipertensi (persen) • Menurunnya prevalensi diabetes melitis (persen) • Meningkatnya presentasi desa/kelurahan melaksanakan STBM

20. Lanjutan …. • Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan. a. Meningkatnya ketersediaan farmasi obatdanvaksinsesuaiformulariumnasional; b. Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian c. MeningkatnyaPersentaseprodukObat yang memenuhistandar d. MeningkatnyaPersentaseprodukMakanan yang memenuhistandar (BPOM)

21. Lanjutan …. • Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Meningkatnya persentase penduduk yang melakukan aktifitas fisik dengan cukup. • Menurunnya penduduk yang merokok. • Meningkatnya penduduk yang mengkonsumsi buah dan sayur dengan cukup • Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional • Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional. • Meningkatnya jumlah Puskesmas, RS dan klinik mandiri yang bekerjasama dengan BPJS. • Terbentuknya health technology assesement

22. Lanjutan …. • Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. • Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang tempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil; • Meningkatnya persentase jenis tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya • Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer • Meningkatnya Puskesmas yang yang memenuhi standar SPA (Sarana, Prasarana, dan Alat). • Meningkatnya persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi tenaga kesehatannya

23. Lanjutan…. • Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas. • Meningkatnya Rumahsakit yang memenuhistandar SPA (Sarana, Prasarana, danAlat) • Meningkatnya persentase jenis tenaga kesehatan yang tersertifikasi. • Penguatan Manajemen dan Sistem Informasi • Meningkatkanhasilpenelitian yang digunakanoleh unit terkait • Meningkatnya Penelitian yang mendapat HKI dan atau Hak Cipta. • PengembanganPembiayaanKesehatan Peningkatansumberpembiayaankesehatanantara lain melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR)

24. KEBIJAKAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2015

25. PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN KESEHATANMENURUT SUMBER PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PAGU INDIKATIF Rp. 47,164.3 Triliun PNBP/BLU Rp. 7,568.3 Triliun RM Mengikat Rp. 5,842.7 Triliun RM Tidak Mengikat Rp. 33,753.3 Triliun 25 Keterangan: RM = Rupiah Murni, PNBP=Penerimaan Negara Bukan Pajak, BLU= Badan Layanan Umum,

26. UU NOMOR 33 TAHUN 2004 PASAL 87 - DEKONSENTRASI Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur sbg wakil Pemerintah di daerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang didanai oleh Pemerintah. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan. Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur. Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran K/L yang berkaitan dg keg. Dekonsentrasi di daerah kpd DPRD. RKA diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik. PASAL 108 Dana Dekonsentrasi dan Dana TP yang merupakan bagian dari anggaran K/L yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundanganmenjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK. Pengalihan secara bertahap diatur lebih lanjut dalam PP.

27. KEBIJAKAN DEKON KEMENKES Dana dekonsentrasi baru dapat digunakan setelah ada SK Menkes (pelimpahan)  dekon dari Kemenkes kepada Dinas Kesehatan Provinsi dalam mendukung pencapaian target nasional. Pencapaian target nasional ditetapkan dalam RPJP Nasional Bidang Kesehatan, RPJMN Bidang Kesehatan, Renstra Kemenkes dan RKP tiap tahunnya yang dituangkan dalam Renja K/L dan RKA-KL, terutama dalam mendukung pencapaian MDG’s dan pelaksanaan JKN Pengalokasian Anggaran harus berdasarkan evidence based (Riskesdas, Rifaskes)

28. .....KEBIJAKAN DEKON KEMENKES • MempertimbangkanhasilRakontekPerencanaan 5. Usulanmenggunakanaplikasielektronik 6. DilakukansinkronisasipadasaatPraMusrenbangnastanggal 21 - 28 April 2014 7. Unit Utama harus melakukan sinkronisasi menu dan kebutuhan dengan Daerah 8. Unit Utama memiliki kewenangan untuk mengubah alokasi anggaran di daerah sesuai usulan dan capaian target yang diajukan daerah

29. ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2015 79,6 Milyar 57,9 Milyar 366,7 Milyar Total Dana DekonsentrasipadaPaguIndikatif 2015 Rp. 1,489.3 Triliun

30. PENDANAAN DEKONSENTRASI /TP PENDANAAN DEKONSENTRASI Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang akan didekonsentrasikan harus tertuang dalam RKA-KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN melalui DIPA K/L dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk biaya penyusunan dan pengiriman laporan, operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan, honorarium pejabat pengelola keuangan dan biaya lainnya dalam rangka pencapaian target. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan.

31. KegiatanDekonsentrasi • KomponenUtama; yang bersifatnonfisik, antara lain sinkronisasidankoordinasiperencanaan, fasilitasi, bimbinganteknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitiandansurvei, pembinaandanpengawasan, sertapengendalian. Alokasianggarannyamenggunakanakunbelanjabarangsesuaiperuntukannya. • KomponenPenunjang; untukpelaksanaantugasadministratifdan/ataupengadaan input berupapengadaanbarang/jasadanpenunjanglainnya, dialokasikandenganakunbelanjabarangsesuaiperuntukannya. • DalamhalKomponenPenunjangdigunakanuntukpengadaanbarangberupaasettetap, pengalokasiananggarannyamenggunakanakunBelanjaBarangPenunjangKegiatanDekonsentrasiuntukDiserahkankePemerintah Daerah (526511) 31

32. TATA CARAPENYUSUNAN RKA – K/L

33. Penyusunan RKA-K/L • SatkerharusmenyiapkandokumenRKA SatkeruntukmencantumkansasarankinerjakegiatandanalokasianggarannyapadatingkatKomponen. Fokuspada: • Kesesuaiandanketerkaitanantarakegiatan, sasaran, indikator, output, komponen dalam RKA-K/L dengandokumenperencanaannasionaldanKemenkes, seperti: RPJMN, RKP, Renstra, Renja K/L, SKN, RAP, dan RAK untukmendukungpencapaianindikatorKemenkes. • Kesesuaian RKA-K/L dengankebijakan/peraturandariKementerianKeuangan, KementerianKesehatan, K/L terkait, sertaperaturanperencanaandanpenganggaranlainnya. • RKA-K/L berdasarkanpaguanggarandisampaikankepadaKementerianKeuanganc.qDirektoratJenderalAnggaransetelahdireviu olehAparatPengawasan Internc.q Itjen danditelitiSekjenc.q Biro Perencanaan dan Anggaran. 3. Apabilaterjadiperubahandaripaguanggarankealokasianggaran, masing-masingsatkersegeramelakukanpenyesuaian RKA-KL untukdilakukanreviuolehItjendanditeliti oleh Rorenbagisatker yang mengalamiperubahan. 33

34. PersiapanDalamPenyusunan RKA-K/L Satker Unit Eselon I • Menelitidanmemastikanpaguanggaran per progam per jenisbelanjaberdasarkanPaguAnggaran K/L; • Menetapkansasarankinerjauntukmasing-masingSatkermengacupadaDokumen RKP danRenja K/L tahunberkenaan: • volume output kegiatandalamkerangkaAngkaDasar; dan • volume output kegiatandalamkerangkaInisiatifBaru. • Menetapkanalokasianggaranmasing-masingSatker: • alokasianggarandalamkerangkaAngkaDasar; dan • alokasianggarandalamkerangkaInisiatifBaru. • MenyiapkanDaftarPaguRincian per Satker yang berfungsisebagaibatastertinggipagusatker. • Menyusundokumenpendukung(TOR, RAB dan GBS)besertadokumenteknislainnya. Menyiapkandokumenbaiksebagaiacuanmaupunsebagaidasarpencantumansasarankinerjakegiatandanalokasianggarannyapadatingkat output kegiatandalam RKA Satker, meliputi: 1) informasikinerja yang terbagidalamalokasianggaranjenisangkadasardaninisiatifbaru; 2) peraturanperundanganmengenaistrukturorganisasi K/L dantusi-nya; 3) dokumenRenja K/L dan RKP tahunberkenaan; 4) petunjukpenyusunan RKA-K/L; 5) StandarBiayatahunberkenaan. Menelitidanmemastikankesesuaiandengankebijakan unit eselon I dalamhal: BesaranalokasianggaranSatker; BesaranAngkaDasardan/atauInisiatifBaru Menyusun KK Satkerdan RKA SatkersertamenyimpandatanyadalamArsip Data Komputer-nya (ADK); Menyusundokumenpendukung, khususnyaRencanaBisnisdanAnggaran BLU (RBA BLU) dariSatker BLU; Menyampaikan dokumen pendukung teknis. 34

35. MekanismePenyusunan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L 1 2 Satker Eselon I • Menghimpun KK Satkerdan RKA Satkerdlmlingkup unit eselon I berkenaan; • Me-restore ADK yang disampaikansatker-satker yang dalamaplikasi RKA-K/L DIPA; • Memvalidasikinerjadananggaran program (apabilaterdapatketidaksesuaian, unit Eselon I melakukankoordinasidgnSatkeruntukperbaikanpada KK Satker & RKA Satker); • Menelitidanmenyaringrelevansikomponendengan output; • Mengisiinformasipadaformulir 2 danformulir 3 RKA-K/L; • Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3); • Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukungkpdBiro Perencanaan dan API K/L untuk diteliti. • Login aplikasi RKA-K/L DIPA; • Menuangkanalokasianggaranangkadasar; • Menuangkanalokasianggaraninisiatifbaru; • MeyakinikebenaranisianpenuangananggaranAngkaDasar (AD) danInisiatifbaru (IB); dan • Mencetak KK Satkerdan RKA Satker; • melengkapi data dukung. KK Satker, RKA Satker, & Data Dukung SuratPengantarEselon I, SuratPernyataanPejabatEselon I, DaftarRincianPaguAnggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB besertadokumenpendukung. 3 4 Biro/Unit Perencana K/L dan API K/L Sekjen/Sestama K/L Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaianakun/jenisbelanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak; Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; Kepatuhandalampencantumantematik APBN. • Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dan dokumen penelaahan lainnya; • Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen penelaahan lainnya kepada DJA dan Bappenas untuk ditelaah. SuratPengantar RKA-K/L, SuratPernyataanPejabatEselon I, RKA-K/L Eselon I, DaftarrincianPaguAnggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L. 35

36. MekanismePenyusunan RKA-K/L berdasarkan Alokasi AnggaranK/L 1 2 Satker Eselon I • Menghimpun KK Satkerdan RKA Satkerdlmlingkup unit eselon I berkenaan yg telah disesuaikan; • Me-restore ADK yang disampaikansatker-satker yang dalamaplikasi RKA-K/L DIPA; • Memvalidasikinerjadananggaran program (apabilaterdapatketidaksesuaian, unit Eselon I melakukankoordinasidgnSatkeruntukperbaikanpada KK Satker & RKA Satker); • Menelitidanmenyaringrelevansikomponendengan output; • Mengisiinformasipadaformulir 2 danformulir 3 RKA-K/L; • Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3); • Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukungkpdBiro Perencanaan dan API K/L untuk diteliti. • Login aplikasi RKA-K/L DIPA; • Mengidentifikasidanmenelitiperubahanbelanjasesuaidenganalokasianggaran; • Melakukanpenyesuaianpada KK Satkerdan RKA Satkersesuaidenganalokasianggaran; • MencetakdanMenyampaikan KK Satker & RKA Satkerbeserta data dukungkpdeselon I. KK Satker, RKA Satker, & Data Dukung SuratPengantarEselon I, SuratPernyataanPejabatEselon I, DaftarRincianPaguAnggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB besertadokumenpendukung. 4 Sekjen/Sestama K/L 3 Biro/Unit Perencana K/L dan API K/L • Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dan dokumen pendukung lainnya; • Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen penelaahan lainnya kepadaKomisi terkait DPR unt dibahas dan mendapt persetujuan. Meneliti RKA-K/L dan dokumen pendukung yg mengalami perubahan/penyesuaian. Menyampaikan hasil penelitian kpd unit eselon I untuk dihimpun dan dibahas dg Komisi terkait DPR. 5 Sekjen/Sestama K/L • Menyampaikan RKA-K/L yg telah disetujui DPR beserta dokumen penelaahan lainnya kepada DJA dan Bappenas untuk ditelaah. SuratPengantar RKA-K/L, SuratPernyataanPejabatEselon I, RKA-K/L Eselon I, DaftarrincianPaguAnggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L. 36

37. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L • Terdiriatas: • Formulir 1 – RencanaPencapaianStrategisPadaKementerian Negara/LembagaTahunAnggarandirencanakan (ditandatanganiolehMenteri/PimpinanLembagaselakuPenggunaAnggaran); • Formulir 2 – RencanaPencapaianHasil Unit OrganisasiTahunAnggarandirencanakan (ditandatanganiolehEselon I/PenanggungJawab); • Formulir 3 – RincianBiayaPencapaianHasil Unit OrganisasiTahunAnggarandirencanakan (ditandatanganiolehPejabatEselon I danuntuk RKA-K/L berdasarkanAlokasiAnggaran K/L ditambahkantandatanganpersetujuanKomisidi DPR). RKA-K/L RKA Satker • Terdiriatas: • Bagian A – RencanaKinerjaSatuanKerja TA direncanakan; • Bagian B – RincianBelanjaSatuanKerja TA direncanakan (sampaidengan level Komponen); • Bagian C – Target PendapatanSatker TA direncanakan; • Bagian D – PrakiraanMajuBelanjadan Target PendapatanSatuan • KerjaTahunAnggaran 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3. • KK Satkermerupakan “RincianBelanjaSatuanKerjaTahunAnggaranDirencanakan” sampaidengan level detil. KK Satker 37

38. ....Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L KAK/TOR • Ada 2 jenisperuntukanKerangkaAcuanKerja/Term Of Reference (TOR), yakniuntuk output kegiatandalamkerangkaangkadasardanuntuk output dalamkerangkainisiatifbaru; • KAK/TOR ditandatanganiolehPenanggungjawab Unit Perencanaunit Eselon I. RAB • DokumenRincianAnggaranBiaya (RAB) merupakandokumenpendukung KAK/TOR yang menjelaskanbesaran total biayatiapkomponen yang merupakantahapanpencapaian output kegiatan; • RAB ditandatanganiolehPenanggungjawab Unit PerencanaEselon I. GBS • PernyataanAnggaran Gender/Gender Budget Statement (GBS) padatingkat output disusunapabilaberkenaandengananggaranResponsif Gender (ARG); • GBS ditandatanganiolehPenanggungjawab Unit PerencanaEselon I. DaftarPaguAnggaran Per Satker • Merupakandaftar yang menunjukanalokasianggarandariEselon I kepadaSatker-satker yang adadibawahnya; • DaftarPaguAnggaran Per SatkerditandatanganiolehEselon I K/L. 38

39. ....Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L SuratpernyataanEselon I • Merupakansurat yang ditandatanganiolehEselon I yang menyatakanbahwa: • RKA-K/L yang disusuntelahsesuaidengan PMK tentang Tata Cara PenyusunanAnggaran; • Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar, diteliti Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan Unit Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu. • Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara. SuratPengantar RKA-K/L • SuratPengantar RKA-K/L ditandatanganiolehMenteri/PimpinanLembagaatauPejabat Yang Ditunjuk; • SuratPengatar RKA-K/L dilampiri RKA Satker, ADK RKA-K/L DIPA, SuratPernyataanEselon I danDaftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I. 39

40. PENUTUP Kegiatan dalam Menu Dekon: • Mendukung pencapaian tupoksi dan output dari unit/satker pusat yang mengalokasikan dana dekon; • Disusun berdasarkan prioritas kegiatan; • Perlu penjelasan urgensi menu wajib dan menu pilihan

41. SALAM PERUBAHAN TERIMA KASIH

42. KESESUAIAN OUTPUT DENGAN INDIKATOR KINERJA DAN KOMPONENTAHUN 2015

44. KETERANGAN 1. Nomor I diisi : nama Unit Eselon I 2. Nomor II diisi : nama Satuan Kerja 3. Nomor III diisi : Tupoksi Satker sesuai Permenkes 1144 tahun 2010 4.Nomor IV diisi : Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Program (IKP) Unit Eselon 1 sesuai Trilateral Meeting dan dokumen Renja-K/L TA 2015 5. Nomor V diisi : Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Eselon II/Satker sesuai Trilateral Meeting dan dokumen Renja-K/L TA 2015

45. 6. Nomor VI Output diisi : - Output Exsisting 2014 diisi : output yang digunakan oleh Satker pada RKA-K/L TA 2014 dan tercantum dalam aplikasi RKA-K/L - Usulan Output 2015 diisi : usulan Output yang akan digunakan pada dalam RKA-K/L TA 2015 sesuai Renja-K/L Tahun 2015 dan belum tercantum dalam aplikasi RKA-KL - Output 2015 diisi : output exsisting dan usulan output yang akan digunakan pada RKA-K/L TA 2015 (total output Satker) - Output Utama/Pendukung diisi : output 2015 termasuk output utama atau output pendukung sesuai Trilateral Meeting dan dokumen Renja-K/L Tahun 2015 - Relevansi dengan IKK diisi : masing-masing Output TA 2015 dalam mendukung IKK yang mana, apabila masih tidak terkait dengan IKK permasalahan dijelaskan dalam kolom keterangan - Target/Volume Tahun 2015 diisi : target atau volume output sesuai Renja-K/L TA 2015 - Alokasi Anggaran Tahun 2015 diisi : alokasi anggaran output sesuai Renja-K/L TA 2015

46. 7. Nomor VII Komponen diisi : - Output 2015 diisi : sesuai kolom Output 2015 pada nomor VI - Usulan Komponen 2015 diisi : tahapan kegiatan (komponen) untuk mendukung pencapaian output dalam RKA-K/L TA 2015 - Baru/Lama (Berlanjut) diisi : tahapan kegiatan (komponen) merupakan kegiatan baru atau lama (berlanjut) - Tahapan Kegiatan (Komponen) Utama/Pendukung diisi : Tahapan Kegiatan (Komponen) 2015 termasuk Tahapan Kegiatan (komponen) utama atau Tahapan Kegiatan (komponen) pendukung - Relevansi dengan Output diisi : masing-masing tahapan kegiatan (komponen) dalam mendukung Output yang mana

47. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN Relevansi/kesesuaian Indikator Kinerja dengan Output Kegiatan Dalam proses penyusunan Renja-KL dan RKA-KL, sasaran kinerja masing-masing Satker harus terukur, realistis, efektif, dan efisienserta juga harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari unit eselon II nya serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)dari unit eselon I nya. LANGKAH –LANGKAH: • Rumusan IKK telah sesuai dengan tupoksi Satker ( tupoksi Satker telah tertampung dalam rumusan IKK ); • Rumusan IKK sudah mempunyai output ( output eksistingsudah tercantum dalamaplikasi RKA-KL); 3. Rumusan output dan atau output eksistingdalam aplikasi RKA-KL telah sesuai dengan rumusan IKK. 47

48. OUTPUT CADANGAN FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL Terdapatketidaksesuaianantaraindikatorkinerjakegiatan (IKK) denganKeluaran (output) yang dihasilkan; Kurang/tidakrelevan (tidakadaketerkaitan/ketidaksesuaian) antaraKeluarandenganSubkeluaranataukomponen • Anggaran yang belummendapatkanpersetujuan DPR; • Anggaranuntuksatkerbaru yang belummendapatpersetujuan Men PAN dan RB; • Alokasianggaranuntukkegiatan yang belumadadasarhukumnyapadasaatpenelaahanberdasarkanPaguAlokasiAnggaran; • Sisadana yang belumditetapkanpenggunaannya yang berasaldarihasilpenelaahanberdasarkanPaguAlokasiAnggaran;